Tionghoa dan Riwayat Sentimen Etnis di Nusantara

Sobih AW Adnan    •    26 Desember 2016 15:43 WIB
Tionghoa dan Riwayat Sentimen Etnis di Nusantara
Pedagang Tionghoa dan warga asli Aceh berbaur dengan pengunjung pasar yang didominasi etnis Tionghoa. Suasana kedai tampak dipenuhi generasi tua masyarakat Cina yang bercakap dalam dialek Khe diselingi ucapan bahasa Mandarin. MI/FERDIAN ANANDA MAJNI

Metrotvnews.com, Jakarta: Rupiah desain baru berbagai emisi diluncurkan. Sebagian menyebut mirip yuan, mata uang Republik Rakyat Cina alias Tiongkok. Penyebutan mata uang Tiongkok itu menjadi semacam simbol sentimen anti-Cina berikutnya. Rumor di media sosial tersebut melengkapi desas-desus membeludaknya tenaga kerja asing, atau modus ekonomi Negeri Tirai Bambu dan anak turunannya segera mencaplok Indonesia.
 
Label pribumi dan non-pribumi pun kembali mencuat. Sinisme terhadap etnis Tionghoa semacam mengulang cerita tak berkesudahan. Kabar burung sarat provokasi berlalu-lalang, diembus entah siapa pun yang berkepentingan.
 
Nyaris tak ada pembeda penamaan Cina sebagai sebuah negara, atau mengarah pada warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Oleh sebagian orang, secara pukul rata mereka dianggap kelompok berbahaya dan perlu diwaspadai dari masa  ke masa.
 
Tionghoa di bumi Nusantara
 
Etnis Tionghoa di Indonesia menjadi bagian tak terpisahkan dalam sejarah perjalanan bangsa. Secara peraturan pun mereka tidak memiliki masalah dengan Undang-Undang (UU) Pasal 2 Nomor 12 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
 
Pada pengantar Tionghoa dalam Pusaran Politik, sang penulis, Benny G. Setiono bahkan menyebut masyarakat Tionghoa telah bergulat di bumi Nusantara sejak lebih dari 500 tahun lampau.
 
“Hubungan lalu lintas pelayaran antara orang Tionghoa dari Tiongkok dan Nusantara telah berlangsung sejak zaman purba,” tulis Benny pada bab berikutnya di buku yang sama.
 
Dugaan itu didukung dua temuan kuno yang memiliki persinggungan waktu tak sederhana. Pertama, penemuan tembikar di Jawa Barat, Lampung, Batanghari, dan Kalimantan Barat. Kedua, genderang perunggu berukuran besar di Sumatera Selatan.
 
Tembikar dan genderang perunggu raksasa itu disebut Benny mirip barang yang biasa diproduksi di Dongson, sebuah desa kecil di Thanh Hoa, Teluk Tonkin. Atau sebuah distrik di sebelah utara Vietnam sekitar tahun 600 sebelum Masehi (SM) hingga permulaan abad ke tiga.
 
Awal mula kehadiran etnis Tionghoa bisa diukur berdasarkan kronik dan berbagai cerita dalam Dinasti Han. Pada masa pemerintah Kaisar Wang Ming atau Wang Mang (Abad 1-6 SM), disebutkan bahwa Tiongkok telah mengenal Nusantara dengan sebutan Huang-tse.
 
Keberadaan mereka juga bisa diurut berdasarkan riwayat persebaran Melayu masa pra-sejarah. Mereka menyebar ke selatan dari daratan Asia melalui dua jalur, pertama dari Yunnan menuju Siam, lalu ke Semenanjung Indocina, Semenanjung Melayu, kemudian menyeberangi selat Malaka sampai di Sumatera dan beberapa pulau lainnya.
 
“Jalur kedua melalui daerah sekitar Hokkian dan Kwangtung di kawasan daratan Tiongkok Tenggara. Lalu menuju Taiwan dan kepulauan Filipina sampai di Kalimantan, Jawa, dan pulau lainnya,” tulis Benny.
 
Di masa kerajaan, warga Tionghoa makin berbaur dengan masyarakat lokal. Hal itu dimulai dari kalangan elite yang tak segan melakukan akulturasi budaya, bahkan menyambung garis keluarga.
 
“Banyak orang Tionghoa yang diberi gelar bangsawan oleh raja-raja di Jawa dan dinikahkan dengan putri kraton. Sebaliknya banyak juga putri Tionghoa yang dijadikan istri atau selir oleh raja-raja Jawa,” tulis Benny.
 

