Tata Kelola Migas yang Buruk

Surya Perkasa    •    20 November 2015 19:18 WIB
Tata Kelola Migas yang Buruk
Pengendara mobil dan motor antre mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jelang kenaikan harga premium di SPBU Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, Senin (17/11). (foto: MI/Arya Manggala)

Metrotvnews.com, Jakarta: Minyak bumi Indonesia sempat berjaya di masa lalu. Tapi kini sektor minyak bumi dan gas Indonesia dinilai tak seperti dulu lagi karena tata kelola yang berantakan. Baik itu di sektor hulu maupun hilir.
 
Peraturan menjadi salah satu alasan sektor migas Indonesia terpuruk dan sulit bangun. Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Fahmy Radhi menilai aturan perundang-undangan seringkali memiliki celah. Baik dalam aturan Migas yang lama maupun aturan baru.
 
Pada UU nomor 8 tahun 1971 tentang Perusahaan Tambang dan Minyak, PT Pertamina (Persero) berpeluang untuk melebarkan sayapnya karena diberi kewenangan yang besar. Selain dipercaya untuk menjadi pemain sektor migas, perusahaan minyak plat merah ini juga diberi kewenangan untuk mengawasi dan mengatur regulasi, terutama aturan teknis.
 
Namun aturan ini memberi dampak negatif. Kewenangan yang terlalu besar membuat Pertamina dijangkiti penyakit korupsi. Pada masa kepemimpinan Ibnu Soetowo di era Presiden Soeharto korupsi parah terjadi di Pertamina dan menyebabkan perusahaan minyak ini hampir bangkrut.
 
“Menurut saya, itu salah satunya karena UU yang memberikan kewenangan begitu besar kepada Pertamina,” kata Fahmy saat berbincang dengan metrotvnews.com, Rabu petang (18/11/2015).
 
Selain itu Pertamina dengan mudah memonopoli pasar berakibat BUMN ini justru tidak bekerja secara efektif karena tidak ada pesaing. Bahkan Pertamina sempat dinilai menjadi tidak fokus menjalankan tugasnya. Selain berusaha mencari profit sebagai sebuah perusahaan negara, Pertamina juga harus menjalankan fungsi politik. Beberapa alasan ini kemudian dijadikan pendorong UU Migas baru muncul pada tahun 2001.
 
Namun seperti pedang bersisi dua, aturan UU Nomor 8 Tahun 1971 yang memberi peran besar ini justru mempermudah investor untuk masuk dalam industri migas Indonesia. Karena seluruh kewenangan aturan teknis dan kerjasama dilakukan oleh Pertamina, prosedur investasi jadi tidak bertele-tele.
 
Proses administrasi pun dibuat untuk mempermudah investor untuk masuk.
 
“Dulu, semuanya diurus Pertamina. Kasarnya, investor masuk dan kerjasama dengan pertamina. Izin ke kepala daerah, izin lingkungan, sampai investor nanti tinggal lakukan pengeboran diurus oleh Pertamina. Semua itu cuma makan waktu sekitar dua bulan,” jelas Anggota Komisi VII DPR fraksi NasDem Kurtubi kepada metrotvnews.com di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, (16/11/2015)
 
Selain itu perusahaan sektor migas yang ingin melakukan eksplorasi dan pengeboran diberi insentif berupa pembebasan bea dan cukai hingga memberikan hasil. Seluruh perhitungan pajak pun dihitung setelah hasil produksi minyak naik ke atas tanker di ekspor.
 
 
Regulasi yang bermasalah
 
Isu monopoli pasar migas yang dilakukanPertamina kemudian didengungkan untuk membuat UU Migas yang baru. UU Nomor 22 Tahun 2001 disahkan setelah melewati proses perdebatan panjang.
 
Tugas regulator dan pengawasan diestafetkan Pertamina ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Harapannya dengan aturan baru dan pembagian tugas ini dapat semakin semakin meningkatkan hasil migas Indonesia.
 
