Mengembangkan Kualitas Hidup di Daerah

Coki Lubis    •    11 Juli 2016 14:12 WIB
Mengembangkan Kualitas Hidup di Daerah
Emil Dardak (kiri) bersama istrinya Arumi Bachsin (kanan) saat menyapa warga di acara Prigi Fest 2015 di Pantai Prigi, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. (ANTARA FOTO/Rudi Mulya)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pertumbuhan kota tidak selalu bersifat positif, tetapi juga negatif; tidak selalu mengundang optimisme, tetapi juga pesimisme. Pada umumnya selalu ada dilema dan paradoks dalam pertumbuhan kota: paradoks antara kemajuan dan kemunduran, antara perbaikan (standar hidup, ekonomi) dan perusakan (alam, lingkungan, manusia), antara konstruksi (pencakar langit, mall, stadion) dan dekonstruksi (nilai, adat, tabu). Jakarta...Jakarta..hmmmmmm...



Inilah wajah Ibu Kota DKI Jakarta di mata Yasraf Amir Piliang penulis buku Dunia yang Dilipat. Pada halaman 479 buku itu, gambaran tentang paradok pembangunan itu ia paparkan. Meski begitu, bak gula yang selalu mengundang semut, tak habisnya penduduk daerah berdatangan ke Jakarta. Tanpa peduli segala keluhan tetang kemacetan dan banjir, Jakarta tetap gula yang merangsang orang untuk mendekat padanya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat menyatakan, gelombang urbanisasi hampir setiap tahun membawa sekitar 45.000 hingga 50.000 pendatang menjadi penduduk baru di Jakarta. Itu yang tercatat, bagaimana dengan yang tidak tercatat? Hal serupa terjadi di Kota besar lainnya, sebut saja Surabaya, Semarang atau ibu kota provinsi lainnya, meski jumlahnya tak sebesar pendatang Jakarta.

Dua tahun lalu, menurut data Price Waterhouse Cooper 2014, tingkat populasi urbanisasi Indonesia sebesar 51,4 persen atau tertinggi kedua setelah Malaysia dengan angka sebesar 73,4 persen. Sedangkan negara anggota ASEAN lainnya, seperti Vietnam hanya 31,7 persen, Thailand 34,5 persen, dan Filipina 49,1 persen.
Sayangnya, Bank Indonesia (BI) menyebut, peran urbanisasi terhadap produk domestik bruto (PDB) masih rendah. Padahal, di negara lain, peran urbanisasi cukup besar dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi negaranya.

Direktur Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Arif Hartawan menjelaskan, setiap satu persen urbanisasi di Indonesia hanya berkorelasi terhadap dua persen pertumbuhan PDB. Ini berbeda dengan apa yang dicapai negara lain seperti Tiongkok, India, Vietnam, dan Thailand.

Artinya, sisi positif pertumbuhan ekonomi dari urbanisasi tak banyak pengaruhnya bagi Indonesia. "Rendahnya capaian tadi disebabkan oleh banyaknya pelaku urbanisasi di Indonesia yang mayoritas masyarakat dengan pendidikan rendah," kata Arif.

Baca: Peran Urbanisasi terhadap PDB Masih Rendah

Ketidaksiapan mereka yang masuk ke kota untuk bertahan dan berkembang inilah yang harus menjadi perhatian khusus, supaya urbanisasi tidak lebih dari perpindahan kemiskinan dari daerah ke kota.

Hebatnya lagi, hampir sebagian besar kaum pendatang yang rata-rata berpendidikan menengah rendah hanya bermodalkan nekat tanpa keahlian apapun. Akibatnya, mayoritas pendatang dipastikan hanya akan bekerja di sektor informal serta berpotensi terjerumus dalam dunia kriminalitas ibu kota.

Joko Tri Haryanto, pengamat anggaran pemerintah dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan sempat menyoroti persoalan urbanisasi ini. Dalam opininya di portal resmi Kementerian Keuangan RI, ia menuliskan bahwa keterbatasan lahan juga memaksa kaum pendatang untuk hidup di jalanan. Maka, tak heran meskipun sudah ditertibkan, setiap habis Lebaran jumlah gubuk liar, manusia gerobak dan rumah kardus akan meningkat secara drastis. "Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, mengingat pendatang tersebut sebetulnya memiliki niat yang mulia. Namun apa daya, kejamnya ibu kota memaksa impian mereka kandas di tengah jalan. Untuk pulang ke kampung halaman, sebagian besar merasa malu disamping kondisi kampung halaman yang memang sudah tidak menjanjikan," papar Joko.

