Tak Ada Cangkang yang Tak Retak

Coki Lubis    •    09 November 2017 12:50 WIB
Tak Ada Cangkang yang Tak Retak
Ilustrasi: MTVN/Mohammad Rizal

Metrotvnews.com, Jakarta: Hidup saya dalam bahaya. Kita hanya akan berbicara melalui pesan terenkripsi. Tidak ada pertemuan sama sekali.
 
Pesan itu diterima Bastian Obermayer, wartawan surat kabar Jerman Suddeutsche Zeitung, pada akhir 2014. Saat itu Obermeyer sedang menyelidiki beberapa dokumen Firma Hukum di Panama, Mossack Fonseca, yang bocor ke tangan pemerintah Jerman.
 
Sementara si pengirim pesan adalah sosok anonim, pemberi segudang data rahasia Mossack Fonseca itu kepada Obermeyer. Data itu berisi daftar klien Mossack yang dibantu untuk mendirikan sebuah perusahaan cangkang (offshore).
 

Istilah perusahaan cangkang belakangan dipakai bagi sebuah perusahaan aktif, namun tak tampak kegiatan ataupun asetnya, bak perusahaan penanaman modal atau pengambilalihan perusahaan. 


Suddeutsche Zeitung pun mengontak The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), sebuah konsorsium beranggotakan 165 jurnalis investigatif dari 65 negara. ICIJ dinilai sebagai insitusi media yang mungkin paling otoritatif dalam menyelidiki data rahasia berskala global itu.
 
Apalagi ICIJ pernah memublikasi dokumen Bank Swiss HSBC, terkait bantuan pembuatan rekening di Swiss untuk kepentingan orang-orang kaya yang ingin menghindari pajak.

Dari bocoran data Mossack Fonseca itu, keduanya mulai menganalisa belasan juta dokumen, dan sudah tentu disigi lebih dalam.
 
Terungkaplah daftar ribuan ‘perusahaan gelap’ milik sejumlah kepala negara, politikus, selebritis, pengusaha dunia, yang didirikan di negeri-negeri bebas pajak.
Kantor firma hukum Mossack Fonseca di Panama City. AFP
 
Pada 2016, laporan investigasi itu dipublikasi ke khalayak dunia, lantas dikenal dengan sebutan dokumen Panama Papers dan Offshore Leaks.
 
Senin, 6 November 2017, ICIJ kembali menggemparkan jagat informasi dengan laporan investigasinya, yang boleh dikata sebagai lanjutan Panama Papers. Kali ini disebut dengan istilah Paradise Papers.
 
Perbedaannya dengan Panama Papers, Paradise Papers berasal dari kantor firma hukum Appleby, yang berbasis di Bermuda, dan Asiaciti Trust, yang bermarkas di Singapura. Sama seperti Mossack Fonseca, firma ini spesialis penyedia jasa layanan perusahaan cangkang.
 
Selain itu, Paradise Papers mengungkapnya berdasarkan data yang didapat dari 19 yurisdiksi suaka pajak.



Skema
 
Meski data terpampang nyata, tapi bukan sesuatu yang mudah bagi ICIJ mengungkap bagaimana aliran dana bisa bebas bergerak di negara suaka pajak melalui perusahaan-perusahaan cangkang.
 
Pasalnya, firma hukum yang terlibat kerap memberikan keleluasaan bagi si klien untuk merancang skema pergerakan uangnya. Biasanya rumit, berlapis-lapis, dan melibatkan banyak pihak.
 
Belum lagi pola komunikasi antara klien dengan si firma hukum, tidak berinteraksi secara langsung. Umumnya diwakili oleh para perantara yang terpercaya, seperti, akuntan, pengacara, bank, atau lembaga wali amanat (trust company).
 
Kemudian, para firma hukum, dengan menggunakan cabang dan rekanannya di seluruh dunia, memilih negara mana yang dituju sebagai basis perusahaan cangkang tersebut. Sudah tentu di negeri bebas pajak.
 

Setelah perusahaan cangkang terbentuk, langkah selanjutnya adalah mengalirkan uang ke perusahaan itu.


Firma hukum, yang bertindak atas nama perusahaan cangkang tadi, meminjam uang kepada bank atau lembaga keuangan lain untuk modal awal perusahaan.
 
Dalam Panama Papers, terungkap sederet bank-bank besar dunia yang berperan mencairkan pinjaman untuk perusahaan cangkang, di antaranya, Union Bank of Switzerland (UBS) dan Hongkong and Shanghai Bank Corporation Ltd (HSBC).
 
Dana yang dipinjamkan biasanya sesuai dana milik klien yang tersimpan di bank atau lembaga keuangan kreditur terkait.


Kantor Firma Hukum Appleby di Hamilton, Bermuda. AFP
 
Setelah modal awal didapat, perusahaan pun sudah bisa melakukan aktivitasnya. Salahsatunya melakukan transaksi dengan perusahaan lain. Transaksinya pun dirancang rumit.
 
Jadi, mahfum bila ICIJ kesulitan menyigi aliran dana dari perusahaan cangkang ini.
 
Bayangkan, perusahaan satu bisa memberikan pinjaman kepada perusahaan lain. Di saat yang sama, perusahaan itu bisa menjual hak menagih piutangnya kepada perusahaan yang lain lagi.
 
