Pilkada Jabar 2018

Jabar dan Politik ‘Tanpa Pola’

Wanda Indana    •    23 November 2017 09:15 WIB
Jabar dan Politik ‘Tanpa Pola’
Ilustrasi: MTVN/Rakhmat Riyandi

Garut: Sebuah bendera partai politik berkibar di pucuk bambu yang terikat di pagar bangunan tua. Bendera merah itu tampak kuyup terguyur hujan.



Di teras depan, lima orang anak kecil tengah asyik dolanan hujan. Tiba-tiba, seorang pria keluar dari bangunan bercat putih itu. Sambil menggerutu, dia meminta anak-anak yang tampak menggigil itu masuk ke dalam. Pria itu bernama Ivan. Setahun terakhir ini dia sering berada di gedung tersebut. Maklum, Ivan ditugasi mengurus puluhan pengungsi korban banjir bandang Sungai Cimanuk, Garut, 2016 lalu - yang hingga kini masih mendiami gedung bekas kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) itu.
 
"Partai saya di sini mendampingi warga, sebagai pengabdian," ujar aktivis Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Garut itu kepada Metrotvnews.com, Jumat, 24 November 2017.
 
Ya. Ivan adalah loyalis partai ‘moncong putih’. Baginya, parpol berhaluan nasionalis ini bisa mewakili suara rakyat kecil. Dia pun mengaku tak pernah absen dalam kegiatan-kegiatan di DPC PDIP.
 
“Darah saya PDIP, itu sudah pasti, sampai kapan pun tetap PDIP. Di sini solid, saya sukanya itu,” akunya bangga.



Aktivis PDI Perjuangan Kabupaten Garut Ivan. MTVN/Wanda
 

Sejatinya Ivan bukan berasal dari keluarga ‘partai merah’. Keluarga besarnya justru pengikut setia Partai Amanat Nasional (PAN), yang kental dengan ideologi politik Islam. Meski begitu, keluarganya tak terganggu jika Ivan memasang bendera, ataupun simbol-simbol PDIP di rumahnya ketika musim Pilkada.
 
“Keluarga tak jadi masalah. Ada tetangga saya orang Golkar (Partai Golongan Karya), pasang bendera Golkar, rumah saya pasang bendara PDIP besar. Tapi, kita tetap berhubungan baik. Biasa saja,” ujar Ivan sambil mengangkat alis matanya.
 
Menurut Ivan, menjelang Pilgub Jabar 2018, hawa perpolitikan di Garut tak sepanas Jakarta. Apalagi, masyarakat Sunda, tipikal orang yang malas gaduh dan berprinsip 'adem ayem'
 

“Orang Sunda itu enggak suka berkonflik, apalagi urusan politik.”

 
 
Cair
 
KEBANYAKAN masyarakat Sunda, khususnya Garut, cenderung tidak terlalu fanatik pada satu partai politik. Hal ini bisa diintip dari hasil pemilihan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Bupati (Pilbup) Garut 2014.
 
Pada Pileg Garut 2014, Partai Golkar mendapat suara tertbanyak, 204.429 suara. Disusul Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan raihan 171.028 suara. Posisi ketiga adalah PDIP dengan 131.155.
 
Selanjutnya, Partai Demokrat (121.372 suara), PPP (100.879 suara), PKS (87.521 suara), Partai Gerindra (78.944 suara), Partai Hanura (75.157 suara), PBB (32.086 suara) dan PKPI (10.670 suara).
 
Partai pemenang Pileg Garut, tidak menjamin bisa memenangkan kadernya dalam Pilbup, atau calon lain yang didukung. Ini sudah terbukti.  Pada pemilihan bupati, pasangan yang diusung Gerindra dan PKS justru keluar sebagai pemenang. Mengalahkan pasangan petahana yang didukung Golkar.

“Memang membingungkan, tapi ini lah Garut. Tak ada satu parpol yang dominan,” ucap Ivan.

 

Kampung Cimacan, Tarogong, Garut usai diterjang banjir bandang aliran Sungai Cimanuk, September 2016. ANTARA


Soal keislaman, tak perlu ragukan orang Sunda. Mashurnya istilah Sunda adalah Islam; Islam adalah Sunda, jelas mempengaruhi pribadi dan budaya. Ini pula yang menjadi faktor cairnya politik di Bumi Pasundan.
 
