Semrawut Angkutan Umum Jakarta

Sobih AW Adnan    •    28 November 2016 19:08 WIB
Semrawut Angkutan Umum Jakarta
Sejumlah angkutan umum jenis mikrolet beroperasi menunggu penumpang di kawasan Kampung Melayu, Jakarta. (ANTARA FOTO/Yossy Widya)

Metrotvnews.com, Jakarta: Tak hanya berimbas pada terbuangnya waktu sia-sia. Kemacetan jalan di DKI Jakarta berdampak pada kerugian materiil yang ditanggung negara setidaknya sejak 30 tahun lalu. Bank Dunia mencatat, kerugian itu bisa mencapai USD3 miliar atau setara Rp40 triliun per tahun.
 
Kemacetan Ibu Kota adalah mimpi buruk -yang mau tidak mau- harus dihadapi warga setiap harinya. Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyebut, panjang jalanan yang hanya 6.936 kilometer itu terus diteror dengan laju pertumbuhan kendaraan bermotor minimal 16,11 juta unit dalam setahun.
 
Dari sekian banyak faktor yang disangka, ketertinggalan penyediaan transportasi umum yang layak menjadi bahasan utama dalam satu dekade terakhir. Kehadiran Kereta Rel Listrik (KRL/Commuter Line),  Bus Rapid Transit (BRT) Jakarta alias Busway, Mass Rapid Transit (MRT) dan LRT (Light Rail Transit) digadang-gadang sedikit menjawab persoalan paling pelik di kota besar ini.
 
Lantas, bagaimana nasib pemain lawas angkutan umum Ibu Kota di bawah naungan Organda?
 
Anak tiri



Semua urusan Indonesia seolah bertumpuk dan bermuara di Jakarta. Ia sebagai pusat pemerintahan, ia pula sebagai daerah yang paling banyak disasar orang-orang mencari peruntungan. Dengan fungsi ganda itu saja, beban Jakarta sudah lebih tinggi dari kota-kota lain di Nusantara. Sementara pelayanan transportasi publik tak lekas mencukupi.
 
Sejak 1950an, perkara angkutan umum menjadi urusan Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda). Pun di DKI Jakarta. Kehadiran terobosan baru Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam perbaikan pelayanan melalui pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berupa PT Transjakarta misalnya, pada mulanya dianggap akan melahirkan kolaborasi yang baik. Faktanya, hal itu melahirkan beberapa kompromi yang tak jua melahirkan titik temu.
 
Ketua DPD Organda DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan mengatakan, sejak awal ia mengaku sangat mengapresiasi keterlibatan Pemprov DKI Jakarta dalam perbaikan skema transportasi di Ibu Kota. Namun, menurut dia, belakangan perbedaan pandangan turut membuat komunikasi semakin tidak sehat. Organda merasa dianak-tirikan Pemprov DKI Jakarta lantaran hanya mencurahkan perhatiannya kepada pola bisnis yang digerakkan PT Transjakarta.
 
“Gaya operasional BUMD ini memberikan kesan seperti neo-kapitalis,” ujar Shafruhan saat ditemui metrotvnews.com, di Kantor DPD Organda DKI Jakarta, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (27/11/2016).
 
Sebut misal, kata Shafruhan, dalam kontrak-kontrak kerjasama operator-operator existing terkait kewenangan perizinan trayek atau angkutan. Pola itu mengarahkan mereka beralih menjadi milik PT Transjakarta. Ia menengarai, ada fakta tersembunyi yang tidak dipaparkan dengan jelas mengenai risiko yang diterima pada batas akhir kontrak. Operator angkutan umum diprediksi akan kehilangan ladang usahanya.
 
“Jika kontrak tidak dilanjutkan, ya selesai. Lihat Bianglala Metropolitan, setelah putus kontrak, seperti apa sekarang?” kata dia.
 
Kehadiran PT Transjakarta dituding Organda sebagai jaringan usaha raksasa yang akan terus mengancam keberadaan perusahaan angkutan kecil. Tentu maksud dia adalah pengusaha-pengusaha transportasi umum di bawah bendera Organda. Dari proses perdebatan panjang itu, maka wajar jika Organda DKI Jakarta memutuskan untuk tidak menyarankan anggotanya untuk terintegrasi dengan Transjakarta (APTB).
 

 
“Sebab, sudah menyalahi prinsip ekonomi kerakyatan,” ujar Shafruhan.
 
Subsidi Shafruhan menilai Pemprov DKI Jakarta tidak adil dalam menggenjot upaya perbaikan layanan transportasi umum di Ibu Kota. Dengan dalih memenuhi keinginan masyarakat, seabrek kebijakan Pemprov malah mengabaikan suara dari pihak Organda.
 
