Wasangka Bisnis Penukaran Uang

Wanda Indana    •    17 April 2017 19:39 WIB
Wasangka Bisnis Penukaran Uang
ILUSTRASI: Money Changer. (AP Photo/Wakil Kohsar)

Metrotvnews.com, Jakarta: Bank Indonesia (BI) selaku pemegang otoritas moneter tampaknya mencium aroma tak sedap di dalam sistem keuangan. Saban tahun, ada transaksi triliunan rupiah yang mencurigakan masuk ke dalam pasar valuta asing (valas) domestik.



BI sadar, ada penyakit yang lekas disembuhkan. Ibarat kanker, kalau dibiarkan, perlahan-lahan bisa menggerogoti sistem keuangan. Tapi, di mana penyakit itu bersarang? padahal, pasar valas dan performa perbankan masih kondusif. Nilai tukar rupiah masih bercokol di posisi fundamentalnya. Pun tak ada gejolak, apalagi resesi. Telisik demi telisik, transaksi borok berhasil terlacak. Transaksi itu berasal dari perdagangan nilai tukar pada Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) alias money changer. Hasil gelar perkara antara BI dan PPATK menyimpulkan, ada aktivitas pencucian uang (money laundering) di money changer.

Tak mau ambil risiko, BI segera mencabut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 16/15/PBI/2014 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. Aturan lama diamandemen, diganti dengan PBI Nomor 18/20/PBI/2016. Lewat aturan baru ini, izin mendirikan money changer diperketat. Money changer harus mengantongi izin, juga harus berbadan hukum (PT/Perseroan Terbatas).

Hasil penyelidikan, transaksi haram diduga banyak terjadi di money changer ilegal, yakni money changer tak berizin dan money changer berizin yang terlibat aktivitas pencucian uang. Volume transaksi valas di money changer ilegal justru lebih besar ketimbang transaksi money changer berizin.

Sosialisasi aturan baru pun digencarkan. BI memberikan tenggat waktu sampai 7 April kepada money changer yang belum berizin. BI tak mau tahu, money changer harus mengantongi izin sebelum jatuh tempo. Bagi yang bandel, harus berurusan dengan kepolisian, sebab sudah masuk ranah pidana.

“Lewat tanggal 7 April, no excuse,” ujar Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran (DKSP) BI, Eni V Panggabean saat ditemui Metrotvnews.com di Jakarta, Rabu 5 April 2017.

Pengawasan transaksi di money changer memang diakui lemah karena termasuk lembaga keuangan bukan-bank. Terutama money changer milik perseorangan. Tapi, kata Eny, pengawasan money changer sudah jauh-jauh hari dilakukan. Seiring perkembangan teknologi, modus-modus pencucian uang lewat money changer juga makin beragam.

Eny mengatakan, BI ingin transaksi valas dapat mendukung pasar keuangan yang sehat, bukan merusak pasar. Berlakunya aturan itu diharapkan dapat mendukung usaha perdagangan valas yang tertib,sehat, dan fair.

Modus

Pencucian uang atau money laundering adalah upaya menyamarkan asal-usul uang atau kekayaan yang diperoleh dari tindak kejahatan menjadi seolah-olah harta yang resmi dan berasal dari usaha legal. Harta yang tadinya kotor berasal dari hasil perjuadian, kejahatan perpajakan, korupsi, penjualan narkoba, penyelundupan minuman keras, pedagangan orang, pemerasan, dan aneka tindakan pidana lainnya.



Dalam konteks Indonesia, money changer ramai dimanfaatkan sebagai tempat untuk menyenbunyikan duit hasil perdagangan narkoba, pendanaan terorisme, dan korupsi.

Baca: Dolar Lecek untuk Amrozi

Perkembangan modus pencucian uang kini menjelma menjadi aneka pola transaksi yang menyulitkan penyelidikan penegak hukum. Money changer sebagai tempat transit, setelah ditukar, pelaku melapisi (layering) duit haram itu dengan membangun bisnis atau menginvestasikannya ke sektor keuangan yang legal. Uang haram itu pada akhirnya akan dianggap sebagai hasil pendapatan dari bisnis yang resmi.

Penertiban

BI menggandeng kepolisian, BNN, dan KPK untuk menertibkan money changer yang diduga melakukan praktik pencucian uang. Sebab, money changer sudah menjadi sarang pencucian uang.

Rupanya, sosialisasi aturan BI mendapat animo yang kurang elok. Dari 783 money changer yang ilegal, sebanyak 673 di antaranya belum mengajukan perizinan. Dengan kata lain, 85,9% money changer ogah mengurus izin. Belakangan, 673 money changer yang belum mengurus izin, 92% di antaranya dimiliki perseorangan.



Tenggat waktu pengurusan izin money changer sudah habis. Penyidik Direkotrat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri langsung melakukan penertiban selama empat hari, dari 10 sampai 13 April. Ada tiga wilayah yang dijadikan sasaran; Jakarta, Bali, dan Sumatera Utara.

Hasil operasi di Jakarta untuk sementara menemukan 35 money changer yang tidak berizin. Sebanyak 20 money changer disegel dan harus berhenti beroperasi. Di Bali, ada 74 money changer yang digeledah, sebanyak 34 money changer ditutup. Sementara itu, operasi di Sumatera Utara, polisi menyegel 5 money changer di sekitar lokasi pariwisata yang berada di Asahan, Simalungun, dan Berastagi.

“Upaya ini untuk memudahkan pengawasan terhadap sistem moneter dan cadangan devisa secara nasional,” ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Agung Setya, kepada Metrotvnews.com beberapa waktu lalu.

