Hantu Modal Film Nasional

Surya Perkasa    •    06 September 2016 15:18 WIB
Hantu Modal Film Nasional
Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid menyampaikan pidato kebudayaan (MI/Immanuel Antonius)

Metrotvnews.com, Jakarta: Membuat film bukanlah perkara mudah. Industri perfilman memiliki mata rantai yang panjang dari hulu hingga hilir. Pada hulu industri perfilman mencakup produksi film yang melibatkan rumah produksi, sutradara, kru, efek visual dan audio juga melibatkan pemeran. Industri hulu ini menjalankan fungsi produksi (film making). Kemudian di tahap selanjutnya, meliputi kegiatan ekspor, impor, dan distribusi atau menjalankan fungsi distribusi film (film distribution). Sedangkan pada bagian terakhir atau hilir menyangkut penayangannya (viewing: movie theatre) atau sektor yang bersentuhan langsung dengan konsumen, biasa disebut pasar ekshibisi.
 
Industri hilir dapat diartikan sebagai pasar yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang bersaing untuk menjual, dalam artian menayangkan, film kepada konsumen. Mengingat  pasar ekshibisi film berhubungan dengan penayangan film, maka wujudnya berbentuk bioskop-bioskop dan jumlah layar yang tersedia. Cineplex 21, Blitz Megaplex, dan bioskop-bioskop independen adalah tiga grup perusahaan yang bergelut dalam pasar domestik ekshibisi film di Indonesia.
 
Kenyataan di lapangan dalam rantai film Indonesia, produser film juga merangkap sebagai penjual film kepada berbagai pihak ekshibisi seperti bioskop, stasiun TV, distributor DVD/VCD, atau media lainnya.  Cineplex 21 selama ini fokus melakukan kegiatan ekshibisi film lokal dan impor, serta terafiliasi dengan distribusi film impor. Blitz Megaplex memiliki jumlah layar sekitar 10 persen dari kompetitornya, dan terafiliasi dengan usaha distribusi home video (DVD). Kedua jenis usaha tersebut termasuk kategori skala pasar minor. Dominasi Cineplex21 dalam rentang waktu yang panjang dan dalam skala nasional, tidak memunculkan kompetisi usaha distribusi film. Oleh karena itu, produser film merangkap sebagai distributor.
 
Untuk memahami mengapa pasar film Indonesia tidak memiliki jenis usaha khusus yang menjembatani antara produser dan ekshibitor, persoalannya mesti dilihat berdasarkan tiga aspek. Pertama, tidak adanya variasi jaringan bioskop yang memungkinkan terjadinya proses tawar menawar. Pemasukan utama produser film adalah 95 persen dari bioskop.
 
Kedua, tidak adanya variasi media distribusi film. Ada distributor DVD/VCD, tetapi mengingat kecilnya pasar DVD/VCD atau media lainnya, yaitu sebesar 5 persen, maka persaingan pasar ini tidak cukup berarti. Ketiga, tidak adanya institusi finansial yang memahami perdagangan film. Dalam hal ini, persoalan bermuara kembali pada distorsi pasar; akses ke bioskop yang kecil (13 persen) diperkeruh dengan ketimpangan kepemilikan layar, yang menyebabkan tidak adanya kepastian penjualan.
 
Salah satu produser film, Meiske Taurisia, menilai istilah ‘kecilnya industri film Indonesia’ mengacu pada sedikitnya jumlah layar dan hanya dapat diakses oleh 13 persen dari total populasi Indonesia. Tetapi tidak mengacu pada kekuatan pasar film Indonesia yang memiliki market share sebesar 65,2 persen. Artinya kemungkinan perluasan pasar masih sangat besar dan pasar film Indonesia siap untuk menyerap investasi baru di berbagai bidang baik produksi, distribusi, dan khususnya jaringan bioskop baru, demi perluasan pasarnya.
 
Penyerapan modal terbesar dalam industri film di Indonesia adalah pada bioskop yaitu sebesar 60,5 persen (termasuk pajaknya) dari total industri, yang juga merefleksikan perputaran uang (cashflow) terbesar. Sedangkan penyerapan modal atau perputaran uang di rumah produksi sebesar 30,3 persen (termasuk pajaknya) dari total industri. Kenyataan ini menunjukkan bahwa bioskop adalah industri padat modal, termasuk di dalamnya padat teknologi. Sedangkan rumah produksi adalah industri padat karya, termasuk di dalamnya adalah seluruh pekerja film baik kreatif maupun bidang keahlian.
 
