Perlawanan AA Maramis

Sobih AW Adnan    •    17 Agustus 2016 23:21 WIB
Perlawanan AA Maramis
Infografik. (MTVN)

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketika proklamasi kemerdekaan digaungkan pada 17 Agustus 1945, saat itu pula Indonesia menjadi negara tersendiri yang dituntut mandiri. Selain memang, ketidak-terimaan Belanda atas lepasnya Republik Indonesia yang ia sebut Hindia Belanda itu menjadi soal yang harus terus dilawan rakyat Indonesia.
           
Perlawanan rakyat terhadap potensi kembalinya pemerintah kolonial menjajah bumi pertiwi tidak hanya bisa dilakukan secara fisik dan gerilya. Pada prosesnya, perlawanan juga dilakukan dengan menggunakan ragam strategi. Termasuk, memikirkan soal-soal keuangan negara yang mesti disiapkan dari nol.
           
“Keadaan ekonomi keuangan awal kemerdekaan amat buruk, dimana terjadi inflasi yang tinggi yang disebabkan beredarnya tiga buah mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang,” sebagaimana dikutip dalam Sejarah Masa Kemerdekaan di situs Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.
           
Desakan Belanda yang terus merongrong negara yang baru berdiri ini semakin membuat Indonesia segera mendapatkan dukungan dana besar untuk bertahan. Di sisi lain, mata uang Jepang yang beredar sekitar empat miliar dan uang merah NICA menyebabkan tingginya inflasi.



Dalam Kabinet Presidensial yang baru saja terbentuk masa itu, Presiden Soekarno menunjuk Samsi Ali untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan dan diberi kewenangan untuk mengurai segala permasalahan ekonomi. Melewati awal tugasnya pada 19 Agustus 1945, Menteri Keuangan pertama ini langsung menunjukkan perannya dengan mengorek informasi perihal tersimpannya dana tinggalan Belanda di Bank Escompto. Repotnya, informasi tambahan mengabarkan uang peninggalan itu berada dalam genggaman Jepang. “Kedekatannya dengan pemerintah Jepang memudahkannya untuk melakukan upaya pencairan dana, sehingga dapat digunakan untuk perjuangan,” masih dikutip dari situs yang sama.
 
AA Maramis dan kelahiran ORI
           
Tak cukup lama menjabat, ternyata Samsi Ali memilih mengundurkan diri secara lebih cepat. Tak ambil pusing, Presiden Soekarno langsung menimbang orang-orang yang pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) untuk menggantikannya. Maka muncullah nama Alexander Andries Maramis. Meski pendidikan terkahir yang ditempuhnya di Universitas Leiden Belanda adalah bidang hukum, namun pria asal Manado ini dikenal piawai dalam urusan tata keuangan masa itu.

Sebagai Menteri Keuangan baru, AA Maramis langsung mencari jalan keluar dalam mengatasi keterpurukan yang tengah menimpa negaranya. Pada 24 Oktober 1945, Ia menginstruksikan tim serikat buruh G Kolff untuk menentukan tempat percetakan uang dengan teknologi yang relatif modern. Tak lama, percetakan G Kolff Jakarta dan Nederlands Indische Mataaalwaren en Emballage Fabrieken (NIMEF) Malang dianggap memenuhi persyaratan.

Panitia Penyelenggaraan Percetakan Uang Kertas Republik Indonesia segera dibentuk. Diketuai oleh TBR Sabarudin, Oeang Republik Indonesia (ORI) pertama berhasil dicetak. Upaya percetakan ORI ini ditangani oleh RAS Winarno dan Joenet Ramli. Proses pencetakan ORI pun dilanjutkan di beberapa daerah yang masuk wilayah Indonesia.

“Yaitu di Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Ponorogo dengan cara memanfaatkan berbagai percetakan swasta yang relatif modern saat itu,” tulis Mohammad Iskandar dalam Oeang Republik.
 
Berjuang melawan inflasi

Memasuki Juli 1947, tentara Netherlands Indies Civil Administration (NICA) kembali menyerbu Indonesia. Untuk mengatasi langkanya ORI di daerah-daerah tertentu dan mengganjal peredaran uang merah NICA di daerah itu, maka Pemerintah RI mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1947 yang memberikan wewenang bagi pemerintah daerah untuk menerbitkan mata uang atau alat pembayaran sementara yang sah. Uang yang kemudian diterbitkan pemerintah daerah tingkat provinsi, keresidenan dan kabupaten itu dinamai Uang Republik Indonesia atau disingkat Urida.

“Semua penerbitan uang itu akan dijamin oleh pemerintah pusat, dan mata uang tersebut dapat ditukarkan dengan ORI,” tulis Mohammad Iskandar.

Namun, seiring dengan meningkatnya pembiayaan peperangan, maka besar pula keperluan untuk mencetak ORI. Hingga 1949, di saat AA Maramis kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Hatta I, sebenarnya pemerintah menyadari kebijakan ini akan membuat negara semakin dalam keadaan sulit.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, AA Maramis terus mengusahakan agar ORI bisa bertahan dalam desakan uang NICA. Mulanya penukaran uang antara ORI dan uang NICA adalah 1:5, kemudian melemah menjadi 1:7. Setelah itu ORI menguat kembali menjadi 1:3 dan 1:2.

“Menguatnya ORI di daerah pendudukan, seperti Jakarta, pada dasarnya bukan semata-mata masyarakat percaya terhadap jaminan pemerintah. Akan tetapi lebih karena dukungan politis,” dikutip dari Jurnal Sejarah, Vol.6, terbit Agustus 2004.

AA Maramis memberikan banyak gagasan dalam bidang keuangan negara di era-era paling sulit. Wajar saja, jika ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Keuangan empat kabinet,  yakni Kabinet Presidensial, Kabinet Amir Sjarifuddin I, Kabinet Amir Sjarifuddin II, dan Kabinet Hatta I.
 


(ADM)