Penyelewengan Petral

Surya Perkasa    •    20 November 2015 19:06 WIB
Penyelewengan Petral
Kapal Pertamina. (foto: Antara/Muhammad Adimaja)

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Pertamina (Persero) menunjuk Kordha-Mentha, auditor independen kelas dunia, untuk memeriksa kejanggalan harga harga beli minyak 2012-2014 yang dilakukan anak perusahannya, PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Hasil audit keluar, PT Pertamina mengakui ada temuan campur tangan pihak ketiga untuk memainkan harga. Meski tak menjelaskan siapa pihak ketiga yang dimaksud, nakun temuan Kordha-Mentha itu menguatkan dugaan tentang keberadaan mafia migas dalam importasi bahan bakar minyak (BBM).
 
Memang Pertamina belum terang mengungkap seperti apa hasil audit forensik Petral. Baru segelintir orang yang mengetahui pasti laporan hasil audit dan apa saja yang ditemukan Kordha-Mentha. Namun Pertamina sudah menyerahkan temuan setebal 63 halaman tersebut ke Kementerian BUMN. Hasil audit diserahkan ke Presiden Joko Widodo sepulang dari kegiatan G20.
 
Temuan audit forensik terhadap Petral ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan rekomendasi dari Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dibentuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) tahun 2014 lalu. Kajian Tim maupun auditor independen bekesimpulan sama, bahwa ada inefisiensi yang dilakukan Petral sehingga membeli minyak dengan harga yang lebih mahal.
 
Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Fahmy Radhi menilai temuan auditor asing itu sejalan dengan hasil kajian timnya, yaitu Petral memang dipergunakan untuk memburu rente alias meraup keuntungan dari impor BBM.
 
“Ada pihak ketiga yang selama ini mengambil keuntungan atau memburu rente dalam proses lelang untuk pengadaan impor BBM. Itu sama persis dengan hasil kajian kami,” kata Fahmy kepada metrotvnews.com, Rabu (18/11/2015).
 
Satgas Pemberantasan Mafia Migas melihat indikasi permainan mafia ini tidak terlepas dari keberadaan Petral. Perusahaan jual beli (trading) migas yang sempat bernama Perta Oil Marketing Limited sejak 1976 hingga Maret 2001 itu menjadi pemenuh kebutuhan BBM Indonesia yang semakin bergantung ke impor.
 
Ironi negeri kaya minyak
 
Indonesia adalah negara yang kaya minyak bumi. Indonesia bahkan pernah tercatat sebagai salah satu penghasil minyak besar yang pernah tergabung dalam organisasi negara eksportir minyak dunia (Organization of the Petroleum Exporting Countries/OPEC). Rakyat ikut menikmati keuntungan penjualan minyak pada kurun tahun 1965 hingga 1998. Terutama ketika booming minyak I dan II.
 
Saat terjadi booming minyak I, produksi minyak mentah Indonesia begitu melimpah. Sebagai salah satu negara pengekspos minyak mentah, jelas Indonesia mendapat keuntungan lantaran harga minyak dunia yang melambung di pasar internasional, dari USD1,67/barel (1970) menjadi USD11,70/barel (1973/1974). Di sisi lain, konsumsi minyak di dalam negeri lebih kecil dibanding produksinya.
 
Adapun pada masa booming minyak II, Indonesia surplus minyak 1 juta barel per hari. Harga minyak dunia yang telah mencapai US$15,65/barel (1979) melonjak lagi menjadi US$29,50 (1980). Harga minyak terus naik mencapai US$35/barel (1981-1982). Kejayaan Indonesia era Orde Baru yang ditandai dengan proyek-proyek pembangunan disokong oleh pembiayaan dari keuntungan booming minyak.
 