“Sejak kepemimpinan Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), saran-saran kami tidak pernah didengarkan,” kata Shafruhan.
 
Menurut Shafruhan, masyarakat tentu tak salah jika berbondong-bondong beralih pada skema transportasi umum milik Pemprov DKI Jakarta. Pemerintah pun sebenarnya sudah menyarankan Organda agar mampu memperbaiki layanan jasanya. Hanya saja, imbauan ini tidak dibarengi dengan kebutuhan pengusaha angkutan umum, terutama bus sedang.
 
Organda mengaku terseret-seret mengikuti aturan Pemprov, terlebih soal tarif. Masyarakat saat ini hanya ternina-bobokan pelayanan murah dengan dukungan penuh pemerintah. Di mana hal itu tidak didapatkan pihak Organda.
 
“Tarif yang dikenakan Transjakarta itu sudah bersubsidi. Misalnya, hitungan ongkos yang mestinya Rp10.000 per orang hanya dikenakan Rp3.500. Berarti dua pertiga tarif sudah ditanggung Pemprov,” kata Shafruhan.
 
Sementara lain hal dengan proses penentuan tarif yang mesti dilalui Organda yang mesti mempertimbangkan sejumlah faktor. Antara lain menyangkut modal, perawatan armada, gaji, dan menentukan estimasi kenaikan upah berkala. Setelah semua itu terhitung dengan cermat, barulah Organda menentukan tarif dan mengajukannya kepada Pemprov.
 
“Cuma yang jadi soal, sekali lagi, saran masukan kami tidak pernah didengar,” kata dia.

Banyak kalangan berpendapat, perusahaan transportasi umum milik swasta di bawah Organda akan sangat sulit bersaing dengan milik Pemprov. Pasalnya, dari kualitas bus, tarif, hingga layanan, Organda tak segera bisa mengimbanginya dengan baik.
 
Kopaja, Metromini, dan Mikrolet misalnya. Kesan lekat yang menempel pada ketiga jenis angkutan itu adalah penjadwalan yang tidak teratur, ugal-ugalan, atau tidak tertatanya sistem antaran yang menetap dan baik.
 
“Kondisi itu memang fakta. Kami mengakui. Akan tetapi, realita itu disumbang oleh banyak hal, bukan dari Organda saja,” tutur Shafruhan.
 
Ketidakteraturan angkutan umum swasta, disebut Shafruhan, merupakan dampak dari ketidak-konsistenan pengelola, penegak hukum, penerbit peraturan dan undang-undang, juga kesadaran masyarakat.
 
“Misalnya di Pasar Rebo, dekat Kampung Rambutan, kenapa bus dan mikrolet bisa ngetem? Kenapa masyarakat bisa naik di sana, bukan di shelter? Ada di mana penegak hukumnya? Itu juga patut diambil sebagai pertimbangan,” kata dia.
 
Maka, ia melanjutkan, sebenarnya persoalan layanan buruk ketiga angkutan umum yang disebut di atas tadi bukan kesalahan Organda semata. "Ini namanya main potong,” lanjut dia.
 
Meski begitu, semua konsekuensi itu kini harus diterima Organda dengan lapang dada. Menurut Shafruhan, segala kebijakan pembenahan layanan transportasi umum yang tidak disertai komunikasi yang baik banyak tidak disadari berdampak dari sisi sosial. “Kami tidak mungkin bersaing dengan pemegang anggaran,” ujar dia.
 
Pantang menyerah

Meski diakui dalam keadaan sulit, Organda mengklaim tak ada kata putus asa. Secara politik Shafruhan berharap akan melahirkan kondisi lebih baik. Peralihan pemegang kebijakan Pemprov melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 setidaknya kembali menumbuhkan harapan baru.
 
“Siapapun yang terpilih, kami akan menekankan kembali persoalan ini,” kata dia.
 
Harapan berikutnya dimiliki Organda melalui kesadaran masyarakat yang meningkat mengenai pentingnya penggunaan transportasi umum. Pada babak ini, kata Shafruhan, pemerintah harus lebih getol turun tangan untuk melakukan sosialisasi.
 
“Bayangkan, kepemilikan mobil pribadi saat ini sudah menjadi gengsi yang luar biasa,” ujar dia.
 
Organda mengaku tidak berkeberatan dengan iktikad baik Pemprov dalam memaksimalkan layanan transportasi umum melalui perluasan jaringan yang saling terhubung. Organda juga berharap masih dibutuhkan sebagai feeder atau kendaraan pengantar menuju jaringan transportasi massal. Hanya saja, Shafruhan menganggap hal itu tidak memiliki ruang gerak terlalu banyak.
 
“Malah sampai sekarang konsep penataannya belum jelas,” kata dia.
 


(ADM)