Mengingat besarnya serapan modal terkait bidang produksi, maka pencarian investasi untuk sebuah produksi film menjadi sangat kompetitif.



“Di film itu sendiri tidak bisa memisahkan teknologi dan seni. Lalu, ada lagi yang namanya bisnis,” ucap Agni Ariatama, pakar sinematografi Institut Kesenian Jakarta (IKJ) saat ditemui metrotvnews.com di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (1/9/2016).
 
Ia menjelaskan, modal menjadi salah satu persoalan yang menghantui sineas-sineas Indonesia. Mengingat biaya yang dikeluarkan tidaklah sedikit. Hingga 2015 lalu, tercatat beberapa film produksi Indonesia yang memakan biaya hingga puluhan miliar rupiah.
 
Trilogi Merdeka yang keluar tahun 2009-2011 (Merah Putih, Merah Putih 2: Darah Garuda, dan Hati Merdeka) contohnya. Trilogi yang dipunggawai oleh Yadi Sugandi itu memakan biaya produksi sebesar Rp 64 miliar.
 
Film The Raid (2011) yang digarap Gareth Evans dan mampu menembuh pasar dunia memakan biaya yang tidak sedikit. Walau dari segi setting tempat tidak banyak berpindah-pindah, biaya produksi The Raid mnembus USD1,1 juta (Rp13 miliar).
 
Sekuel The Raid, The Raid 2: Berandal (2014) yang menampilkan aksi yang lebih menggigit dan alur cerita lebih berat juga tidak sedikit memakan biaya. Biaya produksi diperkirakan mencapai Rp54 miliar. Empat setengah kali lebih banyak dari pendahulunya.
 
Produksi film silat Pendekar Tongkat Emas (2014) dan Apa Artinya Cinta? (2005) sama-sama memakan biaya yang melebihi Rp25 miliar. “Tapi kan tidak semuanya berpikir untuk membuat film berbiaya besar, yang umurnya panjang,” ujar pria yang memiliki alias Arya Agni ini.
 
Menurut dia, tidak banyak yang saat ini berpikir untuk membuat film berbiaya besar karena ekosistem industri perfilman yang tidak sehat. Bikin film berbiaya besar, potensi tidak laku, ancaman baru. Baca: Sengkarut Film Indonesia
 
Masalah ekosistem yang masih amburadul harus diakui telah menghambat industri perfilman di Indonesia untuk tumbuh dan berkembang. Berbeda dengan industri film asing yang masing-masing fungsi saling bersinergi sehingga memiliki skema bisnis yang terjaga, termasuk ketat dalam melakukan pengendalian mutu film, sehingga mudah mendapat dukungan modal dari lembaga keuangan.
 
Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hilmar Farid, menyatakan insan perfilman mengalami sempitnya ruang gerak ketika pemerintah menetapkan industri ini masuk Daftar Negatif Investasi (DNI). “Sektor perfilman, dianggap sebagai sektor yang strategis. Alasannya bukan semata ekonomi. Tapi juga terkait keamanan dan kebudayaan secara umum,” kata Hilmar kepada metrotvnews.com.
 
Niatan pemerintah memproteksi sektor ini dari investasi asing sebenarnya agar oleh pelaku industri perfilman di dalam negeri memanfaatkannya, sebagai peluang untuk membangun kekuatan dalam menghadapi persaingan dengan film impor. Alih-alih kuat dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri, kebijakan itu justru memunculkan masalah lain film nasional di pasar ekshibisi.
 
Kuota minimal penayangan film Indonesia sebesar 60 persen dari total jam penayangan tiap enam bulan di seluruh bioskop di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman pasal 32, tidak dapat dipenuhi oleh para ekshibitor.
 
Kuota yang tidak dipenuhi tentu saja membuat film Indonesia secara kuantitas menjadi lebih sedikit dibandingkan film impor. Untuk memaksimalkan jatah tayang tersebut, para sineas pun "bermain aman" dengan membuat film yang ramah pasar, film dengan genre yang homogen.
 
