Dari 10.000 Dolar Singapura Hingga Money Changer Milik Anas Urbaningrum

Wanda Indana    •    17 April 2017 12:11 WIB
Dari 10.000 Dolar Singapura Hingga <i>Money Changer</i> Milik Anas Urbaningrum
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan barang bukti uang dolar Singapura hasil operasi tangkap tangan (OTT). (Hafidz Mubarak A.)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kejahatan dalam bisnis penukarang uang (money changer) terbilang cukup tinggi di tanah air. Sampai dengan Oktober 2016, Bank Indonesia (BI) mencatat, terdapat 612 money changer tidak berizin di seluruh Indonesia.



Banyaknya tempat penukaran valuta asing tak berizin, dikhawatirkan menjadi sasaran empuk kejahatan, seperti praktik pencucian uang, penyelundupan, dan dana transfer ilegal. Agus Santoso menuturkan kala masih menjabat sebagai Wakil Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tahun 2014 silam mengadakan inspeksi dan mengumpulkan semua petugas Bea Cukai Batam.

Dalam pengamatannya, betapa ingar-bingar ratusan warga negara Singapura menyeberang masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Batam Center, Kepulauan Riau. Bukan melancong, tapi berbondong-bondong menuju money changer untuk bertransaksi. Hampir tiap hari.

Mereka datang berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 8 sampai 15 orang. Mereka membawa tas berisi uang dolar Singapura. Kuat dugaan, duit berasal dari hasil kejahatan, seperti hasil perjudian, penjualan narkoba, penyeludupan, dan macam-macam.

Kelompok itu bisa bolak-balik Singapura-Batam dan sebaliknya hingga lima kali sehari. Saking seringnya, petugas Bea Cukai mengenal betul satu persatu orang Singapura yang tiap kali datang ke Batam.

Aturan Cross Border Cash Carrying (CBCC) atau Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) mengaharuskan setiap orang melakukan wajib lapor jika membawa uang setara Rp 100 juta jika melintasi wilayah perbatasan. Sayangnya, mereka selalu lolos dari pemeriksaan Bea Cukai.

“Kenapa kamu tidak mencurigai mereka, kenapa tidak diperiksa?” pekik Agus pada petugas Bea Cukai, kala itu.

“Tapi mereka bawa 9 ribu dolar, jadi tidak diperiksa,” jawab salah saeorang petugas.

“Pakai feeling penegakan hukumnya dong, kan sudah tahu mereka datang rombongan,” timpal Agus.


Mantan Wakil Ketua PPATK, Agus Santoso (ANTARA)

Kesal bukan kepalang. Petugas Bea Cukai dikadali. Agus yakin, ada tindak pencucian uang yang dilakukan ratusan orang Singapura di money changer. Modusnya, setiap anggota kelompok membawa uang sedikit di bawah Rp100 juta agar lolos aturan wajib lapor.

Semenjak itu, pemeriksaan bea cukai di Batam Center terus diperketat. Dugaan Agus benar, banyak pelaku pencucian uang berhasil ditangkap. Kasus terakhir, Februari 2017, pengusaha money changer Antony Tandian berhasil ditangkap polisi. Antony memiliki jaringan binis penukaran mata uang yang tersebar di Batam. Per hari, transaksi pencucian uang hasil judi melalui jaringan money changer milik Antony mencapai miliaran rupiah.

Pecahan 10.000

Setiap kali berhasil melakukan operasi tangkap tangan kasus penyuapan, penyidik Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap menyita duit bermata uang dolar Singapura sebagai barang bukti. Sebut saja kasus suap mantan Ketua Mahkamah Kontitusi (MK) Akil Mochtar. KPK menemukan 200.000 ribu dolar Singapura. Kasus suap eks Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Bahkan skandal suap dan korupsi mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

Menjadi primadonanya uang dolar Singapura dalam kasus korupsi bukan hanya karena kurs mata uang itu yang stabil. Tapi, dolar Singapura memiliki pecahan yang sangat tinggi. Pemerintah Singapura memproduksi pecahan 10.000 dan 1.000.

