Saat HTI Pikat Mantan Prajurit

Coki Lubis    •    22 Mei 2017 10:39 WIB
Saat HTI Pikat Mantan Prajurit
Anggota Hizbut Tahrir Indonesia mengibarkan panji-panji dalam sebuah demonstrasi di Jakarta yang menyerukan terciptanya kekhalifahan Islam dan penerapan hukum Syariah. (AP/Tatan Syufiana)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pusat Pengkajian Strategis TNI pada tahun 2010 pernah membuat laporan kepada Panglima TNI terkait hasil pengamatan terhadap sepak terjang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di tengah masyarakat. Sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas), HTI saat itu belum memiliki badan hukum yang diakui pemerintah Indonesia. Namun, HTI sudah dikenal publik melalui rekam jejak yang panjang dalam kiprah dan aktivitas sosialnya.



Kepala Pusjianstra TNI Brigjen Benny Octaviar, menyatakan laporan tentang HTI tersebut sebenarnya penelitian yang dilakukan untuk kebutuhan internal. Artinya, informasi di dalamnya bersifat eksklusif untuk dikonsumsi oleh TNI saja pada waktu itu. Namun, dokumen laporan tersebut ternyata beredar juga di kalangan eksternal TNI.
 
"Itu pernah mencuat ke luar. Tapi, saya pastikan, yang keluar waktu itu belum menjadi kajian resmi Pusjianstra. Baru draft, kajian paling dasar, masih konsep dan belum matang," ujar Benny kepada Metrotvnews.com, Senin, 15 Mei 2017.
 
Meski dikatakan masih berupa penelitian dasar, namun, arsip bernomor kajian 07/2010 itu telah disertakan kesimpulan dan saran. Di bagian bawahnya tertanda, Sekretaris Pusjianstra TNI Kolonel Laut Yani Antariksa.
 
Penelusuran Metrotvnews.com berdasarkan salinan dokumen yang diperoleh, laporan tersebut secara garis besar menyarankan agar pemerintah membatasi kegiatan HTI. Patut dipertimbangkan untuk dibubarkan. Karena, HTI dinilai mengkampanyekan ideologi yang bertentangan dasar negara Pancasila.
 
Selain itu, laporan itu pun menyinggung soal kancah HTI yang melibatkan anggota TNI, pensiunan anggota TNI, BIN, Polisi. Oleh karena itu, tim supervisi pembinaan personel fungsi komando di TNI disarankan "untuk selalu mengingatkan hal ini melalui santi aji santi karma dan telegram secara terbuka".
 
Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS) Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, mengkonfirmasi bahwa memang pernah ada laporan Kajian Pusjianstra tentang HTI ini. Namun, ia tidak bisa memastikan Panglima TNI saat itu menyampaikan hasil kajian internal tersebut kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan ketika itu.
 
"Tapi, biasanya Panglima akan me-warning juga ke luar (TNI), ke pemerintah," ujar Soleman saat berbincang dengan Metrotvnews.com, Rabu 17 Mei 2017.
 
Ia melanjutkan, yang pasti empat tahun setelahnya, pada 2014, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan HTI sebagai salah satu ormas berbadan hukum di Indonesia. "Yang penting, kami sudah pernah membuat kajian seperti itu. Bila selanjutnya pemerintah melegalkan, ya sudah, risiko di tangan pemerintah," kata Soleman.
 
Menurut Soleman, kala itu pemerintah menganggap HTI tidak begitu membahayakan. Peringatan dan penilaian TNI soal HTI dinilai terlalu berlebihan. "Jadi, ya sudah, kami juga tidak bisa memaksakan."
 
Padahal, setahun sebelumnya, kata Soleman, saat HTI menggelar Muktamar Khilafah 2013 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pernyataan tokoh-tokohnya sudah sangat jelas soal sikap menolak demokrasi dan nasionalisme. "Malah ingin menghancurkannya (demokrasi dan nasionalisme) dan menggantinya dengan khilafah."
 
Infiltrasi
 
Pada sisi lain, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) As'ad Said Ali mengamini dugaan hubungan HTI dengan oknum-oknum Pegawai Negeri Sipil, TNI dan purnawirawannya, termasuk dalam BIN.
 
Bahkan, As'ad mengaku ia pun mengantongi daftar nama-nama pegawai negara serta tokoh militer yang akrab dengan HTI. Malah beberapa di antara nama-nama itu disebutnya merupakan kader HTI.
 