Keramik Dinasti Ming di Kompleks Pemakaman Sunan Gunung Jati Cirebon/MTVN/Sobih Adnan
 
Bahkan, Tionghoa pun banyak dicatat sebagai salah satu pintu masuk Islam di Nusantara. Yang termasyhur ialah melalui sebuah pelayaran yang dilakukan Laksamana Cheng Ho pada 1405. Sekira 300 sampai 400 kapal dirapatkan di Samudera Pasai, sebelum akhirnya diteruskan ke Pulau Jawa.
 
“Pada 1407 Cheng Ho mampir ke Palembang, dan menumpas perompak Hokkian. Ia membentuk masyarakat Tionghoa Islam pertama di Nusantara,” tulis Benny.
 
Setitik nila era kolonial Belanda
 
Volkstelling alias sensus penduduk masa Hindia Belanda mencatat bahwa populasi Tionghoa-Indonesia pada 1930 mencapai 1.233.000 jiwa. Meski hanya 2,03% dari total penduduk yang ada, namun eksistensi etnis Tionghoa tak luput dari catatan sejarah.
 
Oleh pemerintah kolonial Belanda, warga Tionghoa ditempatkan di kelas ketiga sebagai Timur Asing. Namun di beberapa kebijakan, ia diperlakukan setara seperti kelas Bumiputera. Misalnya dalam Peraturan Hukum Sipil 1848 yang berlaku hingga 1920, mereka diwajibkan membawa pas-jalan jika bepergian dari satu onderdistrik ke onderdistrik lainnya.
 
"Peraturan ini ialah Passenstelsel yang terkenal dengan ancaman denda 25 sampai 50 gulden atau masuk penjara 8 hari bagi yang melanggar. Bahkan sebelum perkaranya diperiksa politie-rol (pengadilan), yang bersangkutan akan terlebih dulu ditangkap, dibelenggu, digiring, dan ditahan," tulis peraih Weirtheim Award itu, masih dalam buku yang sama.
 
Pada 1829, Belanda bangkrut. Yohanes van den Bosch mengajukan proposal kepada Raja William I tentang peta konsep yang di kemudian hari diterapkan menjadi culturstelsel alias tanam paksa. Setelah disepakati, van den Bosch dikirim ke Batavia sebagai sang gubernur.
 
Tanam paksa, sudah tentu merugikan petani Jawa. Demi menghindari perlawanan, Pemerintah Hindia Belanda memperalat para bupati yang diangkat sebagai regent. Tak hanya itu, pemerintah kolonial pun merekrut para opsir yang berasal dari kalangan Tionghoa. Beberapa dari mereka diberi keleluasaan untuk meneruskan penarikan pajak kepada Bumiputera.
 
“Mereka diberi insentif berupa tanda jasa dan komisi agar memperoleh hasil lebih intensif,” tulis Benny.
 
Orang-orang Tionghoa menjadi bandar pemungut pajak di jalan-jalan utama, jembatan, pelabuhan, pangkalan di sungai-sungai, serta pasar. Mereka begitu lihai melakukan tawar menawar dengan pihak kolonial demi mendapatkan konsesi pemungutan pajak. Di sisi lain, orang-orang itu mendapatkan perlakuan khusus penjajah di bidang perdagangan.
 
Sejarawan Indonesia Anhar Gonggong menyebut hal itu sebagai babak awal munculnya kecemburuan dan rasa sakit hati masyarakat Bumiputera kepada etnis Tionghoa. Ingatan kuat persekongkolan penjajah Belanda dengan segelintir golongan dari kelas Timur Asing melahirkan sentimen berkepanjangan.
 
“Padahal, tak sedikit juga Tionghoa yang berjuang bersama melawan kolonial Belanda,” kata Anhar kepada Metrotvnews.com, Senin (26/12/2016).
 
Jejak kambing hitam
 
Sekelumit perselingkuhan itu tidak berlangsung lama. Bahkan jika menengok satu dekade sebelumnya, pada 1740 para buruh Tionghoa di Batavia merencanakan pemberontakan terhadap Belanda. Sayangnya, mereka keburu diberangus hingga menelan korban lebih dari 10.000 jiwa.
 
“Peristiwa itu kerap disebut Geger Pecinan, pada 1740,” kata Anhar.
 
Kecurigaan orang Jawa terhadap kalangan Tionghoa terus dikipas-kipasi pihak Belanda. Politik adu domba menjadi cara paling jitu untuk menceraikan keduanya. Tionghoa dicap sebagai pemeras. Hal itu, tak sekali dua memancing emosi orang Jawa dan membuat etnis Tionghoa merasa takut secara keseluruhan.
 
Di babak selanjutnya, kalangan Tionghoa hampir selalu menjadi kambing hitam di masa-masa transisi. Kerusuhan Solo pada 1912, kerusuhan di Kudus pada 1918, gelombang anti-Cina pada 1946 di Tangerang, kerusuhan di Bagan Siapi-api pada 1946, kerusuhan di Palembang pada 1947, juga pembantaian masyarakat Tionghoa sejak meletusnya peristiwa 1965.
 
