Menyaksikan Tragedi, Melahirkan Reformasi

Surya Perkasa    •    21 November 2016 14:38 WIB
Menyaksikan Tragedi, Melahirkan Reformasi
Aksi mahasiswa menuju GEDUNG DPR/MPR dengan berbagai spanduk berisi penolakan terhadap Sidang Istimewa. (MI/Agus Mulyawan)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pada 13 November 1998 Jembatan Semanggi, Jakarta, menjadi saksi bisu tewasnya pengunjuk rasa yang menuntut pemerintah menegakkan amanat Reformasi yang bersih dari segala elemen peninggalan Orde Baru. Hingga hari ini, tidak ada satu pun orang yang mau bertanggungjawab atas tragedi tersebut.
 
Era Reformasi bergulir semenjak Mei 1998, setelah aksi mahasiswa menduduki gedung Parlemen di Senayan berhasil menumbangkan rezim Orde Baru. Presiden Suharto yang berkuasa  memimpin Orde Baru dan Kabinet Pembangunan selama lebih dari 32 tahun itu, akhirnya menjawab desakan mahasiswa dengan mengumumkan pengunduran diri pada 21 Mei 1998.
 
Selang waktu kemudian, pemerintahan transisi pun mengadakan Sidang Istimewa MPR RI untuk mempersiapkan Pemilihan Umum (Pemilu) demi membentuk kekuatan politik baru yang dapat melanjutkan estafet penyelenggaraan negara. Namun, gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa muncul kembali untuk memprotes keterlibatan BJ Habibie, yang dicurigai merupakan bagian kekuasaan Orde Baru, dalam Sidang Istimewa MPR. Apalagi, krisis kepercayaan belum mereda di kalangan masyarakat dengan masih mendominasinya Fraksi Golongan Karya sebagai warisan rezim Orde Baru di Parlemen.
 
Salah satu tokoh Aktivis 98 dari Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (FAMRED), Masinton Pasaribu, mengisahkan bahwa demonstrasi yang menyuarakan penolakan terhadap Sidang Istimewa MPR kian membesar sejak 11 November 1998. “Saat itu, yang akhirnya turun ke jalan tidak hanya mahasiswa. Tapi juga masyarakat yang sudah terlalu antipati,” ujar Masinton kepada metrotvnews.com, Jakarta, Rabu (15/11/2016).
 

Masinton Pasaribu (MTVN/Surya Perkasa)



Tragedi
 
Saat ditemui tim Telusur metrotvnews.com di kantornya, lantai 8 Gedung Nusantra I, Komplek Parlemen Senayanm Jakarta, Masinton menyambut ramah. Ia tak segan bercengkrama dan menuturkan pengalamannya selama menjadi aktivis mahasiswa yang mengawal kelahiran era Reformasi.
 
Namun, raut muka Masinton mendadak tampak tegang ketika diminta bercerita suasana Tragedi Semanggi I yang terjadi pada 18 tahun lalu itu. Ia terdiam sejenak. Pandangan matanya seperti menerawang. Lalu, tubuhnya disandarkan ke sofa berwarna merah, perabot yang paling menyedot perhatian di ruangan kantornya.
 
Ia mengenang rangkaian peristiwa tragedi berdarah itu sebagai tiga hari paling krusial dalam kehidupannya sebagai mahasiswa. Ia menyaksikan sendiri bagaimana tokoh-tokoh pergerakan mahasiswa menyiapkan aksi unjuk rasa dengan getol menjalin komunikasi, mengadakan pertemuan, turun ke jalan, hingga akhirnya bentrok dengan aparat.
 
“Coba bayangkan, kami di hari kedua melakukan perlawanan dengan duduk diam. Tapi di saat yang bersamaan kami ditembak water cannon air cabai dan gas air mata,” ucap Masinton.
 
Kepanikan menyebar setelah ada aparat melakukan penembakan. Apalagi, sebelumnya sudah santer isu tentang tentara dibolehkan menembak pengunjuk rasa demi massa demonstrasi tidak masuk Senayan dan mengganggu penyelenggaraan Sidang Istimewa. “Kami mendengar tembakan dari belakang barisan tentara yang menghadang kami. Teriakan ‘sniper! sniper! sniper!’ dan ‘ada yang tertembak!’ itu terdengar dari dalam barisan aksi kami pada 13 November itu,” tutur Masinton.
 
Massa pun ditarik mundur ke Kampus Atma Jaya di dekat Jembatan Semanggi yang menjadi tempat evakuasi. Tapi, kata Masinton, bunyi tembakan dan lemparan gas air mata terus terjadi di malam penuh ketegangan tersebut. Bahkan tentara juga mengejar mahasiswa yang sudah masuk kampus.
 
