Kartosoewirjo, Sukarno, dan Dukungan Ulama

Surya Perkasa    •    23 Agustus 2016 01:55 WIB
Kartosoewirjo, Sukarno, dan Dukungan Ulama
Sardjono Kartosoewirjo anak Kartosoewirjo (kiri) bersama Fadli Zon ditemani moderator mendiskusikan buku "Hari Terakhir Kartosoewirjo" karya Fadli Zon di Gedung Indonesia Menggugat Indonesia Bandung, Jawa Barat. (FOTO ANTARA/Agus Bebeng).

Metrotvnews.com, Jakarta: Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo itulah namanya. Sosok yang turut berperan dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, namun nyawanya berakhir di tiang eksekusi karena cap pemberontak.
 
“Kartosoewirjo orang yang tidak bisa dihilangkan dari sejarah Indonesia. Dia itu orang yang karismatik, di juga seorang orator,” ujar sejarawan Fadli Zon saat metrotvnews.com mengunjungi pustaka pribadinya, Sabtu (21/9/2016).
 
Pria yang kini duduk di kursi Wakil Ketua DPR RI ini menceritakan banyaknya peran Kartosoewirjo di politik dalam negeri Indonesia. Mulai dari sebagai kakak seperguruan Sukarno saat belajar ke HOS Tjokroaminoto hingga upayanya membentuk dunia politik Islam di Nusantara.
 
Kartosoewirjo pernah memimpin dua laskar perjuangan di Jawa Barat saat era Perang Kemerdekaan (1945-1949). Laskar Hizbullah dan Laskar Fisabilillah. Namun Kartosuwiryo memproklamirkan Negara Islam Indonesia pada pada 7 Agustus 1949. Pemerintah Indonesia lalu menuding Kartosuwiryo dan pasukannya makar dari negara Indonesia.
 
Tak hanya gerakan di Jawa Barat, beberapa daerah menyatakan menjadi bagian dari NII terutama Sulawesi Selatan dan Aceh. Kartosuwiryo pun dibaiat sebagai Imam Besar dari gerakan yang kemudian dikenal sebagai Darul Islam.
 
Sebagian besar sejarawan menyebut ini disebabkan oleh ketidaksenangan kepada pemerintah yang telah menumpuk. Fadli sendiri menyebut hal ini disebabkan oleh banyak faktor. Mulai dari soal ideologi Islam yang dipegang oleh Kartosoewirjo persoalan penarikan mundur pasukan ke Jawa Tengah (dikenal dengan istilah long march), tidak dipedulikan oleh pemerintahan Soekarno, dan semuanya disulut oleh Perjanjian Renville 17 Juni 1948. Baca: Akhir Persahabatan Kartosoewirjo dan Sukarno
 
DI yang dipimpin Kartosoewirjo juga sempat bergabung dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Semesta (Permesta) pada 1957. Namun akhirnya pemberantasan pergolakan daerah yang dilakukan Sukarno mengakhiri perlawanan yang dilakukan Kartosoewirjo bersama tokoh nasional lain. Baca: Belajar dari PRRI
 
Nasib Kartosoewirjo senjang dengan Sjarifuddin Prawiranegara, Sutan Syahrir, M Natsir dan beberapa tokoh lain yang “hanya” berujung penjara setelah diberi amnesti-abolisi. Kartosoewirjo dieksekusi dan berakhir di liang lahat.
 
“Tak hanya Kartosoewirjo memang. Soumokil (Chris Soumokil JD) dari Republik Maluku Selatan juga sama. Tapi memang, nasib Kartosoewirjo yang paling benar-benar tragis,” kata Fadli.
 
Oposan, simpatisan dan perlawanan
 
Banyak literatur yang telah menjelaskan beragam cerita seputar Darul Islam (DI) atau Tentara Islam Indonesia (DI/TII) atau Negara Islam Indonesia (NII). Beberapa diantaranya juga menjelaskan seputar kondisi politik Indonesia saat era paska Perang Kemerdekaan yang berakhir pada 1949.
 
Republik Indonesia yang terpisah-pisah dalam perjuangan kemudian membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS pun berganti menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengadopsi Demokrasi Parlementer. Soekarno-Hatta diusung. Kelompong kepentingan mulai berlomba.
 
Lipat gulipat antara golongan ideologi Nasionalis, Agama, Sosialis-Komunis (Nasakom) terus terjadi. Tidak ada teman abadi, tidak ada lawan abadi, yang abadi hanyalah kepentingan. Peribahasa latin tersebut memperlihatkan bagaimana konflik antara sesama anak bangsa terjadi sejak kedaulatan Indonesia diakui secara utuh oleh Belanda pada 27 Desember 1949 (diawali lewat Konferensi Meja Bundar 2 November 1949).
 
“Pemerintahan saat itu sulit karena kondisi politik sedang tidak menentu,” kata sejarawan Asvi Warman Adam beberapa saat lalu.
 
Konflik tidak hanya terjadi antara tiga golongan besar. Terutama soal pandangan terhadap bentuk negara ideal. Pergesekan kepentingan tokoh-tokoh nasional yang turut mempengaruhi peta politik di dalam golongan yang terjadi sejak lama memuncak.
 
