Merintis Angan di Hutan Perbatasan

Coki Lubis    •    24 September 2018 18:59 WIB
Merintis Angan di Hutan Perbatasan
Jalan paralel perbatasan yang melintasi Dusun Belubu, Desa Nanga Bayan, Kec. Ketungau Hulu, Kab. Sintang, Kalimantan Barat. (Foto: Pendam XII/Tpr)

RAUNG kendaraan berat bersautan. Sejumlah jembatan sedang dibangun, menyambung jalanan tanah selebar 25 meter yang kadang terputus parit dan sungai kecil.



Di ruas lainnya, tampak sebuah buldoser sibuk meratakan tanah agar jalan bisa dilalui roda empat. Dalam pelukan rimba luas dan pebukitan, tampak pula satu-dua rumah di sisi jalan. Jalanan yang belum jadi ini merupakan jalan paralel perbatasan di Kalimantan Barat. Inilah akses kami menuju sebuah desa di perbatasan Indonesia-Malaysia, Desa Nanga Bayan, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Minggu, 16 September 2018.

Beruntung tidak turun hujan. Sebab, basah sedikit saja tanah merah itu menjadi lembek dan licin. Mobil yang tidak memiliki penggerak empat roda alias 4WD, dijamin sulit melaju.

Jarak dari Kota Pontianak ke Desa Nanga Bayan sekitar 335 kilometer. Hampir sama dengan Jakarta-Semarang, Jawa Tengah. Perjalanannya memakan waktu antara 10-13 jam.





Salah satu ruas pembangunan jalan paralel perbatasan menuju Desa Nanga Bayan, Ketungau Hulu, Sintang, Kalimantan Barat. (Medcom/Coki)


Perjalanan panjang ini kami lalui bersama sejumlah prajurit TNI AD dari Kodam XII/Tanjungpura yang ingin melangsungkan bakti sosial di Dusun Belubu, Desa Nanga Bayan, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang.

Dusun Belubu sendiri merupakan salah satu dusun yang akan dilalui jalan paralel perbatasan di Kalimantan Barat. 

"Selamat datang," sambut Pak Gait, pemilik salah satu rumah panggung berbahan kayu belian khas Suku Dayak, tempat kami bermalam di Dusun Belubu.
 

Yang ditunggu

Alat-alat berat pembuat jalan itu rupanya sudah ditunggu-tunggu. Saat berbincang dengan sejumlah warga, semua berharap jalan paralel itu segera rampung.

Bayangkan, meski belum sempurna, jalan lebar ini sudah mampu membuat harga kebutuhan masyarakat dusun tak melambung. Mafhum, sebelumnya, jauh jarak dusun-dusun ke pusat kabupaten mempengaruhi ongkos angkut. Ditambah medan perjalanan yang penuh rintangan dan cenderung setapak.

Kami turut merasakannya. Saat membeli sejumlah kebutuhan sehari-hari di satu-satunya warung kelontong di Dusun Belubu, harganya hanya terpaut Rp2000-Rp5000 lebih mahal dibanding toko di perkotaan.



Suasana pagi di Dusun Belubu, lokasi bakti sosial Kodam XII/Tanjungpura, Senin, 17 September 2018. (Medcom/Coki)


Jadi, wajar saja bila urusan pembebasan lahan di sini tak sesulit pembebasan lahan di perkotaan. Tokoh adat Suku Dayak dan masyarakat pun tampak rela bila sebagian perkebunan dan tanah adatnya menjadi jalan raya nasional.

Pula, dari pengamatan kami, kedekatan masyarakat dengan prajurit TNI AD yang bertugas di perbatasan turut menjadi faktor. Sekilas, aksi pembinaan teritorial yang dilakoni para prajurit berhasil menyosialisasikan rencana 'membangun dari pinggir' yang diinisiasi pemerintahan Joko Widodo.

Kenyataannya, pembangunan jalan ini tidak serta merta disentuh langsung oleh kementerian terkait. Namun, pasukan Zeni TNI AD-lah yang kali pertama berbaur dan membuka jalur. Alhasil, hutan dan perkebunan yang mengisolasi dusun-dusun sukses dibuka, menjadi jalan selebar 25 meter.

Dari sisi pertahanan, keberadaan jalan ini bak sabuk komando. Jadi, selain untuk membuka isolasi, juga sebagai jalan strategis pertahanan dan keamanan.

Kalau ditotal, pembangunan jalan paralel perbatasan di Kalimantan panjangnya 1.920 kilometer. Targetnya, pada 2019 sudah tuntas semua. Di Kalimantan Barat sendiri tersisa 50-60 kilometer lagi ke arah Kalimantan Utara yang harus dibuka jalurnya.



Jalan paralel perbatasan di kawasan Dusun Belubu, Desa Nanga Bayan. Tampak romobongan Pangdam XII/Tanjungpura disambut masyarakat saat memasuki wilayah Dusun Belubu untuk pelaksanaan bakti sosial, Senin, 17 September 2018. (Pendam XII/Tpr)

 

Kedatangan empat jenderal

Keesokan harinya, Senin, 17 September 2018, kami menyambangi Desa Sei Kelik. Jika diukur berdasarkan waktu, dari Dusun Belubu, Nanga Bayan ke Desa Sei Kelik memakan waktu sekitar 40 menit perjalanan - melintasi jalan perkebunan yang berbukit.

Di sana, kami menemui Sang Kepala Desa, Yusuf. Kebetulan dirinya bersama sejumlah masyarakat sedang mempersiapkan kedatangan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XII/ Tanjungpura Mayor Jenderal TNI Achmad Supriyadi ke desanya.

