Ganjar: Kok Saya disuruh Tutup Pabrik?

Mohammad Adam    •    04 April 2017 21:49 WIB
Ganjar: <i>Kok</i> Saya disuruh Tutup Pabrik?
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (ANTARA/R Rekotomo)

Metrotvnews.com, Jakarta: Polemik tentang proyek perusahaan pelat merah membangun pabrik semen di Rembang Jawa Tengah dalam pandangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merupakan problem yang banyak menyita perhatiannya. Ia mengumpamakan kondisi ini seperti menyelesaikan masalah anak perempuan yang dititipkan kepadanya ternyata hamil.



Persetujuan proyek pertambangan Semen Indonesia di Rembang diteken oleh kepala daerah yang menjabat sebelum Ganjar. Izin pabrik semen Rembang keluar pada tahun 2012 saat Jateng dipimpin Gubernur Bibit Waluyo. Namun, kontroversi terkait proyek BUMN itu terjadi di masa Ganjar memimpin pemerintahan Jateng. Maka, Ganjar pun berupaya mengatasi persoalan ini sembari tetap bertekad mewujudkan angan-angannya untuk meningkatkan kesejahteran masyarakat. Ia menyadari bahwa mengentaskan kemiskinan di 15 kabupaten Jawa Tengah merupakan tantangan yang tidak mudah.

Ia memaksa Semen Indonesia yang membenamkan investasinya dengan nilai sekitar Rp5 triliun di Rembang untuk memenuhi sejumlah syarat demi membuktikan komitmennya untuk turut mendukung program pembangan di Jawa Tengah, khususnya Rembang.

"Ini menginspirasi saya untuk menginjak lehernya Semen Indonesia," ujar Ganjar.

Berikut ini petikan wawancara Mohammad Adam selaku Redaktur Metrotvnews.com yang menemui Ganjar Pranowo di Kantor Perwakilan Pemda Jawa Tengah di Jakarta, Kamis malam 30 Maret 2017.
 
Profil Rembang adalah daerah miskin. Bagaimana upaya Pemda Jateng untuk menggenjot perekonomian daerah miskin ini?
 
Kalau kita bicara kemiskinan sebenarnya ada 15 kabupaten di Jateng, Rembang termasuk salah satunya. Banyak cara untuk mengentaskannya. Bisa itu bersumber dari APBD maupun APBN, bisa juga dengan mengundang investasi. Rembang sebenarnya punya potensi. Antara lain seperti laut, pertanian, dan yang ramai sekarang adalah mengenai pabrik semen.
 
Polemik mengenai pabrik semen di Rembang ini, bagaimana menyelesaikannya?
 
Soal semen ini sudah diputuskan tahun 2012, sebelum saya jadi gubernur. Kalau kita mau bicara spesifik semen Rembang, Anda harus datang, lihat sejarah kawasan itu, tanyakan kepada masyarakat di sana seperti apa jaman dulu kondisinya? Tanya juga apa masalahnya? Kalau perlu riset ke lapangan tentang seperti apa masyarakat merasakan kesulitan dan kekurangan air.
 
Rata-rata ciri daerah karst itu gersang. Pegunungan kapur kan gersang. Mau Gunung Kidul kek, Wonosari kek, Wonogiri kek, dan lain sebagainya: gersang. Itu gambarannya.
 
Untuk soal pabrik semen ini, saya jadi gubernur kan keputusan terkait izinnya sudah ada. Saya mengibaratkannya ini seperti anak perempuan kita dihamili orang. Lalu pilihannya: mau dilahirkan atau digugurkan?
 
Kalau digugurkan, pasti bayinya mati dan ibunya belum tentu hidup. Risikonya 50:50.
 
Kalau dilahirkan, mari kita kompromi. Kawinkan. Ini kompromi dua pihak. Antara keluarga perempuan yang dihamili dengan keluarga laki-laki yang menghamili.
 
Maka konteks tentang Rembang ini jadi menarik karena ada banyak aspek yang bisa kita analisa. Aspek ekonomi, aspek lingkungan, aspek sosial, maupun aspek budaya.
 
Masalah ini kelihatan kompleks, ya?
 
Jadi, saya hanya ingin menunjukkan saja sesuatu yang sudah hamil itu. Mau dilahirkan atau digugurkan. Itu saja. Kalau mau dilahirkan, silahkan berembuk. Prinsip berembuk, tidak boleh pakai "pokoknya". Pihak semen tidak boleh "pokoknya", pihak yang kontra juga tidak boleh "pokoknya". Mari kita telanjangi satu per satu.
 
