Kerikil SARA dalam Laju Demokrasi Indonesia

Sobih AW Adnan    •    02 Januari 2017 17:41 WIB
Kerikil SARA dalam Laju Demokrasi Indonesia
Puluhan massa yang tergabung dalam Lintas Pemuda Etnis Nusantara melakukan aksi kampanye ketika pelaksanaan car free day di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (10/9)/MI/ROMMY PUJIANTO

Metrotvnews.com, Jakarta: “Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan,” pekik Presiden Soekarno pada 1 Juni 1945.



Dengan gaya khasnya yang berapi-api dan voor de vuist (lepas teks) itu, ia menjelaskan lebih lanjut bahwa perkara ini bakal bisa terlaksana hanya dalam syarat, “Tiadanya ‘egoisme' agama,” ucap Soekarno sebagaimana dibukukan dalam Lahirnya Pancasila terbitan Departemen Penerangan RI (1947). Soekarno sadar betul, Indonesia dibentuk atas semangat kemajemukan. Macam-macam suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) mesti menjadi satu kesatuan mencapai sekaligus mempertahankan cita-cita kemerdekaan.

Tantangan keragaman

Nyata saja. Hingga berpuluh tahun kemudian, kemajemukan Indonesia masih menjadi tantangan. Perdebatan ragam ideologi dan identitas turut mewarnai di setiap babak perjalanan bangsa, termasuk dalam konsolidasi paham demokrasi yang dianggap sebagai sebuah hal yang mufakat.

“Selama Pemilihan Umum (Pemilu) 1955, masyarakat Indonesia terpecah dengan latar ideologi, agama, dan etnis,” kata peneliti bidang politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, dalam Focus Group Discussion (FGD) akhir tahun bertajuk Konsolidasi Demokrasi, di ruang rapat besar Media Group, Kamis dua pekan lalu.

Pun hari ini. Demokrasi yang dipercaya menyuguhkan kedaulatan langsung di tangan rakyat rupa-rupanya kerap tersandung persoalan berbau SARA. Bahkan sebaliknya, pergulatan politik demokrasi sering memunculkan aktor yang memanfaatkan peluang SARA sebagai isu yang strategis guna merengkuh kekuasaan.


Dari kiri Direktur Pemberitaan Media Indonesia (MI) Usman Kansong menyaksikan para narasumber Rohaniawan Franz Magnis Suseno, Pengamat Sosial Yudi Latif, dan Ketua Moderate Muslim Society Zuhairi Misrawi, di acara Forum Group Discussion (FGD) Media Group, di Jakarta, Kamis (22/12)/MI/ADAM DWI

“Ditambah masa kampanye yang cenderung panjang. Hal ini memperparah menjadikan masyarakat kembali terpecah dalam kelompok masyarakat pribumi dan nonpribumi, muslim dan non-muslim,” kata Ikrar.

Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem), Willy Aditya, mengamini pernyataan Ikrar. Isu SARA sering kali tampil dalam kontestasi politik baik pusat maupun daerah hingga menggerus kekuatan dan harkat kemanusiaan.

“Bukan hanya di Pilkada DKI Jakarta, hari ini terjadi juga di Aceh. Sentimen putra daerah dan non-putra daerah misalnya, juga kuat sekali,” ucap Willy, Kamis (22/12/2016).

Willy mengatakan, hadirnya isu SARA dalam kontestasi politik yang berkepanjangan khawatir bermuara pada disintegrasi sosial. Pemerintah, kata dia, mesti turut hadir untuk menguatkan kembali semangat kebinekaan sebagai bagian dari  ikhtiar membangun demokrasi ke-Indonesiaan yang baik.

“Atau semua elemen menunjukkan perannya. Sejauh apa, negara hukum bisa menegakkan aturan,” kata Willy.

Dalam laporan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) 2016, keadaan itu dimasukkan dalam kategori gatra ideologi. Saat ini, sudut pandang masyarakat Indonesia mengenai wawasan ideologi terbilang rendah.

“Gatra ideologi terus berada di wilayah kuning. Kuning hanya satu tingkat di atas status paling rendah. Kurang tangguh,” ucap Gubernur Lemhanas, Agus Widjojo, Kamis (22/12/2016).

Gatra ideologi, dalam catatan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) Lemhanas terus merosot dari 2015 di angka 2,23 menjadi 2,06 di 2016. 

“Gatra ini dijabarkan menjadi 14 variabel dan 99 indikator,” kata Agus.



