Misi yang Terlupakan

Surya Perkasa    •    29 Agustus 2016 18:06 WIB
Misi yang Terlupakan
Petani membersihkan padi hasil panennya dengan cara tradisional di Persawahan Samata Gowa, Sulawesi Selatan. (ANTARA FOTO/Yusran Uccang)

Metrotvnews.com, Jakarta: Reforma agraria menjadi kata yang mulai sering dikumandangkan beberapa tahun belakangan. Terkesan sangat elitis, namun sebenarnya sangat erat dengan kehidupan masyarakat. Baik masyarakat kecil, menengah atau kaum elit sendiri.
 
Presiden RI ke-7 Joko Widodo bahkan menaruh perhatian khusus terkait masalah ini.  “Saya minta kementerian dan lembaga terkait melakukan langkah-langkah percepatan implementasi dari reforma agraria," demikian Presiden Joko Widodo memberikan instruksi di awal masa pemerintahannya.
 
Reforma agraria menjadi penting karena pada kenyataannya masalah bumi, air, langit dan isi kandungan di dalamnya tidaklah lagi dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Laporan Bank Dunia pada tahun 2014 lalu menyebut 55,5 persen kekayaan negara dikuasai oleh kurang dari satu persen masyarakat Indonesia. Dan tidak kurang dari 85 persennya penguasaan atas tanah.
 
“Akhirnya banyak petani tak punya lahan atau masyarakat lokal justru berkebun di lahan yang dimiliki perusahaan bermodal besar,” ucap Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko saat berbincang dengan metrotvnews.com, Jumat (26/8/2016).
 

 
Badan Pusat Statisik menyimpulkan sebanyak 26,14 juta rumah tangga tani secara rata-rata hanya memiliki lahan sebesar 0,89 hektare per keluarga. Sedangkan 14,25 juta rumah tangga tani memiliki lahan kurang dari 0,5 hektare per keluarga.
 
Kementerian Pertanian menyebut bahwa Indonesia mengalami defisit lahan pertanian seluas 730.000 hektare. Jika dibiarkan, angka ini akan terus meningkat. Diperkirakan jumlah defisit akan melebihi 2,21 juta hektare pada tahun 2020 dan terus meningkat hingga 5,38 juta hektare pada tahun 2030.
 
Mimpi para pejuang Kemerdekaan untuk menghilangkan ketidakadilan ekonomi di Nusantara tak terwujud. Mimpi yang tertuang di UUD 1945 dan diturunkan ke UU nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UU Pokok Agraria) tak dijalankan sepenuh hati.
 
Aturan yang terkait agraria yang turun setelah adanya UU Pokok Agraria pun kadang tumpang tindih, saling beririsan, atau bahkan bertolak belakang. Semangat yang dibawa tiap Kementerian/Lembaga berbeda. Wajar, urusan agraria sangat luas dan mencakup banyak kepentingan.
 
Aturan dan urusan tanah yang dikelola oleh Badan Pertanahan Nasional, yang kini menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Pemanfaatannya yang dipegang beberapa kementerian dan lembaga. Pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan dan beberapa lembaga terkait.
 
“Sekarang yang harus ditanyakan, kita memihak siapa?” ungkap Ketua Panja RUU Pertanahan DPR RI, Ahmad Riza Patria saat berbincang dengan metrotvnews.com beberapa waktu lalu.
 
Pondasi negara yang berbunyi “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, hanya menjadi hitam di atas putih tanpa perwujudan.
 
Ditinggalkan dan terlupakan
 
Presiden Sukarno dan para pemimpin Indonesia di era 1950an memiliki kesamaan, kepentingan masyarakat harus diutamakan. Namun lagi-lagi cara memenuhi kepentingan rakyat itu menjadi perdebatan. Semangat untuk meningkatkan peran daerah dan pengelolaan atas hasil bumi juga sempat menjadi sumber konflik politik saat era itu. Bahkan persoalan ini menjadi salah satu alasan munculnya gerakan Permesta dan PRRI. Baca: Pelajaran dari PRRI.
 
