Sang Pengasuh Bayi Republik

Coki Lubis    •    01 Agustus 2016 22:48 WIB
Sang Pengasuh Bayi Republik
Kendaraan bermotor melintas di perempatan Tugu Yogyakarta. (ANTARA FOTO/Noveradika).

Metrotvnews.com, Jakarta: Selain sikap kerelaan dan kebangsaan yang kuat dari Sultan Hamengku Buwono IX, sejumlah kalangan menganggap kecepatan sang raja menggabungkan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan RI adalah langkah politik yang cerdas dari seorang Raja berusia muda itu. Aksi ini pun berhasil mengonsolidasikan kekuatan daerah lainnya.



Setelah mengetahui dukungan Yogyakarta terhadap Republik, kelompok pemuda elit revolusioner dan para nasionalis pragmatis yang lebih tua mulai bergerak menghimpun kekuatan daerah lainnya. Pada 30 Agustus 1945, Soetardjo Kartohadikoesoemo, yang terkenal sebagai pemimpin dari glongan pangreh praja mengadakan konferensi pangreh-praja seluruh Jawa dan Madura di Jakarta. Dalam konferensi itu diambil resolusi yang menyatakan bahwa seluruh pangreh praja berdiri di belakang Republik Indonesia. Sedangkan dari luar Jawa yang menonjol adalah dukungan Raja Bone, La Mappanjuki yang diikuti oleh bangsawan-bangsawan Bugis dan Makassar dari Sulawesi Selatan. Meski mayoritas beragama Islam, tetapi mereka menyambut dan mendukung DR GSSJ Ratu Langie dari kalangan Kristen Protestan, yang menjadi wakil Republik sebagai Gubernur pertama di provinsi ini.

Selain Sulawesi Selatan, dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan dan pemerintahan Republik di Jakarta juga mengalir di kalangan raja-raja di pulau Bali dan Kalimantan.

Mengalirnya dukungan daerah semakin memperkuat kepercayaan Republik Indonesia kepada Sultan Hamengku Buwono IX, keputusannya dianggap tepat dikala Republik muda ini rentan berbagai ancaman likuidir internasional. Hamengku Buwono IX dan kota Yogyakarta pun tampil sebagai pendukung dan penyelamat yang tangguh.
Meski hubungan antara Sultan Hamengku Buwono IX dengan Soekarno-Hatta tidak pernah ada sepanjang pergulatan menuju kemerdekaan, tetapi kemantapan Sultan Hamengkubowono IX mendukung Proklamasi RI seolah memperlihatkan hubungan erat keduanya, atas dasar yang sama, rasa kebangsaan sekaligus kebencian terhadap Belanda.

Hal ini tercermin dalam pidato radio yang pernah diucapkan di awal kemerdekaan, antara lain berbunyi: “Proklamasi kemerdekaan ini tidak akan hanya diucapkan dengan kata-kata saja, melainkan akan diwujudkan dengan perbuatan. Perbuatan-perbuatan untuk membuktikan bahwa bangsa Indonesia tidak hanya ingin dan mau, akan tetapi juga dapat dan tahan memiliki kemerdekaan. Nasib Nusa dan Bangsa adalah di tangan kita, tergantung kepada kita sendiri. Maka tiada kecualinya kita harus bersedia dan sanggup mengorbankan kepentingan masing-masing untuk kepentingan kita bersama ialah menjaga, memelihara dan membela kemerdekaan Nusa dan Bangsa. Tiap-tiap golongan harus sanggup mengenyampingkan kepentingan, sanggup untuk mencapai pesatuan yang bulat dan kokoh, sehingga bangsa Indonesia bisa mendapatkan senjata untuk mempertahankan republiknya; agar dapat mempertanggung-jawabkannya pada generasi-generasi bangsa Indonesia yang akan datang, dan agar dapat membuat sejarah yang gemilang...” (Buku Tahta Untuk Rakyat: Celah-celah kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX )

Pembentukan nasionalisme merah-putih di lingkungan Kasultanan ini juga dinilai mampu meredam arus Revolusi Sosial, yang salah satu resikonya adalah pengrusakan tatanan monarki Yogyakarta. Meski UUD 45 kala itu menjamin dan menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa di Tanah Air, namun, kenyataannya arus revolusi yang begitu besar mengancam keberadaan daerah swapraja.