"Saya enggak mau omong. Tapi, saya tahu, ada data pejabat yang di HTI, itu ada daftarnya," katanya.
 
Biasanya, As'ad menjelaskan, upaya HTI menjalin keakraban dengan tokoh-tokoh pejabat itu berawal dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya. Antara lain seperti jika mengadakan diskusi atau seminar, HTI kerap mengundang tokoh-tokoh tersebut sebagai pengisi materi atau pembicara di dalamnya.
 
Dari situ, para pemimpin HTI kemudian menindaklanjutinya melalui pertemuan rutin dengan para tokoh tersebut, sehingga mereka mendapat dukungan atas kegiatan-kegiatannya. Pola pendekatan ini, bagi As'ad, sejurus dengan model infiltrasi yang menjadi gaya khas induk organisasi Hizbut Tahrir (HT) di manca negara.
 
Tapi, As'ad ogah menyamakan HT dengan kelompok ekstrem kanan seperti Islamis State of Iraq and Syria (ISIS).
Menurut dia, ada perbedaan antara HT dengan ISIS. Meski keduanya sama-sama mengusung khilafah, tapi ISIS bergaya frontal dengan gerakan perlawanan fisik. Sementara HT menyusup ke dalam instansi pemerintahan, khususnya militer, lantas berusaha menggulingkan kekuasaan.
 
"Seperti upaya kudeta yang dilancarkan HT di Mesir dan Yordania, melibatkan militer dan oposisi," ucap mantan petugas BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen Negara) yang pernah berdomisili di Arab Saudi, Yordania, Suriah dan Lebanon itu.
 

 
Jadi, kata As'ad, pola ini yang perlu dikhawatirkan dari gerakan HT. Selain mengembangkan jumlah anggota, mereka juga melakukan infiltrasi ke dalam pemerintahan. Meski belum melakukan tindakan fisik yang mengancam negara, tapi paling tidak bisa meminimalisir represi negara terhadap perkembangan organisasinya.
 
Bahkan, pada tingkatan lain, seperti PNS dan tentara aktif, HT tak segan untuk menanamkan ideologinya secara langsung. Masjid, kata As'ad, kerap menjadi tempat penyebaran gagasan radikal yang bisa melunturkan semangat demokrasi dan nasionalisme.
 
Melalui Masjid, aktivis HTI bisa tampil sebagai pembicara pada diskusi-diskusi agama di dalam lingkungan instansi pemerintahan, bahkan militer. Termasuk merekomendasikan penceramah di mimbar shalat jumat berjamaah dari kalangannya.
 
"Di masjid-masjid dalam lingkungan TNI tertentu bisa saja ada. Ini bisa jadi indikasi. Kalau ceramahnya menjurus (kritik terhadap demokrasi), itu ada yang bawa, khatibnya orang mereka (HTI). Bila ada, ya jelas ada tentara yang bawa ke situ," kata As'ad.
 
Sementara di kalangan birokrasi sipil, As'ad mengatakan, tidak sedikit aktivis HTI di sana. "Coba cek mulai dari IPDN (Istitut Pemerintahan Dalam Negeri) sudah ada. PNS-PNS di kementerian juga," ucapnya.
 
Akrab dengan HTI
 
Sebetulnya, beberapa tokoh sipil maupun militer yang melakukan interaksi dengan HTI mudah dilacak. Tengok saja laman web HTI di hizbut-tahrir.or.id yang merupakan situs resmi mereka. Ada beberapa nama tokoh di situ, antara lain seperti mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Purn.) Tyasno Sudarto serta mantan Ketua Umum PAN Amien Rais, merupakan nama yang kerap disebut-sebut dan diklaim mendukung gagasan-gagasan HTI.
 
Bahkan, dalam sebuah wawancara antara peneliti Islam kontemporer dari Nanyang Technological University, Singapura, Nawab Mohamed Osman dengan sejumlah pimpinan HTI pada 2007, pihak HTI pun mengklaim bahwa tokoh nasional seperti Jenderal TNI (Purn) Wiranto, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), juga punya hubungan dekat dengan mereka.
 
Termasuk menantu Wiranto, Adhyaksa Dault, yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga di era SBY. Belakangan, video Adhyaksa saat hadir di Muktamar Khilafah 2013 dan menyatakan dukungannya terhadap HTI, belakangan tersebar kembali.
 