Problem urbanisasi ini sejatinya menjadi masalah klasik yang selalu terulang setiap tahun. Sayangnya, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sepertinya tidak pernah memiliki kiat menghadapi fenomena tersebut. Kebijakan yang ada, akhirnya hanya bersifat kuratif, tanpa pernah berpikir bagaimana mencegah laju urbanisasi.

"Semakin banyak dilakukan operasi yustisi kependudukan atau razia KTP, jumlah pendatang baru bukannya berkurang, justru malah terus bertambah. Akibatnya program-program tersebut justru semakin beraroma proyek semata tanpa menghasilkan solusi praktis," kata Joko.

Padat

Jakarta sebagai kota tujuan utama urbanisasi kini memiliki tingkat kepadatan di atas rata-rata, yaitu 12.951 jiwa/Km2. Bahkan, tingkat kepadatan yang terus meningkat ini berdampak ke wilayah Jawa Barat penyangga DKI, seperti, Depok, Bekasi dan Tangerang. Bagi sejumlah pendatang, alasan bergeser ke wilayah tersebut karena harga sewa rumah atau kontrakan di Jakarta semakin tinggi.

Kota Depok sendiri, yang memiliki luas wilayah 200,29 Km2, kini sudah memiliki tingkat kepadatan 8.186 jiwa/Km2. Angka ini menunjukkan Kota di selatan Jakarta itu sudah cukup padat. Karena, angka ideal indeks kepadatan penduduk, menurut survei sosial ekonomi nasional (susenas), paling maksimal 9600 per km2.

Hal ini diakui Walikota Depok, Idris Shomad. Menurutnya, rata-rata per tahun jumlah penduduk Kota Depok meningkat 30.200 jiwa. Angka itu pun baru yang resmi tercatat Disdukcapil, belum termasuk pendatang yang tidak tercatat.

"Hingga hari ini saja, diperkirakan jumlah penduduk non-permanen tinggal di Depok namun secara administrasi bukan penduduk Depok ada sekitar 500 ribu," ujar Idris kepada metrotvnews.com, Kamis (30/6/2016) lalu di Balai Kota Depok.

Angka ini, ia melanjutkan, didapat dari selisih jumlah penduduk resmi (KTP Depok) 1,6 juta dengan jumlah penduduk berdasarkan data pelayanan, yaitu 2 jutaan. "Selisih itu kami klasifikasikan sebagai penduduk non-permanen," kata Idris.

Dalam pengendaliannya, Idris berusaha untuk menekan angka penduduk non-permanen dan meningkatkan jumlah penduduk resmi (KTP Depok). Karenanya, dalam Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, salah satu bentuk pengendaliannya dengan memberikan sanksi denda bagi warga tak ber-KTP Depok namun tinggal di Depok.

"Bila warga itu tidak ber-KTP Depok namun tinggal di Depok, dia harus memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dari Kelurahan, agar tidak kena sanksi administrasi," ucap Idris.

SKTT itu hanya berlaku enam bulan. Bila masa berlakunya habis, warga bisa memperpanjangnya kembali, gratis tanpa biaya.

Pada penambahan penduduk menengah ke bawah, yang mendominasi fenomena urbanisasi paska Lebaran, Depok pun turut terimbas bertambahnya jumlah gelandangan dan pengemis serta manusia gerobak dan rumah kardus. Sudah cukup sering Kota ini melakukan razia terhadap kelompok masyarakat ini.

"Depok akan menggelar operasi yustisi sehabis lebaran, seperti tahun-tahun sebelumnya. Termasuk ke (rumah) kontrakan, bersama kepolisian, kejaksaan, pengadilan, SatpolPP. Bagi yang terjaring dalam operasi ini akan dikenakan Tipiring (Tindak Pidana Ringan) sesuai Perda, dan tentu dikenakan sanksi," kata Idris.