"Semua swapraja tergilas oleh roda revolusi, kecuali Kesultanan dan Pakualaman yang segera setelah proklamasi bersatu menyambut dan menyatakan diri sebagai bagian dari Republik Indonesia. Selama revolusi fisik beberapa kali memang ada percobaan untuk menghapus Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman, tetapi tak berhasil. Ini antara lain disebabkan karena kedua pemegang kekuasaan swapraja ini sangat tanggap terhadap perubahan politik dan pemerintahan yang ditimbulkan oleh Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dalam suasana pergolakan biasanya kedua raja tersebut dapat menentukan posisinya dan menempatkan diri sebagai ahli waris kerajaan terhormat di Jawa. Sejak di zaman Hindia Belanda pun tak henti-hentinya mengadakan perlawanan terhadap penjajah dan berusaha mengusir mereka dari bumi Kesultanan,” tulis Soedarisman Purwokoesoemo.

Ya, kala itu semua swapraja tergilas oleh roda revolusi, kecuali Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman. Sebut saja Kesultanan Deli di Sumatera Timur dan Surakarta, terjadi revolusi sosial. Seluruh bangsawan Deli dibantai oleh pasukan yang mendukung terjadinya gerakan anti kerajaan.

Di Surakarta, yang sebelumnya sempat diberikan status juga oleh Jakarta sebagai Daerah Istimewa Surakarta (DIS), terkena serbuan masyarakat yang menolak adanya pemerintahan Swapradja, akibatnya status DIS dihapus karena para penguasa Solo tidak bisa mengendalikan keadaan. Saat itu, yang mengendalikan Solo malah anak-anak muda yang tergabung dalam Tentara Pelajar.

Banyak alasan yang mengungkapkan mengapa ada kerajaan atau kekuatan daerah yang belum menentukan sikap, justru ada yang berharap kedatangan kembali Belanda. Salah satunya karena selama dalam kekuasaan Belanda kesejahteraannya terjamin.

"Ada juga kabar yang mengatakan, sebelum Jepang masuk, Belanda sempat mengkoordinasikan pemikiran-pemikirannya dan membantu raja-raja dan sultan-sultan itu menyelamatkan hartanya, dalam sebuah sistem perbankan. Ada berupa uang dan emas. Bahkan sampai ada keterangan-keterangan, kalau harta yang mereka miliki itu masih utuh. Ini kan berbunga terus. Artinya, bila daerahnya bergabung dengan RI dan tidak lagi berbentuk kerajaan, imperium atau federal, maka perjanjian perbankan itu hangus, karena secara formal kerajaan tersebut dianggap sudah tidak ada," kata Rusdi Hussein, Sejarawan UI.

Ibu kota Republik

Keistimewaan Yogyakarta tidak melulu disandarkan pada pernyataan dukungan daerah yang pertama terhadap Republik. Namun, sikap pelindung dan usaha menegakkan Republik Indonesia yang jor-joran juga menjadi nilai plus Yogyakarta hingga dianggap laik diberikan keistimewaan.

"Berdirinya Republik Indonesia melalui proklamasi yang suasananya informal tentu dianggap ilegal oleh Belanda. Dalam diplomasi internasionalnya Belanda menegaskan bahwa Indonesia merupakan wilayah Hindia Belanda, di bawah pemerintahan Belanda. Karena pada masa itu kedaulatan atau kemerdekaan negara yang diakui internasional adalah kemerdekaan yang diberikan oleh kolonialnya. Padahal, faktanya Indonesia memproklamirkan kemerdekaan saat vacuum of power," kata Rusdi.

Alasan inilah yang dijadikan dasar pada Civil Affairs Agreement pasca kemenangan sekutu dalam Perang Dunia II. Pada 15 September 1945, tentara Inggris selaku wakil Sekutu tiba di Jakarta, dengan didampingi Dr. Charles van der Plas, wakil Belanda pada Sekutu. Keberadaan kembali Belanda dan sekutu di Indonesia ini menjadi babak baru perjuangan bangsa Indonesia, yakni, pengakuan kedaulatan. Di masa ini, tak sedikit pertempuran besar terjadi antara laskar-laskar pejuang dengan  Sekutu dan NICA.

