Kutuk dan Amuk di Rumah Sakit

Surya Perkasa    •    26 Juli 2016 02:11 WIB
Kutuk dan Amuk di Rumah Sakit
IMUNISASI ULANG UNTUK ANAK-ANAK TERINDIKASI VAKSIN PALSU: Anak-anak mendapatkan imunisasi ulang di Puskesmas Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Senin (18/7). (MI/Ramdani)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kasus vaksin palsu yang terungkap membuat geger publik. Dunia kesehatan kemudian disorot seluruh masyarakat Indonesia. Kasus ini muncul dari informasi masyarakat Bekasi, Jawa Barat mengenai bayi yang meninggal setelah diimunisasi. Kasus ini kemudian diberitakan oleh media massa, serta langsung ditangani dinas kesehatan setempat dan diselidiki pihak kepolisian.
 
Penyelidikan kasus ini, baik dari dinas maupun kepolisian, terungkap balita yang menjadi korban vaksin ilegal. Penelusuran dari kasus ini juga mengarah kepada jaringan vaksin palsu yang ternyata sudah beraksi selama belasan tahun. Baca: Polisi Ungkap Peredaran Vaksin Palsu



Pengembangan kasus juga menyebabkan publik semakin terguncang. Tiga jaringan baru terungkap. Kementerian Kesehatan kemudian berusaha menangkan masyarakat yang semakin panik. Kebijakan vaksinasi ulang untuk warga pun dijalankan.
 
“Ini memang layak banyak dikutuk. Bahkan ini bisa dibilang kejahatan generasi karena dampaknya ke belakang akan sangat luar biasa,” ujar pakar kebijakan kesehatan Hasbullah Thabrany kepada metrotvnews.com di Jakarta, Kamis (21/7/2015).
 
Total ada 23 tersangka kasus vaksin palsu hingga kini. Enam orang produsen, sembilan pendistribusi, dua pengumpul botol, satu pencetak label, dua bidan dan tiga dokter. Kondisi ini semakin membuat geger karena ada dugaan tenaga kesehatan terlibat.
 
Hasbullah yang menjadi Guru Besar sekaligus Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKMUI) ini menilai keterlibatan tenaga medis menampar dunia kesehatan Indonesia. Wajar, tenaga medis yang sudah bersumpah mengobati masyarakat justru membahayakan nasib generasi berikutnya.
 
Dugaan terlibatnya tenaga medis di dalam jaringan juga mencipktakan pandangan negatif kepada kelompok dokter, bidan, dan perawatan. Tak terkecuali mulai terkisisnya kepercayaan kepada rumah sakit, terutama ke 14 rumah sakit yang diungkap Kementerian Kesehatan.
 
Warga nan panik dan berang menyasar ujung tombang dunia pengobatan ini. Salah satu rumah sakit yang disebut dalam daftar pengguna vaksin palsu pun jadi tempat orang tua mengamuk. Pro dan kontra terus bermunculan.
 
Dokter kambing hitam kasus vaksin?
 
Dokter dan rumah sakit tak mampu bertindak, bahkan dituding bermain dalam kasus vaksin palsu. Citra negatif itulah hal yang kira-kira menjadi dampak dari kasus vaksin palsu ini. Kemarahan publik ke rumah sakit dan oknum dokter yang menjadi turut menyeret citra dokter dan rumah sakit.
 
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) bersama Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) mengeluarkan pernyataan untuk menangkal citra negatif yang terbentuk.
 
Namun hal ini justru membawa efek yang berlawanan. Bahkan muncul tudingan-tudingan IDI serta asosiasi RS arogan dan berusaha mengelak dari masalah. Apalagi dengan pernyataan dari PB IDI yang akan memberikan bantuan hukum untuk yang dokter yang menjadi tersangka. Kritik IDI ke Kemenkes yang menilai ada upaya konspirasi menjatuhkan kepercayaan masyarakat terhadap dokter dan rumah sakit terkait temuan vaksin palsu.
 
"Ini ada satu grand design luar biasa dan mengagetkan. Menurut hemat saya, menyudutkan profesi dokter dan rumah sakit," kata PB IDI Ilham Oetama Marsis dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Sam Ratulangi, Jakarta Pusat, Senin (18/7/2016).
 
Soal grand design ini, kata Ilham, mulai terjadi sejak 2013. Saat itu, mulai ada intervensi dari pemerintah terkait pelayanan pendidikan dan kedokteran di Indonesia. "Ada benang merah yang harus ditarik. Kalau tidak, waspada akan ada satu ketidakpercayaan masyarakat dengan dokter di Indonesia," ujar Ilham.
 
