Menjaga Marwah Politik Luar Negeri Indonesia

Wanda Indana    •    20 Desember 2017 11:42 WIB
Menjaga Marwah Politik Luar Negeri Indonesia
Presiden Soekarno berpidato dalam Konferensi Asia-Afrika pada 1955 di Gedung Merdeka, Bandung. Foto: Museum KAA

Jakarta:  “Saya berdiri di sini mengenakan syal Palestina untuk menunjukkan komitmen kuat Indonesia, untuk selalu berdiri bersama rakyat Palestina," seru Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di atas mimbar Bali Democracy Forum (BDF), Banten, Kamis 7 Desember 2017.
 
Siang itu, di hadapan peserta BDF yang berasal dari mancanegara, Retno mengangkat syal Palestina yang dikalungkan di lehernya. Syal itu berwarna hitam putih dengan gambar bendera Indonesia dan Palestina di ujungnya. Syal itu buatan para janda korban perang di Jalur Gaza.
 
Sikap Retno sontak mendapat pujian dari ramai kalangan. Aksi itu dianggap sikap konsistensi Indonesia terhadap mendukung berdirinya negara Palestina.
 
Belakangan, masyarakat dunia dihebohkan dengan pidato kontroversial Presiden AS Donald Trump. Tanpa tedeng aling-aling, Trump mengumumkan pengakuan Yerussalem (Al Quds) sebagai Ibu Kota Israel.
 
Sikap Trump mendapat kecaman dunia. Keputusan Trump dinilai sebagai bentuk provokasi serius dan merusak serangkaian perundingan perdamaian Israel-Palestina, yang belakangan sudah menunjukkan kemajuan.
 
Keputusan itu melanggar Resolusi Majelis Umum PBB No. 181 Tahun 1947 yang menetapkan Yerusalem sebagai wilayah yang berada di bawah kewenangan internasional.





Aksi Menlu RI Retno Marsudi dengan atribut Palestina di Bali Democracy Forum. (AP)
Reaksi cepat
 
Usai klaim sepihak Trump, Retno langsung mengunjungi negara-negara tetangga Palestina untuk membahas nasib Yerusalem. Presiden Joko Widodo juga terbang menuju Istanbul, Turki, menghadiri KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), untuk membuat keputusan bersama atas nasib Yerussalem.
 
Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia (UI) Abdul Mutaali mengatakan, sikap Indonesia sudah sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Sikap Indonesia konsisten menolak pendudukan Israel, juga sesuai dengan amanat UU 1945.
 
“Sesuai dengan politik luar negeri kita yang bebas aktif. Bu Menlu patut diapresiasi,” ujar Abdul kepada Medcom.id, Minggu 17 Desember 2017.
 
Indonesia memang negara dengan jumlah punduduk muslim terbesar di dunia. Tentu, pengaruh Indonesia diharapkan bisa membantu penyelesaian konflik Yerusalem. Tetapi, kata Abdul, bukan itu yang dibawa Indonesia sebagai modal berdiplomasi. Indonesia datang ke Uni Eropa atas nama kemanusiaan.
 
Menurut Abdul, cara ini cukup pamungkas buat merangkul komunitas Uni Eropa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Indonesia mendekati Uni Eropa dengan pendekatan humanis bukan pendekatan ideologis.
 
“Indonesia maju beberapa langkah dari negara-negara Arab. Cara diplomasi yang tidak bisa dilakukan negara Arab, Turki sekali pun,” tukas Abdul.
 
Dengan membawa isu kemanusiaan, agenda politik Indonesia akan lebih muda diterima dan mampu menggerakkan pihak-pihak yang menentang keputusan Trump. Itu pula yang dilakukan Indonesia sehingga bisa membangun banyak rumah sakit di Jalur Gaza dan Tepi Barat.
 
“Indonesia seperti meyakinkan Uni Eropa, tanpa harus menjadi muslim, kalian bangsa eropa bisa menolong rakyat Palestina. Cukup menjadi manusia,” pungkas Abdul.
 
