Ganjar Pranowo: Kepala Daerah Belum Leluasa Merekrut Profesional

Surya Perkasa    •    14 Maret 2016 20:35 WIB
Ganjar Pranowo: Kepala Daerah Belum Leluasa Merekrut Profesional
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (foto: Antara)

Metrotvnews.com, Jakarta: Jawa Tengah dinobatkan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai salah satu provinsi paling akuntabel di Indonesia. Dengan nilai rapor 72.09 dan predikat BB, Jawa Tengah  menduduki peringkat sepuluh besar bersama Jawa Timur dan DI Yogyakarta.
 
Hal ini tidak dapat dilepaskan dari peran Ganjar Pranowo yang dipercaya untuk menjabat gubernur yang memimpin Jawa Tengah. Beragam upaya untuk membenahi pemerintahan Jawa Tengah dia lakukan. Mulai dari mengubah budaya birokrasi, membuat lelang jabatan, hingga meningkatkan citra dan kesejahteraan PNS.
 
Namun, jalan pria berambut putih dan pembawaan tenang ini tak selalu mulus. Ada saja sandungan yang ditemui Ganjar saat memimpin pemerintahan.
 
Pria yang pernah menjadi wakil rakyat dan duduk di Komisi II DPR RI ini bercerita kepada metrotvnews.com pada Kamis petang, 10 Maret 2016 yang lalu. Berikut adalah petikan perbincangan dengan pejabat yang akrab dengan sapaan Mas Ganjar ini.
 
Upaya mereformasi birokrasi ditempuh dengan menghadirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Selama Anda memimpin Jawa Tengah, apa dampak yang terasa dari UU ini?
Kalau dampaknya belum banyak, ya. Karena aturan turunannya belum ada. Sedangkan kebutuhan di daerah itu jauh lebih cepat untuk perubahan. Maka, saya mempercepat itu. Ketika muncul isu di daerah bahwa  orang yang naik jabatan mesti temannya, atau kalau tidak mesti bayar, saya buat lelang jabatan dengan promosi terbuka. Nah, setelah itu bisa dilaksanakan, mereka yang mau naik jabatan ya harus siap betul untuk melalui langkah-langkah itu. Walaupun saya mesti ditegur Kemendagri.
 
Ditegur kenapa?
Karena ini aturan pelaksananya belum ada. Belum ada bukan berarti tidak boleh. Mereka yang di atas sendiri belum siap. Tapi tunggu-tunggu begitu tidak bisa. Apalagi, saya menemukan hal-hal seperti itu.
 
Selain itu, saya juga menemukan penerimaan CPNS yang tidak transparan. Kemudian saya menemukan pungli di jembatang timbang. Saya juga menemukan pelayanan publik seperti Samsat banyak punglinya. Saya menemukan dua hal.
 
Apa saja yang Anda temukan?
Pertama, saya menemukan kondisi internal birokrasi yang sudah nyaman. Ketika tradisi itu dilakukan dengan cara buruk, ditambah mereka menikmati, maka mereka akan menjalankan terus dan mencoba menutup-nutupi. Saya harus mencari cara sendiri,atau berkoalisi dengan orang yang berintegritas. Saya menemukan satu dua orang yang baik walau dengan kondisi yang takut-takut. Itu yang terjadi.
 
Kedua, saya menemukan dari sisi pendapatan. Pendapatan tinggi itu diterima oleh orang yang di atas. Sedangkan yang pendapatan rendah selalu di bawah.
 
Ada pungutan ilegal atau setoran. Karena selalau saja yang bawah menyetor ke atas, atas menyetor ke atasnya lagi. Sehingga yang di atas mendapat banyak. Termasuk di dalamya yang legal juga. Misalnya ada tim dapat duit, ada rapat dapat duit. Sedangkan yang di bawah tidak dapat apa-apa.
 
Apa yang Anda lakukan untuk menjalankan reformasi birokrasi?
Ketika saya cek dari sisi anggaran, ini kok banyak sekali. Duit tim, duit rapat, duit ini itu. Nah kemudian saya kumpulkan dan pecahkan, kalau semisalnya duit ini dibagi rata dari atas sampai bawah bagaimana? Sehingga ada tambahan penghasilan pegawai. Ternyata itu bisa dilakukan. Mereka yang di bawah dapat tambahan penghasilan yang lumayan, dan yang di atas kita kurangi. Sehingga selisih pendapatan antara yang di bawah yang tingkatan di atasnya tak terlalu jauh.
 
Nah itu dari segi pendapatan. Saya juga beri contoh untuk tidak meminta setoran apapun. Kan tidak ada target setoran lagi, rapat tambahan penghasilan, tidur jadi nyenyak. Enak dong.
 
