Prioritas Reformasi Hukum

Coki Lubis    •    31 Oktober 2016 14:52 WIB
Prioritas Reformasi Hukum
Menkumham Yasonna H.Laoly, Menhan Ryamizard Ryacudu, Jaksa Agung HM Prasetyo dan Kepala BIN Budi Gunawan menghaidiri rapat terbatas membahas reformasi hukum di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (11/10). (MI/Panca Syurkani)

Mtrotvnews.com, Jakarta: Dengan langkah tergesa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly memasuki Istana Negara. Sore itu, pada Jumat, 7 Oktober 2016, Yasonna hendak menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyampaikan rancangan kebijakan paket reformasi hukum.



Rancangan itu memang telah ditunggu Jokowi. Terlebih, menjelang dua tahun pemerintahannya, sederet kritik di bidang hukum cukup deras menghujani pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK). Dalam beberapa survei tentang dua tahun masa pemerintahan Jokowi-JK, bidang hukum mendapatkan nilai merah. Nilai kurang baik itu diberikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), dengan alasan menguatnya isu korupsi besar namun sedikit yang ditangani.

Selain ICW, Setara Institute yang merupakan lembaga swadaya masyarakat yang fokus terhadap persoalan-persoalan HAM, turut memberikan nilai merah. Alasannya, tidak ada kasus HAM masa lalu yang bisa diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi-JK.

Baca: Penegakan Hukum Belum Maksimal

Meski begitu, hasil survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan kepuasan publik di bidang hukum meningkat, dari 51,1 persen pada Oktober 2015, menjadi 62,1 persen pada Agustus 2016. Sementara hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan kondisi penegakan hukum era Jokowi-JK sudah baik.

Bagi politisi PDIP Maruarar Sirait, survei CSIS dan SMRC memperlihatkan bahwa masyarakat secara umum masih percaya terhadap Jokowi untuk mengatasi permasalahan di bidang hukum.

"Kepercayaan publik di bidang hukum meningkat, walau isu korupsi semakin tinggi. Artinya, yang perlu didorong adalah kecepatan penanganannya," kata pria yang akrab disapa Ara itu kepada Metro TV dalam program Prime Time News, Minggu (23/10/2016).



Paket kebijakan

Dikala Presiden Jokowi dihujani kritik di bidang hukum, pada Selasa, 11 Oktober 2016, paket kebijakan reformasi hukum diluncurkan. Keresahan atas persoalam hukum itu coba dijawab Jokowi melalui paket kebijakan tersebut.

Saat membuka rapat terbatas soal hukum, Jokowi mengatakan, reformasi hukum ini akan melingkupi seluruh lini, dari hulu sampai hilir. Menurutnya, ada tiga hal yang harus diperhatikan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap keadilan dan kepastian hukum. Yaitu, penataan regulasi, reformasi lembaga penegak hukum, dan pembangunan budaya hukum.

Sebagai penggebrak, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menekankan, langkah awalnya adalah pemberantasan pungutan liar (pungli) dan penyelundupan, serta percepatan pelayanan yang berhubungan dengan masyarakat, seperti, SIM, STNK, BPKB, dll, juga relokasi lembaga pemasyarakatan (lapas).

Langkah tersebut direspon positif oleh sejumlah kalangan. Direktur Program SMRC Sirojudin Abbas mengatakan, sentimen positif itu muncul karena konsistensi Jokowi terhadap persoalan-persoalan akar rumput, dan ini diejawantahkan dalam paket kebijakan hukum.

"Jokowi sudah memulai satu model penegakan hukum komprehensif dan sistemik, tidak elitis, pada aspek yang dirasakan masyarakat," ucapnya kepada Metro TV, Minggu (23/10/2016).

Meski begitu, tidak sedikit juga yang memandang miring paket kebijakan itu. Alasannya, kebijakan tersebut tidak jelas, terutama pada sisi reformasi hukumnya. Rencana penataan regulasi dianggap tidak gamblang. Reformasi lembaga penegak hukum dan pembangunan budayanya juga tidak detail.

Selain itu, banyak kalangan menganggap pemberantasan pungli dan percepatan pelayanan adalah langkah baik, tapi salah alamat, karena berada dalam ranah birokrasi. Bila bicara reformasi hukum, seharusnya menyentuh materi hukum.

"Kebijakan hukum tersebut belum memperlihatkan mau kemana arah reformasi hukum yang didengungkan saat ini," ucap pakar hukum pidana Andi Hamzah kepada metrotvnews.com, Kamis (27/10/2016).

Kalau pun ingin menggebrak dengan pembongkaran kasus, ia melanjutkan, kasus besarlah yang perlu dibongkar. "Itu pungli dari zaman Belanda ada, tidak pernah hilang. Seperti pencuri, tidak bisa hilang. Yang perlu adalah pemberantasan korupsi besar, yang miliar-miliaran," kata Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Trisakti itu.



Berbenah regulasi

Terlepas dari kritik yang muncul, langkah Jokowi dalam mengeluarkan paket kebijakan hukum layak diapresiasi. Pemerintah dianggap masih memperlihatkan upayanya dalam membenahi persoalan-persoalan hukum. Salah satunya rencana menata ulang regulasi yang terkait.