Ideologi Sosialis-Komunis terpecah menjadi beberapa kelompok yang sama-sama mengejar mimpi negara ideal menurut mereka. Kelompok sosialis dan komunis saja misalnya terpecah menjadi beberapa partai. Partai Sosialis dan Partai Komunis yang berideologi kiri dan mendukung negara sosialis-komunis, dan Partai Sosialis Indonesia yang beraliran kiri tapi lebih “terasa” nasionalis.
 
Ideologi Islam juga tidak jauh berbeda kondisinya. Setidaknya ada tiga kelompok Islam yang berbeda pandangan soal negara Indonesia saat itu. Islam puritan, moderat, dan nasionalis yang memiliki pandangan tersendiri soal hubungan Islam dan kebangsaan.
 
“Ada yang ingin mendorong modernisasi Islam lewat membentuk negara Islam, ada yang menolak negara Islam terbentuk, ada yang mendukung sekulerisme,” kata sejarawan Nahdlatul Ulama (NU) Abdul Mun’im DZ kepada metrotvnews.com, Jumat (19/6/2016).
 
Perbedaan pandangan ini pula yang membuat beberapa kelompok ulama yang akhirnya memisahkan diri dari sebuah payung besar politik Islam, Masyumi. Pertama kalinya, NU menyatakan terjun ke dalam politik praktis pada saat menyatakan memisahkan diri daari Masyumi pada tahun 1952.
 
Kelompok politik ini saling sikut dan mencari dukungan. Baik manuver di masyarakat maupun ke Kabinet yang tengah berkuasa. Terciptalah kelompok yang berada di posisi oposan dan pendukung pemerintahan. Tidak jarang posisi ini sering berganti karena kabinet yang tengah berkuasa jatuh.
 
Namun, pertarungan tidak hanya terjadi di sekitar tokoh pusat pemerintahan. Bahkan daerah-daerah turut bergejolak hingga mendeklarasikan negara sendiri. Salah satunya Darul Islam (DI) pada 7 Agustus 1949 dan Republik Maluku Selatan (RMS) pada 25 April 1950.
 
Rata-rata karena penolakan kepada pemerintahan yang menurut mereka tidak layak. Ataupun karena kondisi ekonomi daerah yang diperparah kebijakan yang sangat sentralistik. Pusat diperkaya, daerah tak terlalu digubris. Satu persatu daerah bergejolak.
 
Konflik politik tak berhenti. Kabinet terus berganti. Kawasan-kawasan menuntut haknya dibagi.
 
“Akhirnya memang, Presiden Sukarno saat itu goyah. Belum lagi perlawanan dari DI/TII yang ingin mendirikan Negara Islam, itu pula yang membuat NU memberikan dukungan kepada pemerintah saat itu,” kata Abdul.
 
Gelar Waliyul Amri
 
Gerakan Darul Islam saat itu sudah menjadi bibit yang mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia. Begitu setidaknya pendapat militer dan pemerintahan saat itu.
 
“Apalagi DI/TII atau NII yang dipimpin Kartosoewirjo ini kan membawa laskar Hizbullah dan Sabilillah yang benar-benar dipersenjatai. Mereka itu kan laskar yang melakukan perlawanan ke Belanda di Jawa Barat,” kata Fadli.
 
Kartosoewirjo bersama pasukannya yang melakukan perang gerilya melawan tentara pemerintah Indonesia menyebabkan warga biasa menjadi korban. Sebab, kedua pasukan yang bertempur setelah Belanda angkat kaki ini sama-sama berebut simpati masyarakat.
 
DI berusaha menarik simpati rakyat lewat imbauan ke kelompok kiai di pesantren-pesantren di Jawa Barat. Baik kiai simpatisan maupun kiai non-simpatisan pasukan Kartosuwiryo yang telah lama bertempur di Jawa Barat.
 
Namun pada kenyataannya upaya Kartosoewirjo ini tidak sepenuhnya berhasil. Bahkan Kiai dari pesantren tanah Priangan dibeberapa daerah berkumpul dan menolak upaya merealisasikan angan Kartosoewirjo soal NII.
 
Sedangkan pemerintah terus berupaya menumpas DI dan pergolakan di daerah yang terus terjadi. Belum lagi soal politik pemerintahan yang tidak stabil karena kelompok-kelompok di Konstituante yang terus saling jegal.
 
Nahdlatul Ulama yang telah keluar dari Masyumi pada 1952 tentunya tengah menyasar Konstituante. NU yang lebih mengarah ke kelompok Islam moderat sendiri mengakui ada kesamaan visi dengan pemerintahan yang tengah berkuasa. Lalu pada tahun 1953 pembicaraan untuk mendukung pemerintah dan “menenangkan” gejolak pembentukan NII di daerah pun dilakukan.



Karena ingin menyokong pemerintahan sekaligus melawan segala upaya penggoyahan terhadap kedaulatan negara yang baru lahir ini, pada tahun 1954, NU menganugerahi gelar Waliy al-Amri Dharuri bi al Syaukah (bis-Syaukah) kepada Presiden Sukarno.
 