Keterpurukan angka pada gatra ideologi menemani dua gatra strategis lainnya, yakni politik dan sosial budaya. Ketiga sudut pandang itu tak lain adalah pilar pendukung kualitas demokrasi di Indonesia.

Rohaniawan Katholik, Romo Magnis Suseno, mengatakan satu kunci yang dirasa mampu mengurai permasalahan ini adalah membangkitkan kembali kesadaran sejarah masyarakat Indonesia. Pasalnya, di sepanjang perjalanan itu, Indonesia telah cukup kaya menunjukkan fakta keberagaman yang cukup bertolak belakang dengan hari ini.

“Bangsa Indonesia dianugerahi mukjizat yang disebut Sumpah Pemuda 1928. Kala itu, masyarakat sudah ditumbuhi kesadaran satu tanah, satu bangsa, satu bahasa, lalu memperjuangkan Indonesia bersama-sama,” kata Magnis, Kamis (22/12/2016).

Baca: Islam Setia Membangun Negara Kebangsaan

Demokrasi berbesar hati

Kemajemukan Indonesia adalah rahmat. Pancasila dirumuskan sebagai perekat aneka ragam latar belakang dan identitas. Menurut Magnis, langkah itu adalah hal terbaik yang pernah ditempuh para pendiri bangsa. Terlebih umat Islam yang kala itu sudah menjadi agama dengan jumlah penganut terbesar.

“Hal yang paling mencolok adalah kesetian mayoritas Islam untuk tidak menuntut suatu kedudukan khusus apa pun di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,” kata Magnis.

Magnis mengatakan, kebesaran hati umat Islam menjadikan Indonesia kuat dan utuh hingga hari ini. Jika dalam perjalanannya terdapat sedikit perbedaan pandangan, itu menjadi hal yang masih bisa dianggap wajar. 

“Pada dasarnya, saya melihat konsensus untuk saling menerima dalam perbedaan masih utuh,” kata dia.

Magnis percaya, umat Islam di Indonesia masih menjadikan semangat keagamaan dan kebangkitan nasional dalam satu gerakan. Terlebih, melalui Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, komitmen kebangsaan dan kebinekaan menjadi seruan moral yang secara terus menerus disuguhkan bagi setiap jemaahnya.

“Persatuan masih kuat. Itu adalah substansi mainstream Islam. Sebab kenyataannya NU, Muhammadiyah, dan lain-lain betul-betul mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ujar dia.

Dewasa ini, semangat kebinekaan Indonesia memang tengah diuji. Meski begitu, kata Magnis, hal tersebut hanyalah bagian dari dinamika suatu bangsa. Tidak hanya sedang terjadi di Indonesia.  Di Jerman misalnya, isu kebencian terhadap pengungsi dan Islam mulai kentara. Padahal secara fakta, kata Magnis, kehadiran keduanya tidak disertai dengan data yang mencolok. 

“Pada prinsipnya, orang Indonesia di mana pun, agama apa pun, tidak secara spontan menolak dari agama lain,” ucap dia.

Senada dengan Magnis, intelektual muda NU, Zuhairi Misrawi, mengatakan bahwa semangat keberagaman Pancasila sebenarnya telah dicita-citakan tokoh Islam jauh sebelum proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 

Ia mengutip cerita yang pernah disampaikan K.H. Abdurrahman Wahid, bahwa pada 1935, esensi dari cita-cita berdirinya Indonesia dalam pandangan tokoh-tokoh Islam adalah Dar al-Salam (Negera damai), bukan Dar Al-Islam (Negara Islam).

Baca: [Telusur] Merawat Warisan Gus Dur 

“Itu terawat sampai sekarang. Misalnya dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2006 di Surabaya, ketika para kiai kembali menanyakan posisi Pancasila. Forum pun kembali menyepakati bahwa Pancasila dan NKRI telah final,” kata Zuhairi.

Pria yang karib disapa Gus Mis itu mengakui, sensitifitas SARA terlebih soal identitas agama  belakangan hari terus meningkat. Padahal, kata dia, sejatinya hal itu bukanlah watak asli pribadi Muslim di Indonesia. 

Ada pengaruh yang datang dari luar dengan membandingkan segala persoalan domestik dengan konflik terbuka di Timur Tengah. “Ciri khas Islam Indonesia itu inklusif, terbuka, menerima perbedaan, serta selalu mengedepankan argumen,”  kata dia.




(ICH)