Tarif Meningkat, Penyelundupan Mengganas

Wanda Indana    •    06 September 2017 13:48 WIB
Tarif Meningkat, Penyelundupan Mengganas
ILUSTRASI: Ragam produk minuman keras impor. (ANTARA/Fanny Octavianus)

Metrotvnews.com, Jakarta: Ada lima peti kemas bermuatan produk minuman keras impor yang disegel oleh petugas kepabeanan. Tiga kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan dua kontainer di Pelabuhan Tanjung Pinang. Penyegelan ini sudah berlangsung selama dua pekan terakhir.
 
Kasubdit Komunikasi dan Publikasi Bea Cukai, Deni Surjantoro, mengatakan bahwa lima kontainer berisi barang selundupan. “Untuk pelaku dan besarnya penyelamatan masih diteliti. Belum ada laporan dari unit penindakan,” kata Deni kepada Metrotvnews.com.
 
Berdasarkan penelusuran, miras ilegal ini dipasok dari Malaysia dan Singapura. Penyelundupan ini terungkap berkat kepolisian melakukan tiga operasi penggerebekan di Pelabuhan Tanjung Priok. Adapun peti-peti kemas yang disegel tersebut milik PT MMS, perusahaan yang berkantor di Jakarta Utara dan memiliki izin resmi sebagai pengimpor minuman beralkohol.
 
Ribuan botol minuman beralkohol dalam peti-peti kemas yang berhasil disita itu bernilai lebih dari Rp2,5 miliar. Fakta yang menarik adalah ribuan botol itu merupakan miras bermerek terkenal. Patut diduga penyelundupan ini terjadi karena ada permainan kelompok tertentu.
 
Apalagi, kalangan pengusaha hiburan malam juga mengeluhkan pasokan produk minuman beralkohol yang kian jarang di pasaran. Ditengarai, lebih dari 90 persen peredaran minuman impor merupakan barang selundupan. Bisnis impor minuman keras (miras) ilegal sudah tidak bergairah sejak akhir tahun 2016.
 
Kondisi ketersediaan minuman beralkohol yang sudah seperti barang langka di pasar itu juga diakui oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Importir dan Distributor Minuman Impor (APIDMI) Agoes Silaban. Ia bahkan menilai saat ini pengusaha kepayahan mencari miras dengan harga murah.
 
“Pasar minuman (miras) impor sekarang kering. Tarif bea masuk dan cukai yang ditetapkan pemerintah terlalu tinggi, “ ujar Agoes kepada Metrotvnews.com, Senin 4 September 2017.
 
Pada Juli 2015, pemerintah menaikkan bea masuk pada Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) impor sebesar 150 persen. Kebijakan pemerintah itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2015 yang merupakan perubahan ketiga atas PMK No. 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. Kebijakan itu dilakukan untuk melindungi masyarakat dan menggairahkan industri dalam negeri.
 
Dampak kenaikan bea masuk miras baru terasa pada Desember 2016. Dalam situasi itu pula, para pengusaha mau tak mau harus menaikkan harga jual minumannya kepada konsumen.
 
Menurut Agoes, harga jual minuman beralkohol di Indonesia merupakan yang termahal di dunia. Pasalnya, komponen pajak yang melekat bisa membuat harga jualnya tiga kali lipat atau 300 persen lebih mahal dari harga dasarnya.
 
“Betul. Memang terjadi kelangkaan. Apalagi pengetatan juga dilakukan oleh pihak (Dirjen) Bea dan Cukai. Barang selundupan sekarang juga disetop,enggak boleh beredar lagi,” imbuhnya.
 
Di sisi lain, kenaikan tarif bea masuk miras berdampak pada meningkatnya aksi penyelundupan barang-barang impor. Tarif bea masuk yang mahal dimanfaatkan oleh oknum petugas untuk memeras pengimpor miras.
 
“Bea masuk yang tinggi itu membuat para oknum bermain, kongkalikong. Karena, asal tahu saja, kalau tarif pajak tinggi itu pasti banyak penyelundupan. Itu terjadi di negara manapun,” beber Agus.
 
Agoes memahami kebijakan tersebut bagian dari pengawasan dan pengendalian. Namun, menurut dia, alangkah baiknya pemerintah menurunkan tarif impor jika mau memaksimalkan penerimaan dari bea dan cukai. Kondisi ini juga terjadi pada negara-negara yang sebelumnya mematok tarif impor tinggi.
 
Tarif bea masuk negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Tiongkok berada pada kisaran 35 sampai 50 persen. Angka ini jauh lebih murah ketimbang Indonesia.
 
“Daripada diselundupin, negara enggak dapat apa-apa. Lebih baik bea masuk diturunkan tapi semua masuk ke (kas) negara,” papar Agoes.
 

 
Hingga Agustus 2017, penerimaan bea dan cukai 2017 baru mencapai Rp87,1 triliun. Padahal, target penerimaan bea dan cukai yang harus dicapai pada akhir tahun 2017 sebesar Rp191,23 triliun. Artinya, masih 45,5 persen dari target tahun ini.
 
Memang, sejak duet Joko Widodo – Jusuf Kalla memimpin pemerintahan Kabinet Kerja, target penerimaan negara melalui bea dan cukai tak pernah mencapai target. Padahal, penerimaan bea cukai selama periode 2010-2013 selalu melampaui target.




 
Di awal pemerintahan Presiden Jokowi, penerimaan Bea dan Cukai hanya mencapai 93,42 persen dari target. Tren penurunannya masih berlangsung hingga dua tahun kemudian.
 
Pemerintah berdalih, penaikan bea masuk impor sebesar 150% terkait dengan hasil perundingan di World Trade Organization (WTO) beberapa tahun lalu. Sesuai perundingan  WTO, bea masuk alkohol harus naik 150 persen karena alkohol dianggap bertentangan dengan nilai sosial budaya dan kepercayaan dalam negeri.
 
Tak hanya bea masuk, pemerintah sebelumnya juga sudah menaikkan tarif cukai pada miras. Kebijakan ini dikeluarkan pada 2014 ditandai dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 207/PMK.011/2013 tentang Perubahan atas PMK Nomor 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol.
 
Tarif cukai miras golongan A baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor, dikenakan tarif cukai Rp13.000 per liter; MMEA golongan B yang diproduksi di dalam negeri dikenakan tarif cukai Rp33.000 per liter, sementara yang diimpor dikenakan tarif cukai Rp44.000 per liter; MMEA golongan C yang diproduksi di dalam negeri dikenakan tarif cukai Rp80.000 per liter dan yang diimpor dikenakan tarif cukai Rp139.000 per liter.
 
Tak puas menaikkan tarif bea dan cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT) untuk menggenjot penerimaan cukai. Satgas PIBT akan memperketat pengawasan aktivitas impor ilegal di seluruh pelabuhan.
 
Upaya itu dilakukan pemerintah untuk mengejar target penerimman negara dari Bea dan Cukai. Kebijakan kenaikan bea dan cukai dan rencana pembentukan Satgas PIBT diprediksi tidak membuahkan hasil signifikan dalam waktu dekat. Terbukti, otoritas kepabeaan malah semakin sering menemukan aktivitas impor ilegal setiap harinya.
 
Seiring kenaikan tarif bea dan cukai impor miras dan pengetatan pengawasan pelabuhan, jumlah kasus penindakan importir nakal juga ikut meningkat setiap tahun. Pada 2016, petugas bea dan cukai menindak 14.890 importir yang bermasalah dengan perpajakan.




(ADM)