Pernyataan Gubernur Jenderal Belanda H J van Mook untuk tidak berunding dengan Soekarno adalah salah satu faktor yang memicu perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Tanggal 14 November 1945, Soekarno sebagai kepala pemerintahan republik diganti oleh Sutan Sjahrir dari kalangan sosialis sebagai Perdana Menteri. Sjahrir dianggap sebagai figur yang tepat untuk dijadikan ujung tombak diplomatik, bertepatan dengan naik daunnya partai sosialis di Belanda.

Sementara itu, Belanda yang bersikukuh mengembalikan Hindia Belanda menjadi ancaman bagi pemerintahan RI. Pada 1946, kabar akan dilakukannya aksi polisionil oleh Belanda membuat posisi pemimpin Republik terancam. Belum lagi situasi keamanan ibu kota Jakarta yang semakin memburuk, terjadinya saling serang antara kelompok pro-kemerdekaan dan kelompok pro-Belanda.

Saat itu, Ketua Komisi Nasional Jakarta, Mr Mohammad Roem mendapat serangan fisik. Demikian pula, Perdana Menteri Syahrir dan Menteri Penerangan Mr Amir Sjarifuddin juga nyaris dibunuh simpatisan Belanda (NICA). Saran untuk mengosongkan Jakarta dari pemerintahan Republik pun muncul, tujuannya menyingkir sembari mengefektifkan pemerintahan.

Adalah Mohammad Hatta, pemimpin Republik yang mengusulkan pusat pemerintahan dipindahkan ke Yogyakarta. "Yogyakarta adalah tempat yang tepat, karena di wilayah sana semua rakyatnya dikendalikan oleh Sultan hanya saja apakah Sultan akan menjamin kita," katanya.

Usul ini direspon Sukarno dengan memerintahkan stafnya menghubungi Sri Sultan HB IX. Dalam pembicaraan tidak resmi ditelepon, HB IX berkata: "Saya Sultan Yogya, sabdo pendhito ratu. Menjamin bahwa Pemerintahan Republik Indonesia aman di Yogyakarta." Jaminan Sri Sultan inilah yang dijadikan titik paling penting keberadaan Republik Indonesia ditengah ancaman serbuan pasukan bersenjata Belanda.

Saat itu Sutan Sjahrir tetap berada di Jakarta untuk kepentingan-kepentingan diplomatik, sementara Presiden dan Wakil Presiden sebagai lambang kekuasaan negara dibawa ke Yogyakarta dengan Kereta Luar Biasa (KLB).
Di Yogyakarta, Sultan HB IX memberikan Fasilitas yang ada agar roda pemerintahan tetap berjalan. Fasilitas itu antara lain adalah gedung, keamanan, dan lain sebagainya. Pada 4 januari 1946, Yogyakarta resmi menjadi Ibu Kota RI, peristiwa bersejarah itu pun kemudian dikenal dengan ‘Yogyakarta Kota Republik’.

Dalam sebuah siaran di Radio Republik Indonesia, Wakil Menteri Penerangan Ali Sastroamijoyo menyampaikan dua alasan mengapa ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta. Pertama adalah alasan tidak amannya keadaan Jakarta, dan alasan kedua adalah Yogyakarta merupakan daerah yang paling siap menerima kemerdekaan Indonesia baik dari sisi politik, ekonomi bahkan keamanan.