Ambulans juga bolak-balik keluar dan masuk hingga tengah malam untuk membawa pengunjuk rasa yang menjadi korban kekerasan aparat. Suasana mencekam. Berapa banyak korban juga sulit untuk dipastikan.
 
Pada pagi keesokan harinya baru informasi korban diketahui secara luas. Kematian sejumlah demonstran merupakan kabar duka bagi para aktivis. “Kami kehilangan tujuh rekan perjuangan pada hari itu,” ucap Masinton dengan pandangan nanar.
 
Nada suara Masinton sedikit meninggi saat ditanya soal apakah kelompok mahasiswa bermain mata dengan elite reformis atau oposisi saat itu. Ia tegas membantah tudingan itu. Istilah “jual kepala” atau aksi dengan isu titipan dari elit politik diklaimnya tidak terjadi di era itu. “Tidaklah. Itu baru istilah yang banyak muncul sekarang-sekarang ini,” kata dia.
 
Menurut dia, memang beberapa kelompok mahasiswa terlihat berseberangan. Namun, itu lebih karena persoalan pandangan seperti apa proses reformasi harus dilakukan. “Ada yang mau komprosi antar kelompok lama. Ada yang tidak mau kompromi. Nah FAMRED itu masuk yang tidak mau kompromi dengan kelompok dari Orde Baru. Semua Anasir Orde Baru harus dibersihkan dari dewan dan pemerintah” kata dia.
 

 
Wahab Talaouhu, mantan aktivis Universitas Jakarta yang kala itu didaulat sebagai pemimpin utama demonstrasi mahasiswa 13 November 1998, menampik sejumlah pernyataan miring tersebut. Wahab mengakui bahwa polarisasi atau perbedaan pandangan dalam gerakan mahasiswa saat itu memang ada. Menurutnya, sebelum Suharto tumbang pun perbedaan pandangan sudah muncul. Hanya saja, pandangan yang berbeda saat itu menyatu dalam keinginan bersama menjatuhkan otoritarianisme Orde Baru.
 
Wahab bersama aktivis mahasiswa lain yang pada persitiwa pendudukan Gedung MPR/DPR, 20 Mei 1998, berada dalam organisasi Forum Komunitas Mahasiswa se-Jabotabek/Forum Kota (Forkot). Forkot menginginkan perubahan secara total, tidak sekadar pergantian kekuasaan. Alasannya, penyelenggara negara dan legislator saat itu merupakan hasil dari Pemilu 1997 di era Suharto.
 
Forkot menginginkan dibentuknya Komite Rakyat Indonesia (KRI) sebagai pemerintahan presidium di era transisi. Orang-orangnya terdiri dari tokoh masyarakat yang sama sekali tidak pernah berada dalam perangkat rezim Orde Baru. KRI pun bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum yang demokratis.
 
Pada sisi lain, ada pula kelompok mahasiswa yang berkembang dari kelompok dakwah kampus, yakni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang mendukung naiknya BJ. Habibie sebagai Presiden untuk menjalankan reformasi. KAMMI, yang saat itu juga didukung KISDI (Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam), mendukung MPR, yang saat itu diketuai Harmoko, untuk menyelenggarakan Sidang Istimewa.
 
"Kita tetap konsisten menolak Habibie karena kami melihat itu bagian dari rezim Orba. Garis demarkasihnya jelas, kami ingin pemerintah yang bersih dari rezim orba," ucap Wahab saat ditemui metrotvnews.com di Jakarta, Jumat (18/11/2016).
 
Pada era transisi itu, Presiden Habibie pun membuka keran demokrasi seluas-luasnya. Sistem multi partai digelar untuk menyambut Pemilu pada 1999. Aktivis mahasiswa yang mendukung Habibie pun menyambut keputusan ini dengan mengambil pilihan politik berpartai. Salah satunya Fahri Hamzah, bergabung dalam Partai Keadilan.
 
Wahab mengakui, bahwa di era Habibie, pemerintah menawarkan kursi parlemen untuk 100 aktivis mahasiswa saat itu. "Kami menolaknya. Kami anti Orde Baru dan konsisten di ekstra parlementer," ujarnya.
 
Penolakan mahasiswa yang tidak mendukung Habibie ini juga diiringi dengan penolakan terhadap Sidang Istimewa, yang berujung pada peristiwa Semanggi pada 13 November 1998.
 
Terjun ke politik
 
Kerusuhan 27 Juli 1996, Tragedi Trisakti serta Tragedi Semanggi I pada 1998, dan Semanggi II pada 1999, begitu melekat di memori para pejuang reformasi. Beberapa dari mereka dipenjara serta diasingkan, sebagian dari mereka terluka, tak sedikit kehilangan nyawa.
 