“Walaupun masih ada produser idealis, akhirnya banyak yang berpikir untuk bikin film kejar tayang atau film balik modal. Organisasi internal para pembuat dan pekerja film pun tidak begitu kuat,” kata Agni.
 
Sudah sulit mendapat modal untuk produksi yang berbiaya tinggi, pembuat film juga tidak mudah menjual karyanya. Selama ini yang selalu menjadi patokan untuk industri film nasional adalah pemasukan dari jaringan bioskop nasional. Namun pada kenyataannya, jumlah layar yang tidak merata dan kalah jauh dibanding negara lain menyebabkan pemasukan yang didapat oleh sebuah film tidaklah besar. Akhirnya persoalan ini membuat pembuat film bertumbangan.
 
“Coba bayangkan, di luar itu semakin berumur produser dan sutradara makin mantap karyanya. Untuk di Indonesia, coba dilihat siapa yang bisa tahan?,” ucap Agni sembari menghembuskan asap rokoknya.
 
Badan Perfilman Nasional pernah mengeluarkan jumlah film dan data penonton film nasional. Dari 250 juta penduduk Indonesia, jumlah rata-rata penonton film nasional biasanya berkisar di angka 400 ribu penonton. Bukannya naik, jumlah penonton film nasional rata-rata justru memiliki tren penurunan 3,2 persen.
 
Beberapa film nasional memang ada yang sempat meledak. Contohnya kisah roman Habibie Ainun yang diangkat dari buku Presiden RI ke-3 BJ Habibie. Jumlah penonton film tersebut bisa menembus angka 4 juta. Namun angka ini masih tidak merata dan jauh dari potensi penonton yang dimiliki Indonesia.
 
Soal jumlah layar sebenarnya bisa menjadi salah satu persoalan yang bisa ditelisik. Bisnis bioskop yang sangat dipengaruhi rasio layar dapat menunjukkan iklim perfilman Indonesia yang belum mampu menguntungkan film nasional.
 
Rasio layar Indonesia hanya sebesar 0,4:100.000. Jadi hanya ada 1 layar untuk 250 ribu orang. Jauh berbeda dengan Amerika Serikat yang rasionya 14:100.000; Inggris 6,8:100.000; Korea Selatan 4,3:100.000; dan Tiongkok 1,8:100.000.
 
Dari jumlah layar bioskop tersebut, 87 persen layar berada di Pulau Jawa dan 35 persen dari jumlah tersebut berlokasi di Jakarta. Baca: Film yang Kian Kehilangan Penonton
 
“Selama ini kita selalu berpikirnya, sukses-tidaknya atau bagus-tidaknya film itu ditakar lewat penonton bioskop. Padahal kan tidak itu saja,” kata Agni.
 
Pendapat dari film sebenarnya tidak hanya berasal dari penjualan di layar-layar bioskop. Tapi juga penjualan hak siar dan penjualan film di media lain. Kini selain DVD, Blu-Ray, dan media hardcopy lain juga hadir penjualan media digital seperti iTunes atau Netflix.
 
Namun ini kembali menjadi sebuah permasalahan yang besar karena perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia tidaklah tegas. Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Kekayaan Intelektual tak berjalan maksimal, film-film dengan mudah bisa dibajak, lagi-lagi potensi pendapatan pembuat film terpangkas.
 
Tidak hanya soal pembajakan, aturan bermain televisi swasta di Indonesia tidak memberi dampak positif kepada industri film nasional. Kerjasama antara stasiun TV dan rumah produksi (production house) yang membeli seluruh hak dari produk film (beli putus) justru membuat industri sulit bernapas. Terutama film serial macam sinetron.
 
Belum lagi perkara semakin terkikisnya pengawasan kualitas, semakin berkembangbiaknya stasiun televisi swasta, permintaan semakin banyak. Sedangkan kapasitas produksi pembuat film nasional tidak meningkat tajam. Gaya kejar tayang untuk memenuhi kebutuhan pun tertanam.
 
“Ini justru tidak sehat. Di luar negeri sana, tidak ada yang namanya sistem beli putus, yang ada itu royalti. Akhirnya pembuat film cuma berpikir cepat balik modal,” kata Agni.
 


(ADM)