Harus positif

Menurut Joko Tri Haryanto, fenomena urbanisasi ini sebetulnya terjadi akibat besarnya tingkat kesenjangan antarpenduduk serta kesenjangan antara desa dan kota. Berdasarkan data BPS, porsi 20 persen penduduk dengan pendapatan tertinggi di Indonesia terus meningkat, sementara 40 persen penduduk pendapatan menengah dan rendah cenderung fluktuatif.

"Sejak tahun 2010, porsi kelompok 20 persen penduduk terkaya naik pesat hingga 49 persen, sementara kelompok 40 persen menengah dan 40 persen termiskin terus mengalami penurunan," katanya.

Berdasarkan data itu juga, jika di tahun 1980, sekitar 78 persen penduduk Indonesia masih tinggal di pedesaan, maka kondisi tersebut kini justru mengalami kebalikan. Penduduk desa masih berkisar di angka 120 juta jiwa, sementara penduduk yang tinggal di perkotaan justru mengalami kenaikan hingga empat kali lipat, dari 32,76 juta jiwa menjadi sekitar 123,12 juta jiwa.

"Jika tren urbanisasi tetap seperti saat ini, maka di tahun 2025 nanti sekitar 65% penduduk akan berada di kota, sementara sisanya akan berdiam di pedesaan dengan mayoritas usia nonproduktif dan senja," katanya.

Jika dilihat dari sisi positif, penduduk sebetulnya memiliki faktor strategis dalam pembangunan dengan beberapa alasan. Alasan pertama, penduduk adalah subyek dan obyek pembangunan. Sebagai subyek, penduduk harus dibina dan ditingkatkan kualitasnya sehingga mampu menjadi mesin penggerak pembangunan. Sebagai obyek, pembangunan harus dapat dinikmati oleh  masyarakat.
Dengan demikian, pembangunan harus diperhitungkan dengan seksama, dengan memperhitungkan kemampuan penduduk, sehingga masyarakat mampu berpartisipasi secara aktif.

Alasan kedua, keadaan dan kondisi kependudukan yang ada akan sangat mempengaruhi dinamika pembangunan. Jumlah penduduk yang besar, jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai, akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar namun kualitasnya kurang memadai justru akan menjadi beban pembangunan.

Alasan ketiga, dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka panjang, sehingga terkadang peran penting penduduk dalam pembangunan menjadi terabaikan. Di sisi lain, kebijakan pemerintah seringkali bersifat populis jangka pendek. Akibatnya, pengelolaan kependudukan di suatu negara bukan menjadi hal yang cukup prioritas. Padahal tidak diindahkannya dimensi kependudukan dalam kerangka pembangunan berarti sama artinya dengan ”menyengsarakan” generasi mendatang.

"Di era Orde Baru, Pemerintah sebetulnya cukup concern dengan masalah kualitas penduduk. Banyak kebijakan yang kemudian dihasilkan, bersifat terintegrasi demi menciptakan penduduk yang berkualitas. Program Keluarga Berencana (KB), BKKBN, dan Posyandu adalah contoh nyata kebijakan Pemerintah Orde Baru yang ditujukan demi menciptakan masyarakat yang berkualitas," kata Joko.

Hal inilah sejujurnya yang menjadi pekerjaan besar pemerintah untuk bagaimana mengubah kualitas penduduk sehingga urbanisasi tidak lagi dimaknai negatif. Tujuan utama yang ingin dicapai tentu saja meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh daerah di Indonesia. Dan pemerintah, dalam APBN 2016, sudah memiliki instrumen pendanaan yang tepat jika ingin mewujudkan mekanisme tersebut.

Optimalisasi “Ekonomi Lebaran” di daerah-daerah juga perlu dilakukan. Menurut Joko, ketika ekonomi nasional tengah mengalami kelesuan, permintaan uang tunai untuk kebutuhan Lebaran tahun 2015 justru mengalami kenaikan hingga mencapai Rp125 triliun. Dari keseluruhan uang tersebut, sebesar Rp61 triliun beredar di pulau Jawa, Rp20 triliun beredar di pulau Sumatera dan sisanya sekitar Rp11 triliun beredar di Bali dan Indonesia Timur. Dari Rp61 triliun yang beredar di Jawa, sekitar 30 persennya beredar di Jakarta. Suatu potensi ekonomi yang sebetulnya sangat disayangkan jika terbuang hanya untuk kegiatan konsumtif semata tanpa dapat menggerakan kegiatan investasi selanjutnya.