Pilihan Sukarno untuk memilih membubarkan Konstituante, mengusung nasionalisasi aset asing di Indonesia, serta pengambilalihan lahan untuk kepentingan negara memang menuai pro-kontra. Walau Sukarno sendiri mengeluarkan beberapa kebijakan yang pro-reforma agraria untuk kepentingan bangsa.
 
Aturan lama kolonial, Agrarisch Wet 1870 dihapus dan digantikan UU PA. Reforma agraria dilanjutkan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No. 56/Prp/1960 tentang Pembatasan Tanah. Mekanismenya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 224/1961 tentang Redistribusi Tanah. Tentang ganti rugi diatur lewat UU No 2/1961 tentang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH). Baca: Sisi Senyap Tanah untuk Rakyat.



Namun perdebatan cara yang dipakai menyebabkan konflik horinzal antara kubu PKI dengan kelompok ulama. Suhu politik yang panas semakin bergejolak. Peristiwa 1965 yang melibatkan PKI-Militer-Kelompok Islam menjadi tanda rubuhnya Orde Lama. Orde Baru yang dikomandoi Presiden Suharto naik.
 
“Pada saat inilah, UU PA yang sebenarnya menjadi bentuk ideal pada saat itu sengaja dilupakan,” kata Budiman.
 
Ada beberapa alasan yang menjadi latarbelakang. Terutama soal hubungan pemerintah yang dipimpin Presiden Suharto yang bertentangan dengan Presiden Sukarno. Sukarno menolak investasi barat sedangkan Suharto justru dikenal dekat dengan dunia barat.
 
Alasan lainnya persoalan batasan kepemilikan lahan yang kemudian mengundang konflik horizantal dan menekan kepentingan pemilik modal. Sebab, lahan di daerah padat penduduk tidak boleh dikuasai lebih dari lima hektare perorangnya.
 
Baik atau buruk, perubahan ini berlangsung cukup lama dan cukup signifikan. Pengurus masalah agraria nasional yang awalnya berbetuk Kementerian Agraria, berubah menjadi Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Dalam Negeri, berakhir menjadi lembaga pemerintah non departemen yang bernama Badan Pertanahan Nasional. Era Reformasi kemudian berhembus.
 
Misi Reforma Agraria Orde Lama dimentahkan Orde Baru. Gaya reforma agraria Suharto yang memanfaatkan pembagian lahan saat transmigrasi ternyata tidak bisa memberikan hasil. Alih-alih, pemanfaatan lahan-lahan di lokasi strategis semakin banyak dikuasai swasta dan pemilik modal besar.
 
Reforma Agraria sebenarnya sudah mulai tertuang dalam kebijakan era pemerintahan pasca-reformasi Indonesia. Terlihat dari mandat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI), Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Keputusan MPR RI Nomor 5/MPR/2003 tentang Penugasan kepada MPR-RI untuk Menyampaikan Saran atas Laporan Pelaksanaan Keputusan MPR-RI oleh Presiden, DPR, BPK dan MA pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2003.
 
Salah satu butir saran dimaksud kepada Presiden Republik Indonesia, terkait dengan perlunya Penataan Struktur Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah.
 
Reforma Agraria atau land reform, secara legal formal disebut juga dengan Pembaruan Agraria. Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkelanjutan yang sangat terkait dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria.
 
Namun pemerintahan saat di awal pemerintahan paska reformasi tak bisa fokus dalam reforma agraria. Apalagi dengan persoalan krisis ekonomi dan kondisi politik yang belum stabil. Ini terlihat pula dari TAP MPR yang baru dikeluarkan tiga tahun setelah reformasi terjadi.
 
“Reforma agraria kemudian terlupakan. Lembaganya tidak diperkuat seperti sediakala. (BPN) hanya sekedar mengurus surat-surat. Aturan-aturan terkait agraria yang berbenturan terlanjur keluar,” kata Budiman.
 
