Napak Tilas Praktik Gadai

   •    23 Oktober 2018 15:36 WIB
Napak Tilas Praktik Gadai
Suasana kantor Jawatan Pegadaian (Gouvernements Pandhuis) di Kapasan, Surabaya, Jawa Timur. (Koleksi Tropenmuseum, Belanda)

Ini soal pemenuhan kebutuhan yang mendesak. Ratusan tahun silam masyarakat di Nusantara sudah melakukan praktik ini; transaksi hutang dengan jaminan barang. Yang dijaminkan biasanya tanah, alias gadai tanah.



JANGAN membayangkan transaksi hutang dengan jaminan barang pada masa lalu sama seperti gadai barang zaman sekarang. Saat itu prosedurnya berbeda-beda, berdasarkan hukum adat setempat. Pula di China, praktik gadai sudah ada sejak berabad-abad lalu. Eropa, sudah ramai sejak zaman Romawi. Dan, praktik ini mulai dilembagakan secara formal di Italia, kemudian Inggris, Belanda, dan negara-negara Eropa lainnya.

Sudah bisa ditebak, Belandalah yang membawa konsep lembaga gadai formal itu ke Nusantara - melalui tangan kongsi dagangnya, Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC).

Adalah Van Imhoff, Gubernur Jendral VOC yang memulai konsep ini pada 1746. Dia mendirikan Bank Van Leening di Batavia, sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai.

Berdasarkan surat keputusan tanggal 28 Agustus 1746, tercatat, modal awal lembaga ini adalah f7.500.000; terdiri dari 2/3 modal milik VOC, sisanya swasta.

Saat Inggris mengambil alih kekuasaan Belanda di Nusantara (1811-1816), peraturan gadai berubah. Pertama, tentang barang yang dapat diterima sebagai jaminan gadai. Kemudian, model kredit gadai Bank Van Leening dihapus, diganti Liecentie Stelsel.

Dengan pola lisensi ini, Bank Van Leening otomatis bubar. Akhirnya, di era Gubernur Thomas Stamford Raffles, setiap orang boleh mendirikan usaha pegadaian - khususnya masyarakat keturunan Tionghoa, tentu dengan izin pemerintah daerah setempat.
 

Penopang judi

Pada masa Raffles bisnis gadai perorangan berjalan mulus, apalagi menjadi penopang kegiatan perjudian di masa itu.

Rupanya banyak 'penggila' judi yang duitnya ludes, lantas barang berharganya digadaikan kepada para bandar, ditukar dengan uang, kemudian dipakai kembali untuk berjudi.

Kisah perselingkuhan bisnis gadai dengan perjudian ini tertuang gamblang dalam buku Riwajat Semarang karya Liem Thian Joe (1931). Buku itu menceritakan sejarah masyarakat Tionghoa Indonesia di Semarang.

Dampak lainnya adalah menjamurnya lintah darat atau rentenir (woeker) yang dianggap merugikan masyarakat. Alhasil, pada 1814, sistem lisensi diganti dengan sistem penyewaan atau Pacth Stelsel. Di sini ada campur tangan langsung pemerintah.

Usaha pegadaian berkembang dengan sistem pacth. Para pebisnis gadai wajib menyetorkan pajak kepada pemerintah.

Hingga kembalinya Belanda ke Nusantara (1816), sistem ini dipertahankan, bahkan diperluas. Setidaknya, seluruh Jawa dan Madura sudah memiliki lembaga pegadaian berkonsep pachstelsel ini - kecuali Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Sistem penyewaan di kedua daerah tersebut menjadi hak bangsawan.

Namun, belakangan ditemukan penyelewengan yang dilakoni para pemegang hak usaha pegadaian. Mereka mengambil keuntungan besar dari hasil barang yang digadaikan masyarakat.

Modusnya, para pemilik rumah gadai menetapkan bunga tinggi yang sulit dibayar masyarakat, dan berujung pada penyitaan barang jaminan. Otomatis barang jaminan itu menjadi hak milik pebisnis gadai.
 

Salah satu alasan yang mengemuka ihwal bunga yang mencekik tadi adalah; para pemilik rumah gadai harus membayar pajak kepada pemerintah.


Dari keprihatinan itu, pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan pacht pada rumah gadai. Hasilnya, hampir semua bisnis gadai perorangan diambil alih Pemerintah Hindia Belanda.

Sebagai langkah legal, pada 12 Maret 1901 Staatsblad no. 131 diterbitkan sebagai dasar pendirian rumah gadai pemerintah. Selanjutnya, pada 1 April 1901 usaha pegadaian pemerintah pun didirikan di Sukabumi, Jawa Barat. Dan, pada 1905 lembaga tersebut resmi berstatus Jawatan.