Ada lagi perusahaan yang berperan sebagai distributor, menjual produk dari luar yurisdiksinya kepada pembeli di negara lain - untuk memindahkan beban pajak.

Baca: Pemburu Aset Digocek Koruptor

Parahnya lagi, jika transaksinya dilakukan dengan perusahaan cangkang lain di negeri suaka pajak lain. Sudah tentu keruwetan itu bertambah beberapa kali lipat. Akhirnya, dana pun cepat pergi tanpa meninggalkan jejak.
 
Fakta lain soal perusahaan cangkang adalah; kerap menjadi saluran favorit untuk melakukan investasi-investasi penting ke negara-negara di dunia.
 
Ya. Artinya, dana-dana yang diperoleh perusahaan cangkang diputar ulang ke negara lain. Boleh jadi mendarat pula ke negara asal uang tersebut.
 

Dengan begitu, uang di seluruh dunia telah bercampur baur, dan dana-dana kotor - bila ada, tentu bersembunyi dengan tenang.


Perusahaan Cangkang di mata Indonesia
 
Memiliki perusahaan cangkang tidak melulu terkait tindakan kriminal. Aktivitas ini sepenuhnya legal. Banyak alasan kuat yang menunjang keputusan tersebut.
 
Dari kacamata perpajakan, di Indonesia, perusahaan semacam ini disebut sebagai perusahaan Special Purpose Vehicle (SPV). Khususnya dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 258/PMK.03/2008 Tahun 2008.
 
Sederhananya, SPV bisa diartikan sebagai “perusahaan antara” yang dibentuk dengan tujuan khusus, tanpa memiliki kegiatan usaha aktif.
 
Tujuan khusus itu seperti; penjualan atau pengalihan saham perusahaan yang didirikan atau berkedudukan di luar negeri, yang memberikan perhitungan pajak yang berbeda, namun memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan di Indonesia.
 
Dengan begitu, perusahaan cangkang menjadi sesuatu yang lumrah dalam hal bisnis. Secara hukum, kedudukan perusahaan ini juga bukanlah ilegal.
 
Bahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla turut menegaskan kelumrahan perusahaan cangkang dalam sebuah skema bisnis.



Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) saat wawancara eksklusif dengan Wapemred Metrotvnews.com Khudori, Agustus 2017. MTVN/Dheri Agriesta


Menurut Kalla, perusahaan cangkang bisa digunakan pengusaha untuk memudahkan akses ke luar negeri. Termasuk mempermudah pengusaha untuk mendapatkan kredit dari luar negeri, yang boleh jadi dipakai untuk pengembangan dalam negeri.
 
Namun, sambungnya, motif yang tidak diperbolehkan adalah memiliki perusahaan di luar negeri untuk menghindari pajak.
 
"Asalkan (mereka) tetap bayar pajak," kata Kalla saat ditemui Metrotvnews.com di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa 7 November 2017.
 
Soal penghindaran pajak inilah yang menjadi titik perhatian pemerintah terhadap Panama Papers, dan kini Paradise Papers.
 
Menteri Keuangan Si Mulyani Indrawati pun mengakui ihwal penyalahgunaan perusahaan cangkang, sebagai alat penghindaran pajak. Tapi dirinya tampak yakin bila kasus penghindaran pajak akan hilang di masa mendatang.
 
Pernyataan Ani - sapaan akrab mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, bukan tanpa dasar. Selain karena masifnya penelusuran dari kalangan pewarta dunia, menurutnya, kerjasama antar negara pun semakin kuat terkait kasus penghindaran pajak.
 
Ya. Kedepan, boleh diharapkan tak ada lagi perusahaan cangkang yang tersembunyi rapat. Tak ada lagi perusahaan cangkang yang tak bisa diintip.
 
Apalagi, lanjut Ani, Indonesia akan segera bergabung dengan Financial Action Task Force (FATF), yakni, sebuah badan antarpemerintah yang tujuannya mengembangkan dan mempromosikan kebijakan nasional dan internasional, untuk memerangi segala macam bentuk ilusive financing.
 
"Jadi kalau ada hubunganya dengan perpajakan maka kami gunakan kerjasama internasional," jelas dia.



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. MI/Susanto


Kini, dengan dirilisnya Paradise Papers, yang boleh dikata sebagai kelanjutan Panama Papers, otoritas pajak di seluruh dunia dapat mengecek ulang kewajiban perpajakan setiap individu dan korporasi di bawah yurisdiksinya.
 
Data ini dapat dijadikan basis untuk melakukan audit terhadap laporan yang telah disampaikan setiap individu dan korporasi yang namanya muncul dalam berkas tersebut.
 
Pada akhirnya, apa yang dikatakan sosok anonim pembocor data Mossack Fonseca benar.  Sudah seharusnya yurisdiksi tertutup ditiadakan. Transparansi tidak hanya berlaku bagi beberapa negara, tetapi bagi seluruh dunia.
 
Karena, logika sederhananya, sederetan pajak orang kaya bisa menyejahterakan mereka yang berada di bawah garis kemiskinan.
 
"Kecuali jika ketidakpedulian tumbuh lebih kuat daripada ketidakadilan," tegas Sang Anonim di penghujung manifestonya.




(COK)