Pemimpin Tegas, Preman Tak Berkutik

Wanda Indana    •    15 Mei 2017 10:43 WIB
Pemimpin Tegas, Preman Tak Berkutik
Sejumlah kendaraan terparkir di RTH dan RPTRA Kalijodo, Jakarta. (MI/Galih Pradipta)

Metrrotvnews.com, Jakarta: Premanisme, asal katanya dari bahasa Belada, vrijman yang berarti merdeka atau bebas, dan isme yang bermakna aliran. Istilah premanisme merujuk sebuah tindakan amoral seseorang yang bebas melakukan apa saja tanpa ikatan dan aturan.



Fenomena premanisme sudah ada sejak zaman dulu. Pada masa penjajahan kolonial Belanda, istilah preman digunakan untuk menyebut sosok jagoan, centeng, atau kaki tangan orang-orang berduit yang kerap membuat keonaran dan menindas masyarakat. Jasa preman sering dipakai pejabat Belanda untuk menagih upeti. Mereka juga dipakai untuk mengamankan jabatan seseorang. Premanisme berkaitan erat dengan kejahatan jalanan (street crime) yang membiak di tingkat akar rumput. Aksi premanisme selalu berujung pemaksaan.

Kenapa jalanan menjadi sasaran preman?

Jalanan adalah wilayah publik yang tak memiliki aturan yang jelas. Apalagi, polisi tak selalu berada di jalan untuk memantau dan menertibkan kondisi lalu lintas. Di jalan, orang bisa melakukan sesuka hati karena tak ada yang mengatur. Karena itu, aksi premanisme banyak dilakukan di jalan dan area publik lainnya.

Dua minggu lalu, Jalan Kepanduan II di kawasan Taman Kalijodo dikabarkan mendadak dipenuhi preman. Preman-preman itu meminta duit parkir dengan tarif dua kali lipat. Nama Jamaluddin alias Daeng Jamal muncul ke permukaan. Dia disebut-sebut sebagai kepala preman di balik aksi pungutan liar itu.

Semenjak dibongkar pada 29 Februari 2016, kawasan Kalijodo menjadi sepi. Situasi ini menjadi momen yang cocok untuk menguasai kawasan itu. Setelah pembangunan Taman Kalijodo dan berbagai fasilitas di dalamnya mulai rampung, warga mulai berdatangan untuk sekadar melihat dan beraktivitas.

Lambat laun, kunjungan warga kian meningkat, barang tentu banyak pula warga yang membawa kendaraan pribadi untuk diparkir di Jalan Kepanduan II. Kelompok preman lalu mengatur, menertibkan, dan menjaga parkir kendaraan pengunjung. Sebagai imbalannya, mereka berhak mengutip uang parkir dari para pengunjung.

Masuknya kelompok tertentu ke Taman Kalijodo lantaran adanya kekosongan kekuasaan. Kalijodo menjadi zona bebas karena pengelolaannya belum beralih dari PT Sinasmas Land, perusahaan pengembang yang ditunjuk menggarap proyek Taman Kalijodo, kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Atas desas-desus tentang premanisme di Taman Kalijodo, Jamal langsung membantahnya. Menurut dia, aktivitas belasan anak buahnya yang mengatur parkir di Taman Kalijodo tidak pernah meresahkan warga. Buktinya, tak ada laporan pemerasan, perampokan, dan tindakan kriminal lainnya.

Lagi pula, Jamal mengaku ia diminta oleh pihak pengembang untuk menjaga keamanan kawasan proyek. “Kurang lebih dari akhir Desember hingga April, saya secara swadaya menjaga dan memelihara RTH Kalijodo ini tanpa bantuan satu persen pun dari instansi pemerintah. Kami lakukan itu dengan niat sebagai warga masyarakat sekitar yang berkewajiban menjaga dan memelihara apa yang sudah dibangun pemerintah,” jelas Jamal, Kamis 11 Mei 2017.

Namun, menurut Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo, pengelolaan parkir seharusnya dilakukan oleh Unit Pengelolaan (UP) Perparkiran Dinas Perhubungan DKI. Belum dilakukannya serah terima pengelolaan taman Kalijodo ke Pemprov DKI tak bisa menjadi pembenaran bagi pihak lain memanfaatkan lahan parkir untuk kepentingan bisnisnya.