Kalau mau adil dalam menelanjangi permasalahannya ya pakai rujukan AMDAL (Analisa Dampak Lingkungan). Itu yang paling saintifik dan mengacu pada regulasi. Di sana ada pakar-pakar yang menilai dan bagaimana hasilnya. Kalau tidak berkenan dengan penilaian itu, gugat saja para penilainya. Saya kira, para pakar di situ sangat bisa dimintai pertanggungjawaban.
 
Kebijakan AMDAL-nya bagaimana?
 
Komisi Penilai AMDAL (KPA) menilai ini memenuhi kelayakan. Data-datanya sudah ada. KLHS (Kajian Langsung Hidup Strategis )sedang dalam proses. Sekarang publik menunggu KLHS. Tapi saya bisa share di sini, Menteri LHK sudah menanyakan ke badan geologi yang dalam hal ini dikoordinasi Menteri ESDM, dan dijawab bahwa sebenarnya tidak ada persoalan. Jadi, sebenarnya apa ini yang mau dicari lagi masalahnya? Tapi, okelah soal pro kontra itu memang berjalan. Saya cuma mau mendudukkan saja persoalannya. Mereka yang tidak setuju ini sebenarnya apa yang tidak disetujui? Dari sepuluh aspek penilaian mari masing-masing diuji. Aspek geologisnya seperti apa, aspek lingkungannya bagaimana, aspek kesehatan, dan aspek-aspek lainnya.
 


Kalau itu bisa diuji satu per satu menurut saya kita bisa tunjukkan kan, fair dong, tentang ini benar atau tidak. Ini penting. Karena banyak orang yang tidak mengikuti secara langsung tapi kemudian atas nama solidaritas punya keinginan agar ini dibatalkan.
 
Mau dibatalkan sih nggak apa-apa, silakan saja dibatalkan. Tapi kalau dibatalkan alasannya apa? Kalau alasannya lingkungan, mari kita tunjukkan lingkungan yang mana?
 
Jadi, sikap pihak kontra yang tidak percaya dengan hasil KPA ini, menurut Anda aneh, ya?
 
Kalau kita melihat, di sini Rembang dan di sebelah sana Pati. Rembang tidak masuk kawasan karst. Tapi yang di Pati itu masuk kawasan karst. Ini ada aturannya, lho.
 
Nah, yang di Rembang kan didemo, sementara yang di Pati dengan Indocement saya tidak melihat ada orang menentangnya. Ketika itu mulai saya pertanyakan kepada publik, kelompok kontra sinis lagi dan bilang bahwa kami juga menolak pabrik lain kok. Tapi, mana? Saya tanya, mana? Nggak pernah saya lihat itu muncul. Kelompok penolak, yang orang-orang tahu, ya hanya ada di situ (Rembang).
 
Bagaimana dengan tudingan Anda bermain mata dengan Semen Indonesia lantaran menerbitkan izin baru?
 
Saya tidak dalam posisi membela salah satu pihak. Tidak. Kalau ada yang bilang gubernur kok ngotot, sebetulnya tidak. Izin itu keluar karena ada rekomendasi dari komisi penilai amdal yang menyatakan ini layak. Maka sebagai pejabat yang memang harus mengeluarkan suatu keputusan dari hasil penilaian itu, ya saya kasih. Karena dasar pertimbangannya itu tadi. Tapi, bagi kelompok kontra tentu agak sulit menerima keputusan ini.
 
Pada saat adendum, berdasarkan PP sebenarnya tidak perlu mengundang masyarakat. Cukup komisi penilai amdal. Tapi, waktu itu disodorkan kepada saya, saya tolak. Saya mau kelompok kontra diundang dulu. Harus diuji dulu, maka ini diuji. Tapi, pada saat paparan pertama pihak kontra yang datang hanya menyampaikan pandangan lalu walk out. Setelah itu, tim penilai menyampaikan kepada saya tentang ada kelompok pendukung dengan bukti 7.000 KTP. Seloroh mereka, boleh dicek satu per satu, di situ tidak ada yang namanya ultraman, power rangers, dan lain sebagainya. Itu jadi bukti untuk peninjauan kembali.
 
Pusing ya menghadapi kelompok kontra?
 