“Tionghoa dianggap komunis atau mata-mata Tiongkok,” kata Anhar.
 
Penjarahan toko-toko milik warga Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998/MI/DOK-MEDIA
 
Terakhir, peristiwa Mei 1998. Pada luka bangsa paling bungsu itu, kata Anhar, adalah bukti bahwa sentimen anti-Cina dimainkan pula oleh rezim Orde Baru. Padahal, mereka saat itu dikenai seabrek aturan yang tidak adil. “Bayangkan saja, saat itu, nama mereka pun disarankan menggunakan nama Indonesia, tidak perkenankan memakai bahasa Mandarin,” kata Anhar.
 
Ketimpangan ekonomi menjadi bumbu. Lagi-lagi masyarakat Tionghoa menjadi korban seiring jatuhnya rezim Orde Baru. Berdasarkan laporan Tim Relawan untuk Kemanusiaan, kerusuhan di Ibu Kota Jakarta pada 13 hingga 15 Mei 1998 menelan 152 orang korban kekerasan seksual dan perkosaan. Sementara 20 orang di antaranya meninggal dunia.
 

 
Wabah kebencian dan ihwal Tiongkok-Tionghoa

Mengapa Tionghoa melulu menjadi korban kebencian? Pertanyaan itu, menurut Anhar, bisa disimpulkan dalam satu jawaban, yakni prinsip kebinekaan di tengah masyarakat yang masih begitu rawan dan sangat mungkin diletupkan demi berbagai macam kepentingan.
 
“Selain masih banyak yang belum paham mengenai Tiongkok sebagai negara dan Tionghoa sebagai salah satu etnis di Indonesia, sinisme itu dibangun oleh tidak adanya upaya untuk memahami Indonesia,” kata Anhar.
 
Dalam memahami Indonesia, bagi Anhar, paling tidak diperlukan tiga hal. Pertama, wawasan geografis, yakni agar bisa mengukur batas-batas wilayah dan siapa saja yang termasuk dalam rumah bernama Indonesia. Dan kedua, antropologi, demi memahami sosio-kultur yang ada di Indonesia.
 
“Yang tak kalah penting, ya yang terakhir ini, yakni wawasan sejarah,” ujar dia.
 
Wawasan sejarah menentukan sudut pandang masyarakat dalam memahami Indonesia secara lebih luas. Dalam kasus sinisme terhadap kalangan Tionghoa, banyak orang yang terlupa bahwa sejak berpuluh abad lalu masyarakat Tiongjoa turut bersumbangsih membangun Indonesia baik dari sisi kebudayaan maupun lainnya.
 
“Dunia pendidikan dan negara harus hadir menguatkan pengetahuan sejarah sebagai tonggak kebinekaan,” ucap Anhar.
 
Budayawan Tionghoa, Jeremmy Huang mengatakan salah besar jika masyarakat Tionghoa di Indonesia masih dihubung-hubungkan dengan keberadaan negara Tiongkok atau Cina. Dia memastikan, baik komunikasi maupun emosional, keduanya sudah terputus sejak lama.
 
“Sejak abad 17, hubungan Tiongkok-Tionghoa Indonesia sudah putus, tidak ada,” kata Jeremmy kepada Metrotvnews.com, Senin (26/12/2016).
 
Jeremmy memahami bahwa isu yang berkembang hari ini adalah keberadaan orang-orang Tionghoa di Indonesia sebagai agen atau mata-mata kepentingan pengusaha Tiongkok yang hendak menancapkan kukunya di Indonesia. Padahal, kata dia, di dalam internal masyarakat Tionghoa pun ketimpangan ekonomi tengah menjadi bahasan serius.
 
Baca: Pekerja Tiongkok Serbu Indonesia?
 
“Tidak ada perlakuan khusus dari pengusaha asal Tiongkok. Jangan kan mereka, pengusaha lokal yang kaya pun jarang sekali memberikan perhatian kepada orang-orang yang kurang beruntung dari kalangan Tionghoa,” kata dia.
 
Saat ini, kata Jeremmy, berdasarkan riset yang telah ia lakukan, pengusaha Tionghoa yang menempati kelas menengah ke atas tidak lebih dari 8% dari total populasi 2.832.510 (Sensus:2010). Selebihnya, di beberapa kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya, masih banyak warga Tionghoa berprofesi sebagai buruh kasar.
 
“Dan mereka itu yang melulu kena imbas sentimen anti-Cina. Bukan segelintir pengusaha-pengusaha kaya,” ujar Jeremmy. 


(DOR)