Penegakan Hukum Belum Maksimal

Surya Perkasa    •    31 Oktober 2016 15:23 WIB
Penegakan Hukum Belum Maksimal
Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang bersama MenkumHAM Yasonna Laoly (kiri) serta Ketua KomnasHAM Nur Kholis (kanan) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (11/12). (ANTARA/Yudhi Mahatma)

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo terlihat diam. Kedua matanya tertunduk memerhatikan dokumen yang ada di atas meja rapat. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun terlihat diam sembari membalik lembaran-lembaran kertas yang tertumpuk didepannya.
 
Jaksa Agung HM Prasetyo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Menkumham Yasonna H Laoly beberapa nama yang terlihat di dalam ruangan. Tak satupun yang hadir dalam rapat terbatas (Ratas) pembahasan reformasi hukum memasang mimik tidak serius.
 
Seraya membuka rapat Presiden Jokowi berkata, “hukum masih dirasa cenderung tajam dan runcing ke bawah dan tumpul ke atas”.
 
Memang Presiden Jokowi tidak secara tegas dan lugas menyatakan kinerja para bawahannya di sektor hukum buruk. Namun pernyataan tersebut memberi indikasi betapa prihatinnya Presiden atas masalah hukum, regulasi dan peradilan di Tanah Air.
 
Rapat yang berlangsung pada tanggal 11 Oktober 2016 di Istana Negara ini memang bukan yang pertama kali membahas masalah hukum di dua tahun kepemimpinan Jokowi-JK. Tapi baru setelah pertemuan tersebut paket kebijakan hukum pertama kalinya dikeluarkan.
 
“Karena memang, tidak ada perubahan yang spesial di dua tahun Jokowi-JK ini. Yang ada justru hukum pada prakteknya memburuk,” kata Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis.
 
Kinerja hukum tidak memuaskan
 
Kinerja pemerintahan di bidang hukum selama dua tahun belakangan belum maksimal. Bahkan cenderung tidak memuaskan. Banyak lembaga riset dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) memberi lampu kuning untuk pemerintahan Jokowi-JK. Beberapa bahkan tak segan memberi “rapor merah” untuk kinerja pemerintahan di bidang hukum.
 
Indonesia Corruption Watch yang fokus ke persoalan korupsi dan Setara Institute yang fokus ke persoalan HAM, adalah lembaga yang memberikan nilai merah untuk pemerintah. Sementara itu Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan kepuasan publik di bidang hukum cenderung meningkat hukum meningkat, dari 51,1 persen pada Oktober 2015, menjadi 62,1 persen pada Agustus 2016.
 
Baca: Survei CSIS: Tahun Kedua Kinerja Pemerintahan Jokowi Memuaskan
 
Sementara hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan kondisi penegakan hukum era Jokowi-JK sudah baik.
 
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra sepakat pemerintah belum bekerja maksimal di bidang hukum. Bahkan Saldi yang sempat langsung mendukung dan membantu pemerintah Jokowi-JK tak malu-malu berkata gamblang.
 
“Saya beranggapan ini masih jauh dari apa yang dijanjikan dalam Nawa Cita," ucap Saldi.
 
Dalam dua tahun ini, Jokowi-JK memang masih belum fokus dalam bidang hukum. Pemerintah masih terlalu fokus ke ekonomi dan politik. “Utamanya terkait pemberantasan korupsi," imbuh peneliti ICW ini.
 
Korupsi dan pungutan liar
 
Kasus penanganan korupsi memang menjadi sorotan utama publik di setiap era pemerintahan. Namun tak bisa dipungkiri soal korupsi di jaman Jokowi tak mampu menuai puji. “Ada tarik ulur kepentingan kan yang terlihat. Kasus kecil dikejar setengah mati. Yang korupsi besar yang terang dibuat sekabur-kaburnya,” kata Margarito.
 
Pemerintahan Jokowi memang banyak terlihat melakukan pembenahan sektor birokrasi. Salah satu yang diperhatikan adalah upaya penghapusan pungutan liar (pungli) yang masuk golongan petty corruption.
 
Instruksi Presiden Jokowi agar kementerian lembaga serius menangani pungli juga muncul usai ratas reformasi hukum. Apalagi pada hari yang sama operasi tangkap tangan pelaku pungli di Kementerian Perhubungan.
 
Baca: Ironi Kampanye Stop Pungli di Kemenhub
 
Setelah mengeluarkan paket kebijakan hukum yang salah satu poinnya fokus ke pungli, Tim Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Pungli dibentuk.
 
