Menteri PAN-RB: PNS Tak Perlu Risau Hadapi Pilkada

Surya Perkasa    •    13 Desember 2016 12:03 WIB
Menteri PAN-RB: PNS Tak Perlu Risau Hadapi Pilkada
Menteri PAN-RB Asman Abnur. (MTVN/Surya Perkasa).

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintahan Joko Widodo memiliki pekerjaan rumah besar dalam memebenahi birokrasi pasca reformasi. Apalagi dengan hadirnya Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 
Kini secara tegas ASN tak boleh terlibat di dalam politik praktis. Di musim Pemilihan Kepala Daerah ini, netralitas PNS diuji. Peraturan Pemerintah nomor 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tegas menyebut mereka tak boleh berpihak ataupun memanfaatkan statusnya mendukung kampanye salah calon kepala daerah.
 
Tapi tetap saja kasus dugaan PNS tak netral muncul di beberapa daerah.
 
Yuddy Chrisnandi sempat memimpin Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) selama hampir dua tahun lamanya. Sekarang posisi itu diestafetkan ke Asman Abnur.
 
Reporter metrotvnews.com, Surya Perkasa, berkesempatan mewawancari Asman di kantornya, Jakarta, Jumat 10 Desember 2016. Di sela kesibukannya sebagai Menteri PAN-RB, Asman bersedia meluangkan waktu untuk berbincang soal pekerjaan rumah dalam menjaga keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), atau kini disebut Aparatur Sipil Negara (ASN), yang dulu dipolitisasi rezim Orde Baru.
 
“Maaf ya, banyak rapat. Akhirnya jadi serba bergeser jadwal,” ujar Asman, pria kelahiran Pariaman, Sumatera Barat, itu ketika ditemui reporter metrotvnews.com. Berikut petikan wawancara dengan beliau.
 
Sebenarnya kenapa PNS harus netral dalam Pilkada dan tak boleh terlibat politik praktis? Apa yang ditakutkan?
 
Dari sisi yuridis, dalam UU No. 5/2014 tentang Apratur Sipil Negara (ASN) dijelaskan bahwa salah satu asas kebijakan dan manajemen ASN adalah netralitas. Demikian juga dalam PP 53/2010 tentang Disiplin PNS, ditegaskan bahwa bagi PNS yang melakukan pelanggaran netralitas dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang sampai tingkat berat.
 
Dari sisi sosiologis dan kinerja, keterlibatan PNS dalam politik praktis dapat mengakibatkan PNS tidak fokus dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Dalam UU ASN jelas tersurat bahwa ASN memiliki tugas memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dengan terlibat politik praktis, dikhawatirkan akan mengganggu pelayanan publik karena ASN lebih disibukkan dengan urusan politik.
 
ASN merupakan alat perekat dan pemersatu bangsa. Dengan berpolitik praktis, akan mengakibatkan PNS terkotak-kotak untuk kepentingan politik. Dengan semua pertimbangan inilah, maka keberadaan PNS yang netral, mutlak diperlukan.
 


Benarkah salah satunya karena mereka memiliki kewenangan anggaran dan kebijakan yang sangat berpengaruh dalam mendulang suara?
 
ASN memiliki potensi untuk dimanfaatkan oleh partai politik atau calon kepala daerah. Pasalnya, tingkat pendidikan dan pengetahuan ASN relatif memadai, jumlah ASN yang signifikan, serta jaringannya tersebar di seluruh daerah.
 
ASN juga memiliki fungsi strategis dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah yang potensial disalahgunakan untuk membantu dan mempermudah pelaksanaan kampanye melalui pemanfaatan fasilitas negara secara diskriminatif. Karena itu ASN wajib menjaga netralitas.
 
Apa saja aturan dan kebijakan yang sudah dikeluarkan Kementerian PAN-RB untuk memastikan PNS selalu netral?
 
Untuk mengingatkan kembali bahwa ASN wajib menjaga netralitas, kami sudah menerbitkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 06/M.PANRB/11/2016 Tanggal 28 November 2016 tentang  Pelaksanaan Netralitas dan Penegakan Disiplin serta Sanksi Bagi ASN Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Secara Serentak Tahun 2017.
 