Namun, setelah rezim Orde Baru berakhir dan digantikan Era Reformasi, setiap kenaikan harga minyak tidak lagi jadi kabar gembira bagi Indonesia. Kebijakan subsidi BBM dianggap sesuatu yang tak lagi relevan dengan kondisi perekonomian, karena harga minyak dunia yang terus naik amat membebani APBN. Produksi minyak mentah RI terus menurun lantaran usia sumur semakin menua, sedangkan konsumsi minyak di dalam negeri justru semakin meningkat. Indonesia akhinya menjadi negara pengimpor minyak.
 
Catatan menunjukkan bahwa tahun 2000 surplus minyak Indonesia sudah lebih rendah dari 500 ribu barel/hari. Kemudian tahun 2004 Indonesia mengalami defisit minyak dan menjadi negara net-importer minyak. Akhirnya pada tahun 2008 Indonesia resmi keluar dari keanggotaan OPEC.
 
Pakar migas sekaligus Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi NasDem Kurtubi menuturkan, kekayaan minyak Indonesia sebenarnya amat melimpah. Namun, belum semuanya tergali dan dimanfaatkan.
 
“Potensi hidrokarbon kita luar biasa. Bahkan dipercaya cadangan kita mencapai 50 miliar barel,” ungkap Kurtubi saat berbincang dengan metrotvnews.com di Jakarta, Senin (16/11/2015).
 
Cadangan minyak ini bahkan seluruhnya belum diteliti. Baru sebagian cadangan minyak Indonesia yang berhasil dieksplorasi hingga beberapa tahun belakangan. Cadangan yang sudah terbukti dan dapat dibor pun masih berada di kisaran empat miliar barel dan cadangan potensial untuk digali masih lebih dari empat setengah miliar barel.
 
Cadangan ini memang terlihat banyak. Namun diperkirakan segera habis dalam waktu dekat. Tiap tahunnya jumlah BBM yang dikonsumsi masyarakat berkisar 400 juta barel. Jika tidak menemukan cadangan baru, cadangan minyak Indonesia akan habis waktu kurang dari 15 tahun.
 
Kondisi ini sangat memperihatinkan, karena pertumbuhan konsumsi BBM Indonesia mencapai 6 persen. Ketergantungan Indonesia terhadap impor pun semakin kuat karena produksi BBM Indonesia tak banyak berubah. Bahkan kondisi ini diperburuk karena produksi BBM cenderung menurun.
 
Mau tak mau, impor BBM justru meingkat. Karena kebutuhan masyarakat harus terpenuhi. Sebab, hingga kini BBM masih memegang peran penting bagi industri dan masyarakat.
 
Sepuluh tahun terakhir, kebutuhan Indonesia akan solar dan bahan bakar diesel mulai bisa terpenuhi. Bahkan ada kecenderungan Indonesia bisa terlepas dari ketergantungan impor BBM diesel yang beroktan rendah.
 
Sayangnya, kecenderungan serupa tidak  terjadi pada konsumsi bahan bakar beroktan sedang dan tinggi seperti Premium (RON 88), Pertama (RON 92) dan Pertamax Plus (RON 95). Apalagi, konsumsi bahan bakar masyarakat saat ini masih didominasi oleh Premium.
 
Ya, premium memang masih tetap menjadi bahan bakar primadona. Sebab harganya lebih murah dibanding bahan bakar minyak yang beroktan lebih tinggi.
 
Namun, ketergantungan masyarakat ini justru menghasilkan permasalahan baru. Pertamina masih belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri karena keterbatasan produksi kilang.
 
Pertamina, sebagai perusahaan minyak plat merah, hanya memiliki delapan kilang berkapasitas sekitar 1,05 juta barel per hari. Sedangkan beberapa kilang swasta nasional memiliki kapasitas sekitar 106 ribu barel per hari.
 
Selama belasan tahun terakhir, produksi tidak berubah signifikan karena kilang minyak dalam negeri tidak bertambah banyak. Padahal, kebutuhan BBM terus meningkat.
 
