Heboh Penertiban Kalijodo

Surya Perkasa    •    22 Februari 2016 22:21 WIB
Heboh Penertiban Kalijodo
Suasana Kawasan Kalijodo, Jakarta. Pihak kepolisian memperketat penjagaan jelang penggusuran yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI di wilayah tersebut pada 29 Februari mendatang. (foto: MI/Galih Pradipta)

Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Ahok Tjahaja Purnama memerintahkan penertiban kawasan Kalijodo. Langkah ini bukan terkait perkara perjudian, pelacuran, maupun peredaran minuman keras. Tapi soal memperbanyak ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta.
 
"Ruang terbuka hijau Jakarta menipis," ujar Ahok, sapaan Basuki T Purnama, di Jakarta, Jumat (19/2/2016).
 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, kota wajib memiliki ruang hijau yang luasnya 30 persen. Sedangkan kini Jakarta hanya memiliki sekitar 9,98 persen ruang hijau, atau sekitar 6.487 hektar. Jauh dari ruang ideal yang luasnya 19.500 hektar.
 
Karena alasan itulah Ahok dan jajarannya berusaha meningkatkan jumlah ruang hijau berkonsep Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
 
"Salah satu cara meningkatkan ruang hijau itu ya kita beli. Nah yang gampang itu caranya ambil alih lahan yang selama ini diduduki," tegas Ahok.
 
Kawasan Kalijodo yang berlokasi di antara Kali Krendeng dan Kali Angke memiliki luasnya hampir mencapai 3,5 hektar. Kawasan yang sebagian berlokasi di Jakarta Utara dan Jakarta Barat ini bakal dirubah menjadi taman bagi warga.
 
Kalijodo akan disulap kembali seperti masa dahulu. Ruang hijau nan rindang tempat masyarakat Ibukota memadu kasih dengan orang tercinta. Bukan sekedar tempat bercinta.
 
Nasib warga
 
Ahok secara tegas menyatakan tak ambil pusing soal prostitusi yang telah menjadi rahasia umum di Kawasan Kalijodo. Menurut dia, prostitusi tidak bisa dihapuskan dari muka bumi.
 
Namun, bukan berarti Pemprov DKI Jakarta tanpa tedeng aling-aling mengusir sekitar 3.882 jiwa yang berada di dua kecamatan ini. Mereka diberi pilihan untuk pindah teratur dengan peluang menempati rusun Pulogebang dan Marunda.
 
“Silahkan saja mendaftar. Kalau ingin pulang kampung juga kita bantu,” kata Ahok.
 
Namun, Pemprov DKI Jakarta juga akan memberlakukan aturan tangan besi bagi warga yang tetap nakal bertahan di kawasan ini. “. Terpaksa kami bantu dia bongkar,” tegas Ahok.
 
Anak-anak warga Kalijodo yang memilih masuk rusun akan diberi fasilitas Kartu Jakarta Pintar. Setiap warga juga akan diberi fasilitas BPJS Kesehatan.
 
Bahkan kalau ingin membuka usaha, Ahok menjamin Pemprov DKI Jakarta menyediakan uang pinjaman lunak 5-10 juta dengan bunga 1 persen sebulan. Dengan syarat dan pengawasan yang cukup ketat tentunya.
 
Pemprov DKI Jakarta telah melayangkan surat peringatan pertama (SP1) kepada warga kawasan Kalijodo. Tidak hanya Pemprov DKI Jakarta, tim dari Kementerian Sosial ikut turun untuk memberi konsultasi bagi 450 pekerja seks komersial di 109 bangunan tempat hiburan malam Kalijodo.
 
Strategi peningkatan RTH
 
Ahok menyebut pemerintah DKI Jakarta perlu mengejar target RTH yang pertumbuhannya tidak sebanding dengan pembangunan gedung-gedung di Ibukota. Karena alasan itu, Kalijodo menjadi target penertiban setelah beberapa kawasan seperti Waduk Pluit dan Ria Rio di kembalikan fungsinya menhadi ruang hijau.
 
Tidak masalah bila cecaran dilayangkan banyak pihak. Asal RTH yang ramah anak semakin banyak bagi menjadi pusat rekreasi warga Ibukota. “Ini bentuk komitmen kita,” ucap mantan Bupati Belitung Timur ini.
 
Sejak tahun 2010 ke 2015, pertumbuhan RTH di Jakarta hanya naik kurang dari 0,2 persen. Salah satu penghalang utama adalah tingginya harga lahan.
 
Selain itu, banyak lahan-lahan hijau di Ibukota diduduki oleh warga. Beberapa pembiaran pun sudah lama terjadi. Akibatnya, pembebasan lahan tak jarang beperkara.
 
“Memang salah satu cara meningkatkan RTH itu dengan membeli. Tapi memang yang paling gampang itu menertibkan lahan yang diduduki,” kata Ahok.
 
Namun, kini Pemprov DKI Jakarta memiliki strategi untuk memindahkan warga-warga di atas lahan yang diduduki lama. Salah satunya dengan merelokasi warga yang telah ber-KTP Jakarta ke rumah susun.
 
“Jadi selama masih adad rusun yang tersedia, kita terus tertibkan jalur inspeksi sungai dan lahan hijau yang diduduki,” tegas Ahok.
 
Untuk masalah anggaran, Pemprov DKI Jakarta pun akan “mengemplang” pemilik bangunan dan pengusaha di kawasan Jakarta. Dengan menjadi UU nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pengusaha bakal ditagih membangun ruang-ruang hijau sesuai dengan kewajiban dalam meningkatkan koefisien luas bangunan miliknya.
 
Tak tanggung-tanggung, Pemprov DKI memiliki cadangan pembangunan infrastruktur sekitar Rp3 triliun dari Mori, Sampoerna dan Kapelin. Ketiga perusahaan ini memiliki kewajiban pembangunan infrastruktur hasil dari peningkatan KLB bangunan yang mereka miliki.
 
“Bukan bayar uang, tapi dalam bentuk kerjakan infrastruktur. Nanti yang Kalijodo, saya tinggal minta saja salah satu,” kata  Ahok.
 


(ADM)