Ruwetnya Membangun Bioskop

Hardiat Dani Satria, Mohammad Adam    •    30 April 2015 15:50 WIB
Ruwetnya Membangun Bioskop
Gedung Sylva di Desa Benculuk Kecamatan Cluring, Banyuwangi, Jawa Timur ini saksi bisu sekaligus jejak industri bioskop pernah jaya. Gedung ini dibangun pada era tahun 1970-an. Foto: MI/Khoirul Hamdani

Metrotvnews.com, Jakarta: Butuh modal yang tidak sedikit untuk membangun sebuah bioskop. Ditambah lagi, saat ini standarisasi teknologi dalam bioskop haruslah mumpuni dalam menayangkan sebuah film.



Antara bioskop yang yang bergerak independen dengan yang tergabung dalam grup sudah memiliki standar fasilitas tertentu. Mungkin, bagi bioskop yang sudah tergabung dalam grup seperti 21 Cineplex dan Blitzmegaplex sudah memiliki jaringan dan modal yang lebih kuat. Sedangkan bagi pebisnis bioskop independen, standarisasi ini masih menjadi masalah. Seperti halnya standarisasi dalam hal proyektor. Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Djonny Syafrudin mengatakan, hampir semua bioskop di Indonesia sudah memakai alat proyektor digital, sedangkan untuk pita seluloid telah ditinggalkan. Problemnya, bioskop independen juga harus menyesuaikan standar ini supaya dapat memberikan kenyamanan kepada penonton.

Djonny menyebutkan, harga satu proyektor yang standar berkisar Rp1 miliar untuk satu layar. Belum lagi, biaya untuk dekorasi dan sound system yang pastinya akan membuat anggaran pembangunan bioskop membengkak.
 
Dengan mahalnya biaya pembangunan bioskop ini pastinya akan membuat pebisnis memutar otak bagaimana caranya supaya bisnisnya balik modal. Maka dari itu, mereka sebelumnya harus melakukan survei dan riset di suatu daerah yang memang memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik untuk dibangun sebuah bioskop.
 
“Itu problemnya. Kalau buka di daerah ya balik modalnya bagaimana? Tapi rata-rata yang non-grup ini juga sukses kok,” kata Djonny kepada Metrotvnews.com, Rabu (29/4/2015).
 
Melihat mahalnya bisnis pembangunan bioskop ini seharunya pemerintah juga memberikan perhatian. Menurut Djonny, seharusnya pemerintah memberikan subsidi dan kredit kepada pengusaha yang bergerak di sektor ini. Sebab, sampai saat ini yang juga menjadi masalah adalah sulitnya meyakinkan investor untuk menanamkan modalnya.
 
“Permasalahannya sekarang saya sebagai ketua bioskop, paling susah meyakinkan investor untuk bikin bioskop. Itu enggak gampang. Ini kan besar, satu miliar, belum dekorasi, belum interior. Belum gedungnya. Jadi itu yang saya katakan tadi, harus pilih-pilih lokasi yang pas,” ujar Djonny.
 
Djonny menjelaskan, membangun bioskop tidak bisa asal-asalan, meskipun itu di daerah. Pasalnya, saat ini masyarakat di daerah sudah terkena imbas globalisasi dan teknologi. Dengan demikian, mereka pastinya akan menuntut bioskop untuk memiliki kualitas yang bagus.
 
Jaminan kualitas inilah yang harus tetap ditekankan oleh pebisnis bioskop independen supaya dapat terus berkembang. Dengan kualitas yang mumpuni, mereka berusaha bersaing dengan kompetitornya yang sudah memiliki jaringan dan kapital yang kuat.
 
Menurut Djonny, saat ini sudah banyak pengusaha-pengusaha bioskop independen yang sukses dalam menjalankan bisnisnya baik di ibu kota maupun daerah. Djonny menganalogikan usaha bioskop non-grup ini layaknya rumah makan warteg (warung Tegal –red), sedangkan bioskop grup besar seperti 21 Cineplex dan Blitzmegaplex adalah restoran cepat saji. Artinya adalah masing-masing pembeli punya pilihan dan tiap penjual punya pangsa pasarnya sendiri-sendiri.
 
Maka dari itu, yang menjadi tempat sasaran Djonny untuk menancapkan bisnis bioskopnya adalah pasar di daerah. Sebab, perkembangan mal di daerah masih belum sepesat di perkotaan. Celah inilah yang dimanfaatkan pebisnis bioskop independen untuk tetap eksis.
 
Djonny mencontohkan, beberapa daerah di Jawa yang akan akan dikembangkan bisnis bioskopnya antara lain di Tegal, Cilacap, dan Pekalongan. Nantinya, standar harga yang ditetapkan akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakatnya.
 
Djonny pun mengakui bahwa perkembangan bioskop saat ini memang ditujukan untuk pasar masyarakat kelas mengengah. Hal ini dilakukan supaya biaya produksi pembangunan bioskop dapat balik modal ke pengusaha.
 
“Ini dikhususkan untuk sektor menegah. Pertanyaannya, ini kan diukur dari kemampuan ekonomi juga, karcisnya Rp20.000, tapi kalau kita kasih Rp10.000 ya enggak balik modal,” imbuh Djonny.
 
Sebagai contohnya, dengan menetapkan standar harga Rp20.000 per karcis untuk di daerah-daerah, membuat keberlangsungan bisnis bioskop tetap terjaga. Sekali lagi, pebisnis bioskop independen tidak pernah memebuat segmentasi pasar apakah usahanya disasarkan kepada kalangan ekonomi tertentu. Sebab, yang hanya Djonny lakukan adalah menetapkan harga standar sesuai dengan konsisi ekonomi masyarakat setempat.
 
Untuk ke depannya, Djonny berharap supaya pemerintah dapat memberikan perhatiannya kepada bisnis layar lebar ini. Setidaknya, pemerintah dapat memberikan subsidi bagi para investor, supaya perkembangan bisnis bioskop ini dapat berkembang di daerah-daerah.


(ADM)