Kelompok kontra ini bagus juga analisisnya. Katanya, kalau mereka yang kerja di pabrik itu cuma jadi buruh, buat apa? Menurut saya, setidaknya itu sudah menciptakan lapangan kerja. Mereka memastikan bakal rekrut pekerja dari warga Rembang. Kalau soal hanya menjadi buruh dan tidak bisa ambil posisi middle, karena belum ada yang memenuhi kualifikasi. Tapi, apakah gubernur diam? Tidak. Saya tidak diam. Semen Indonesia sudah saya injak juga lehernya. Kamu tidak bisa hanya memberikan CSR berupa sembako lalu mengklaim diri sudah membantu rakyat. No way. Karena kamu bicara core business-mu adalah semen, tolong buatkan infrastruktur jalan desa yang baik. Tolong bikin sekolah. Tolong bikin irigasi yang baik. Mesti begitu kan? Kalau hanya sekadar memberi sembako kemudian bilang sudah menolong rakyat, ya buat saya sih itu paradigma gombal.
 
Apa yang saya lakukan? Saya bilang, kamu cari apa problem mereka. Air minum. Kamu harus cari solusi air minum ini. Sekarang sudah ada dua sumber untuk air minum yang mengucur. Dulu sudah ada satu, tapi rusak. Sekarang sudah diperbaiki dan Semen Indonesia membuatkan satu lagi fasilitas air minum.
 
Kemudian untuk kebutuhan pertanian, dibuatkan juga dua embung. Dulu tidak ada embung, tapi sekarang sudah ada. Pabrik semennya belum beroperasi lho, belum ada penambangan, tapi saya mau Semen Indonesia buatkan embung dan air minum itu secepatnya untuk menunjukkan komitmennya kepada publik. Sekarang itu sudah jadi.
 
Selain itu, saya juga minta saham lima persen. Bukan buat saya. Tapi, buat masyarakat. Saya bicarakan ini ke direksi Semen Indonesia dan ke Menteri BUMN, dua-duanya menyatakan setuju. Tinggal mekanismenya saja bagaimana.
 
Bayangkan, dengan saham lima persen ini dibagi kepada desa-desa yang ada di sana itu lewat BUMDes masing-masing, maka warga desa akan ada dalam sistem kepemilikannya. Kalau mereka sudah memiliki, maka pasti juga akan menjaga.
 
Cukup? Tidak. Saya minta satu lagi kepada Menteri BUMN. Bu, bisa nggak ketika nanti Semen Indonesia di Rembang kalau sudah beroperasi, salah satu komisarisnya ada dari masyarakat situ. Saya sampaikan itu dan beliau bilang: oh, itu tidak sulit. Jadi, tinggal cari saja tokoh untuk jadi komisaris itu, maka dia akan turut menjaga dan memastikan relasi yang baik antara warga dengan pabrik. Karena kan ada wakil mereka di pabrik itu. Jadi, masyarakat tidak hanya jadi penonton.
 
Apakah ada yang menentang rencana ini?
 
Waktu rapat di Kementerian LHK beberapa waktu lalu saya tanya kepada pihak-pihak yang hadir. Saya tanya satu per satu ke Menteri LHK, Menteri BUMN, Deputi KSP (Kantor Staf Presiden), juga Abetnego selaku penggugat, sekarang jabatannya staf KSP tapi dulu dia Walhi: apakah Anda mau menutup pabrik? Semua jawab tidak. Termasuk Abetnego pun bilang tidak. Padahal rekannya yang di sana menuntut tutup pabrik. Tapi, versinya Abetnego, pembicaraan di Istana adalah tidak menutup pabrik. Sekarang saya disclose semua. Siapa yang bisa dipercaya? Kalau semua bicaranya tidak menutup pabrik, kok saya disuruh tutup pabrik?
 
Lalu dari seluruh yang ada ini dan terkait permintaan saya mengenai sistem kepemilikan, kemudian Abetnego bertanya kepada Semen Indonesia. Pertanyaanya adalah berapa keuntungan yang bisa diperkirakan Semen Indonesia dalam sebulan? Pihak Semen Indonesia menjawab sekitar Rp50 miliar. Nah, kalau rata-rata Rp50 miliar sebulan, berarti setahun bisa Rp600 miliar kan. Katakanlah, Rp300 miliar saja deh sebagai skenario paling buruknya. Dari Rp300 miliar itu, kalau rakyat punya saham lima persen, berarti Rp15 miliar jadi pendapatan rakyat. Uang itu bisa digunakan untuk membangun desanya terus menerus.
 
Jadi, ini yang Anda maksud upaya menggenjot perekonomian Jateng, khususnya Rembang?
 
Investasi jangka panjang. Memajukan sumber daya manusia. Mendidik anak-anak Rembang.
 
Semen Indonesia menyanggupi?
 