IDI juga menyebut pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kemenkes, tidak peduli dengan tata kelola dunia kesehatan. Pengelolaan vaksin menjadi salah satu yang tidak diperdulikan oleh Kemenkes. Isu kelangkaan vaksin menjadi bukti.
 
Hal ini kemudian dibantah oleh Kemenkes. Kemenkes menyebut vaksi imunisasi wajib tidaklah langka. Bahkan stok vaksin seharusnya cukup untuk 23 juta anak.
 
“Kami membantah isu kelangkaan. Anggaran tahun ini Rp 800 miliar lebih, ditambah yang telah ada menjadi Rp 1,2 triliun. Itu cukup dan semakin lama semakin meningkat. Jumlah itu bisa (cukup) sampai 23 juta anak. Ini perlu kami tegaskan,” bantah Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes yang juga Ketua Satuan Tugas Penanggulangan Vaksin Palsu, Maura Linda Sitanggang, Selasa (19/7/2016).
 
Linda menyebut, anggaran yang memadai dapat mencukupi kebutuhan stok vaksin. Stok vaksin wajib harus diperoleh dari Bio Farma selaku penyedia resmi. Bio Farma pun bisa memenuhi permintaan Kemenkes. Tahun ini contohnya, kesepakatan penyediaan vaksin 29.475.200 dosis vaksin polio dan 32.833.900 dosis vaksin campak sudah dijalankan.
 
Pihak Kementerian Kesehatan menyebut kelangkaan vaksin ini bukanlah dari vaksin wajib. Namun dari tingginya permintaan vaksin impor yang dipercaya lebih manjut atau tidak menyebabkan demam bagi anak. Vaksin di RS Swasta yang langka ini menyebabkan jaringan vaksin palsu berusaha mencari keuntungan.
 
“Sebenarnya, ini terjadi karena di dunia kesehatan kita semuanya dilepas ke mekanisme pasar. Mulai dari soal obat sampai vaksin, biaya pengobatan, bahkan pendidikan. Vaksin ini menunjukkan betapa sistem di dunia kesehatan kita bermasalah,” kata Hasbullah.
 
Sementara itu, Wakil Ketua PB IDI Daeng Mohammad Faqih menyebut kasus vaksin ini hanya seujung kuku permasalahan dunia kesehatan yang terlihat di publik. Mulai dari pendidikan mahal pemicu permainan mata dengan farmasi, keterlibatan pemerintah yang tak maksimal, sulitnya dokter di beberapa daerah, hingga pelayanan kesehatan yang dinilai mulai kalah dari negara-negara tetangga.
 
“Banyak yang laten, terpendam. Kasus ini sebenarnya menjadi saat dunia kesehatan Indonesia berkaca dan membenahi diri,” kata Faqih, Kamis (21/7/2016).
 
Kenyataan dunia kesehatan yang sudah mulai terungkap perlahan ini pun mendapat perhatian yang serius dari Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Presiden Jokowi menginginkan pembenahan dunia kesehatan. Karena pengawasan dan pembenahan dunia medis tak seimbang dengan anggaran kesehatan yang baru pertama kali mendapat porsi 5 persen dari APBN atau sebesar Rp104,8 triliun.
 
Dokter dan segala permasalahannya dunia kesehatan
 
Pandangan masyarakat ke dunia kesehatan yang semakin memburuk memang diakui oleh Hasbullah. Menurut dia persoalan pandangan masyarakat ini justru muara dari kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan.
 
Bicara soal pelayanan, pastinya akan terpengaruh biaya pengobatan yang masih tinggi. “Sedangkan di Indonesia, seluruh biaya ini kan ditentukan oleh rumah sakit dan dokter. Tidak ada batas tarif yang ditetapkan oleh pemerintah,” ucap dia.
 
Harga ini sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah pajak untuk jasa kesehatan, bea masuk alat kesehatan, hingga beragam pajak lain yang sedikit banyak mempengaruhi biaya kesehatan.
 
Namun seharusnya persoalan pajak ini tidak boleh lagi menjadi alasan. Pemerintah sendiri sudah menghapus pajak pertambahan nilai barah mewah (PPnBM) untuk alat kesehatan yang disebut-sebut bisa mengkatrol biaya kesehatan hinga 40 persen.
 
Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.010/2015 tentang Perubahan Atas PMK No.106/PMK.010/2015 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
 
Selain itu pemerintah juga mengeluarkan paket kebijakan ekonomi XI yang berupaya mengembangkan industri farmasi dan alat kesehatan, yang pastinya mendukung dunia kesehatan Indonesia.
 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, pemerintah akan segera menyusun roadmap dan action plan pengembangan industri farmasi dan alkes, mengembangkan riset farmasi dan alkes, serta menyusun kebijakan yang mendorong investasi di industri tersebut.
 