Gelar yang berarti pelindung (atau orang yang bertugas mengurus) secara darurat soal-soal dengan diberi kekuasaan pada Konfrensi Ulama tanggal 2-7 Maret 1954 di Cipanas ini akhirnya dijadikan modal pula oleh Sukarno.
 
“Jadi ulama yang ada saat itu, tidak hanya NU, menyatakan mendukung pemerintahan Indonesia dan menolak pembentukan negara bersyariat Islam. Karena kita negara kebangsaan yang berdasarkan kesepakatan,” kata Abdul.
 
Hubungan NU dan kelompok Islam moderat dengan kelompok nasionalis semakin mesra. Walaupun saat yang bersamaan, Partai Komunis Indonesia juga mengarahkan dukungannya ke Sukarno. NU pun beruntung memperoleh suara cukup banyak di Pemilu 1955, sebanyak 45 kursi di DPR dan 91 kursi di Konstituante.
 
Sukarno pun juga sering hadir di kegiatan-kegiatan besar NU. Walaupun sebenarnya Sukarno sendiri sempat mejadi kader Muhammadiyah di bawah Masyumi dan pengagum paham sekulerisme yang dianut Turki.
 
NU juga turun mendukung kebijakan-kebijakan Sukarno. Terutama soal wacana integrasi tiga golongan Nasakom ke dalam pemerintahan. Padahal, kelompok Masyumi yang menguasai kabinet terbesar menolak keberadaan PKI karena peristiwa Madiun 1948.
 
“Nasakom itu, agama yang diwakilkan oleh NU. Semisalnya NU yang sempat goyah tidak ikut, konsep itu tak akan terwujud,” kata Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra yang meneruskan ideologi Masyumi di era reformasi.
 
Konflik politik di Indonesia yang telah lama terpupuk ini akhirnya menjadi menjadi besar. Ditandai dengan munculnya PRRI dan Permesta yang banyak diisi oleh kelompok oposisi pemerintah pada tahun 1957.
 
Dalam perjalanan pun, hubungan NU-PKI sempat memanas akibat wacana nasionalisasi aset asing dan reformasi agraria. Hal ini disebabkan oleh kelompok PKI yang berusaha mengambil aset tanah milik ulama untuk diberikan ke petani-petani yang menjadi massa sasaran suara.
 
PRRI, Permesta, dan Darul Islam akhirnya diperhatikan dengan serius oleh pemerintahan yang tengah berkuasa. Beragam operasi militer dan manuver politik dilakukan. Akhirnya PRRI, Permesta dan DI/TII diberantas dalam rentang waktu 1961-1962.
 
Akhir perjalanan Kartosoewirjo dan DI/TII
 
Kartosoewirjo akhirnya ditangkap pada pertengahan tahun 1962. Dia diadili oleh Mahkamah Militer karena telah makar. Drama Kartosuwiryo dan Sukarno sebagai presiden pun banyak dibahas dalam literatur sejarah.
 
Sukarno mengaku akrab dengan Kartosoewirjo. Sedangkan di pengakuan Kartosuwiryo, dia membantah hal ini.
                                                            
“Ini disampaikan Kartosoewirjo di dalam keterangannya ke Mahkamah,” kata Fadli. Fadli Zon menunjukkan foto-foto eksekusi pemimpin DI TII Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di Perpustakaan Fadli Zon Library.
 
Sukarno sempat disebut menawarkan grasi ke Imam Besar Darul Islam yang tertangkap tersebut. Namun ditolak mentah-mentah.
 
Fadli sempat menerbitkan tulisan yang berdasarkan dokumen dan foto-foto sejarah tentang akhir hayat Kartosuwiryo. Buku berjudul “Hari Terakhir Kartosoewirjo” menunjukkan foto langka perjalanan Imam NII tersebut menuju tiang eksekusi.
 
Foto itu diluncurkan Selasa 5 September 2012 di Jakarta dan menunjukkan fakta sejarah eksekusi Kartosuwiryo yang ditembak mati pada 12 September 1962. Fakta ini sempat terpendam selama puluhan tahun.
 
Tidak hanya Kartosoewirjo yang menjadi tokoh perjuangan Indonesia berbalik arah melawan pemerintah, tokoh Masyumi dan PSI yang dulu berjuang bersama-sama Sukarno pun banyak dipenjarakan.
 
Ulama NU yang sempat mendukung Sukarno dengan konsep Nasakom pun akhirnya berbalik arah melawan PKI. Bergabung bersama militer untuk melawan PKI yang dinilai merusak tatanan sosial, ekonomi dan masyarakat. Terutama soal konflik lahan paska Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.
 
Sukarno pun digulingkan paska beragam konflik, Orde Lama runtuh. Suharto naik bersama angin perubahan menuju Orde Baru dengan meninggalkan sejarah kelam penumpasan PKI dan G30S yang menewaskan beberapa Jenderal.
 
“Tidak hanya soal Kartosoewirjo, masih banyak sejarah kita sebagai bangsa dan negara yang menjadi misteri,” tutup Fadli.
 
 


(ADM)