PNS dalam Deru Pilkada 2017

Sobih AW Adnan    •    12 Desember 2016 18:36 WIB
PNS dalam Deru Pilkada 2017
Ilustrasi kertas suara/ANTARA FOTO/Reno Esnir

Metrotvnews.com, Jakarta: Basar, mantan aktivis yang kini menjabat Kepala Desa Sungai Cibawor itu gusar. Suka atau tidak, ia telah menjadi bagian dari kepanjangan tangan penguasa. Statusnya sebagai lurah otomatis membuatnya tercantum sebagai kader politik Golongan Lestari Menang (GLM). Menemani dua pilar penopang kekuasaan lainnya, ABRI dan pegawai negeri.
 
Penggalan novel berjudul Orang-Orang Proyek itu tak sepenuhnya fiksi. Sang penulis, Ahmad Tohari, sedikit banyak berhasil merekam suasana keseharian sosial-politik masa Orde Baru. Melalui karya yang terbit pada 2002 ini, sastrawan asal Jatilawang Banyumas, Jawa Tengah itu banyak menyentil tentang perselingkuhan pejabat pemerintah, tentara, terlebih pegawai negeri.
 
Sepanjang kepemimpinan Presiden Soeharto, Golongan Karya (Golkar) sebagai organisasi politik pendukung pemerintah memang memiliki hubungan yang kental dengan pegawai negeri sipil (PNS). Lewat kemasyhuran istilah “monoloyalitas PNS” misalnya, pegawai yang digaji melalui anggaran negara itu menempati posisi penentu dalam melanggengkan kekuasaan Orde Baru.
 
“Jika ikatan itu putus, Golkar akan tenggelam,” tulis Akbar Tandjung, dalam The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Era Transisi.
 
Orde Baru tumbang, Reformasi bergulir. Namun nyatanya, sisa-sisa dari tradisi yang sudah mengerak selama puluhan tahun itu masih sering ditemukan. Jika dulu hanya ada dalam momentum Pemilihan Umum (Pemilu) nasional, melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) para oknum PNS hari ini sangat mungkin terjebak dalam politik praktis mendukung kelanggengan raja-raja kecil, atau sebaliknya, menggadaikan netralitas lantaran tergoda tawaran karir yang dianggap lebih baik si calon pemimpin baru.
 
Ragam modus



Pemerintah rupanya belajar banyak dari sejarah. Netralitas PNS kini dikawal ketat melalui Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jika dianggap tak cukup, boleh juga menengok asas netralitas PNS sebagai profesi yang kini digolongkan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Regulasinya secara tegas termaktub dalam UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN.
 
“Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik,” sebagaimana tertulis dalam Pasal 9 Butir (2).
 
Regulasi sudah tampak begitu tegas. Bila terbukti melanggar, disediakan sanksi dari sekadar peringatan hingga pencopotan. Namun seolah latah, lagu usang pelanggaran prinsip netralitas PNS masih saja terjadi. Pada Pilkada Serentak 2015, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, sedikitnya 25 PNS terbukti melanggar lantaran terlibat langsung dalam dukungan salah satu calon di masing-masing daerah.
 
Di hari-hari jelang Pilkada Serentak 2017 pun mulai santer terdengar. Marak pemberitaan tentang dugaan pelanggaran ASN yang tersebar di 101 daerah penyelenggara pesta demokrasi lima tahunan itu. Data sementara dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) per 19 November 2016 tercatat 34 kasus pelanggaran netralitas telah dilakukan ASN. Dengan rincian 20 kasus tuntas diproses, sementara 14 lainnya masih dalam penanganan.
 
Guna mendapatkan gambaran modus yang dilakukan ASN dalam dugaan keterlibatan politik praktis Pilkada 2017, tim Telusur Metrotvnews.com melakukan konfirmasi kasus serupa di Kabupaten Brebes, dan Jepara, Jawa Tengah. Serta Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Jaya, Provinsi Aceh.
 
