Bantuan untuk Aleppo di Markas Pemberontak

Coki Lubis    •    05 Juni 2017 10:18 WIB
Bantuan untuk Aleppo di Markas Pemberontak
(Anggota pasukan pemerintah menunjukkan simbol pemberontak yang mereka temukan pada sebuah sekolah di Aleppo. (AFP/George Ourfalian)

Metrotvnews.com, Jakarta: Heboh. Banyak kalangan terkejut saat melihat laporan Euronews dari Aleppo, Suriah akhir tahun lalu. Tampak kardus-kardus bertuliskan Indonesia Humanitarian Relief (IHR) tertumpuk di markas milisi bersenjata di distrik al-Kalasa, Aleppo timur.
 
Di tengah gencarnya kampanye 'Selamatkan Aleppo', sebuah pertanyaan pun seketika menyeruak. Apakah lembaga kemanusian non pemerintah itu menyalurkan bantuannya untuk kelompok yang disebut-sebut sebagai pemberontak oleh pemerintah Republik Arab Suriah itu?
 
Kala itu, 14 Desember 2016, media yang bermarkas di Prancis tersebut memberikan laporan lapangan setelah pasukan pemerintah berhasil menguasai sebagian wilayah Aleppo dari penguasaan milisi bersenjata.
 
Dari rekaman video, tampak adegan para warga sipil mendatangi sebuah sekolah, yang selama ini dijadikan markas dan gudang makanan oleh kelompok bersenjata bernama Jaish Al Islam . Warga berbondong mengambil bahan-bahan pangan di sana dan membawanya pulang.
 
Seorang warga bernama Amer Saleem, sambil menunjuk ke arah bangunan menjelaskan kepada Euronews bahwa milisi bersenjata menyimpan semua barang di markas mereka. Tetapi, selama ini dia dan warga lain tidak diizinkan memperoleh bantuan itu. "Bahkan sepotong roti pun tidak. Kami hampir mati kelaparan dan sering kami tidur dalam keadaan lapar.”
 
 



Kabar itu sudah tentu membuat IHR kecewa. Pada 27 Desember 2012, lembaga kemanusiaan yang turut diinisiasi oleh Bachtiar Nasir itu meresponnya melalui sebuah keterangan tertulis. Dijelaskan, dalam penyaluran bantuan ke Aleppo, IHR tidak bekerja sendiri. IHR bekerjasama dengan lembaga kemanusiaan di Turki, yakni Insan Hak ve Hurriyetleri Insani Yardim Vakfi atau dikenal dengan nama IHH. IHH sendiri telah diakui PBB.
 
"Meski demikian, tidak menutup kemungkinan, di lapangan banyak kemungkinan bisa terjadi, apalagi dalam suasana perang dan konflik," tulis Direktur IHR Foundation, Mathori dalam keterangan tersebut.
 
IHR juga menganggap berita tersebut adalah fitnah. "Kelompok pemfitnah - yang diduga jejaring gerakan Pro Rezim Bashar al Assad di Indonesia ini - ingin berusaha melakukan usaha memecah ukuwah umat Islam yang saat ini sedang solid."
 
Nota Diplomatik
 
Seiring ramainya kontroversi bantuan IHR, sebulan kemudian, pada akhir Januari 2017, beredar kabar bahwa pemerintah Republik Arab Suriah, melalui Kedutaan Besarnya di Jakarta, menyampaikan sebuah nota diplomatik. Isinya terkait informasi dugaan penyaluran bantuan dari kelompok-kelompok yang ada di Indonesia kepada milisi bersenjata di Suriah.
 
Namun, dalam informasi yang disampaikan, tidak disebutkan siapa kelompok yang dimaksud. Artinya, sekadar pemberitahuan saja. Mahfum bila pemerintah Suriah mengabarkannya kepada pemerintah Indonesia, pasalnya, kelompok milisi bersenjata di Aleppo itu sudah dinyatakan sebagai kelompok teroris.
 
Saat dimintai keterangan, baik Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu maupun Kedutaan Besar RI di Damaskus  enggan mengkonfirmasi perihal tersebut.
 