Pemerintah daerah juga menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat dalam pemberantasan pungutan liar. Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) mulai terbentuk di sejumlah daerah.
 
Baca: Satgas Sapu Bersih Pungli Bermunculan di Daerah
 
“Tapi memangnya bisa? Ingin melakukan reformasi atau memberantas pungli, tapi timnya mereka-mereka juga?” kat Margarito.
 
Sementara itu Saldi menilai, gebrakan Jokowi di bidang hukum terkait pemerantasan korupsi ada pada titik terendah. Nawa Cita melindungi, memperkuat, dan tak boleh melemahkan lembaga hukum seperti KPK belum tampak. Begitu pula di lembaga hukum lain.
 
Baca: Penegakan Hukum Era Jokowi-JK Dinilai Belum Maksimal



Pernyataan Margarito dan Saldi ini ada benarnya. Berdasarkan data Kantor Staf Kepresidenan, jumlah kasus Tindak Pidana Korupsi yang melewati proses penyelidikan berjumlah 1.988 kasus. Sementara hingga Juni 2016 ada 453 kasus yang melewati proses penyelidikan.
 
Sementara itu proses penyidikan sepanjang 2015 ada 1.785 kasus. Pada pertengahan tahun 2016 baru ada 357 kasus disidik. Kasus korupsi yang menjalani proses di persidangan hingga penuntutan mencapai 2.446 kasus pada 2015. Sedangkan per Juni 2016, baru ada 781 kasus yang sudah sampai penuntutan.
 
Saldi mengatakan, political will pemerintah sangat dibutuhkan KPK untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Saldi berharap pemberantasan korupsi tidak hanya bertumpu pada penindakan, tapi juga pencegahan
 
Eksekusi mati dan narkoba
 
Satu-satunya pujian yang bisa diberikan ke kinerja pemerintah di sektor hukum hanyalah pelaksanaan eksekusi mati. Pemerintah dengan tegas melukan eksekusi terlepas dari pro-kontra hukuman mati terkait HAM. “Itu kita puji. Tapi cuma sampai eksekusi putaran satu,” kata Margarito.
 
Eksekusi jilid satu secara hukum tidak memiliki masalah berarti. Secara hukum dan administrasi juga tak ada persoalan. Pada putara kedua dan ketiga, keseriusan lembaga hukum negara ini menjadi bahan pertanyaan.
 
Pada putaran pertama, kata Margarito, informasi terpidana dan eksekusi dengn transparan dibuka ke publik. Tapi di putaran selanjutnya ada tarik ulur jadwal.
 
“Pada putaran ketiga yang seharusnya ada 14 dieksekusi, akhirnya cuma empat,” kata dia.
 
Keberanian pemerintah mengeksekusi terpidana mati yang sebagian besar terkait narkoba ini sebenarnya juga bisa dipuji. Sebab sedikit banyak ini akan menunjukkan komitmen untuk memerangi dan menindak pelaku kejahatan narkoba.
 
Tapi perlu diingat, berperang melawan narkoba tidak bisa hanya dengan fokus ke penindakan. Harus ada elemen penanganan dan pencegahan.
 
“Selama ini belum ada grand design untuk menangkal narkoba. Itu dulu yang harus dibuat dan disepakati semua penegak hukum dan lembaga yang terlibat,” kata Margarito.
 
Perlakuan komprehensif kepada pelanggaran hukum narkoba dan korupsi memang harus dengan serius dibenahi. Tapi tidak hanya kejahatan luar biasa, melakukan pembenahan komprehensif ini juga berlaku untuk reformasi hukum Indonesia.
 
Baca: Prioritas Reformasi Hukum
 
Pakar Hukum Zainal Arifin Mochtar berharap Jokowi-JK tidak mengabaikan penataan bidang hukum secara komprehensif. Terutama tidak melupakan hukum karena kepentingan politik dan ekonomi.
 
"Begitulah keadaan di Indonesia. Saya tidak pernah melihat satu pun Presiden di republik ini yang berani menegakkan hukum sekuat-kuatnya di hadapan kepentingan politik,” kata Zainal.
 
"Tahun pertama fokus konsolidasi politik. tahum kedua bidang ekonomi dan tahun ketiga ini, kita berharap fokus dipindahkan ke soal-soal hukum," imbuh dia.  
 
 


(ADM)