Tidak ada yang tidak diamini. Artinya, karena masyarakat di situ kondisinya seperti itu, tidak terlalu bagus dari segi pendidikan, maka jadi buruh kasar kan. Lantas bagaimana ke depannya? Ya, Semen Indonesia harus investasi dong. Kalau memperhitungkan sistem perekrutan dan kebutuhan pekerja jangka panjang, cari putra-putri Rembang yang punya prestasi di sekolahnya, lalu berikan beasiswa kepada mereka. Kalau perlu sampai pendidikan S3. Minimal S1-lah. Buat semacam kontrak atau ikatan dinas agar setelah mereka sekolah di mana pun dapat menjadi karyawan sekembalinya ke Rembang. Why not?
 
Sebenarnya ada banyak skema yang bisa kita paksakan kepada Semen Indonesia untuk menaatinya. Kembali pada ownership system itu sebagai suatu impian saya dan kemudian diamini, maka itu jadi konsep ke depan.
 
Artinya, ini untuk menjawab ketakutan-ketakutan dari kelompok kontra. Apa yang mereka sampaikan ini menginspirasi saya untuk menginjak lehernya Semen Indonesia. Ternyata, Semen Indonesia pun mengamini semuanya. Sehingga komitmen itu tinggal kita dorong. Dan ini bisa menjadi sebagai suatu contoh ketika perusahaan berdiri di suatu desa, maka ada partisipasi dan kepentingan warga di dalamnya.
 
Pola seperti ini yang tidak ada di Pati?
 
Belum pernah ada. Skema ini kan barang baru. Saya kan menegosiasikan ini dengan Semen Indonesia. Kalau yang di Pati kan belum pernah negosiasi.
 
Kenapa begitu?
 
Karena yang mengurus segala izin pertambangan untuk Semen Indonesia ini adalah Pemerintah Provinsi. Kalau semen yang di Pati waktu itu tingkat Kabupaten.
 
Sebenarnya dulu yang di Pati pun diurusnya di provinsi. Tapi, karena aturannya: jika atau dalam hal kabupaten boleh menilai, maka dia membentuk di sana.
 
Apa hikmah yang Anda dapat dari polemik pabrik semen Rembang?
 
Saya hanya ingin menunjukkan kepada publik bahwa setuju itu boleh, tidak setuju juga boleh, tapi alasannya apa. Karena itu, mari kita uji. Kalau ada orang tidak puas, pasti selalu ada yang tidak puas. Tapi, jangan berkutat di itu saja.
 
Pabrik semen pasti ada di dekat area karst. Pasti itu memangkas gunung. Cek Cibinong, ada protes gak?
 
Di Jawa Tengah sudah ada dua pabrik semen berdiri, apakah ada protes juga? Satu di Banyumas, satu lagi Cilacap. Holcim dan Semen Bima. Lalu ada usulan pabrik semen di Gombong. Berproses Amdal di provinsi. Saya pimpin sidang Amdal itu. Rekomendasi pakar, pabrik ini tidak layak karena sejumlah data dan kajian yang diminta tidak pernah diberikan. Maka, keputusan saya selaku gubernur adalah Amdal tidak keluar. Batal pabrik semen Gombong. Ganjar pernah memutuskan itu, tapi ini tidak tercatat di pemberitaan.
 
Saya mau membuat moratorium izin pabrik semen di Jawa Tengah. Sudah ada 12 usulan yang masuk. Saya katakan, tunda dulu.
 
Grobogan sudah ada izinnya. Tapi, itu nanti begitu mulai bangun konstruksi, pasti akan didemo. Sekarang digalang kekuatan-kekuatan dari banyak tempat.
 
Ke depan, semen kita itu cukup atau tidak? Setelah dihitung, sementara cukup. Saya sudah kirim surat kepada Jakarta, meminta agar moratorium industri semen di Jawa Tengah. Pertimbangan saya, supaya ada jeda bagi kita untuk menghitung dan menata ulang industri ini. Sampai kapan moratrium ini, ya sampai batas waktu di mana kita membutuhkannya baru kita membuka lagi. Tapi, waktu saya diskusi dengn Menteri LHK, beliau menyarankan agar moratorium ini dibuat tiga tahun dulu, tapi bisa diperpanjang jika memang diperlukan. Nah, permintaan moratorium ini sudah saya sampaikan ke Presiden, tinggal menunggu jawaban. Terus terang, potensi Jawa Tengah untuk industri semen memang tinggi, karena ada pegunungan karst.


 


(ADM)