Soal penataan regulasi ini, Andi menganggap langkah tersebut memang diperlukan, hanya saja pemerintah juga perlu mengukur diri. Menurutnya, sebaiknya negara fokus penuntasan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang rancangannya sudah di DPR sejak 2015 lalu.

"Itu saja dulu dipercepat. Itu kan mengubah seluruh sistem pidana dan acara pidana. Sistem akan lebih baik dan lebih baru," ujarnya.

Memperbaharui KUHP, kata Andi, adalah kebutuhan mendesak. Pasalnya, acuan aturan hukum Indonesia itu dinilai sudah tidak kekinian. "Dan yang terpenting, kita harus paham bahwa KUHP sifatnya harus universal," katanya.

KUHP ini, lanjut Andi, berlaku pada semua orang yang ada di Indonesia, baik warga negara atau bukan, termasuk turis asing. Bahkan, KUHP juga berlaku ke luar negeri dalam hal tertentu. Seperti terorisme, pelanggaran berat HAM, pemalsuan uang, dll. "Tidak bisa kita tutup diri hanya untuk masyarakat Indonesia saja. Begitu juga KUHAP," kata Andi.

Pada sisi lain, pemerintah harus fokuskan diri pada perekrutan pejabat atau pegawai negeri yang duduk di institusi-intitusi penegakan hukum. "Benahi recruitment polisi, Jaksa, karena nanti itu yang tegakkan hukum," ujar Andi.

Pakar hukum dan tata negara Yusril Ihza Mahendra pun menyampaikan hal senada. Menurut dia, masih banyak penegak hukum yang cenderung menafsirkan hukum dari sudut pandang dan kepentingannya. Di ranah kejaksaan saja, misalnya, masih terlihat penegakan hukum dilakukan hanya berdasarkan kepentingan.

Di daerah, kata Yusril, hukum banyak diperlakukan sebagai alat untuk menakuti dan memeras pejabat setempat. "Paksa itu paksa ini, menakut-nakuti, orang (pejabat) dijadikan ATM-nya. Kalo tidak dipenuhi dituntut," ujarnya kepada metrotvnews.com, Rabu (26/10/2016).

Bagi Yusril, persoalan ini bukan semata-mata lemahnya mental aparat, namun, ada persepsi hukum yang belum tuntas dan menjadi celah penyiasatan hukum. Karenanya, pemerintah memiliki peran besar untuk menata norma-norma hukumnya.

Yusril mencontohkan, dalam tindak pidana korupsi, perlu penyamaan persepsi dari aparat penegak hukumnya tentang norma-norma yang mengatur tindak pidana korupsi itu. Kalau tidak ada kesamaan persepsi, yang terjadi adalah ketidakpastian hukum dan kekacauan.

"Misalnya, apa pengertian uang negara? Ini harus di-clear-kan, agar tidak simpang siur pelaksanaannya. Terutama dilakukan terhadap Undang-undang," ucapnya kepada metrotvnews.com, Rabu (26/10/2016).

Saat ini saja, kata dia, ada lebih dari 20 Undang-undang (UU) yang mendefinisikan uang negara dengan pandangan berbeda-beda. Akibatnya aparat penegak hukum cenderung bebas menafsirkan berdasarkan kepentingan.

"Bila ingin membantu seseorang, yang digunakan pengertian berdasarkan UU A, misalnya. Kalau ingin menjerumuskan, gunakan pengertian uang negara berdasarkan UU B," ucapnya.

Artinya, Yusril menambahkan, perlu ditetapkan satu pengertian tentang uang negara. "Bisa disamakan melalui diskusi internal pemerintah. Agar lebih menjamin kepastian hukum, UU-nya harus direvisi. Harus berlaku satu definisi bagi semua UU," ujarnya.

Mengkaji kesadaran hukum

Dalam perbincangan kami soal reformasi hukum, Yusril juga menekankan soal norma hukum positif di Indonesia. Karena, menurutnya, reformasi hukum harus menyentuh norma-norma hukum yang berlaku.

Bagi Yusril, norma hukum harus mencerminkan kesadaran hukum masyarakatnya sendiri. Dengan kata lain, perlu kajian mendalam terhadap legal system, dari sisi filsafat hukum, juga sosiologi hukum.

Singkatnya, Yusril melanjutkan, tidak hanya memandang kebutuhan hukum di dunia modern saat ini yang sifatnya universal, namun juga memperhatikan hukum adat, hukum Islam termasuk hukum eks kolonial Belanda yang saat ini digunakan. "Itulah kesadaran hukum orang Indonesia," ucapnya.

Dalam hal ini, Yusril berharap pemerintah mengambil peran untuk memformulasikannya. "Itu jauh lebih penting. Kalau mengharapkan DPR, DPR kita sekarang terlalu lemah soal legal drafting," ujar Yusril.

Dengan begitu, kata dia, kita bisa menemukan kesadaran hukum masyarakat dan layak diangkat menjadi norma hukum positif di Indonesia. "Seperti saat ini, kita memaksakan KUHP kepada orang Indonesia, produk hukum Belanda. Kenapa kita pakai itu? karena tidak ada pilihan," katanya.

Jadi, baik Andi maupun Yusril berkesimpulan, reformasi hukum harus menyangkut materi hukum dan norma hukum positif yang berlaku di Indonesia. "Ini yang perlu dilakukan dalam 3 tahun sisa periode pemerintahan," ucap Yusril.
 


(ADM)