Unsur penting Setidaknya beberapa elemen penting reforma agraria yang harus terpenuhi. Jika memang pemerintah memiliki komitmen politik untuk melakukan reforma agraria. “Tapi yang pertama sekali sebelum melakukan reforma agraria, menentukan subyeknya. Apa yang menjadi target, mana saja yang harus direformasi,” kata Budiman
 
Budiman menyebut, hal yang pertama harus dibenahi adalah kelembagaan. Lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengkoordinasi persoalan agraria secara penuh menjadi satu keharusan. Jika tidak, masing-masing kementerian akan berjalan sendiri-sendiri.
 
Kedua, membenahi aturan agraria yang telah banyak saling serobot dan tumpang tindih. Belum lagi kekosongan hukum dan pemebaharuan aturan. “Contohnya Hak Guna Usaha (HGU) Terlantar dan (HGU) yang telah habis tapi digadaikan di bank. Kalau kita bisa usahakan dipakai petani tak berlahan kan sangan bermanfaat,” kata Budiman.
 
Tapi memang perlu diingat, reforma agraria tidak hanya bersoal seputar tanah dan hak kepemilikannya semata walaupun keduanya adalah hal terpenting di sektor agraria. Reforma agraria juga berbicara seputar penggunaan dan pemanfaatan bumi dan air di nusantara, serta kepastian hukum tentang agraria itu sendiri.
 
Koordinator Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin menyebut tidak sedikit aturan yang justru harus diperbaiki agar reforma agraria tak berhenti di retorika. Sebab kata Iwan, sejumlah undang-undang hingga kini diproduksi justru melemahkan UU PA. Bila di era Suharto ada UU PMA, Kehutanan, Pertambangan, kini ada UU Perkebunan. “Ini menunjukkan tidak ada kemauan politik. Contoh, keputusan MK Nomor 35 (tentang kawasan hutan adat), sudah berapa tahun tidak jalan,” kata dia.
 


Mengenai aturan, juga perlu memperbaiki penegakan dan kepastian hukum atas sektor agraria itu sendiri. Saat ini, masalah pertanahan yang menjadi kasus sengketa masih sering terjadi. Baik antara masyarakat lokal dan pendatang, masyarakat dengan pemilik modal, bahkan masyarakat dengan lembaga pemerintah.
 
“Maaf saja, masih banyak juga kita mendengar sengketa warga dengan TNI, BUMN dan pemerintah soal tanah ini terjadi,” ucap Riza Patria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR kepada metrotvnews.com.
 
Kementerian ATR/BPN mencatat setidaknya ada 4.223 kasus sengketa tanah yang terjadi. Angka ini belum termasuk kasus-kasus yang selesai di bawah tangan atau berujung kekerasan dan bentrok.
 
Ketiga, soal anggaran. Persoalan anggaran juga menjadi hal yang penting karena pengelolaan agraria tidaklah mudah. Terlalu banyak pembenahan yang harus dilakukan.
 
Walau masih banyak pekerjaan rumah untuk reforma agrari, Budiman masih tetap berusaha berpikir positif. Menurut dia ada beberapa kebijakan pemerintah dapat membantu reforma agraria secara langsung maupun tidak.
 
Contohnya dana desa. “Dana tersebut dapat dikelola untuk membeli lahan komunal. Dibeli untuk dikelola bersama. Ini dapat meningkatkan kepemilikan lahan di tingkat petani yang menjadi salah satu visi dari reforma agraria itu sendiri,” kata dia.
 
Pemerintah juga berencana membuat badan pengelola aset tanah. Namun rencana ini masih dibahas dan masih menimbulkan pro-kontra. Baca: Menimbang Peran Bank Tanah.

Walau demikian, reforma agraria memang harus dilakukan oleh semua pihak. Eksekutif, legislatif dan yudikatif. Contohnya dengan memberi masukan dan mengawasi RUU Pertanahan yang disebut-sebut mampu menghidupkan kembali atau mematikan semangat reforma agraria.


(ADM)