Oleh karena itu, Joko menekankan, Pemerintah sebaiknya fokus menciptakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah sebagai acuan kinerja utama, khususnya di wilayah-wilayah perdesaan demi men-disencourage ledakan urbanisasi. Tanpa itu semua, Jakarta akan terus menjadi tumpuan mengadu nasib seluruh pendatang baru, meskipun Jakarta sendiri juga memiliki keterbatasan daya dukung dan daya tampung. Seyogyanya pekerjaan ini dimulai dari sekarang. Jangan tunggu sampai Jakarta menjadi kota nekropolitan bagi penduduknya.
Pemerataan

Pakar Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan menyatakan, selama 16 tahun perjalanan Otonomi Ddaerah, semangat desentralisasi yang bertujuan pemerataan pembangunan masih didominasi zona politik, atau desentralisasi politik. Pilkada dinilai berhasil dalam konteks desentralisasi kekuasaan, namun belum desentralisasi ekonomi, terbukti arus urbanisasi masih dianggap sebagai persoalan.

"Selama 16 tahun ini kita sibuk sama yang namanya desentralisasi politik. Hanya menciptakan dinasti-dinasti daerah. Modal masih banyak berputar di kota besar, akhirnya lapangan kerja lebih menjanjikan di kota," kata Djohan kepada metrotvnews.com, Kamis (30/6/2016) lalu.

Menurut Mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Kabinet Indonesia Bersatu II ini, peran kepala daerah amat menentukan keberhasilan otonomi daerah. "Bila kepala daerah tidak beres, pengembangan lapangan dan ekonomi di daerah itu tidak beres. Akhirnya orang daerah malah urbanisasi," katanya.

Djohan mencermati bahwa saat ini kepala daerah belum banyak yang inovatif dan berhasil menahan warganya untuk tidak ikut gelombang urbaninsasi. Salah satu alasannya karena desentralisasi hanya persoalan politik itu tadi.

Namun, Bupati Trenggalek, Jawa Timur, Emil Elestianto mencoba melawan pandangan miring tersebut. Bupati termuda di Indonesia ini menjadikan pengembangan daerah untuk pertumbuhan ekonomi nasional sebagai misi kepemimpinannya. Salah satunya, dengan cara menjaga sumber daya manusia berkualitas di daerah tidak lari ke Kota.

"Penduduk itu mencari kualitas hidup, itu salah satu yang menjadi alasan urbanisasi. Menurut saya, mereka butuh pandangan lain, yaitu kualitas hidup bisa didapat di daerahnya. Butuh keteladanan untuk mengajak warga membangun daerah," kata Emil kepada metrotvnews.com, Jumat (1/7/2016).

Maka, emil mencoba menempatkan diri pada keteladanan ini. Meninggalkan jabatan direktur BUMN di kota besar dan memilih balik ke Trenggalek yang merupakan kampung halamannya. Tak hanya itu, ia pun mengajak teman-temannya untuk membangun Trenggalek bersama-sama.

Soal menciptakan kualitas hidup ini, ia melanjutkan, bukan sekedar penciptaan layanan atau fasilitas berkualitas yang tersentral di satu kota induk atau di ibu kota kabupaten saja. Namun, yang perlu dibangun adalah konsep kota sekunder dan kota tersier.

"Saat saya bersekolah di Jepang, saya tinggal di kota kecil. Namun, kota yang saya tinggali itu layanan dan fasilitasnya tak jauh berbeda dengan yang ada di Tokyo. Hasilnya, warga disana tidak perlu lagi ke ibu kota untuk mencari kualitas hidup. Inilah konsep kota sekunder yang ingin saya terapkan di Trenggalek," kata Emil.

Dengan begitu, Emil meyakini penduduk bisa punya pilihan mengembangkan kualitas hidupnya di daerah. Karena tidak perlu lagi eksodus ke kota lainnya, atau bahkan ke luar daerah hanya untuk mendapatkan layanan atau fasilitas yang berkualitas untuk menunjang hidup.