“Akhirnya kita jadi negara net-importer, bukan negara net-eksporter seperti masa lalu. Ini sanget erat kaitannya. Produksi kita anjlok, komsunsi naik tapi kilang tidak (berubah),” kata Kurtubi yang pernah telah berkecimpung di sektor Migas selama puluhan tahun.
 
Impor Premium yang terus bertambah dari tahun ke tahun, menjadi bukti bahwa pemerintah harus segera menambah jumlah kilang. Program renovasi kilang untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, dan kompleksitas kilang yang ada sudah . Apalagi impor Premium untuk memenuhi kebutuhan nasional terus meningkat sekitar 18-22 persen dalam sepuluh tahun terakhir.
 
Kondisi ini berdampak cukup besar terhadap keuangan negara. Indonesia seharusnya mampu mengolah bahan jadi migas dari minyak bumi. Tapi justru terpaksa impor bahan bakar olahan  karena terbentur masalah kemampuan produks kilang.
 
Jumlah bahan bakar minyak yang diimpor justru bernilai lebih besar dan trennya meningkat. Anggaran ekspor impor migas Indonesia pun menjadi defisit. Meski Indonesia cukup banyak ekspor meinyak mentah, lonkakan harga minyak di pasar komoditas pada tahun 2012 tetap membuat neraca defisit USD5,86 miliar.
 
Defisit ini semakin membengkak dari tahun ke tahun. Indonesia defisit USD13,13 miliar (Rp178,29 triliun, kurs USD1=Rp13.580) tahun 2014. Ini menjadi ironi karena banyak uang dihabiskan untuk impor minyak sementara biaya untuk membangun dua kilang berkapasitas 300 ribu barel per hari sebenarnya hanya Rp90 triliun per unitnya.
 

“Padahal Indonesia bisa meniru Jepang. Jepang itu haram mengimpor bahan bakar jadi. Walau mereka tak punya cadangan minyak, mereka lebih memilih untuk membangun kilang dan mengolahnya minyak bumi jadi barang jadi,” kata Kurtubi.
 
Negeri sakura memilih untuk mengimpor minyak mentah dari negara-negara Timur Tengah, kemudian diproses di kilang-kilang dalam negerinya. Kebutuhan BBM dalam negeri Jepang mencapai 193,59 juta kilo liter. Untuk memenuhi kebutuan tersebut, mereka mengimpor 210 juta kilo liter minyak mentah. Sekitar 188 juta kilo liter berhasil mereka produksi. Untuk memenuhi seluruh kebutuhan minyaknya, Jepang hanya mengimpor kurang lebih 35 juta kilo liter minyak olahan.
 
Jepang memang menjadi salah satu negara dengan tata kelola migas yang cukup baik. Jepang buktinya mampu mengekspor minyak jadi walau hampir tidak memiliki sumur minyak. Tahun 2014, mereka mampu mengekspor sekitar 28 juta kilo liter BBM yang sebagian besarnya bahan bakar jet.
 
Tak dapat dipungkiri, Indonesia yang kaya minyak menjadi tergantung ke impor karena tata kelola yang berantakan. Saat negara lain berusaha meningkatkan kapasitas produksi kilangnya, Indonesia justru terbuai mudahnya memenuhi kebutuhan BBM lewat impor.
 
“Kondisi migas kita sekarang lifting rendah, cadangan tidak meningkat, pergolakan harga di pasar internasional juga sangat mudah terpengaruh. Kenapa? karena tata kelolanya buruk,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) Faisal Yusra saat berbincang dengan metrotvnews.com, Rabu (18/11/2015)
 
Kepanjangan tangan pedagang
 
Ketergantungan Indonesia terhadap ekspor-impor bahan bakar olahan ini jadi sasaran mafia migas. Bahkan segelintir pejabat terkait dan oknum perusahaan negara yang bergerak di bidang migas berupaya menciptakan peluang bermain.
 