Dimulai dari Brebes, Jawa Tengah. Pada Rabu 21 September 2016, delapan pegawai ASN diindikasi melakukan pelanggaran lantaran hadir dalam deklarasi bakal calon Bupati dalam Pilkada 2017. Mereka adalah Camat Jatibarang Darmadi, Camat Bulakamba Edi Sudarmanto, Camat Ketanggungan Rejeh Juanda, Camat Bantarkawung Gunarto, Kepala Bagian (Kabag)  Hukum Yuta Sugiarti, Kabag Pemdes Amrin Alvi Umar, Kadinsosnakertrans Syamsul Qomar dan Wadir Umum dan Keuangan RSUD Brebes Slamet Arjono.
 
“Prosesnya kini masih ditangani Badan Kepegawaian Daerah (BKD),” kata Ketua Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Brebes, Kuntoro Tayubi kepada metrotvnews.com, Sabtu (10/12/2016).
 
Kuntoro menyebut, diprosesnya kedelapan PNS ‘nakal’ itu menjadi pelajaran bagi pegawai ASN lainnya. Ketika mendapat laporan, Panwaslu langsung melakukan klarifikasi untuk memberikan peringatan serta merekomendasikan kepada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Brebes untuk memproses secara lebih lanjut.
 
“Meski hasil klarifikasi kami tidak mengarah pada pelanggaran berat. Karena itu terjadi sebelum memasuki masa kampanye. Tapi ini bisa dijadikan catatan bagi yang lain terkait keseriusan penindakan oleh bagian pengawas,” kata Kuntoro.
 
Inspektur Inspektorat Pemerintah Kabupaten Brebes, Suprapto membenarkan konfirmasi Panwaslu. Menurut dia, kini kedelapan oknum tersebut masih dalam pemeriksaan mendalam. Sebelumnya, Inspektorat juga mengundang Panwaslu untuk dimintai penjelasan atas temuan di lapangan.
 
“Masih mengumpulkan bukti-bukti. Kami juga berkoordinasi dengan BKD Kabupaten Brebes,” kata Suprapto kepada metrotvnews.com, Minggu (11/12/2016).
 
Oknum PNS yang tengah diproses, kata Suprapto, berpotensi mendapatkan sanksi ringan berupa peringatan. Namun hal itu belum bisa dipastikan karena terus dilakukan pengumpulan bukti lanjutan yang akan menentukan sanksi yang lebih dianggap sesuai.
 
“Tergantung sejauh mana keterlibatannya. Yang rawan itu masa-masa kampanye sekarang. Untuk itu kami terus berkomunikasi dengan Panwaslu,” kata dia.
 
Di Jepara, Jawa Tengah, sejumlah ASN diduga terlibat dalam kegiatan kampanye berbalut pentas seni budaya pada pertengahan November 2016 lalu. Agenda yang digelar di Desa Cepogo, Kecamatan Kembang itu diduga menyisipkan pesan dukungan kepada salah satu calon Kepala Daerah Jepara.
 
“Ada beberapa ASN yang terindikasi terlibat,” kata Ketua Panwaslu Jepara, Arifin kepada metrotvnews.com, Minggu (11/12/2016).
 
Sementara di dua wilayah Provinsi Aceh, yakni Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Jaya ditemukan puluhan ASN terlibat dalam kampanye mendukung calon petahana peserta Pilkada 2017.
 
“Di Aceh Timur ada 17 (orang),  dan Aceh Jaya ada 23. Sebagian besar dari mereka sudah putuskan bersalah,” kata Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) Provinsi Aceh, Samsul Bahri, kepada metrotvnews.com, Minggu (11/12/2016).
 
Modus yang dilakukan beragam. Yang terparah ditemukan dalam kegiatan Hari Kesehatan Nasional, 13 November 2016. Samsul menceritakan, puluhan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) melakukan swafoto bersama calon petahana.
 
“Mereka sembari mengangkat jari simbol angka dua, nomor urut calon,” ujar Samsul.
 
Kendala

Berposisi sebagai pengawas dalam peristiwa politik bak memakan buah simalakama. Ketua Panwaslu Kabupaten Jepara, Arifin menuturkan, sekali mengambil keputusan serampangan, salah-salah statusnya sebagai pengawas malah dituduh berbalik bersikap politis.
 