Mungkin tidak sebanyak jaman dulu, karena kan dulu penghasilan ilegalnya datang dari bawah, kiri-kanan. Tapi itu tidak boleh lagi, karena kalau ketahuan pasti saya pecat. (ia mengucapkan kata pecat dengan nada suara yang meninggi).
 
Lalu apa yang diminta dari PNS?
Setelah kenyamanan kerja dan pendapatan terjadi, nah sekarang kan giliran kamu melakukan tugasmu. Tugasmu itu sebagai PNS meladeni rakyat dengan baik. Bagaimana? Tidak ada pungli, harus cepat, harus ramah, dan mesti prima. Jadi cuma tiga ukuran yang saya kasih. Mudah, murah, cepat.
 
Ini yang saya minta untuk mereka pahami sebagai satu nilai dasar dalam memberikan pelayanan publik.
 
Sayangnya, memang dalam UU ASN ini belum memberikan keleluasan kepada kami untuk mengatur Standar Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Kalau itu dilakukan, saya bisa menggabung dengan gampang, atau saya bisa mengumpulkan banyak orang yang inkompeten ke dalam satu wadah yang lebih produktif.
 
Jadi, Anda berusaha keras mengubah stigma PNS yang dilayani menjadi melayani?
Iya. Makanya saya perintahkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah saya harus punya akun Twitter. Mungkin yang level Provinsi baru Jawa Tengah. Ini untuk mempercepat penangangan keluhan. Tapi itu baru salah satu. Selain itu ada SMS Center, call center, kemudian basis web namanya laporgub, ada juga tempat pengaduan kalau misalnya mau datang. Saya buka semua kanalnya. Semua teman-teman di Pemprov saya maunya melayani, dan hasilnya itu lumayanlah.
 
Adakah kesulitan saat menurunkan visi misi ke bentuk teknis saat belum melakukan reformasi?
Ada. Itu sulit banget. Satu karena cara berpikirnya, kemudian perilakunya juga berbeda, mimpinya juga pasti berbeda, tapi dari perbedaan itu saya coba cari persamaan. Memimpin daerah itu beda dengan presiden kan. Kalau presiden tidak suka menterinya bisa diganti. Tapi kalau kita tidak suka SKPD tidak bisa diganti. Apalagi tidak bisa dibuang.
 
Karena tidak ada kamar yang lain. Kalau semisalnya diperkenankan mengelola SOTK kan bisa dicari jalan keluar.
 
Jalan keluar seperti apa?
Sebenarnya kami sudah meminta, agar kami bisa membuat satu kamar untuk birokrat senior. Kamar ini menjadi analis kebijakan. Lebih fungsional. Kalau bisa dipindahkan ke fungsional, jadi staff ahli itu tidak lagi berkonotasi sebagai tempat buangan atau tempat parkir birokrat saja. Nanti saya kasih tugas. Kalau hari ini kan mereka cuma duduk gak ada kerja, dan itu sayangkan. Dan itu cuma dibatasi jumlahnya cuma empat.
 
Kalau semisalnya itu bisa diletakkan dua puluh orang, spiral kenaikan itu lebih cepat lagi. Kemudian orang yang ikut tes-tes itu inkompeten bisa kita Masukkan ke dalam kamar ini untuk dijadikan satu tim analis kebijakan. Dengan senioritas dan pengalamannya, itu tiap harus mencari jalan keluar masalah kebijakan.
 
Tapi sayang sampai hari ini KemenPAN-RB soal SOTK belum ada.
 
Anda sempat bilang salah satu kesulitan kepala daerah itu tidak seperti presiden yang bisa bebas merekrut orang di kabinetnya. Dengan adanya ASN, harapannya kepala daerah bisa merombak SKPD yang notabene adalah kabinetnya?
Ya, harapannya seperti itu. Karena dalam konteks otonomi daerah, mesti luwes. Meskipun, mesti ada unsur kehati-hatiannya berbentuk aturan.
 
Kalau di dalamnya tidak ada kenegarawanannya, jadinya pakai selera. Pejabat kalau tidak suka dipindah semua. Nah sekarang, kepindahan itu hanya bisa dilakukan dengan proses tes dan seleksi. Dan itu menggunakan tim yang independen.
 
