Banting Setir Isu SARA

M Rodhi Aulia    •    07 September 2018 20:52 WIB
Banting Setir Isu SARA
Aksi menolak isu SARA di Pilkada DKI Jakarta, Minggu, 10 September 2016. (MI)

SORE itu,  Kamis, 9 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengumumkan satu dari sejumlah nama yang telah lama ada di kantongnya. Jokowi menyebut nama Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai pendampingnya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.



Banyak yang menyangka, dipilihnya Ma'ruf sebagai cawapres sang petahana dapat mengurangi aroma SARA menjelang Pilpres mendatang. Termasuk di media sosial. Maklum, sejak Pilpres 2014, dan semakin matang di Pilkada DKI 2016 lalu, SARA menjadi senjata politik yang moncongnya selalu diarahkan kepada kubu Jokowi.

Hal ini diakui oleh pegiat media sosial yang gencar mendukung kubu petahana, Permadi Arya alias Abu Janda. "Dengan adanya KH. Ma'ruf Amin itu sudah mereduksi sedikit (isu SARA)," katanya saat ditemui Medcom Files di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Agustus 2018.

Menurut Abu Janda, kubu kontra Jokowi kini dinilai sulit mencari celah untuk melancarkan serangan berbau SARA, seperti tuduhan rezim anti-Islam, rezim kriminalisasi ulama, dan lain-lain.

"Kita familiar dengan tuduhan-tuduhan itu," ujar dia.



Permadi Arya alias Abu Janda. (Medcom/Aul)


Bahkan, inisiator Gerakan #2019GantiPresiden, Mardani Ali Sera, mengakui bahwa penunjukan Ma'ruf sebagai pendamping Jokowi dapat meredam gejolak isu SARA.

"Menurut saya, Insya Allah, kita akan teduh," kata Ketua DPP PKS ini di ruang kerjanya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 29 Agustus 2018.

Dia mengatakan, pihaknya menghormati sosok Ma'ruf Amin sebagai ulama terpandang. Meski begitu tetap menginginkan adanya pergantian rezim.
 

Isu populisme

Populisme/po·pu·lis·me/ n paham yang mengakui dan menjunjung tinggi hak, kearifan, dan keutamaan rakyat kecil. Demikian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan populisme.

Menurut Mardani, meski Gerakan #2019GantiPresiden muncul dalam atmosfer Pilkada DKI Jakarta dan kuatnya isu SARA, tapi isu populisme sudah dikedepankan sejak awal. Bukan baru-baru ini saja.

Mardani menampik bila isu populisme yang diusung kelompok kontra-Jokowi merupakan strategi politik banting stir dari isu SARA.

Gerakan #2019GantiPresiden, kata Mardani, sejak awal sudah menyoroti persoalan kemacetan ibu kota dan tingkat pengangguran yang tinggi. Kini menyentuh ke persoalan harga kebutuhan pokok yang kerap melambung, hingga anjloknya nilai tukar rupiah.

"20 tahun (reformasi) jungkir balik, hasilnya mana nih? Sehingga kalau dibilang populisme yang menguat, tidak bisa disalahkan," tegas Mardani.



Mardani Ali Sera, Ketua DPP PKS/inisiator Gerakan #2019GantiPresiden. (Medcom/Aul)


Mardani menolak bila Gerakan #2019GantiPresiden yang diinisiasinya dianggap sebagai operasi penggembosan citra petahana terkait Pilpres 2019. Pasalnya, secara resmi gerakan tersebut bukan bagian dari tim sukses Prabowo Subianto-Sandiaga Uno - yang diusung PKS, Partai Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat.

"Saya memang PKS, tapi Gerakan #2019GantiPresiden-nya tidak. Ya, anggap saja itu wakaf PKS," ucap Mardani sembari tersenyum.
 

Mardani mengakui adanya pergeseran isu dari SARA ke populisme. Tapi dia meyakinkan bahwa pergeseran itu bukan langkah politik kelompok kontra-Jokowi.


"Itu natural saja. Karena kalau bukan Ma'ruf (yang jadi cawapres petahana), mungkin itu lain lagi ceritanya," ucapnya.
 

Potret media sosial

Pengamat media sosial Ismail Fahmi belakangan sibuk memantau perkembangan lini masa, khususnya di twitter. Dia mengamati riuh percakapan warganet melalui program yang dibuatnya sendiri, Drone Emprit. 

Dia mengakui adanya pergeseran isu, terutama pasca-deklarasi pasangan capres dan cawapres pada 10 Agustus 2018 lalu.

Pergeseran itu dapat dilihat dari kicauan sejumlah tokoh di masing-masing kubu, dan yang paling banyak dikicaukan kembali (retweet) oleh pengikutnya, baik dari propetahana maupun kubu yang kontra.