Suasana kantor Jawatan Pegadaian (Gouvernements Pandhuis) di Kapasan, Surabaya, Jawa Timur. (Koleksi Tropenmuseum, Belanda)


Dalam kurun 1913-1914, di bawah Jawatan Pegadaian, semua usaha rumah gadai sudah dimonopoli Belanda. Misinya, menumpas praktik gadai yang merugikan masyarakat, misalnya; suku bunga yang tinggi, lelang yang diatur, hingga barang gadaian yang tidak terawat.

Sanksi atas peraturan monopoli itu diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 509 dan Staatsblad No. 266 tahun 1930.
Kondisi monopoli usaha gadai itu terus berlanjut hingga masa pendudukan Jepang (1943). Model kebijakan dan struktur organisasinya juga tak berubah.

Saat itu, Jawatan Pegadaian atau Sitji Eigeikyuku dipimpin oleh warga Jepang bernama Ohno-San, dan wakilnya orang pribumi, M. Saubari.



Ruang penyimpanan barang jaminan di Jawatan Pegadaian (Gouvernements Pandhuis) Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. (Foto Koleksi Tropenmuseum, Belanda)

 

Bukan bank

Setelah proklamasi kemerdekaan, Jawatan Pegadaian diambil alih Pemerintah Republik Indonesia. Tapi, soal konsep dan struktur organisasi tak ada yang berubah.

Hanya saja, saat perang melawan agresi militer Belanda kian memanas, kantor pusat Jawatan Pegadaian di Jalan Kramat Raya 132, Jakarta, sempat dipindahkan ke Karang Anyar, Kebumen, juga Magelang.

Pada 1961, pemerintah mengubah badan hukum pegadaian negara ini dari Jawatan menjadi Perusahaan Negara (PN). Secara resmi, PN Pegadaian dikategorikan sebagai lembaga keuangan bukan bank yang berada dalam lingkungan Departemen Keuangan Pemerintah RI.

Selang 8 tahun, pada 1969, PN diganti menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), dan berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum) pada 1990. Terakhir, pada 2012, badan hukum pegadaian negara ini menjadi Persero.

Tumbuhnya kebutuhan masyarakat atas transaksi gadai mendorong perluasan layanan dalam usaha pegadaian. Kini, tidak hanya melayani kredit gadai saja, tetapi juga produk keuangan lainnya. 

Lebih dari itu, tumbuhnya transaksi gadai turut mendorong munculnya rumah gadai swasta, bahkan menjamur bak toko serba ada. Kompetisinya pun menjalar hingga ke ranah daring (gadai online).



Gedung lama Jawatan Pegadaian di Jalan Kramat Raya 132, Jakarta. (Medcom)

 

Marak

Bagi masyarakat, berseraknya bisnis keuangan bukan bank ini justru memberikan banyak pilihan dalam mencari pinjaman dana. Malahan, dari pantauan kami, gadai swasta pinggir jalan tak kalah pamor dengan PT Pegadaian (Persero) milik negara.

Tapi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyayangkan sikap dari kebanyakan gadai swasta ini yang belum terdaftar dan mengurus izinnya di OJK. Padahal, sejak 2016, lembaga pengawas jasa keuangan itu sudah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian.

Sementara itu, jumlah nasabah gadai swasta kian melejit. Hanya butuh beberapa alasan dari nasabah yang membuat pegadaian 'hijau' milik negara kurang diminati, yakni, nilai taksir.

Meski bunganya tinggi, rumah gadai swasta 'pinggir jalan' tak segan membandrol harga tinggi bagi barang yang digadaikan nasabahnya. Selain itu, kelas dan merk barang yang bisa dijaminkan diklaim se-level dengan barang-barang milik masyarakat menengah ke bawah.

Alhasil, banyak kalangan mencap rumah gadai 'bodong' tanpa izin itu adalah rentenir gaya baru. Yang diutamakan adalah mencairkan uang yang ingin dipinjam nasabahnya tanpa standar taksiran barang yang dijaminkan. Bunganya bisa dipastikan lebih tinggi, skema pelunasannya juga berbeda-beda, tanpa pengawasan negara.

Berdasarkan catatan OJK yang terakhir (Agustus 2018), dari 585 perusahaan gadai yang ada, baru 33 yang terdaftar. Dari yang terdaftar, baru 10 yang sudah mengantongi izin.

Itu baru hitungan pelaku bisnis gadai bermodal besar. Belum termasuk pemain kecil yang turut meramaikan bisnis ini di pinggir-pinggir jalan, pasar, atau secara daring.



Ilustrasi: Bisnis gadai 'pinggir jalan' mulai menjamur di Jabodetabek sejak 2017. (Medcom/Abas) 


Inilah fenomena gadai 'pinggir jalan'. Bukan warna baru perjalanan bisnis gadai di nusantara, melainkan kembalinya bisnis gadai era Licentie Stelsel (1813-1814).

Satu sisi menolong masyarakat yang terjebak kebutuhan mendesak. Pada sisi lain, negara belum hadir untuk mendikte bunga dan prosedur pelunasan yang mungkin mencekik.


(COK)