Merawat Warisan Gus Dur

Sobih AW Adnan    •    05 Desember 2016 16:42 WIB
Merawat Warisan Gus Dur
Mahfud MD saat menyampaikan sambutan dalam peringatan dua tahun wafatnya Alm. KH. Abdurrahman Wahid, Jakarta, Senin (2/1/2012). (MI/Susanto).

Metrotvnews.com, Jakarta: Kelakar, Presiden, dan celana pendek. Boleh dibilang, tiga kata kunci itu cukup mewakili ingatan masyarakat Indonesia tentang seseorang. Abdurrahman ‘Gus Dur’ Wahid, sang pendobrak. Oleh sebagian orang, kini ia tengah dirindukan. Terlebih tepat di bulan kepulangannya, atau seiring bangsa ini sedang diuji ihwal persatuan dalam perbedaan.



Tujuh tahun silam, tepatnya 30 Desember 2009, Presiden keempat Republik Indonesia (RI) ini mangkat. Ribuan orang mengantarnya ke tempat peristirahatan terakhir. Di hari duka itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menganugerahi Gus Dur gelar Bapak Pluralisme. Sesuatu yang dianggap layak atas apa yang sudah Putra Jombang ini perjuangkan di sepanjang hidupnya.  Paling tidak, ada beberapa hal yang juga lekat dengan sosok yang sering dicap kontroversial ini. Kepergiannya tak sekadar meninggalkan lambaian tangan. Penyikapan yang apik terhadap fakta keberagaman, perlindungan dan pembelaan kelompok minoritas, perjuangan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi; adalah beberapa warisan Gus Dur yang laik untuk tetap dirawat, di bawah makna pesan pita Burung Garuda, Bhineka Tunggal Ika.
 
Rumah besar

Gus Dur mempercayai bahwa Pancasila adalah kompromi terbaik bagi Indonesia. Pancasila dianggapnya sebagai sumbangan luhur para pendiri bangsa dalam memecahkan persoalan pelik tentang hubungan agama dan negara. Ide-ide Gus Dur mengenai ini menyumber dalam artikel yang ia tulis sepanjang dekade 1970 hingga 1980an awal. Gus Dur lebih condong agar negara tetap memberi jarak pada persoalan-persoalan agama, dan memberikan keleluasaan bagi para pelaku di dalamnya untuk menentukan hal-hal yang terbaik bagi mereka.

“Ia (Gus Dur) berargumentasi bahwa jika negara dilibatkan sebagai juri bagi masalah-masalah agama, hasilnya selalu berupa penginjakan-injakan kemerdekaan bersama,” tulis Greg Barton dalam Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid.

Orang dekat Gus Dur yang pernah dipercaya sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Persatuan Nasional, Mahfud MD, mengatakan bahwa pendapat-pendapat Gus Dur mengenai hubungan agama dan negara berpijak pada fakta kemajemukan masyarakat Indonesia. Gus Dur, menurut Mahfud, menerjemahkan prinsip Bhineka Tunggal Ika sebagai rumah besar rakyat Indonesia.

“Gus Dur menggambarkan Pancasila terdiri dari berbagai kamar yang melindungi hak privasi setiap individu. Di sisi lain, terdapat pula ruang tamu yang mengharuskan masing-masing orang menggunakan gelombang komunikasi sama,” kata Mahfud kepada metrotvnews.com, di Jalan Dempo, Matraman, Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Menurut Mahfud, aturan main itu sama wajibnya ketika rakyat Indonesia tengah berada di luar rumah besar. Mereka sama-sama dikenakan keharusan menjaganya dari serangan musuh yang mengancam keselamatan bersama.

“Gus Dur mampu memberikan penjelasan utuh namun sederhana tentang Pancasila dan kebhinekaan,” ujar Mahfud.

Peran Gus Dur dalam membumikan nilai-nilai Pancasila makin tampak kala ia menerima amanat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada 1984. Melalui perahu besar yang dibangun kakeknya, KH Hasyim Asyari, itu, Gus Dur berani menyatakan NU sebagai garda terdepan sebagai pengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pancasila diposisikan Gus Dur guna mempromosikan citra moderat Islam dari kalangan tradisional.
“Jika kita melihat NU sekitar 1973, maka eksklusif. NU adalah partai Islam. NU kembali membuka diri ketika Gus Dur melakukan reformasi di dalamnya,” kata Mahfud.

“Gus Dur berpendapat, NKRI harga mati, Pancasila final, dan kebhinekaan adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri rakyat Indonesia,” imbuh dia.
 
Pro dan kontra

Reformasi NU di tangan Gus Dur berlangsung bukan tanpa hambatan. Oleh sebagian kiai, pandangannya terhadap Islam dan kebangsaan dianggap kebablasan. Beruntung, Gus Dur tidak sendirian, tak sedikit pula putra KH Wahid Hasyim itu mendapatkan dukungan dari kiai kalangan moderat.

“Bahkan, ketika Gus Dur diprotes terkait pendapat kontroversialnya tentang ‘Assalamualaikum’ yang disetarakan dengan kalimat salam biasa, ia dibela KH Ali Ma’sum ketika disidang dalam Musyawarah Nasional (Munas) Lampung,” kata Mahfud.