Urgensi

Dari data BI, kontribusi transaksi valas di money changer terhadap transaksi valas keseluruhan terbilang kecil, hanya 9%. Tercatat, transaksi valas pada 2014 mencapai Rp205 triliun, transaksi pada 2015 sebesar Rp 243 triliun dan 2016 menjadi Rp 251 triliun. Jumlah ini jauh lebih kecil ketimbang perdagangan ekspor-impor yang menggunakan 12 mata uang kuat (hard currency). 

Lalu, mengapa penertiban money changer gencar dilakukan? Apakah transaksi pencucian uang lewat money changer sudah begitu mengkhawatirkan? Apa dampaknya kepada perekonomian, utamanya sektor moneter?

Eny mengingatkan, kendati pedagang valuta asing non-bank jumlahnya kecil, namun dapat memengaruhi perekonomian. Dia bilang, perdagangan nilai tukar lewat money changer bisa menggoyang stabilitas rupiah melalui para spekulan. Apalagi, BI memiliki cadangan devisa dalam bentuk 12 mata uang kuat yang sering diperdagangkan di money changer.

“Valas bisa dijadikan bahan spekulasi” ujar Eny.

Senada, penyidik PPATK, Natsir Kongah mengatakan, transaksi tidak sah di money changer tentu bisa memengaruhi ekonomi dari sisi makro. Dampaknya luas. Maka itu, karena transaksi gelap, maka pengusaha money changer berpotensi memalsukan laporan keuangannya kepada PPATK. Artinya, ada transaksi pencucian uang yang tidak terlacak.

“Pemerintah, BI, dan OJK akhirnya tidak punya informasi yang akurat,” ungkap Natsir.

Selain itu, Indonesia harus menjalankan 40 rekomendasi yang dikeluarkan Financial Action Task Force (FATF). Isi rekomendasi itu mewajibkan semua negara mematuhi Konvensi Vienna 1988 tentang perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, dan Konvensi Palermo 2000 tentang tindak pidana terorganisir transnasional.

BI dan Polisi harus tegas memberantas tindak pidana pencucian uang. Kalau diabaikan, Indonesia akan tersisih dari pergaulan internasional. Jangan sampai, Indonesia kembali masuk grey area, seperti pada 2012 silam. Saat itu, FAFT mengumumkan Indonesia sebagai negara paling berisiko terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme. FAFT mengeluarkan peringatan kepada dunia agar berhati-hati melakukan transaksi perbankan dan keuangan dengan Indonesia.

Pada 2015, Indonesia akhirnya dikeluarkan dari grey area karena telah menyanggupi tiga syarat yang disodorkan FAFT. Ketiga syarat itu; melaksanakan kriminalisasi terorisme, kriminalisasi pendanaan terorisme, dan membekukan aset milik terduga teroris. Pemerintah lalu menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.

Dampak

Dampak Ekonomi, Politik, dan Hubungan Internasional akan terpengaruh jika tidak ada upaya sungguh-sungguh memerangi tindak pidana pencucian uang. Apa yang terjadi jika Indonesia acuh terhadap rekomendasi FAFT dan masuk ke dalam grey area?

Dampak pertama yang dirasakan adalah pada aktivitas perdagangan ekspor-impor. Ketika ada perjanjian ekspor dengan investor luar negeri, maka pengiriman barang akan menjadi lama. Sebab, barang impor yang berasal  dari negara grey area akan diverifikasi ketat dan memakan waktu lama. Belum lagi, pengusaha ekspor juga dikenakan suku bunga cukup tinggi.

Tingkat suku bunga yang tinggi jelas memengaruhi persaingan usaha. Dengan demikian, tingkat daya saing ekspor akan menurun ketimbang daya saing negara yang patuh dengan rekomendasi FAFT.

Ada dua opsi bagi eksportir, menaikkan harga barang atau mengurangi pengiriman barang. Opsi pertama sangat berisiko. Harga barang tinggi berpengaruh kepada permintaan barang dari investor luar. Karena harga barang yang mahal akan sulit bersaing.

Jika menempuh opsi kedua, maka eksportir memangkas jumlah barang yang diekspor. Kapasitas produksi pasti menurun. Dengan kata lain, produktivitas pabrik-pabrik di dalam negeri tidak maksimal. Ketika pabrik mengurangi produksinya, maka jumlah tenaga kerja yang diserap akan berkurang.

Tingginya jumlah tenaga kerja yang tidak terserap akan melahirkan pengangguran. Ketika pengangguran merajela, maka meningkatkan kriminalitas. Tingkat keamanan dan kenyaman terganggu. Akhinya, investor emoh menanamkan modal di dalam negeri. Lebih parah, investor menarik semua modalnya ke luar negeri karena iklim investasi yang terus memburuk. Kalau sudah seperti itu, krisis ekonomi menjadi sebuah keniscayaan.

Maka itu, money changer merupakan usaha yang rawan kejahatan pencucian uang harus mendapat pengawasan ketat. Jika berpotensi krisis, kenapa BI tidak menutup bisnis money changer?

Tidak seperti itu juga, money changer juga memberikan manfaat. Money changer sejatinya untuk memperlancar transaksi ekonomi antar-negara. Kehadirannya sangat dibutuhkan bagi warga negara yang melakukan aktivitas bisnis, liburan, dan bekerja yang melintasi batas negara.

Setiap negara menerbitkan alat pembayaran sendiri dan umumnya melarang penggunaan mata uang asing sebagai alat bayar di wilayah negaranya. Transaksi dengan menggunakan mata uang asing hanya diperbolehkan untuk transaksi bersifat terbatas.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengatur setiap orang harus menggunakan rupiah untuk bertransaksi. Maka itu, dibutuhkan infrastruktur penukaran uang yaitu money changer agar warga asing yang tidak memegang rupiah dapat bertransaksi.
 


(ADM)