 
Pasang Surut
 
Sejak Indoensia merdeka, Israel terus berupaya membuka hubungan baik dengan Indonesia. Israel berjanji akan mengakui kemerdekaan Indonesia. Namun, Israel gagal mendekati Presiden Soekarno yang dikenal anti-penajahan dan anti-Imperialime. Sampai pada 1952, Indonesia tetap tak mengakui kemerdekaan Israel.
 
Soekarno justru bersikap keras kepada Israel. Indonesia tidak mengundang Israel dalam Konferensi Asia Afria (KAA) 1955. Walapun ada desakan dari India, Srilanka dan Myanmar agar Israel juga diikutsertakan, Bung Karno tak menggubris.
 
Indonesia juga tidak memberikan visa kepada perwakilan Israel saat menjadi tuan rumah Asian Games IV tahun 1962. Alasannya, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
 
Direktur Eksekutif Australia/Israel and Jewish Affairs Council (AIJAC) Colin Rubenstein dalam artikelnya Indonesia And Israel: A Relationship In Waiting (2005) mengatakan, hubungan Israel-Indonesia mulai terjalin sejak lengsernya Orde Lama.
 

Saat Soeharto berkuasa, Indonesia menjalin kerjasama bidang militer dengan sembunyi-sembunyi.


Pada 1993, Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas bertemu dengan Menteri Luar Negeri Israel Shimon Peres di sela-sela acara Konferensi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Wina, Austria. Dalam sebuah pertemuan informal, Peres melobi Alatas untuk membuka hubungan diplomatik.
 
Masih merujuk artikel Rubenstein, Perdana Menteri Israel Yitzak Rabin diketahui dua kali bertemu dengan Soeharto. Pertemuan pertama terjadi setelah pemimpin PLO, Yaser Arafat, melawat ke Indonesia.
 
Rabin membujuk Soeharto untuk menjalin kerjsama dan mengajak negara-negara Arab memperbaiki hubungan dengan Israel. Saat itu Indonesia merupakan Ketua Gerakan Nonblok (GNB) sehingga memiliki pengaruh penting.
 
Pertemuan kedua terjadi pada acara 50 tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada pertemuan itu, Soeharto akhirnya berhasil dilobi. Keduanya sepakat membina hubungan diplomatik lebih jauh, dimulai dari hubungan perdagangan. Namun, semua isu itu dibantah Cendana.
 
 
Muruah politik luar negeri Indonesia
 
Muruah/mu-ru-ah/ n kehormatan diri; harga diri; nama baik. Demikian Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan muruah atau marwah.
 
Banyak ahli mengatakan, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ada marwah politik luar negeri Indonesia.
 
Anti penjajahan, ditambah prinsip 'Bebas-Aktif', semakin terasa klop dengan sikap Indonesia belakangan hari - agresif menyoal pengakuan sepihak Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai Ibukota Israel.
 

Aksi menggalang dukungan untuk melawan kesewenang-wenangan AS dan Israel, terasa sangat Indonesia.


Setidaknya, di masa Presiden Joko Widodo, ini adalah kali kedua politik luar negeri Indonesia menunjukkan sikap anti-Israel. Sebelumnya, dalam kasus serangan Israel ke Palestina pada 2016 silam, Indonesia mempelopori KTT Luar Biasa OKI dan digelar di Jakarta.
 
Kini, selain kembali mempelopori KTT Luar Biasa OKI, Indonesia aktif dalam mendorong rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB); menolak keputusan sepihak Presiden AS Donald Trump soal posisi Yerusalem.
 
Rancangan resolusi itu didukung seluruh anggota DK PBB, kecuali AS yang memiliki hak veto. Otomatis rancangan resolusi itu gagal.
 
Kini, Indonesia sedang berupaya memperoleh persetujuan negara-negara lain untuk menggunakan pemungutan suara di sidang luar biasa PBB. Dalam majelis ini, setiap anggota memiliki satu suara. Tidak satu negara pun, bahkan AS, dapat memveto sebuah resolusi.
 
Semoga upaya sang sahabat berbuah positif. Karena, inilah marwah politik luar negeri Indonesia; "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan.. ."
 


(COK)