Bayangkan saja, satu lembar dolar Singapura pecahan 10.000 setara dengan Rp95 juta. Pecahan duit seperti itu jelas mempermudah mobilisasi uang untuk kejahatan karena akan sulit terpantau. Koruptor tentu kerepotan membawa duit Rp95 juta dalam duit rupiah pecahan 100.000, butuh koper untuk membawa duit sebanyak itu. Kalau 10.000 dolar Singapura tinggal selipkan saja di saku.

PPATK sempat mendesak pemerintah Singapura untuk menghentikan produksi uang pecahan 10.000. Pada 1 Oktober 2014, pemerintah negeri singa menghentikan produksi. Tapi, sayangnya, pemerintah Singapura menolak menarik uang pecahan 10.000 dari peredaran.

“Singapura memanfaatkan situasi negara-negara di sekitarnya yang korup. Termasuk Indonesia. Singapura itu ancaman,” ujar Kriminolog Universitas Indonesia Ferdinand J Andi Lolo kepada Metrotvnews.com di Depok, Jawa Barat, Rabu 12 April 2017.

Lantaran maraknya kasus korupsi menggunakan dolar singapura, PPATK melarang perbankan mencairkan pecahan 10.000 dolar Singapura. Karena tak bisa dicairkan di bank, pecahan 10.000 lalu banyak ditukarkan ke money changer ilegal dan ditransfer ke akun rekening bank di Singapura. Belakangan, koruptor beralih memilih pecahan 1.000 dolar Singapura untuk transaksi suap menyuap.

Duit pecahan 10.000 dolar Singapura diyakini masih beredar di Indonesia. Sementera itu, di negeri asalnya, pecahan 10.000 jarang ditemukan. Pecahan 10.000 juga sudah tidak menjadi legal tender alias tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran.

Kerah putih

Andi menjelaskan, pencucian uang merupakan kejahatan “kerah putih”, terorganisir, dan tak mengenal batas wilayah. Pelakunya adalah orang penting yang memiliki pengaruh dalam mengambil kebijakan. Pelaku TPPU tidak berada di lokasi kejadian.

Pembuktian kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menggunakan prinsip pembuktian terbalik. Jaksa tidak perlu bekerja keras mencari bukti untuk menguatkan tuntutan. Sebaliknya, pelaku harus dapat membuktikan tuduhan jaksa tak benar.

Kasus TTPU mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Dhana Widyatmika menjadi contoh. Dhana diketahui menyuruh petugas office boy untuk menukarkan sejumlah uang dolar dari hasil suap dan pemerasan ke money changer. Transaksi terendus oleh PPATK.

Selain itu, Dhana memiliki rekening tak wajar atas kepemilikan uang Rp 11,41 miliar dan 302.000 dolar AS. Di hadapan majelis hakim, Dhana tidak bisa menjelaskan asal usul duit itu, selain mengaku warisan orang tua.

“Jadi pelaku pencucian uang harus bisa menjelaskan asal-usul hartanya. Kalu tidak bisa, harta akan disita,” papar doktor jebolan University of Auckland, New Zealand itu.


Anas Urbaningrum. (ANTARA/Yudhi Mahatma)

Selain itu, kasus TPPU melalui money changer juga melibatkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Anas memiliki perusahaan money changer bernama PT Executive Money Changer. Anas Urbaningrum memerintahkan Yulianis selaku Direktur Utama PT Excecutive Money Changer untuk mengelola duit di perusahaan itu. Di dalam persidangan, Yulianis disebut sebagai pengantar uang ke sejumlah pihak.

Fakta persidangan lainnya, Anas berusaha mencuci uang hasil korupsi dengan membeli tanah di sejumlah tempat, salah satunya di Mantrijeron, Yogyakarta. Pembelian tanah di Yogyakarta menggunakan dolar AS atas nama mertuanya, Atabik Ali.

Di dalam persidangan, Atabik mengaku sering membeli dolar sejak 1989. Pimpinan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak itu menjelaskan dolar itu sengaja ditabung untuk membeli lahan.

Keterangan Atabik langsung dipatahkan jaksa KPK. Ternyata, duit dolar yang dimiliki Atabik memiliki nomor seri yang urut. Jelas, duit itu merupakan hasil pemberian. Duit tabungan dari bank dipastikan tidak memiliki nomor seri yang urut. Akhirnya, Anas dihukum penjara 14 tahun. Dia dinilai melanggar pasal TPPU.
 
 


(ADM)