“Akan tetapi sebetulnya lebih pentinglah alasan yang tersebut kedua tadi untuk memindahkan buat sementara kedudukan Pemerintahan Agung. Alasan itu pada hakikatnya mengenai bagian yang terpenting daripada perjuangan kita, bahkan dari revolusi rakyat Indonesia pada masa ini. Sebab Pemerintah Agung mulai sekarang dari kedudukannya yang baru, ialah kota Mataram akan dapat melangsungkan dengan lebih tepat dan cepat segala pimpinan dan usaha untuk menyempurnakan organisasi pemerintah di daerah-daerah…”

Hal itu jelas menunjukkan bahwa Yogyakarta dinilai mampu memberi legitimasi dan kontribusi bagi pengembangan Pemerintah RI. Para pemimpin Pusat melihat bahwa kondisi pemerintahan dan kepemimpinan di Yogykarta sangat kuat karena merupakan kerajaan di bawah dwitunggal yang kuat. Selain itu, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta jelas menunjukkan keyakinan Pemerintah Pusat akan komitmen Yogyakarta kepada Indonesia. Selama itu pula Keraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman bagaikan tulang punggung yang menopang jalannya pemerintahan dan kelanjutan perjuangan.

Peran besar

Di masa represifitas agresi militer Belanda, perlawanan di sejumlah wilayah terus berlangsung. Sementara para pemimpin Republik terus melakukan hubungan diplomasi dan menjalankan perundingan sebagai usaha pengakuan kedaulatan. Di antaranya adalah perundingan gencatan senjata (14 Oktober) di Jakarta dan perundingan di Linggarjati pada 11 November 1946. Salah satu isi Perundingan Linggarjati adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa dan Madura.

Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jendral Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini, dan pada tengah malam 20 Juli 1947, Belanda meluncurkan serangan militer yang disebut sebagai Agresi Militer Belanda I (Operatie Product). Hal ini merupakan akibat dari perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda.

Aksi militer ini mendapat reaksi negatif internasional. Australia, India, Uni Soviet, dan Amerika Serikat berbalik mendukung Indonesia. Dewan keamanan PBB mulai bertindak aktif dengan membentuk Komisi Tiga Negara untuk mendorong negosiasi. PBB kemudian mengeluarkan resolusi untuk gencatan senjata, disahkan pada tanggal 17 Januari 1948 menurut Perjanjian Renville.

Lagi-lagi Belanda melanggar perjanjian dengan dilangsungkannya agresi militer kedua pada 19 Desember 1948, kali ini sasaran penyerbuannya adalah jantung pemerintahan RI, Yogyakarta. Serbuan Belanda ini memaksa tentara Indonesia keluar dari Yogyakarta dan melakukan perlawanan gerilya. Sementara para pemimpin Republik bertahan di dalam kota agar dapat terus melakukan kontak diplomasi dengan utusan PBB.

Saat serbuan mulai masuk ke jantung Kota Yogyakarta, para pemimpin segera menggelar rapat kabinet yang melibatkan Dewan Siasat. Hasilnya, Presiden Soekarno memerintahkan Mr Syarifudin Prawiranegara supaya membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatera bila dirinya dan pimpinan republik lainnya ditangkap.

Belanda pun berhasil merangsek ke dalam kota Yogyakarta, pada 22 Desember 1948 Presiden Soekano, Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan para pembesar lainnya ditangkap Belanda dan dibawa ke Pulau Bangka. Selanjutnya Hatta dibawa ke Brastagi, Sumatera Utara. Saat itu, Sultan HB IX tidak ditangkap mengingat kedudukannya yang istimewa dan dikahwatirkan akan mempersulit keberadaan Belanda di Yogyakarta. Namun, sebelum dibawa Belanda, Soekarno sempat berpesan pada Sri Sultan HB IX agar keutuhan Republik Indonesia dijaga.

Pada kesempatan itu Belanda terus membujuk Sultan untuk bekerja sama, tetapi yang didapat Belanda hanyalah penolakan dari Sultan. Dalam buku Badan Musyawarah Musea Daerah Istimewa Yogyakarta Perwakilan Jakarta, Sejarah Perjuangan Yogya Benteng Proklamasi, disebutkan perihal penolakan kerjasama ini, dan Sultan tidak mau diperalat oleh Belanda. Padahal saat itu Yogyakarta sudah terkurung dan dikuasai Belanda, sementara itu Ibu Kota Negara dipindahkan ke Sumatera dengan pemimpin Mr Syarifudin Prawiranegara.

Lebih dari itu, dengan fasilitas yang ada, Sultan disebut-sebut kerap menemui Sukarno dan Hatta saat di pengasingannya. Bahkan, saat di Bangka, Sultan memberikan bantuan dana secara cuma-cuma kepada Sukarno untuk kelangsungan pemerintahan yang saat itu kehabisan biaya operasional.