Pada tahun 2015-2018, tahapan menuju Pilkada serentak terjadi di seluruh nusantara, laporan PNS tak netral bermunculan. Tahun lalu ada puluhan kasus, tahun ini Bawaslu menyebut ada 53 laporan kasus PNS tak netral. Seperti apa data yang masuk ke Kementerian PANRB ?
 
Laporan yang masuk ke Kementerian PANRB bermacam-macam. Masyarakat melapor karena adanya kampanye yang melibatkan ASN oleh petahana, pemanfaatan aset pemerintah selama proses pilkada, menggunakan anggaran negara untuk berkampanye, dan lain-lain.
 
PNS tak netral ada terancam bisa disanksi sedang hingga berat. Sebenarnya seperti apa proses sanksi bagi PNS tak netral?
 
PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin netralitas dilaporkan kepada unsur pengawas pemilu yang berada di masing-masing daerah maupun kepada unsur pengawasan di instansi pemerintah PNS yang bersangkutan, untuk diperiksa/diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Hasil pemeriksaan oleh unsur pengawas pemilu maupun pengawas di instansi pemerintah, kemudian diteruskan ke KASN. Bila hasil pemeriksanaan dan pengawasan tersebut disimpulkan adanya pelanggaran disiplin, KASN memberikan rekomendasi hasil pengawasan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan.
 
PPK yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi, baik berupa sanksi ringan, sedang, ataupun berat. Tergantung derajat kesalahan ASN. Sanksi terberat yakni pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat.
 
Dari laporan yang masuk itu, berapa banyak yang sudah diproses dan yang sudah disanksi?
 
Terkait data kuantitatifnya harus kami crosscheck terlebih dahulu karena melibatkan lintas instansi. Bawaslu, KASN, Kementerian Dalam Negeri maupun BKN.
 
Berdasarkan data yang ditemukan metrotvnews.com, Bawaslu menyebut ada 53 laporan PNS tidak netral pada 2017. Sementara itu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) membenarkan ada puluhan kasus yang terjadi, yang 30 diantaranya sudah diproses dan/atau diberi sanksi.
 
Kenapa setelah aturan tegas melarang, masih banyak kasus dugaan PNS tak netral terjadi?
 
Kami menengarai, di lapangan muncul kekhawatiran dalam diri PNS atas kariernya ke depan, sehingga ada diantaranya yang mengambil sikap untuk mendukung atau tidak mendukung salah satu calon.
 
Apalagi jika yang akan bertarung dalam Pilkada adalah mereka yang sementara menjabat sebagai Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah atau incumbent (petahana). Padahal seharusnya semua PNS tenang dan tidak risau karena secara de jure UU ASN menjamin pola pengembangan karier PNS berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja atau sistem merit.
 
Benarkah soal aturan yang masih karet dan pelaksanaan di lapangan masih sulit terpantau? Bagaimana kajian Kementerian PAN-RB?
 
Dengan kerjasama lintas instansi serta adanya partisipasi masyarakat, secara umum permasalahan netralitas ASN dalam pilkada relatif terpantau. Karena itu kami meminta para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menciptakan iklim yang kondusif serta memberikan kesempatan kepada PNS untuk melaksanakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas.
 
Terkait tindak lanjut laporan PNS yang melanggar netralitas, Kementerian PANRB telah memberikan rekomendasi untuk penjatuhan hukuman/sanksi kepada PPK. Kami tidak sungkan untuk menegur dan memberi sanksi apabila PPK tidak melaksanakan rekomendasi yang diberikan karena bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan.
 
Diskusi pun beralih ke tugas besar Kementerian PAN-RB yang diamanatkan Undang-Undang. Keberpihakan ASN dalam Pilkada disebut KASN terkait juga dengan ‘jaminan posisi’ saat kepala daerah dilantik. Mencari dan menjaga jabatan ini yang kemudian disebut Ketua KASN Sofian Effendi sebagai zona nyaman yang dihapus UU ASN. Amran pun mengakui ini menjadi salah satu tugas berat yang ditanggunngnya.
 