“Memutuskan A ya bisa berhadapan dengan B, begitu juga sebaliknya. Maka integritas harus kita jaga,” kata dia.
 
Belum lagi, dalam penindakan yang merujuk pada regulasi yang berlaku. UU dan PP yang menjadi kiblat memang sudah cukup jelas mengawal netralitas ASN. Namun pada praktiknya, pengawas harus secara sempurna mendapatkan bukti-bukti kuat.
 
“Bukti keterlibatan harus jelas. Misal masuk struktur (tim sukses) apa tidak? Atau mengukur keaktifan, selama ini mereka kebanyakan tidak aktif terlibat. Sesekali saja,” kata dia.
 
Ketua Panwaslu Kabupaten Brebes, Kuntoro menyebut kendala pengawasan justru terletak pada integritas petugas itu sendiri. Sebagaimana oknum ASN yang terlibat lantaran memiliki kedekatan dengan peserta Pilkada. Hal itu pun berlaku dan bisa-bisa mengganggu konsentrasi tugas anggota Panwaslu.
 
“Kami selalu mewanti-wanti di lingkup internal. Bahwa integritas penyelenggara diawasi masyarakat yang punya ekspektasi tinggi terhadap hasil Pilkada. Juga pasangan calon, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),” kata Kuntoro.
 
“Sanksinya berat. Bisa pemecatan tidak hormat,” tambah dia.
 
Sementara bagi Ketua Panwaslih Provinsi Aceh, Samsul Bahri, kendala dalam melakukan penindakan ASN nakal kerap terdapat pada usaha menjaga hak dan kewajiban pemilih. Alih-alih menindak satu oknum yang bersinggungan dengan satu kelompok calon misalnya, jika tanpa cukup bukti dan terburu-buru bisa dinilai tidak adil.
 
“Harus memberikan hak yang sama. Begitu juga sekuat tenaga menunjukkan bahwa tidak ada satupun yang kebal hukum,” kata Samsul.
 
Mencegah lebih baik

Mencegah lebih baik dari pada mengobati. Ihwal menindak ASN yang tidak netral, para pengawas sepakat menjadikan pepatah itu sebagai rujukan.
 
Contohnya, keterlibatan ASN yang kerap disebabkan memiliki kedekatan dengan calon petahana akan sedikit mempersulit pengawas yang sebenarnya juga kebanyakan memiliki latar belakang yang sama.
 
Baca: Jokowi Instruksikan Korpri Profesional dalam Pilkada
 
“Rata-rata anggota Panwaslu di tingkat Kabupaten itu sudah memiliki jaringan yang terhubung dengan petahana,” kata Kuntoro.
 
Untuk itu, kata Kuntoro, ketimbang direcoki beban emosional yang bisa jadi muncul di benak anggota dalam babak penindakan, Panwaslu Kabupaten Brebes lebih mengutamakan pencegahan melalui sosialisasi yang berkesinambungan dan menyeluruh.
 
“Kerja Panwaslu kan ada dua, yakni pencgahan dan penindakan. Kita perbanyak pencegahan agar tidak kena risiko lebih besar,” kata dia.
 
Hal yang sama juga terjadi di Jepara. Panwaslu setempat hingga hari ini secara rutin menerbitkan edaran mengenai ancaman bagi oknum ASN yang tidak netral. Dengan begitu, menurut ketuanya, Arifin, pengawasan juga lebih mudah dilakukan.
“Surat edaran disebar hingga ke tingkat desa,” ujar dia.
 
Sekali lagi, keterlibatan ASN dalam masa kampanye hari ini bukan saja demi melanggengkan calon petahana. Di sisi lain, ia juga bisa terlibat lantaran terancam secara posisi jika petahan kembali menjabat. Dasar ini menjadi patut menjadi bacaan jeli bagi Panwaslu agar tidak terkecoh dengan modus yang dipakai.
 
“Kita pantau itu. Kedua peluang (keterlibatan) itu sama besarnya,” ucap Ketua Panwaslih Provinsi Aceh, Samsul Bahri.
 
 


(ADM)