Maka, Agus menilai, wajar jika ada anggapan bahwa pihak yang memungut uang parkir di Taman Kalijodo secara tidak resmi dan tak mengikuti aturan pemerintah, termasuk kategori premanisme. Sebab, apapun alasannya, kawasan Taman Kalijodo tetap milik Pemprov DKI, termasuk lahan yang berada di sepanjang Jalan kepanduan II.

“Tidak boleh. Tidak bisa. Harus diurus itu,” kata Agus kepada Metrotvnews.com di Jakarta, Senin Mei 2017.

Premanisme di Taman Kalijodo yang berkedok tukang parkir, ia melanjutkan, perlu mendapat tindakan tegas dari pemerintah. Ia mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk memberantas premanisme.

Sejauh pengamatannya, aksi premanisme tergantung gaya kepemimpinan gubernur. Preman di Jakarta tak berkutik jika menghadapi gubernur dengan karakter yang tegas.

Alumni George Washington University ini mencontohkan, munculnya parkir liar di Pasar Tanah Abang akibat tak ada ketegasan dari Pemprov DKI Jakarta. Agus bilang, parkir liar di pusat perbelanjaan terbesar se-Asia Tenggara itu dikelola preman.

“Namanya gubernur DKI harus keras, tegas, harus gila. Premanisme di Jakarta, ketika gubernurnya lemah, mereka (preman) akan masuk. Ahok harus membersihkan itu, tapi saya paham, dia sudah malas, apalagi tersangkut masalah kemarin,” jelas Agus.

Bagi Agus, sulit dibantah, menjamurnya premanisme di Jakarta tidak terlepas dari kekalahan Ahok pada Pilgub DKI Jakarta. Kata Agus, Ahok memiliki karakter yang tegas dan tanpa kompromi. Selama dipimpin Ahok, parkir kendaraan di Tanah Abang tertata rapih.

Namun, ia menambahkan, parkir liar yang kembali menjamur di tepi jalan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, menjadi salah satu bentuk kegiatan premanisme yang merasahkan warga. Belum lagi, kawasan Pasar Ikan dan lingkungan Kampung Luar Batang, kini dipenuhi dengan bangunan liar.

Agus menjelaskan, premanisme muncul di area publik karena ada potensi ekonomi yang bisa diambil. Kata dia, kepala preman tetap membutuhkan biaya untuk menggaji para anggota. Agar dapat mengusai area publik, preman berafiliasi dengan oknum pejabat.

“Karena lapangan pekerjaan, tanya mereka (preman), kerja tidak. Mereka tidak sendiri, ada lurah bermain, kan uang itu tidak dimakan sendiri,” imbuh Agus.

Menurut Agus, tak ada kata kompromi dalam menghadapi masalah premanisme. Preman tak boleh diajak berdiskusi. Intinya, kata Agus, premanisme harus ditindak tegas. Bila perlu, TNI dan Polri harus dilibatkan dalam upaya penertiban premanisme.

“Kalijodo bersih karena ada TNI dan Polisi ikut pembersihan, dengancara halus enggak bisa, karena mereka nganggur, orang lapor kok. Kalau cara persuasif, mau nunggu sampai kapan? Mereka itu preman, tidak bisa dihadapi dengan cara lemah lembut, tidak cocok karakter itu dengan Jakarta,” tukas Agus.

Agus menyadari, premanisme adalah tanggungjawab Pemprov DKI karena premanisme yang tak bekerja melahirkan angka pengangguran. Maka itu, pemberdayaan preman adalah salah satu solusi yang dibisa dipilih untuk mengurangi aksi-aksi premanisme.

“Pasukan oranye, pasukan biru, pasukan hijau, saya kira itu bentuk pemberdayaan. Tapi, beberapa tempat masih belum ada yang diberdayakan. Kalau di (Jalan) Sabang, sudah diberdayakan menjadi juru parkir,” pungkas Agus.
 
 


(ADM)