Salah satunya kebijakan fiskal berbentuk pembebasan atau penurunan bea masuk, tax holiday, dan tax allowance di bidang farmasi dan alkes. Hal ini mengingat ada 206 industri farmasi yang mendominasi pangsa pasar obat nasional (sebesar 76 persen).
 
Akan tetapi 95 persen bahan baku obat masih impor. Selain itu, ada 95 industri alkes yang memproduksi 60 jenis alkes dengan teknologi middle-low dengan 90 persen bahan baku alkes masih impor.
 
Akan tetapi, dokter yang menjadi ujung tombak dari dunia kesehatan punya perang yang sangat besar. “Kualitas, moral dan niat dari seorang dokter itu sendiri sangat penting,” kata Hasbullah.
 
IDI sendiri mengakui saat ini memang harus ada perubahan kebijakan dunia kesehatan. Pertama soal kebijakan mencetak dokter sebanyak-banyaknya. “Terutama dokter umum. Sekarang itu seharusnya kita tidak fokus lagi menjadi kuantitas, tetapi kualitas,” kata Daeng.
 
Saat ini saja, jumlah rasio dokter umum terhadap masyarakat sudah 1:2.250. Artinya satu dokter untuk menangani 2.250 jiwa. Berubah cukup jauh dibanding tahun 2010 yang masih diatas 1:4.000.
 
Jumlah universitas yang membuat fakultas kedokteran di universitas memang meningkat. Namun ini justru akan menambah permasalahan baru bila tidak dikontrol oleh pemerintah yang diwakili Konsil Kedokteran Indonesia dan Kementerian Kesehatan. Sebab hampir sebagian besar fakultas kedokteran yang ada masih berakreditasi C.
 

 
Kualitas kampus biasanya akan berpengaruh terhadap dokter yang menjadi hasil cetakan mereka. Walau tidak bisa menjadi patokan utama karena banyak kampus berkualitas bagus yang akhirnya juga berbiaya mahal.
 
“Akhirnya hanya orang yang kaya bisa menjadi dokter. Sedangkan orang yang memang berniat mengabdi tapi tidak memiliki uang tersingkir,” kata Faqih.
 
Celakanya, bila biaya kuliah mahal ini justru mendorong dokter menjadi berorientasi materi semata. Beragam potensi pelanggaran etik bisa terjadi.
 
“Karena keterbatasan kita itu pula, kita ingin masyarakat dan publik melaporkan dokter yang bermain dengan bukti. Jadi kita bisa membenahi diri juga,” kata dia.
 
Karena itu, membenahi kualitas bisa dilakukan dari awal hingga akhir. Mulai dari memperketat saringan masuk, hingga mengatur pengawasan setelah menjadi dokter. Tinggal menentukan standar yang ingin dicapai.
 
Ini semua untuk menghindari kasus-kasus malapraktik yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat kepada dokter. Apalagi sebagian besar kasus malapraktik yang dilaporkan ke Konsil Kedokteran Indonesia dilakukan oleh dokter umum.
 

 
Kedua, mengatur kebijakan pendistribusian dokter. Ini menjadi sebuah permasalahan karena persebaran dokter di setiap daerah tidak merata. Ada daerah-daerah “manis” bagi dokter karena kesejahteraan yang lebih menjanjikan.
 
“Karena itu di Jakarta yang standar gajinya besar banyak dokter berkumpul, tapi jarang ada yang mau ke daerah berupah minimum kecil. Karena dokter itu digaji dengan pakai standar PNS. Belum lagi mempertimbangkan biaya pendidikan mereka yang tidak murah,” kata Faqih.
 
Apa yang disampaikan IDI ini tak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Hasbullah. Menurut dia memperbaiki masalah dokter dan tenaga kesehatan memang tidak mudah. Tapi lewat pembenahan pendidikan dokter yang mahal karena Badan Hukum Pendidikan, juga pemaksaan lewat sistem perlu dilakukan. Karena masalah dunia kesehatan Indonesia sudah terlalu mengakar.
 
“Salah satunya itu ya lewat Jaminan Kesehatan Nasional. Dengan melepaskan dunia kesehatan dari skema pasar, akan membuat pengabdian dan pelayanan kesehatan bisa berubah. Kalau Sri Lanka dan Vietnam bisa, kenapa kita tidak,” pungkas dia.
 


(ADM)