"Ada 20 nama influencer (tokoh atau akun yang aktif memroduksi kicauan). Itu sering kita monitor," kata Ismail saat kami menyambangi kantornya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat, 24 Agustus 2018.



Ismail Fahmi. (Medcom/Aul)


Dari hasil pemantauan, kubu kontra Jokowi telah mengganti topik 'serangannya'. Kicauan di lini masa nyaris tidak ada lagi isu-isu beraroma SARA.

"Topiknya sudah bergeser. Seperti ke soal anggaran triliunan meeting IMF, impor, polling, status bencana nasional dan lain-lain," ujar Ismail.

Sementara itu dari kubu pro petahana, mereka memperbincangkan gegap-gempita perhelatan Asian Games 2018. Termasuk isu-isu lain di luar SARA yang dianggap memperolok kubu kontra dengan istilah jenderal kardus.

Kemudian pascaperhelatan Asian Games, topik serangan semakin beragam. Tapi tetap di luar isu SARA.

Analis Drone Emprit Hari Ambari menambahkan, pascapenutupan Asian Games 2018, isu yang digaungkan gerakan #2019GantiPresiden masih mendominasi lini masa. Terbaru terkait rupiah yang nasibnya semakin anjlok.

"Di sini kelihatan, isu rupiah dari kubu #2019GantiPresiden yang aktif. Bahkan ada topik #RupiahLongsorJokowiLengser," kata Hari, Rabu, 5 September 2018.
 

Jadi, isu rupiah diindikasikan menjadi bahan untuk menyerang petahana. Dan, para penyerang yang 'bermain' dengan amunisi ini terlihat solid.


"Sementara counter terhadap isu ini sedikit. Konfirmasi dari kelompok Pro Jokowi kurang solid," kata dia.
 

Sama-sama isu populis

Menjelang berakhirnya pemerintahan Jokowi di periode pertama, isu populisme juga dilancarkan untuk menangkis serangan lawan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 menjadi instrumennya. Jokowi meningkatkan anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Banyak yang menganggap meningkatnya anggaran kesehatan menjadi Rp122 triliun, kemudian anggaran pendidikan menjadi Rp487,9 triliun, dikaitkan dengan kepentingan Pilpres 2019.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Irma Suryani Chaniago, menolak jika peningkatan anggaran yang bersifat populis itu disebut bermuatan politis. Apalagi demi kepentingan elektoral Jokowi di Pilpres 2019.

"Kalau semua kepentingan masyarakat dicurigai, mana ada orang yang kemudian berprestasi," ucapnya kepada Medcom Files, Jumat, 24 Agustus 2018.

Irma justru bertanya, apakah mereka yang mencibir naiknya anggaran populis tadi tidak setuju bila rakyat disejahterakan? "Kalau terbiasa berprasangka buruk, ya begitu. Bicara enggak berdasarkan data. Cuma dengan emosi, harapan, enggak selesai-selesai negara ini," ketusnya.

Menurutnya, seharusnya program tersebut juga didukung oleh kelompok kontra-Jokowi, karena untuk kepentingan masyarakat. Kritik dan mengawasi, kata Irma, boleh saja. Tapi kalau ada pencapaian yang positif, tak perlu malu untuk mengapresiasi.

"Kasihan rakyat mendapatkan informasi yang tidak akurat," ucap dia.
 

Berdekatan

Pengamat politik Arif Susanto menilai populisme sejatinya bisa sangat dekat dengan politisasi SARA. Karena keduanya membangun dukungan melalui penciptaan antagonisme.

"Keduanya (bisa) membelah masyarakat secara diametrikal antara 'kami' dan 'mereka'. Dengan pertama dipandang baik (kami) dan yang kedua (mereka) dipandang buruk," kata Arif, Selasa, 4 September 2018.

Baginya, isu populisme maupun politisasi SARA adalah instrumen efektif pendulang dukungan massa. Bahkan, jika masif, bisa membentuk polarisasi politik nasional dan mendorong potensi konflik.

"Orang sulit berbincang, mudah bertengkar," bebernya.

Arif menjadikan Pilkada DKI Jakarta lalu sebagai contoh. Kondisi sosial yang terbelah hanya menunjukkan miskinnya gagasan politik dan lemahnya imajinasi tentang solidaritas dan gotong royong. 

Sebaliknya, suasana kebersamaan seperti saat mendukung atlet Indonesia di ajang Asian Games patut dilipatgandakan dalam politik.

"Jangan sampai kemenangan elite harus dibayar dengan kekalahan massa," tandasnya.


(COK)