Presiden Soekarno yang membangun dasar Pertamina dengan mengambil alih aset dua perusahaan minyak asing, digulingkan Presiden Soeharto pada tahun 1968. Pada tahun 1971, UU Migas yang terdahulu digantikan. Dalam UU Nomor 8 Tahun 1971 peran Pertamina sebagai pemain sektor migas, juga diberi kewenangan untuk mengatur regulasi teknis, serta pemain.
 
Kewenangan yang begitu besar, membuat potensi korupsi semakin besar. Akibatnya, Pertamina pernah hampir bangkrut pada masa kepemimpinan Ibnu Sutowo. Sebuah anak perusahan Pertamina untuk mengurus jual beli migas pun sengaja dibuat pada 1976. Entitas anak Pertamina inilah cikal bakal Petral.
 
Namun tim Reformasi Tata Kelola Migas menengarai motif dibentuknya Petral sejak semula memang sudah tidak beres.
 
“Kami mencurigai pendirian Petral di awal jaman Orde Baru itu memang dipergunakan untuk memburu rente. Misalnya, kita tahu di awal pendiriannya yang memiliki saham di situ kan kroni-kroninya penguasa Orde Baru,” kata Fahmy.
 
Wajar saja tugas dan fungsi Petral ini dipertanyakan. Negara melakukan jual beli migas melalui Petral. Pemenuhan kebutuhan migas pun diserahkan ke Petral karena sepuluh tahun terakhir produksi minyak negara tidak lagi mengimbangi kebutuhan.
 
Mafia migas pun nampaknya bermain dalam menentukan harga impor. Salah satunya indikasi permainan kartel dalam impor Premium RON 88.
 
“Petral itu membeli bukan langsung ke negara atau produsen penghasil minyak. Mereka itu beli dari trader lain. Trader itu pun membeli dari trader lain. Jadi Petral itu membeli minyak setelah harganya naik beberapa kali. Karena, trader itu pasti cari margin untung kan,” papar Kurtubi,
 
Para pemburu rente di sekitar Petral diduga semakin merajalela karena Indonesia semakin bergantung ke impor. Beragam skema digunakan untuk mencari keuntungan. Permainan ini semakin terang setelah hasil temuan auditor independen Kordha-Mentha yang dipakai Pertamina keluar.
 
Audit tersebut melaporkan antara lain adanya ketidakefisienan rantai suplai berupa mahalnya harga minyak mentah ("crude") dan produk yang dipengaruhi kebijakan Petral dalam proses pengadaan, pengaturan tender MOGAS, kelemahan pengendalian HPS, kebocoran informasi tender, dan pengaruh pihak eksternal.
 
Pemerintah yang mengendus gelagat permainan yang sudah terlalu merugikan negara pun memilih untuk membubarkan Petral dan menyerahkan tugasnya ke PT Pertamina Integrated Supply Chain (ISC Pertamina).
 
Pertamina tidak lagi membeli minyak lewat anak perusahaannya. Rantai suplai yang terlalu panjang tempat mafia mencari untung pun hrapannya bisa diputus. Tender pun kini lebih diusahakan lebih menyasar model kontrak antar pemerintah  (G-to-G), bukan antar calo atau pedagang (B-to-B).
 
“Memang kontrak migas itu harus dengan produsen dan pemilik minyak langsung dan harus dibuat jangka panjang. Kan sudah tahu, kebutuhannya apa saja,” kata Kurtubi.
 
Langkah perbaikan yang ditempuh pemerintahan Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla ini mendapat sambutan sangat baik. Pemberantasan mafia migas memang diharapkan bisa terwujud secepatnya dan ada penegakan hukum yang tegas.
 
“Ini (hasil audit) harus dibawa ke ranah hukum, diserakan kepada BPK untuk menghitung kerugian negara, kemudian melibatkan kpk untuk menemukan siapa mafia sesungguhnya, kalau ada unsur pidana ya harus dipidanakan itu,” kata Fahmy yang juga menjadi pengajar di Universitas Gadjah Mada tersebut.
 
Indonesia harus menjamin cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan tidak dimainkan segelintir orang. Selain itu, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3.
 


(ADM)