Alih-alih semakin eksplorasi dan jumlah produksi meningkat, calon investor justru balik kanan karena rumitnya aturan. Urusan kerjasama dan investasi yang tidak rumit saat masih dipegang PT Pertamina justru menjadi sangat birokratis. Prosedur tak sulit pun menjadi pelik.
 
“Sekarang itu, ada 75 izin yang harus diurus,” ucap Kurtubi.
 
Investasi juga sulit masuk karena calon investor dihantui banyaknya kewajiban. Mulai dari pajak, bea cukai, hingga setoran non-pajak. Aturan tersebut tertuang di dalam pasal 31dan 32 UU 22/2001
 
Pasal 31
 
(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib membayar penerimaan negara yang
berupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
(2) Penerimaan negara yang berupa pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
a. pajak-pajak;
b. bea masuk, dan pungutan lain atas impor dan cukai;
c. pajak daerah dan retribusi daerah.
(3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
a. bagian negara;
b. pungutan negara yang berupa iuran tetap dan iuran Eksplorasi dan Eksploitasi;
c. bonus-bonus.
(4) Dalam Kontrak Kerja Sama ditentukan bahwa kewajiban membayar pajak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan :
a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Kontrak Kerja Sama ditandatangani; atau
b. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.
(5) Ketentuan mengenai penetapan besarnya bagian negara, pungutan negara, dan bonus
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), serta tata cara penyetorannya diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
(6) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan
penerimaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang pembagiannya ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
Pasal 32
 
Badan Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
wajib membayar pajak, bea masuk dan pungutan lain atas impor, cukai, pajak daerah dan
retribusi daerah, serta kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
 
 
Selain itu, UU ini mendapat penentangan dari banyak pihak. Konfederasi Serikat Pekerja Minyak  Indonesia (KSPMI) menentang habis-habisan aturan ini. Selain menjegal Pertamina untuk menguasai dan menggunakannya untuk kebutuhan rakyat, aturan ini juga membuat sumber daya minyak dengan mudah disusupi asing.
 
“Kenapa migas kita dalam kondisi sekarang? Lifting rendah, cadangan tidak meningkat, volatile harga juga sangat mudah terpengaruh. Kenapa? karena tata kelolanya rusak dengan UU Nomor 22 Tahun 2001,” kata Presiden KSPMI Faisal Yusra kepada metrotvnews.com, Rabu (18/11/2015)
 
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2012 membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) karena bertentangan dengan UUD 1945 menimbulkan pro dan kontra. MK berpendapat  keberadaan BP Migas sangat berpotensi bagi terjadinya inefisiensi dan diduga, dalam praktiknya, telah membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.
 
Menurut MK, keberadaan BP Migas tidak konstitusional, bertentangan dengan tujuan negara tentang pengelolaan sumber daya alam dalam pengorganisasian pemerintah.
 
Tata kelola migas Indonesia menjadi berantakan. Asing , kata Faisal, mengusasi 85 persen eksplorasi migas di Tanah Air. Sementara itu Pertamina sebagai perusahaan negara hanya mengusai 15 persen. Indonesia akhirnya jadi satu-satunya negara penghasil migas di dunia yang tidak menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.

KSPMI sudah berulang kali mengajukan uji materi (judicial review) UU 22/2001. Namun hanya beberapa pasal yang akhirnya dibatalkan serta direvisi.
 
Sementara itu Tim Reformasi Tata Kelola Migas sudah merekomendasikan aturan ini segera direvisi atau diubah jika ingin sektor migas Indonesia kembali berlari. Mereka beralasan, aturan ini terlalu liberal dan membuat Pertamina justru jadi kesulitan untuk bertanding
 
“Karena UU ini sangat liberal maka Pertamina sebagai pemain jadi kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang kekuatannya jauh lebih besar untuk investasi di sektor ini. ini Konsekuensi dari UU nomor 22/2001 ini. Makanya kami merekomendasikan uu ini harus direvisi,” kata Fahmy.
 