Sejarawan Universitas Indonesia, Rusdi Hussein, menuturkan peran Sultan saat pemimpin republik diasingkan memang amat besar. "Sultan itu membantu Republik tidak tanggung-tanggung. Enam juta gulden diberikan Sri Sultan HB IX kepada Sukarno secara langsung, berupa cek," ujar Rusdi kepada metrotvnews.com di Jakarta, Jumat (29 Juli 2016).

Selain soal dana, pada masa ini juga, Sultan HB IX sangat berperan dalam upaya menunjukkan kepada dunia Internasional bahwa Indonesia masih belum menyerah. Pada suatu sore di Feburuari 1949, perdebatan di jaringan berita internasional BBC, yang menyebutkan Indonesia sudah tidak ada lagi, tampaknya membuat Sultan geram. Dalam perdebatan itu, Delegasi Belanda mengatakan pemerintahan ilegal Republik Indonesia sudah hilang secara de facto, yang berkuasa adalah Belanda, dan kota Yogyakarta sepenuhnya dibawah kendali Pemerintahan Belanda.

Sultan pun berinisiatif memunculkan eksistensi RI kepada masyarakat internasional. Siasatnya adalah penguasaan kembali Yogyakarta. Dengan bantuan kurir, Sultan menghubungi Panglima Besar Sudirman untuk meminta persetujuannya melaksanakan siasat itu, kemudian menghubungi komandan gerilya di Yogyakarta, yakni Letnan Kolonel Suharto. Pesannya agar suatu serangan umum dapat dilancarkan untuk membebaskan Yogyakarta.

Ternyata serangan itu berhasil, pasukan republik sukses menguasai kembali Yogyakarta. Peristiwa itu dikenal dengan peristiwa “Serangan Umum 1 Maret”. Penguasaan kembali Yogyakarta ini segera disiarkan melalui radio, diteruskan ke Bukittinggi, India, hingga ke PBB. Peristiwa ini membuktikan bahwa pemerintahan Republik Indonesia masih ada, tidak hilang seperti yang dikatakan Belanda.

Sejumlah anggota dari komunitas sejarah memerankan drama teatrikal pertempuran saat Peringatan Serangan Umum Satu Maret di Beteng Vredeburg, Yogyakarta. (ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko)

Akibatnya, pemerintah Belanda kalah suara di PBB, dukungan Internasional mengalir untuk Pemerintah Republik Indonesia. Mau tidak mau Belanda harus menerima resolusi dewan keamanan PBB tangga 28 januari 1949 yaitu tentang perundingan. Perundungan dilaksanakan oleh Mr. Moh. Roem dan Dr. Van-Royen di bawah pimpinan Cockran anggota komisi PN untuk masalah Indonesia.

Perjanjian itu ditandatangani tanggal 7 Mei 1949, berisi penghentian tembak-menembak, penarikan mundur Belanda dari Yogyakarta, pemulangan pemimpin-pemimpin republik ke Yogyakarta, dan agenda KMB (Konferensi Meja Bundar).

Akhirnya, pada 27 Desember 1949 Kerajaan Belanda mengakui kemerdekaan RI dalam KMB di Den Haag. Hasil perundingan KMB itu ditandatangani oleh Hatta. Sementara di dalam negeri yang menandatangani adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX di depan AJ Lovink.

Setelah pengakuan kedaulatan ini, pemerintah Indonesia kembali ke ibu kota sementara di Yogyakarta pada 6 Juli 1949 dan Mr Syarifudin Prawiranegara menyerahkan kembali mandatnya sebagai kepala pemerintahan darurat RI. Seiring pengkonsolidasian pemerintah dari pusat hingga daerah, pada 1950 pemerintah pun menerbitkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Catatan-catatan sejarah inilah yang membuka mata Indonesia akan status keistimewaan Yogyakarta dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus peran Sultan Hamengku Buwono IX sebagai pengasuh republik yang masih bayi di masa-masa penuh ancaman.
 


(ADM)