Sebagai Menteri yang belum lama memimpin Kementerian PANRB, adakah yang dilihat sebagai tugas berat dalam menjalankan reformasi birokrasi ini?
 
Tugas terberat yang saya hadapi antara lain adanya PNS yang merasa nyaman berada pada zona nyaman. Padahal dengan terbitnya UU ASN, PNS harus merubah mindset nya dari zona nyaman menuju zona kompetitif. Kita harus bekerja keras di era persaingan global ini. Kompetisi antar negara luar biasa kerasnya sehingga memaksa PNS harus keluar dari zona nyaman, jika tidak akan terus tertinggal dengan negara lain.
 
Ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan publik serta mewujudkan pelayanan kelas dunia menjawab kompetisi di era globalisasi ini. Pelayanan publik masih menjadi hal utama yang harus terus ditingkatkan. Untuk itu, saya mengingatkan kembali bahwa setiap ASN harus memiliki jiwa entrepreneurship dan hospitality.
 
Sebagai seorang pelayan publik, ASN dituntut memiliki sikap dan perilaku yang melayani dengan baik. Jika kita lihat di lembaga-lembaga swasta yang profesional, hospitality ini sangat terlihat dan dirasakan. Hal ini juga yang harus dilakukan oleh ASN Indonesia, sehingga kita tidak tertinggal dalam kompetisi, baik dari aspek pelayanan maupun kinerja.
 
Di sisi yang lain, ASN dituntut untuk mengembangkan inovasi berbasis teknologi informasi dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan masyarakat. Pengembangan e-government di lingkungan instansi pemerintah sudah menjadi keharusan dan kebutuhan. Dengan penerapan e-government selain akan meminimalisasi adanya praktik-praktik KKN dalam pemerintahan, juga akan lebih mempercepat pelayanan, terciptanya transparansi serta hasilnya dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat.
 
Sekedar informasi, Amran merupakan pengusaha yang akhirnya memilih terjun ke dunia politik. m jenis usaha, diantaranya beberapa unit SPBU, sejumlah restoran, apotek, pusat kebugaran, Bank Perkreditan Rakyat Konvensional & Syariah, dan money changer. Karena aktif di dunia usaha, ia pernah memegang berbagai posisi penting, diantaranya Ketua HIPMI Batam dan Ketua Kadin Batam. Kini aktivitas bisnisnya merentang antara Batam, Singapura, dan Jakarta.
 
Banyak yang menyebut UU ASN sebagai 'penghilang zona nyaman' bagi PNS. Terutama dengan semakin besarnya kemungkinan PNS dipecat bila tak bekerja dengan baik. Ditambah lagi kemungkinan non-pns ditarik ke dalam instansi untuk mengisi jabatan strategis. Benarkah demikian?
 
UU ASN menganut sistem merit. Karena itu sudah seharusnya ASN meningkatkan kinerja, profesionalitas dan integritasnya. ASN harus segera move on dari zona nyaman ke zona kompetitif. Kini untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi harus melalui seleksi terbuka yang kompetitif dan tentunya harus memenuhi syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan bagi instansinya masing-masing.
 
Birokrasi sering disebut diidentikan dengan urusan yang serba dipersulit dan bertele-tele. Apa yang dilakukan Kementerian PAN-RB untuk menghilangkan pandangan ini?
 
Kementerian PANRB sedang memacu implementasi dan pengembangan e-government di lingkungan instansi pemerintah. Dengan e-government, kita dapat memangkas mekanisme dan prosedur birokrasi yang berbelit-belit sehingga dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
 
Apa yang Bapak Menteri impikan dari ASN dan birokrasi di Indonesia?
 
Sosok ASN yang berintegritas, kompeten, ramah dan inovatif adalah harapan kita bersama. Dari sisi birokrasi, harapan kita bersama ke depan adalah terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi dan efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
 
(ADM)