Namun, baik Wiranto maupun Adhyaksa menolak bila namanya disangkut pautkan dengan HTI. Apalagi bila dikatakan anti NKRI dan Pancasila.
 
"Pada 2008 pernah diundang menjadi pembicara," ujar Wiranto saat ditemui di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat 12 Mei 2017. Tapi, dia membantah menjadi bagian dari HTI, apalagi setelah dia mengetahui bahwa HTI dinilai tak seirama dengan Pancasila dan NKRI. "Hadir bukan berarti setuju," tegasnya.

Begitupula Adhyaksa. Bahkan dia membuat video klarifikasinya, kemudian diunggah ke Youtube. "Saya tegaskan, saya hadir sebagai undangan. Bukan sebagai anggota," tutur Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka itu. Dalam video itu Adhyaksa menegaskan bahwa dirinya adalah seorang Pancasilais.
 

Sayangnya, tokoh lain yang disebut-sebut akrab dengan HTI, Amien Rais, belum menyampaikan komentarnya. Berbagai upaya Metrotvnews.com untuk meminta keterangan mantan Ketua MPR RI itu pun tidak mendapat respons.
 
Lain cerita dengan Tyasno Sudarto. Mantan Kepala BAIS itu justru tidak segan-segan mengakui kedekatannya dengan HTI. Bahkan, Tyasno menyatakan masih berkomunikasi dengan ormas yang kini terancam dibubarkan itu.
 
Dalam perbincangan dengan Metrotvnews.com, Senin 15 Mei 2017, Tyasno menuturkan bahwa awal kedekatannya dengan HTI memang serupa pola pendekatan HTI ke tokoh lainnya. Yaitu, melalui undangan sebagai pembicara dalam seminar yang mereka gelar. "Mereka (HTI) juga sering memberikan buku-buku kepada saya, diskusi, dan lain-lain," ujar Tyasno.
 
Menurut Tyasno, HTI tidak sepenuhnya salah. Perdebatan paling sering mengemuka menyangkut HTI memang mengenai persoalan khilafah Islamiyah yang dipaksakan saja. Namun, selebihnya soal kritik terhadap liberalisme dan kapitalisme, Tyasno setuju.

Meski begitu, Tyasno menolak disebut sebagai anggota HTI. "HTI pun tidak mempersoalkan pandangan saya sebagai prajurit sapta marga," katanya.
 
Menyoal namanya yang kerap disebut mendukung gerakan khilafah islamiyah ala Hizbut Tahrir di situs resmi HTI, Tyasno hanya tertawa dan mengatakan, "mungkin ada sedikit pemanfaatan ya."
 
Ihwal cita-cita khilafah ala HTI, Tyasno mengatakan pandangannya jelas berbeda dengan dirinya. "Tapi bukan berarti kita tidak percaya dengan kekhilafahan, ya. Dalam agama itu sudah tercatat, akan tiba. Ya sekarang belumlah. Prosesnya kan harus membangun tanah air dulu. Islam sendiri mengartikan cinta tanah air itu bagian dari iman," paparnya.
 
Namun, ia menambahkan, bukan berarti pula tidak ada persamaan antara HTI dengan prinsip yang dia pegang. "Kalau saya jelas, kembali ke UUD 1945 yang asli. Amandemen-amandemen itu justru mencemarkan ruh Pancasila dalam UUD. Sudah beraroma liberalisme dan kapitalisme," kata Tyasno.
 
Soal apresiasinya terhadap HTI, Tyasno hanya merasa sejalan dengan pemikiran yang baginya benar saja, termasuk soal dakwah Islam. Tapi, dia mengaku tidak pernah mendukung pendanaan untuk HTI. "Saya pribadi juga tidak pernah dapat apapun dari HTI."
 
Belakangan, terkait meluasnya isu kedekatan sejumlah purnawirawan TNI dengan HTI, jelas sudah terbantah oleh Forum Komunikasi Pimpinan Purnawirawan TNI dan Polri. Pasalnya, forum ini telah menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah untuk membubarkan HTI.
 
Namun, Tyasno mengaku bahwa HTI masih memiliki kedekatan dengan sejumlah purnawirawan TNI, bukan hanya dirinya. "Tentara (aktif) juga banyak. Tapi itu, sifatnya keagamaan saja, ajaran Islam, bukan untuk gerakan-gerakan yang tidak benar lah. Ini soal dakwah saja."
 


(ADM)