Ini pula yang melandasi semangat Emil untuk mengembangkan tiga wilayah di Trenggalek. Yaitu Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Panggul, dan pantai Prigi. Antara lain dengan membangun fasilitas kesehatan yang memadai di tiga kawasan tersebut.

"Puskesmas kita jadikan rumah sakit umum. Karena, urbanisasi yang benar menurut saya adalah membawa urban amenities lebih dekat ke daerah. Kita perlu membangun aglomerasi ekonomi di daerah-daerah,” kata Emil.

Urbanisasi bukan persoalan kota besar saja. Melainkan juga masalah bagi daerah. Terutama terkait pelarian sumber daya manusia berkualitas ke kota-kota besar. Padahal warga daerah dengan kualitas ini yang amat dibutuhkan dan berguna bagi pembangunan daerah, terutama pedesaan.

Emil pun mengkhawatirkan eksodus SDM berkualitas di daerahnya. Ia menjelaskan, kebanyakan pelajar yang pintar-pintar, setelah lulus SMA akan ke luar untuk kuliah. Padahal, ketika lulus SMA dan kuliah adalah usia yang diwajibkan mengurus administrasi kependudukan. Satu angkatan kelulusan SMA saja bisa mencapai 10.000 orang. Biasanya, dari kota tempat mereka kuliah, mereka menetap dan enggan pulang apalagi mengurus kependudukan kembali di daerah asalnya.

"Bagaimana kita mendapatkan arus masuk SDM yang berkualitas kalau begini caranya, bagaimana untuk membangun sektor agraris bila tidak ada regenerasi," kata Emil.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Trenggalek kini bekerja sama dengan Balai Pengembang Teknologi Pertanian Jawa Timur dan Balitbang Kementerian Pertanian untuk membangun high-tech farming.  

"Pengembangan teknologi pertanian didorong, juga meningkatkan nilai tambah produksi di daerah, bukan di kota," ujar Emil.

Dengan merujuk pada laporan Boston Consulting Group, tentang tren teknologi agrikultur, Emil mengatakan sampai 2030, terlihat pertanian akan meningkatkan presisi, automasi, dan akan ada profesionalisme. "Jadi, orang bertani itu harus ada jenjang karir. Misalnya, 3 tahun dia akan jadi expert di kesuburan tanah misalnya, atau pemberantasan hama, dan seterusnya. Kalau sepanjang karirnya stagnan, siapa orang terdidik yang mau? Ini kita lakukan disini. Saya sudah bilang, semua bantuan (permodalan) harus diberi prasyarat training dan sertifikasi di bidang pertanian," paparnya.

Teknologi, ia menambahkan, menjadi satu-satunya cara memajukan sektor pertanian. Ini juga menjadi cara paling efektif untuk menarik minat SDM yang terdidik agar mengembangkan pertanian.

Tak hanya pertanian. Trenggalek juga membuka akses lebar kepada perbankan untuk penyaluran kredit modal usaha serta bantuan konsultasi memberikan proyeksi menarik dan terukur.

Selain itu, kemitraan Kabupaten Trenggalek dengan Telkom juga diperkuat untuk memajukan sarana teknologi komunikasi dan informatika. Antara lain seperti pembangunan fiber optic, wi-fi corner, penerapan program smart city, sistem pengawasan dengan 14 kecamatan melalui konferensi video, dan lain sebagainya. APBD pun tak banyak terguncang dengan Kerja sama ini.

Jadi, hal-hal yang sudah dilakukan itu adalah semangat yang coba didorong agar warga daerah punya semangat lagi untuk mengabdi di daerah. "Itu bisa menanggulangi eksodus SDM yang berkualitas dari daerah ke kota. Bahkan berpotensi menarik kembali yang di kota ke daerah, karena nyaman," ucap Emil.

Dengan proyeksi menarik, terukur, meningkatkan perputaran modal di daerah, dan menaikkan pendapatan per kapita, urbanisasi sudah bukan lagi menjadi satu-satunya jalan untuk memburu kualitas hidup.

 


(ADM)