Prioritas
 
Amburadulnya sektor migas karena aturan yang kepalang bermasalah ini bukan berarti membuat minyak bumi Indonesia tak punya harapan lagi. Masih besar peluang Indonesia untuk kembali mengusaia migas domestik. Dan bukan tidak mungkin kembali menjadi pemain kelas dunia.
 
Rancangan UU Migas yang baru sudah mulai di bahas di DPR. Bahkan aturan tersebut menjadi Program Legislasi Nasional prioritas tahun ini. Walau sulit untuk selesai tahun ini, niat politik pemerintah dan dewan sudah satu. Tinggal bagaimana pembuatan UU Migas calon pengganti UU 22/2001 ini dikawal agar tidak melenceng.
 
Peran Pertamina sebagai perusahaan minyak negara juga harus dikembalikan seperti dahulu. Bukan dari sisi monopoli, tapi dari segi pemberian prioritas. Akan jauh lebih baik jika Indonesia mulai berpikir untuk nasionalisasi migas secara perlahan.
 
“Dengan nasionalisasi migas Indonesia secara alamiah dan bertahap. kontrak lapangan yang baru, diberikan privilage kepada pertamina untuk kelola. Lapangan yang sudah habis kontraknya seperti Mahakam harus diserahkan ke pertamina. dan lapangan yang masih panjang, diberi kepada pertamina peluang untuk masuk,” kata Faisal.
 
Hal senada juga disampaikan oleh anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Fahmy Radhi. Perubahan yang pertama kali harus dilakukan adalah memperkuat peran Pertamina. BUMN harus diberi prioritas.
 
“Harus ada prioritas untuk pertamina dulu di situ. ini tujuannya juga untuk membesarkan pertamina supaya nanti dia bisa jadi perusahaan minyak kelas dunia. Jadi sebaiknya memang tetap prioritas kepada pertamina dan memberikan insentif untuk menjadi yang pertama melakukan eksplorasi,” ungkap dia.
 
Sementara itu Kurtubi menilai kontrak kerjasama impor harus dibuat pertimbangan jangka panjang. Selain itu rantai suplai harus dibuat sependek mungkin. Mafia akan sulit bergerak jika pemerintah dapat menjalin kerjasama langsung dengan negara produsen minyak mentah atau minyak olahan.
 
“Jadi dibuat kontrak G-to-G, dan dibuat jangka panjang,” tegas Kurtubi.
 
Selain itu pemerintah juga harus berpikir untuk memperkuat jaringan produksi minyak olahan dengan upgrade kilang dan pembuatan kilang baru. Permasalahan krisis minyak yang dialami oleh Indonesia saat ini salah satunya diakibatkan oleh kurangnya kilang di Indonesia.
 
Dan yang paling penting, memberangus mafia migas yang terus berupaya untuk mengambil keuntungan dari krisis minyak Indonesia. Audit lembaga independen Kordha-Mentha yang ditunjuk PT Pertamina bisa menjadi titik mulai.
 
“Ini harus dibawa ke ranah hukum, diserakan kepada bpk untuk menghitung kerugian negara, kemudian melibatkan KPK untuk menemukan siapa mafia sesungguhnya, kalau ada unsur pidana ya harus dipidanakan itu. Begitu!” ujar Fahmy.
 
(ADM)

  • titlenya ya

    Premium dan Pemburu Rente

    20 November 2015 19:12

    "RON 88 itu, karena di-blended, maka harganya jadi mahal dan ini mainan mafia migas."

  • titlenya ya

    Penyelewengan Petral

    20 November 2015 19:06

    “Ada pihak ketiga yang selama ini mengambil keuntungan atau memburu rente dalam proses lelang untuk pengadaan impor BBM."