Ambil misal Kabupaten Majalengka. Sang bupati, Sutrisno, yang berasal dari PDIP, memimpin daerahnya bak seorang kader partai Islam. Sutrisno tidak ragu mengambil langkah formalisasi syariat Islam dalam sebuah peraturan daerah (Perda), alias Perda syariah pada 14 Maret 2009.
 
Dalam perda tersebut, Sutrisno mengeluarkan larangan praktek prostitusi. Pada  Pilbup Majalengka 2013, dia terpilih kembali.
 
Bagi Jawa Barat, hal semacam itu tampak biasa. Contoh lain di Kabupaten Bandung, sejak 2005 Perda berlandaskan agama sudah ada. Padahal bupatinya saat itu, Obar Sobarna, berlatarbelakang militer, juga politisi Partai Golkar. Perda tersebut tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqoh.
 

Boleh jadi, bagi sebagian orang di luar Jabar, perda syariah dianggap sebagai regulasi yang tidak lazim, yang disahkan oleh seorang kader partai nasionalis.



Yang penting menang
 
BENAR bila Jawa Barat disebut sebagai lumbung suara dalam politik elektoral di Indonesia. Hampir 19 persen dari total populasi negeri ini ada di ‘bumi pasundan’.
 
Jadi, mahfum pula bila partai politik pontang panting memikirkan strategi agar menang di Jawa Barat. Harapannya, berpengaruh pada perolehan pemilu nasional, baik pileg maupun pilpres.
 
Survei popularitas seseorang untuk menjadi Gubernur, menjadi acuan utama para parpol. Ini pula yang membuat Jabar sulit diterka.

Sepintas, ideologi politik partai tak lagi relevan. Apalagi saat para elite partai justru menyandarkan harapannya kepada figur tenar meski bukan kader tulen partainya.

Tak heran, menjelang Pilgub Jabar 2018, banyak partai melirik calon yang dinilai memiliki popularitas. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil misalnya, yang hingga saat ini masih memuncaki survei popularitas calon gubernur.



Ridwan Kamil. MTVN/Roni
 

Pula Deddy Mizwar, petahana Wakil Gubernur Jabar yang berlatarbelakang sebagai aktor film. Dilirik dan menjadi rebutan banyak partai.
 
"Golkar saya kira ketika memilih Ridwan Kamil semata-mata karena ingin memenangi pertarungan. Soal konsolidasi partai itu belakangan, itu biasa,” Direktur Populi Usep S Akhyar dalam diskusi bertajuk Pilkada Jabar: Peta Koalisi dan Ada Apa dengan Golkar? di Jakarta, Rabu, 8 November 2017.
 
Menurutnya, kini partai politik lebih banyak dipandang sebagai instrumental saja, sebagai alat untuk mengantarkan orang. Setelah itu figur cagub lah yang bekerja dan menentukan apakah dia menang atau tidak.
 
"Itu menunjukkan lemahnya kaderisasi politik. Kenapa? Pragmatisme untuk meraih kemenangan melampaui ideologi partai. Partai-partai yang berbasis agama bisa berseteru atau bersekutu dengan parpol yang berbasis nonagama. Jadi memang pragmatisme lebih menonjol," timpal pengamat politik Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Arif Susanto.



Deddy Mizwar. MTVN/Shindu


Meski begitu, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampouw menilai kecenderungan itu memiliki dampak negatif. "Matikan aspirasi di bawah. Partai bukan menjadi tempat orang berorganisasi dan berakselerasi untuk kepentingan ideologis," ujarnya.
 
Ya. Inilah Jawa Barat. Merah, biru, kuning, putih, dan hijau, berbaur. Mereka, sedang menghadirkan tebak-tebakan yang cukup jarang tertangkap prediksi dan bayangan. Meski yang diperebutkan posisi wakil gubernur, yang penting menang.
 
Mengutip pakar pemasaran politik Firmanzah, dalam buku Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi (2008), pembentukan koalisi yang mengenyampingkan ideologi politik ini, menunjukkan bahwa koalisi politik di Indonesia kian tak berpola.
 


(COK)