Diplomasi Agus Salim

Sobih AW Adnan    •    18 Agustus 2016 21:09 WIB
Diplomasi Agus Salim
Agus Salim (kanan). (Youtube)

Metrotvnews.com, Jakarta: Seorang tua mendampingi HOS Cokroaminoto menaiki mimbar. Ketika melewati kiri kanan hadirin, terdengar pelan desas-desus dicampur sedikit tawa. Usai itu, terceletuklah ejekan “Embek, embek!” serupa suara kambing. Tentu saja, sosok sepuh yang memiliki jenggot khas itu tersinggung. Dialah Haji Agus Salim, dikenal sebagai pendebat yang hanya dalam sekali jawab saja; seorang pengejek atau pun pengritik bisa  terjungkal.
           
“Saudara-saudara dan kambing yang terhormat, saya harap kambing-kambing dikeluarkan dari ruangan ini,” celetuk sosok serba bisa itu, sebagaimana dikisahkan Ahmad Syafii Maarif dalam buku Haji Agus Salim (1884-1954): Tentang Perang, Jihad, dan Pluralisme.
           
Memasuki 1921, Sarekat Islam (SI) memang mulai menunjukan tanda-tanda terbelah. Pasca organisasi Islam paling berpengaruh masa itu disusupi golongan sosialisme revolusioner dari  Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV), Haji Agus Salim menjadi tokoh sentral dari barisan SI Putih. Secara otomatis, orang-orang yang tidak menyukai keberadaannya dan tergabung dalam SI Merah sering mengejek pria bernama Mashudul Haq itu.
 
Anggota tertua BPUPKI dan PPKI



Agus Salim dikenal memiliki otak jenius. Bukan sekadar sebagai seorang ulama yang pemikir, ia juga seorang  wartawan, ahli sejarah, ahli bahasa, praktisi pendidikan, dan filusuf. Hal itu ditambah lagi dengan kematangan usianya. Oleh Soekarno, Agus Salim dijuluki The Grand Old Man, orang tua yang besar. Disebut orang tua, pola ini diambil ketika Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) terbentuk dan mulai bersidang pada Mei-Juni 1945. Dari 62 anggota, Agus Salim tercatat memiliki umur paling tua. Selain Agus Salim, rata-rata berumur 30 sampai 40 tahun. Sebut saja, Soekarno masa itu berumur 39 tahun, dan Hatta 43 tahun.

“Sedangkan Haji Agus Salim sudah 61 tahun,” tulis Sularto dalam buku yang sama.

Meskipun sudah tua, semangat Agus Salim tak pernah kalah. Latar belakangnya yang berpengalaman dalam soal-soal diplomasi internasional menjadikannya andal dalam urusan-urusan berdebat dan bersidang.

Dalam BPUPKI, Agus Salim kerap terlibat perdebatan terbuka Soekarno. Gagasan nasionalisme sekular yang diusung Soekarno dinilai tokoh sepuh ini tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia. Ia khawatir, persoalan itu bisa mengarah ke chauvinsme dan ultra nasionalsme.

Dalam prosesnya, Agus Salim ingin meletakkan nasionalisme pada posisinya yang dia anggap tepat. Nasionalisme, kata dia, bukan sekadar jalan untuk mengembangkan rasa cinta kepada Tanah Air, namun juga penting untuk diorientasikan sebagai pendorong perjuangan kemerdekaan untuk menjadi negara yang lebih besar dan maju. Ia mengatakan, inilah nasionalisme Islam.

“Hatta mengakui kekagumannya atas argumentasi-argumentasi Agus Salim,” tulis Zulfikri Sulaeman dalam Demokrasi Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta.
 
Sang pemburu kedaulatan

Setelah BPUPKI menunaikan tugasnya, ia dibubarkan. Indonesia menerobos babak baru dengan cara yang mandiri. Tanpa bantuan Jepang sebagaimana pembentukan BPUPKI dan PPKI, Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.

Sebagai  negara merdeka. Indonesia dihadapkan pada konsekuensi berupa perlunya dukungan alias pengakuan dari beberapa negara baik secara de jure dan de facto. Peran diplomatik Agus Salim pun dimainkan kembali. Ia menjadi pembawa amanah penting untuk melobi negara-negara luar agar memberikan pengakuan atas kehadiran negara baru bernama Indonesia. Peluang pertama yang ditunjukkan Mesir dan negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab pun langsung disambutnya.

“Sebagai jawaban (respon) atas keputusan dan tindakan Liga Arab, Indonesia mengirimkan delegasi ke negara-negara Arab yang dipimpin oleh Haji Agus Salim,” tulis Riza Sihbudi dalam Indonesia Timur Tengah: Masalah dan Prospek.

Misi diplomatik Agus Salim dimulai pada 4 April 1947.  Indonesia tak salah pilih. Ulama asal Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat ini berhasil memainkan seni diplomasi dan kemahiran berbahasa Arabnya dengan baik. Hanya dengan sekali jalan, sebagian besar anggota Arab menyumbang pernyataan dukungan atas kemerdekaan Indonesia.

“Indonesia mendapat pengakuan de jure dan de facto berturut-turut dari Mesir pada 10 Juni 1947, Suriah 2 Juli 1947, Irak 16 Juli 1947 Afganistan 23 September 1947, dan Arab Saudi 21 November 1947,” tulis Ahmad Mansyur Suryanegara dalam Api Sejarah.
 


(ADM)