Terlihat pula sederet pelajar sekolah dasar memegang bendera merah putih dari plastik berukuran kecil. Lagu kebangsaan Indonesia Raya lantang dinyanyikan anak-anak saat persiapan penyambutan.

"Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku..."



Pelajar sekolah dasar berbaris di depan Balai Desa Sei Kelik, bersiap menyambut kedatangan Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Achmad Supriyadi, Senin, 17 September 2018. (Medcom/Coki)


"Kami sengaja mempersiapkan sambutan ini sebagai tanda terimakasih kepada Pak Pangdam beserta jajarannya," kata Yusuf.

Tak lama, deru baling-baling helikopter mulai terdengar di langit Desa Sei Kelik. Sekitar pukul 09.00 WIB helikopter berjenis Bell-412 itu mendarat di seberang Balai Desa.

Ternyata Mayjen TNI Achmad Supriyadi tidak sendirian. Tampak besertanya Kepala Staf Daerah Militer (Kasdam) XII Tanjungpura Brigjen TNI Alfret Denny Tuejeh, Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) XII Pontianak Laksma TNI Gregorius Agung, juga Komandan Pangkalan Udara TNI AU (Danlanud) Supadio Marsma TNI Minggit Tribowo.

Setelah para jenderal menginjakkan kakinya di tanah Sei Kelik, tarian adat Dayak menyambut. Suara lain yang terdengar adalah lantunan lagu 'Dari Sabang Sampai Merauke' yang dinyanyikan para pelajar.

"Kedatangan kami dalam rangka bakti sosial menyambut HUT TNI. Kami ingin berterimakasih kepada masyarakat perbatasan yang bersama-sama ikut membangun," sepintas ucap Supriyadi di muka Balai Desa.

Dalam perbincangan singkat kami, Supriyadi menuturkan, Desa Sei Kelik termasuk salah satu rencana lokasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Harapannya seperti di Entikong, Kabupaten Sanggau, kehidupan ekonomi dan kesejahteraan lebih terangkat tatkala PLBN berdiri.

"Agar masyarakat perbatasan juga tidak terpengaruh ke sebelah (Malaysia)," tambahnya.

Sudah bisa ditebak. Tatkala para jenderal berada di Balai Desa, helikopter yang mengangkutnya pun dikerubungi anak-anak. Tampak pilot, co-pilot, dan sejumlah prajurit tersenyum menatap tingkah lucu anak perbatasan itu.

Siapa sangka, ternyata sebagian besar anak-anak itu adalah sahabat kecil para prajurit perbatasan. Tatkala turun piket dari pos perbatasan, para prajurit menjalani tugas pembinaan teritorial. Saat itulah para prajurit ikut mengajar di sekolah. Maklum, tak banyak guru tersedia di sini.

"Karena ini bagian dari tugas," ucap Letnan Dua TNI C.A. Gunarto, komandan pos perbatasan Sei Kelik kepada kami.

Tak lama, setelah memberikan bantuan kepada Kepala Desa secara simbolis, para jenderal pun berjalan kaki meninjau jalur setapak menuju pos perbatasan Sei Kelik.

Sambil didampingi Yusuf dan Letda Gunarto, mereka berbincang mengenai rencana pengembangan perbatasan Indonesia-Malaysia di Desa Sei Kelik.

Usai meninjau rencana lokasi PLBN itu, rombongan menuju Dusun Belubu, lokasi bakti sosial Kodam XII/Tanjungpura. Dusun ini termasuk kawasan hunian yang nantinya dilalui jalan paralel perbatasan.



Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Achmad Supriyadi meninjau jalan setapak menuju pos perbatasan Indonesia-Malaysia di Desa Sei Kelik, Kalimantan Barat. Tampak di belakang; Kasdam XII/Tanjungpura Brigjen TNI Alfret Denny Tuejeh (kanan) dan Danlantamal XII Pontianak Laksma TNI Gregorius Agung (kiri). (Medcom/Coki)

 

Dua mata uang

Kembali ke Dusun Belubu, kami berisitirahat sejenak sambil berbincang santai dengan Pak Gait. Yang menjadi perhatian kami adalah persoalan mata uang Malaysia, ringgit.

Ya, ringgit bak mata uang utama masyarakat Desa Sei Kelik dan desa lainnya yang berada di tepi perbatasan. Tapi itu dahulu, sebelum jalan paralel perbatasan mulai dibangun.

Hal ini menjadi biasa karena masyarakat lebih memilih jual-beli ke Malaysia. Bila berjalan kaki, hanya memakan waktu 2-3 jam saja. Jadi, mau tidak mau setiap transaksi yang dilakukan menggunakan mata uang ringgit.

Pilihan itu terasa lumrah dibanding perjalanan ke pusat perdagangan di Indonesia yang berada di Balai Karangan, Sintang. Jarak tempuhnya sekitar 6-7 jam perjalanan, ditambah kondisi jalan setapak dan jalan perkebunan yang kurang menunjang.

Sekali lagi, kondisi demikian terjadi dua-tiga tahun lalu, sebelum TNI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) membuka jalan paralel perbatasan.

Kini, ringgit sudah kalah pamor dengan rupiah. "Saya juga sudah tidak memegang ringgit lagi," ucap pria yang berprofesi sebagai petani sahang alias lada ini.

Dulu, kata Gait, meski hatinya di NKRI, 'perutnya' di Malaysia. Tapi kini, urusan perut pun sudah mulai aman di NKRI.


(COK)