Metrotvnews.com mencoba berbincang dengan Budiman Sudjatmiko, aktivis 90an pro demokrasi yang pernah ditahan atas tuduhan makar. Dalam perberbincangan di tengah kendaraan yang melaju kencang membelah jalanan Ibukota, Budiman menyatakan reformasi telah membawa perubahan yang tidak sedikit. Terutama di soal institusi demokrasi dan tata negara. Lembaga politik semakin berkembang pesat dan semakin mapan. Masyarakat pun semakin terbuka dan terjamin hak-haknya.
 
“Tapi memang, nilai-nilai demokrasi yang dipercaya dan diyakini oleh masyarakat masih belum terlalu dewasa,” kata Budiman.
 
Dalam demokrasi yang dicita-citakan, perkara minoritas-mayoritas seharusna berubah dari sisi SARA menjadi suara. Karena itu memang perkara intoleransi SARA masih banyak terjadi di daerah-daerah. Pekerjaan rumah pemberdayaan politik ke masyarakat masih perlu digalakan.
 
Budiman di kala masa perjuangan reformasi memang naik pamor dan menjadi salah satu tokoh yang mempromosikan hal itu. “Dari awal saya ingin terjun ke politik, tapi sistem saat itu tak memungkinkan. Buat apa terjun langsung kalau hanya mereka-mereka saja yang menang,” imbuh pria kelahiran Cilacap itu.
 
Pada tahun 1996, Budiman mendeklarasikan PRD (Partai Rakyat Demokratik) yang kemudian menyebabkannya dirinya dipenjara oleh pemerintah Orde Baru. Ia divonis dianggap sebagai dalang insiden kerusuhan 27 Juli 1996, karena dianggap mendalangi Mimbar Bebas selama satu bulan sebelumnya.
 
Setelah diberi amnesti pada era Presiden Abdurrahmah Wahid, dia memilih untuk masuk ke dalam sistem politik yang mulai tertata. “Saatnya membenahi dari dalam. Karena dulu kita adalah orang yang menyuarakan janji dan mimpi. Harus bertanggung jawab,” tegas Budiman.
 
Masinton mengakui perjuangan era reformasi ini membentuk jalan tersendiri bagi aktivis yang terlibat. Sama seperti Budiman, perjuangan tersebut di kemudian hari membuat pria kelahiran Sibolga ini ingin terjun ke politik dan membenahi sistem.
 
Masinton dapat dikatakan sebagai politikus yang lahir dari masyarakat kecil Indonesia. Saat muda ia tak pernah berpikir untuk masuk ke politik. Untuk bekuliah pun ia merasa sulit. “Aku itu tamat sekolah menengah tak langsung kuliah, Bung. Aku itu dulu jadi buruh angkut di Belawan,” kata dia.
 
Latar belakang dari keluarga sederhana itu memaksa Masinton bekerja sambil melanjutkan cita-citanya bisa kuliah di perguruan tinggi. Di sela-sela kesibukannya bekerja dan kuliah, Masinton selalu menyisihkan waktunya dalam aktivitas organisasi dan pergerakan mahasiswa.
 
Karena muncul dari rakyat kecil, Masinton belajar peduli dengan perjuangan rakyat kecil. “Aku lalu mengorganisir penarik becak di wilayah Benhil dan Tanah Abang,” ungkap dia tanpa malu-malu. Dari sana pula ia mengenal salah satu korban di tragedi Semanggi. “Salah satu anak tukang becak yang ikut kita juga jadi korban,” tambah dia dengan muka terlihat sedih.
 
Setelah lulus kuliah pada 2003, derap langkah pergerakan dan perjuangannya tidak berhenti. Bersama dengan aktivis pergerakan prodemokrasi seperti Budiman Sudjatmiko dan Beathor Suryadi, Masinton membentuk Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) pada 2004.
 
“Kita tetap harus membawa nilai yang kita percaya itu terus menerus,” kata Masinton.
 
REPDEM akhirnya juga membaiat sebagai organisasi sayap dari PDI Perjuangan. Kesamaan misi PDI Perjuangan dengan REPDEM jadi alasan mereka bergabung. Pada Kongres II REPDEM di Jakarta 2011 Masinton Pasaribu terpilih menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional REPDEM, periode 2011-2016.
 
Fahri Hamzah yang juga menjadi aktivis era reformasi juga memilih terjun ke jalur politik. Deklarator sekaligus ketua umum pertama organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) ini adalah salah satu aktivis yang tak bosan-bosan menyuarakan demokrasi.
 
“Saya sudah sering menyampaikan ini,” kata Fahri saat ditemui metrotvnews.com, Rabu (15/11/2016).
Fahri Hamzah (MTVN/Surya Perkasa)
 
Namun harus diakui KAMMI berbeda dengan kelompok mahasiswa lain, sebab mereka merupakan satu-satunya elemen mahasiswa pendukung Presiden BJ Habibie sebagai pemimpin tanah air di era transisi. Fahri tetap berperan aktif dalam arus reformasi. Bahkan ia lebih cepat terjun ketimbang aktivis lain.
 