Nah, waktu saya memilih Sekretaris Daerah, waktu mengisi eselon II, saya menggunakan tim independen. Saya menggunakan desain sendiri. Sampai akhirnya saya sempat ditanya, “lho Mas Ganjar ini aneh. Meletakkan orang kok pakai dites”. Ya saya jawab, “ya enggak apa-apa. Soalnya kan mereka harus taat sama kepala daerah. Kalau misalnya ndak taat ya diganti lagi”. Lah kan dites lagi, ya saya jawab saja ndak apa-apa. Hahahaha…
 
Tes itu adalah menjaga obyektifitas. Penentuan itu adalah subyektifitas. Sehingga kalau saya mencari dua orang, saya kadang-kadang mintanya enam. Sehingga untuk satu jabatan ada tiga orang calon. Ada standar minimal yang harus terpenuhi, nanti dari enam orang itulah baru ada subyekftifnya saya.
 
Suatu ketika, ada satu orang yang mau saya letakkan di jabatan tertentu, ternyata hasilnya jelek. Ya, akhirnya  enggak jadi (direkrut). Saya bilang saja ke dia, saya sebenarnya pengen kamu. Tapi sorry, ya. Karena hasil tes buruk, maka saya harus menunda. Tapi, kalau kamu berkeinginan, silahkan ikut lagi kalau ada tes. Tapi lebih dipersiapkan lagi diri kamu sebelum tes. Saya bilang begitu. Dia bilang, iya pak. Dia terima penjelasan saya.
 
Anda langsung melakukan lelang jabatan ketika ada SKPD yang buruk?
Kami tidak ada mengalami posisi sampai sedrastis itu, ya. Kami cuma putar, sambil kami pantau. Kalau memang ada jabatan kosong, baru kami lelang.
 
Berarti tidak sampai tiga bulan sekali ganti kepala dinas?
Oh, jangan itu. kacau nanti. Justru nanti yang terjadi instabilitas. Karena orang itu perlu penyesuaiaan. Kecuali, fatal kesalahannya. Tiga bula kerja langsung korup, tiga bulan langsung ngaco. Itu boleh kalau dipotong.
 
Kalau saya sih, kalau korup atau ngaco, bukan diputar lagi. Dipecat atau dicopot gitu lho.
 
Tapi kalau sejauh itu sifatnya masih kualitatif, tidak apa-apa. Kadang-kadang, karena tidak bisa kami putar, karena tidak ada ruang, kami tidak bisa bebas tugaskan. Itulah maanya kami minta bisa dikreasikan SOTK seperti kebutuhan kami. Memang kebutuhan tiap daerah itu berbeda. Makanya pada saat lelang itu ada yang mengikuti dari luar.
 
Contohnya waktu Sekda itu ada yang ikut dari luar, tapi yang menang orang dalam. Waktu seleksi untuk Bank Jawa Tengah, yang menang orang luar, waktu Dinas Pendapatan orang luar yang dapat, waktu Dinas Kesehatan orang kabupaten yang naik. Jadi, tidak selalu dari kami sendiri.
 
Jika ada aturan mengenai profesional bisa masuk ke eselon satu, itu bagaimana menurut Anda?
Menurut saya itu bagus. Kalau itu bisa dilakukan, jabatan kepala daerah habis dia juga ikut habis. Itu kan akhirnya terserah kepala daerah berikutnya mau pakai atau tidak.
 
Itu yang akan menjadi virus, dalam menyehatkan birokrasi yang lain. Selama itu seleksi bagus, orangnya bagus, itu akan menjadi contoh. Meskipun pasti ada yang tidak suka. Karena ritme orang dari swasta itu kan kencang, pak-pok-pak-pok. Pasti ada PNS yang ngomong, ini orang kok sok jagoan. Tapi buat saya, itu tak akan menjadi persoalan kalau pimpinan mengatur dengan baik. Ini justru menjadi imunisasi birokrasi, sehingga birokrasi kita semakin sehat.
 
Jadi, kata kuncinya adalah mencari orang yang tepat dan siapa kepala daerahnya. Apakah ini yang memberi pengaruh besar dalam reformasi birokrasi?
Oh, ya jelas. Sangat. Anda tahu? Sewaktu saya memilih Sekda tim yang saya pakai itu ada rektor Universitas Diponegoro dan kemudian rektor Universitas Gadjah Mada. Waktu itu mereka belum di istana semua. Hehehehe…
 
Kemudian saya juga melibatkan beberapa rektor swasta untuk berdebat menentukan. Saya tinggal memilih di proses terakhir.
 
Jadi tanpa aturan turunan pun Anda telah berupaya menerapkan UU ASN ini ya walau dikritik kiri-kanan?
Oh, jelas sudah. Apa yang berjalan di Jakarta dan Jawa Tengah itu berjalan agak lancar. Karena saya dan Ahok (Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama-red) ikut membuat ini dulu (UU ASN). Jadi kami mengerti apa yang kami mau. Dan kami bisa menjamin obyektivitasnya.
 


(ADM)