Atas sikap keterbukaan yang dimiliki Gus Dur, ia pun kemudian dikenal sebagai tokoh perajut kebhinekaan. Gus Dur dianggap banyak kalangan sebagai jembatan dalam dialog-dialog kebangsaan, termasuk dalam menyampaikan suara-suara kelompok minoritas.

“Gus Dur seorang humanis, nasionalis dan Muslim. Karena itu ia nyaman dengan kemajemukan. Ia bisa menerima, mengakui, serta menghormati beragam identitas. Kehadiran Gus Dur mendamaikan,” terang budayawan Katolik, Romo Franz Magnis Suseno, Kamis (1/12/2016).

Gus Dur mengorbankan dirinya untuk melindungi kelompok minoritas. Tak jarang, ujar Magnis, sikap Gus Dur itu mengantarkannya pada kritikan bahkan perlawanan dari lingkungan terdekatnya. Puncaknya ketika Gus Dur memegang tampuk sebagai orang nomor satu di Indonesia, dalam waktu yang singkat kebjakan-kebijakan pro minoritas pun ia lahirkan. Yang paling mudah dikenang, kata Magnis, Gus Dur berikhtiar mencabut TAP MPRS No. XXIX/MPR/1966 yang melarang Marxisme-Leninisme, juga menghapus Inpres Nomor 14/1967 yang telah berpuluh tahun melarang segala kegiatan berbau etnis Tionghoa.

“Hampir selalu, tindakan Gus Dur diwarnai semangat memperhatikan, melindungi dan mengamankan mereka yang lemah atau minoritas,” kata Magnis.
 
Pejuang demokrasi

Sepak terjang Gus Dur dalam mewarnai perubahan di Indonesia, menurut Magnis, juga begitu besar dalam usaha menguatkan lini demokrasi. Gus Dur dalam ingatan Magnis dikenang sebagai pejuang demokrasi. Ia merupakan salah satu dari banyak aktivis yang melakukan perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan Orde Baru.

“Gus Dur pendiri Forum Demokrasi. Hal ini amat penting dalam memenangkan demokrasi di Indonesia melawan feodalisme,” kata Magnis.

Gus Dur tercatat sebagai salah satu tokoh yang mendukung bergulirnya Reformasi 1998. Pada 19 Mei 1998, ia bersama dengan delapan pemimpin penting dari komunitas Muslim dipanggil ke kediaman Soeharto. Soeharto yang kala itu merasa terdesak dengan tuntutan mahasiswa kemudian mengusulkan konsep Komite Reformasi, tetapi secara tegas ditolak.

“Peran Gus Dur dalam penegakan demokrasi berpuncak pada keterlibatan langsungnya dalam reformasi 1998,” ujar Magnis.

Nlai-nilai perjuangan demokrasi Gus Dur, kata Magnis, boleh dilihat setelah ia menjabat sebagai Presiden. Ketika suhu politik merangkak naik dan mendesak agar ia meletakkan jabatannya, Gus Dur dengan legowo menuruti itu demi menghindari dampak buruk bagi keseluruhan bangsa Indonesia. Gus Dur, memandang keutuhan negara jauh lebih penting ketimbang egoisme politik yang menuntutnya mempertahankan jabatan secara mati-matian.

“Gus Dur sangat berbesar hati demi kebaikan bersama,” kata Magnis.

Pengamat politik Yudi Latif mengatakan, momen lengsernya Gus Dur sebagai Presiden menjadi pelajaran berharga bagi para pemimpin dan politisi di Indonesia. Gus Dur, kata dia, mampu menjelaskan kepada publik bahwa yang dibutuhkan dalam diri seorang politisi adalah sikap kenegarawanan.

“Dalam politik kenegarawanan akan memandang kepentingan bangsa jauh lebih besar dibanding egoisme kelompok. Itu yang tidak dimiliki politisi hari ini. Mereka sebagian besar hanya mengacu pada politik kepartaian dan kekuasaan,” kata Yudi.

Dalam masa-masa keterdesakan itu, timpal Mahfud, Gus Dur masih secara teguh untuk mengabaikan komromi-kompromi yang bersifat sesaat. Secara tegas Gus Dur tetap memainkan perannya untuk mengantarkan hikmah bahwa demokrasi, kosntitusi, dan konsensus para pendiri bangsa tidak boleh dikhianati.

Mahfud menceritakan penolakan Gus Dur atas tawaran dua kelompok jika ingin mempertahanan jabatannya sebagai Presiden. Kelompok pertama, kata Mahfud, menawarkan dukungan politik jika ia berkenan berbagi dalam struktur kekuasaan. Sementara kelompok kedua adalah beberapa aktivis Islam yang menyarankan agar Gus Dur berkenan mengganti Pancasila dengan sistem syariat Islam.

“Keduanya ditolak. Gus Dur menanggap demokrasi bukan pasar tawar menawar. Semuanya harus berjalan sesuai dengan konstitusi,” kata Mahfud.

Hingga pada 20 Juli 2001, secara politis Gus Dur tak berdaya dan lengser. Namun kata Mahfud, keberanian Gus Dur untuk menghindari peristiwa berdarah yang bersumber dari bentrokan antarkelompok kepentingan patut dijadikan pengalaman berharga.

“Bagi Gus Dur, politik bukan harga mati,” kata dia.




(ADM)