"Tidak ada komentar soal ditemukannya bantuan kemanusiaan di pihak oposisi (pemerintah Suriah) itu," ujar Duta Besar RI untuk Suriah, Djoko Harjanto saat kami hubungi, Sabtu, 24 Mei 2017. "Yang nota dari Kedubes Suriah saya juga tidak mengetahui. Ya (hubungan kedua negara) tetap normal seperti biasa."
 
Namun, sumber Metrotvnews.com di Kemenlu menginformasikan bahwa kabar dari pemerintah Suriah tersebut benar dan telah dilanjutkan kepada Polri lewat Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam).
 
Adapun Kabaintelkam Polri Irjen Lutfi Lubihanto saat dihubungi menyatakan informasi tersebut ada dan sudah dikonfirmasi kembali ke pihak Kemenlu. "Tapi, kami hanya dapat informasi sebagai sub info, kemudian melakukan pendalaman. Hanya sebatas itu, belum ada perkembangan lebih lanjut," ucap Lutfi, Senin 23 Mei 2017.
 
Hal senada juga disampaikan Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Sitompul. Menurut dia, informasi dari Suriah itu masih dugaan, namun tetap ditindaklanjuti. Bahkan, dia menambahkan, informasi lain juga datang dari Turki.
 
"Semua masih didalami, juga butuh bukti-bukti pendukung lainnya, tidak hanya satu informasi dari luar itu," ucap Martinus kepada Metrotvnews.com, Selasa 30 Mei 2017.
 
Dugaan-dugaan tersebut menjadi wajar bila ditindak lanjuti oleh kepolisian. Alasannya, membantu organisasi lain di luar negeri, yang dinyatakan sebagai pemberontak ataupun teroris oleh negara sahabat, yang memiliki hubungan diplomasi dengan Indonesia, adalah pidana.
 
Hal itu diungkapkan pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana dalam perbincangan dengan Metrotvnews.com, Kamis 1 Juni 2017. "Itu ada dalam pidana ya, dan mungkin juga kena pendanaan terorisme. Tapi efek (terkait hukum) internasionalnya sih tidak ada," kata Himahanto.
 
Melalui Turki
 
Sulit memastikan bantuan IHR sengaja disalurkan kepada kelompok oposisi bersenjata di Suriah atau tidak. Tapi, peneliti yang juga mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) As'ad Said Ali mengungkapkan, kemungkinan keberpihakan bantuan kemanusiaan itu ada.
 
Meski begitu, As'ad mengaku telah mendapat informasi terkait bantuan kemanusiaan untuk Suriah yang rata-rata diinisiasi oleh Bachtiar Nasir. Namun, baginya itu sekadar bentuk solidaritas. "Seperti halnya saat membentuk organisasi-organisasi peduli Palestina. Tapi sekarang yang dibuat peduli Syam (Suriah)," ucap As'ad saat ditemui di Jakarta, Rabu 31 Mei 2017.
 

ILUSTRASI (MTVN/R Riyandi)

Lagipula, ia menambahkan, sejatinya kelompok bersenjata yang bertikai di Suriah pun tidak begitu memerlukan bantuan dari kelompok-kelompok pendukungnya di Indonesia. Pasalnya, mereka yang bertikai sudah memiliki dukungan yang kuat dari masing-masing kubu yang berkepentingan. Antara lain seperti Arab Saudi, Qatar, Turki, Amerika Serikat.  Sedangkan pemerintah Suriah sendiri, mendapat dukungan langsung dari Rusia dan Iran.
 
Artinya, penggalangan dana bantuan itu bisa sekadar penguat opini untuk menekan pemerintah Suriah yang sedang merebut kembali Aleppo. Wilayah tersebut, saat itu, dikuasai kelompok oposisi bersenjata Free Syrian Army (FSA) dan kelompok lainnya yang sepaham, seperti Jaish Al Islam.
 
Ihwal bantuan kemanusiaan yang diinisiasi Bachtiar Nasir, As'ad mengatakan, tidak langsung dibawa ke Aleppo. Bantuan itu bentuknya uang dan dikirim ke Istanbul, Turki. Di sana dibelikan makanan dan logistik lain, lantas dibawa ke daerah perbatasan, di provinsi Hatay. Dari situ baru masuk ke Suriah.
 
