Mengejar Mimpi KTP-el Multiguna

M Rodhi Aulia    •    11 Desember 2018 16:35 WIB
Mengejar Mimpi KTP-el Multiguna
Ilustrasi: Petugas sedang melakukan perekaman KTP-el kepada seorang warga di Palembang, Minggu (18/11/2018). (ANTARA)

Harapan memiliki KTP elektronik (KTP-el) yang canggih kembali dikejar. Satu kartu identitas dengan banyak fungsi, tanpa harus menyesakkan dompet.


UNTUK kali pertama KTP-el akan ditingkatkan fungsinya. Tidak hanya sebagai penyimpan data perseorangan, tapi fungsi kepesertaan mulai dikembangkan.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun merangkul Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk pengkajian serta pengembangan fitur dan teknologi KTP-el. Kerjasama ini dimulai pada Januari 2016, dan akan berakhir pada Desember 2019. Dalam uji cobanya, BPPT mengintegrasikan data kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ke dalam KTP-el.

Menurut Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT Michael Andreas Purwoadi, jika pengintegrasian data itu berhasil, masyarakat tak perlu lagi memegang kartu BPJS Kesehatan, sebab data kepesertaannya sudah tercatat di KTP-el.

Tapi, yang menjadi kendala, saat ini kapasitas kartu pintar berbasis mikroprosesor alias cip yang tersembunyi di dalam KTP-el hanya sebesar 8 kilobyte (KB). Mereka khawatir, cip itu tidak bisa memuat data kepesertaan BPJS Kesehatan.

Jika gagal, skenario kedua sudah disiapkan, yakni, mencantumkan nomor kepesertaan BPJS Kesehatan di blangko KTP-el yang baru.



Cip berkapasitas 8 KB yang tersembunyi di dalam KTP-el.


Berhasil. Ternyata data kepesertaan BPJS Kesehatan bisa dimasukkan ke dalam basis data KTP-el yang sudah beredar saat ini.

"Kini, kelanjutannya tergantung Dukcapil. Sebab, untuk memasukkan ratusan juta data peserta BPJS bukan upaya yang mudah," kata Michael saat kami temui di Hotel Grand Zuri, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Rabu, 28 November 2018.

Pemerintah sendiri menargetkan pada 2019 KTP-el juga berfungsi sebagai kartu BPJS Kesehatan.

Saat ini sisa kapasitas dalam cip KTP-el hanya 2 KB. Artinya, sudah tidak mungkin lagi data lain bisa diintegrasikan ke dalamnya.
 

KTP-el tertinggal MyKad

Jika dibandingkan MyKad -- kartu identitas penduduk milik Malaysia, KTP-el jauh tertinggal. Kartu yang diluncurkan sejak 2001 itu multiguna; berfungsi sebagai SIM, memuat informasi paspor, informasi kesehatan, bisa menjadi ATM dan lain-lain. Cip-nya berkapasitas 64 KB.

Kini, status MyKad yang sudah berusia 17 tahun itu masih siap menyusuaikan kebutuhan penduduknya. Masih banyak hal yang bisa dilakukan dan disempurnakan.

Di Indonesia, meski semangat kartu identitas multiguna berbasis Single Identity Number (SIN) sudah ada sejak 2003, tapi KTP-el baru lahir. Kelahirannyapun menyisakan banyak luka, dari urusan kurangnya blanko, persoalan perekaman data, hingga megakorupsi. Ujung-ujungnya, fungsi KTP-el belum maksimal.

Sebab itu, kerjasama Kemendagri dan BPPT tidak sekadar uji coba fungsi kepesertaan dalam KTP-el saja. Tapi, pengembangan dan pemanfaatan KTP-el dalam pelayanan publik lainnya juga dikaji, termasuk untuk kebutuhan pemilihan umum.

Selain pengkajian serta pengembangan fitur dan teknologi, BPPT juga mengambil peran dalam teknis pengelolaan pusat data KTP-el.



Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT Michael Andreas Purwoadi. (Medcom/M Rodhi Aulia)


Selepas BPJS, beberapa poin multiguna lain yang dilirik oleh BPPT dan Kemendagri adalah; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), bantuan sosial, perbankan, bahkan layanan transportasi.

"Tadinya juga mau untuk e-payment. Cuma masalahnya KTP-el juga punya lifetime (jangka waktu). Kalau keseringan dipakai dia malah rusak," beber Michael.

Mantan Kepala Program Penelitian dan Perekayasa KTP-el Gembong S Wibowanto mengungkapkan, pengembangan KTP-el menuju kartu multiguna dilakukan secara bertahap.

"Secara formal kami mulai dari kesehatan. Jika ini bisa dilalui (diterapkan), nanti mitra lain menjadi mudah. Ini sebagai template," kata Gembong kepada Medcom Files di Puspiptek Serpong, Tangsel, Banten, Rabu, 28 November 2018.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sudah tentu kapasitas cip dalam KTP-el harus diganti dengan yang lebih besar. Dengan demikian, mau tak mau Kemendagri meluncurkan proyek KTP-el generasi kedua.



Mantan Kepala Program Penelitian dan Perekayasa KTP-el Gembong S Wibowanto. (Medcom/M Rodhi Aulia)

 

Menimbang pengintegrasian data ke dalam KTP-el

Sesuai target yang ditetapkan, pada 2019 KTP-el sudah bisa berfungsi sebagai kartu BPJS Kesehatan. Lantas, bagaimana penggunaannya?

Dengan penuh semangat Michael menceritakannya kepada kami. "Jadi, misalnya kalau orang (yang sudah terfaftar sebagai peserta BPJS) ke rumah sakit, cukup menunjukkan KTP saja. Di dalamnya ada nomor registrasi BPJS. Juga misalnya korban kecelakaan, dari KTP-el (milik korban) ketahuan peserta BPJS nomor sekian. Pasti bisa dicari, ditolong lebih cepat, lebih akurat."

Sebaliknya, meski pihak BPJS Kesehatan menyambut positif ihwal pengintegrasian data ini, tapi tampaknya lembaga ini belum terlalu fokus pada rencana tersebut.

Direktur Kepatuhan, Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi mengatakan, yang terpenting bagi pihaknya saat ini adalah menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi lembaga tersebut.

"Sekarang selesaikan pokok-pokoknya dulu. Semua WNI jadi peserta, bayarnya teratur. Jangan pas sakit, baru mau masuk BPJS dan ketika sudah sehat, tidak mau bayar lagi. Ini sebenarnya untuk kita semua," katanya saat kami temui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Desember 2018.



Direktur Kepatuhan, Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi. (Medcom/M Rodhi Aulia)


Seperti diketahui, saat ini masyarakat disuguhkan banyak kartu terkait kependudukan dan pelayanan publik. Di samping kewajiban memiliki KTP-el, ada pula Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, NPWP, Kartu BPJS Ketenagakerjaan, Kartu BPJS Kesehatan, Kartu SIM berbagai jenis kendaraan, Kartu Keluarga Sejahtera, kartu-kartu lain terkait layanan transportasi, dan teranyar kartu nikah.

"Padahal kita tahu persis program KTP-el itu tujuannya bagus. Kalau ada penyelewengan dalam pelaksanaannya, ya itu silakan saja (diusut). Tapi tujuannya harus kita teruskan. Kalau tidak, ya kayak gini. Ada KTP-el, tapi tetap ada kartu ini, kartu itu, buat apa coba?" tandas Michael.
 


(COK)