Pasca 1998, Fahri menjadi staf ahli Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 1999-2002. Dia terlibat dalam diskusi-diskusi terkait amendemen UUD 1945.
 
Semangat demokrasi bernada Islami yang diyakini Fahri sejak era reformasi terus dipegangnya. Bahkan hingga ia duduk di parlemen lewat usungan Partai Keadilan Sejahtera pada 2004. Pandangan Fahri yang pro demokrasi dan agamais di saat yang bersamaan mengundang banyak kritikan. Namun dia tak ambil pusing saat dituding liberal oleh kelompok konservatif dan disebut sebagai orang garis keras oleh kelompok liberal.
 
“Apapun pilihan sistem politik yang dianut pada dasarnya bukanlah persolan, namun sejauh mana gagasan kita diperjuangkan secara baik dan benar. Hal inilah yang ditunjukkan demokrasi yang menghargai pilihan individu,” tulis Fahri dalam bukunya yang berjudul Negara, Pasar dan Rakyat.
 
Fahri yang sering berbicara blak-blakan beberapa kali mengundang kontroversi. Bahkan ia sempat diserang oleh partainya sendiri saat prahara di dalam PKS tengah memanas. Walau demikian, Fahri adalah salah satu aktivis yang berhasil meraih puncak jalur politik yang dulu sempat dirubahnya.
 
Percaya
 
Fahri, Budiman dan Masinton adalah segelintir nama aktivis yang memilih masuk ke dalam sistem. Mereka tetap berusaha mengawal reformasi yang dulu memakan banyak korban. Namun pada kenyataannya tragedi-tragedi sepanjang era perjuangan reformasi tak kunjung selesai.
 
Banyak tudingan-tudingan aktivis yang duduk di parlemen telah lupa dengan pengorbanan saudara mereka yang ikut berjuang di era 90an. Mereka yang duduk di parlemen tak pernah perjuangkan nasib martir-martir reformasi.
 
Namun, keluarga korban Tragedi Semanggi masih menaruh rasa percaya. Maria Sumarsih,
Ibunda dari Realino Norma Irmawan (Wawan) Korban Semanggi I salah satunya.
 
“Kami bersama-sama dengan mereka. Banyak yang datang pada peringatn 18 tahun Semanggi 1. Kehadiran mereka ini menunjukan bahwa dia masih mempunyai komitmen untuk memperbaiki apa yang diperjuangkan dulu sampai sekarang,” kata Sumarsih.
 
Hal senada dilontarkan Wahab. Ia masih percaya rekan-rekannya masih berjuang mengawal reformasi dengan cara-caranya tersendiri.
 
Ia pun meyakini aktivis yang lahir di rentang 90an adalah generasi anti rezim Orde Baru. Komitmen mereka terkait dengan tragedi berdarah di era reformasi itu masih kuat. “Tinggal komunikasi politik di antara kita yang harus kita maksimalkan,” ucap pria yang dulu tergabung di FAMRED tersebut.
 
Namun, dia mengakui jumlah aktivis prodemokrasi di dalam parlemen jumlahnya masih kecil dan masih belum mampun mendominasi. Komunikasi dan konsolidasi yang terbangun di masa pemerintahan Jokowi ini juga belum jadi agenda utama. Apalagi soal pengaruh kepentingan partai yang masih kuat di parlemen
 
“Harapannya nanti di 2019 kawan-kawan di parlemen bisa bertambah, dan penambahan jumlah aktivis 98 ini bisa mempengaruhi dinamika partai masing-masing. Merujuk pada renstra perjuangan yang dirumuskan bersama,” pungkas dia.
 


(ADM)

  • titlenya ya

    Jejak Duka Tragedi Semanggi (3)

    06 Desember 2017 00:37

    Kebebasan demokratik yang pada hari-hari ini yang relatif bisa dinikmati masyarakat Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan gerakan pro demo…

  • titlenya ya

    Jejak Duka Tragedi Semanggi (2)

    06 Desember 2017 00:23

    Kebebasan demokratik yang pada hari-hari ini yang relatif bisa dinikmati masyarakat Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan gerakan pro demo…

  • titlenya ya

    Jejak Duka Tragedi Semanggi (1)

    06 Desember 2017 00:23

    Kebebasan demokratik yang pada hari-hari ini yang relatif bisa dinikmati masyarakat Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan gerakan pro demo…

  • titlenya ya

    Peringatan 19 Tahun Tragedi Semanggi

    13 November 2017 20:19

    Metrotvnews.com, Jakarta: Peringatan Tragedi Semanggi digelar di kampus Universitas Atmajaya, Semanggi, Jakarta, Senin (13/11/2017).  Dalam aksin…