"Untuk masuk ke Suriah, penghubungnya diduga seseorang berinisial OM, bagian dari jaringan lama JI (Jamaah Islamyah). OM memiliki hubungan dekat dengan organisasi kemanusiaan di Turki yang sering keluar masuk Suriah-Turki melalui perbatasan," kata As'ad.
 
Jadi, ia melanjutkan, pengirim bantuan dari Indonesia mungkin tidak mengetahui ke mana bantuan itu disalurkan. Boleh jadi, kata As'ad, Bachtiar Nasir pun tidak mengetahui mengapa bantuan yang disalurkannya jatuh di markas kelompok bersenjata.
 
"Kalau OM mesti mengetahui. Dia penyalur lah. Tapi dia bisa menghindar kalau bantuannya ada yang disalurkan, misalnya ke kelompok Jaish Al Islam. Bukan dikirim ke tentaranya, bisa saja ke masyarakatnya (bukan kelompok bersenjata)," ujar As'ad.
 
Upaya mengklarifikasi isu ini melalui Bachtiar Nasir menemui jalan buntu.  Hingga laporan ini disajikan, segala upaya tim Metrotvnews.com untuk wawancara dan meminta keterangan Bachtiar Nasir tidak mendapat respons. Mengontak ponsel ketua GNPF-MUI yang juga ketua MIUMI itu pun juga tidak ditanggapi.
 
Berpihak
 
Soal bantuan kemanusiaan yang berpihak juga dimungkinkan oleh peneliti Timur Tengah Dina Sulaeman. Saat kami hubungi, pendiri Indonesia Center for Middle East Studies (IC-MES) itu mengatakan, keberpihakan bisa muncul karena kesepahaman sudut pandang atau ideologi, antara si pengirim bantuan dengan kelompok-kelompok yang bertikai.
 
Tetapi, yang Dina maksud bukan lembaga PBB seperti UNICEF, UNHCR atau UNOCHA. Termasuk lembaga kemanusiaan non-pemerintah yang masuk secara legal alias sepengetahuan KBRI. Karena dari pengamatannya, lembaga tersebut menyalurkan bantuan tanpa melihat pihak-pihak yang berkonflik. Misalnya kepada pengungsi.
 
"Karena, di kamp-kamp pengungsi tidak lagi terbelah, ini pendukung pemerintah atau pemberontak atau pro pemberontak. Faktanya mereka mengungsi, korban konflik," ujar Dina, Rabu 31 Mei 2017.
 
Namun dari hasil penelitiannya, ada lembaga-lembaga lain non-pemerintah dan non-PBB yang memang menyalurkan bantuannya khusus kepada kelompok pro penggulingan rezim. "Jadi, apakah disebut netral atau tidak, jelas ketika diberikannya kepada pihak yang kontra rezim, itu tidak netral."
 
Alasannya sederhana, Dina mengatakan, kelompok-kelompok bertikai, khususnya kubu yang menginginkan penggulingan pemerintahan Suriah saat ini, merupakan organisasi-organisasi yang bersifat trans-nasional.
 
Dia menggambarkan, ada tiga faksi besar di kubu anti pemerintah, seperti Jaish Al Islam dan FSA, yang memiliki ideologi dasar yang selaras, yakni Ikhwanul Muslimin (IM). Selain itu ada kelompok Jabath An Nusrah, yang dari sisi geneologi merupakan jaringan Al Qaeda. Lantas ada juga ISIS, sama, keturunan Al Qaeda, namun pandangan politiknya tidak sejalan dengan An Nusrah.
 
"Ini semua organisasi transnasional. Makanya Indonesia sedemikian heboh soal Suriah, karena yang mengangkat senjata di sana punya cabang di Indonesia. Seperti IM, kita ada cabangnya disini. An Nusrah, kita juga punya ormas yang sejak lama menyatakan dukungan kepada kelompok Al Qaeda," tutur penulis buku 'Salju di Aleppo' itu.
 
Jadi, tambahnya, sangat wajar bila dukung-mendukung kelompok bertikai di Suriah itu ada di Indonesia. "Khusus Aleppo, kemungkinan orang-orang IM, lebih cenderung (dukung) ke FSA, Jaish Al Islam."
 


(ADM)