Polarisasi 212

M Rodhi Aulia    •    25 Januari 2018 21:30 WIB
Polarisasi 212
Ilustrasi: Medcom

Dengan membawa narasi gerakan massa yang paling berpengaruh; ‘alumni 212’ bak identitas baru. Sejumlah organisasi mendadak bermunculan, membawa simbol unjuk rasa terbesar di sepanjang sejarah Indonesia itu.


Jakarta: Fenomenal. Inilah frasa yang patut disematkan kepada unjuk rasa bertema ‘Aksi Bela Islam’ di kawasan Monas, Jakarta, dua tahun silam. Digelar pada 2 Desember 2016, karib disapa ‘aksi 212’.

Aksi masa terbesar yang melibatkan jutaan orang itu merupakan rangkaian terakhir dari dua unjuk rasa sebelumnya. Menuntut agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dipenjara. Ya. Ahok dianggap telah melakukan penistaan terhadap agama Islam. Penodaan itu dilakukan saat sang gubernur menyinggung surat Al Maidah ayat 51 saat berada di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, pada 27 September 2016.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mersepon. Sebuah fatwa diterbitkan; Ahok telah menodai Al Quran dan ulama.



Sikap MUI menyoal pernyataan Ahok yang dinilai menghina Al Quran dan ulama.


Dalam aksi bersejarah itu, tokoh-tokoh penggeraknya - yang hampir semua merupakan pemuka agama Islam, berafiliasi dalam satu nama; Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI).
 
Tokoh-tokohnya pun mendapat acungan jempol lantaran sukses memobilisasi massa sebanyak itu. Dan kini, mereka yang mengikuti aksi tersebut, berhak melabelkan diri dengan sebutan ‘alumni 212’.

Meski Ahok sudah mendekam di bui, hingga kini semangat ‘bela Islam’ ala 212 tak luntur. Para tokoh alumni 212 tak berhenti melangkah. Bermodal sebuah sejarah besar, sejumlah organisasi pun bermunculan. Salah satunya Presidium Alumni (PA) 212.

Di awal pembentukannya, organisasi ini diketuai Ansufri Idrus Sambo. Pembinanya adalah Rizieq Shihab, sementara penasihatnya adalah politisi senior PAN Amien Rais.



Rizieq Shihab, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) yang juga tokoh 212. (AFP)


Saat itu PA 212 sempat berselisih pandang dengan mantan ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir. Pertemuan tertutup antara GNPF dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara pada 25 Juni 2017, dinilai sebagai langkah kompromistis. Isu perpecahan antara GNPF dan PA 212 pun muncul.
 
Ya. Sebagai Ketua PA 212, Sambo merasa tidak dilibatkan, bahkan dirinya tidak mengetahui ihwal pertemuan GNPF-MUI dengan Jokowi itu. Tapi, Sambo mengaku tidak mempermasalahkannya. Yang penting, kata Sambo, tidak ada "deal-deal di belakang layar."
 
Ihwal munculnya isu perpecahan, kala itu Sambo menganggapnya mahfum. “Setiap orang pasti punya cara pandang sendiri-sendiri, namun demikian kita pun harus memberikan pencerahan dan pencerdasan kepada umat karena tidak selalu berbeda itu berlawanan,” tulisnya dalam sebuah pernyataan presmi PA 212, 28 Juni 2016.
 
Bagi Sambo, GNPF-MUI dan PA 212 adalah dua kekuatan yang memiliki karakteristik perjuangan yang berbeda. “Ada yang mau main lembek dan kompromistis (GNPF) dan yang lain main tegas tanpa kompromi (PA 212).”



Ansufri Idrus Sambo (kiri), mantan Ketua Presidium Alumni 212. (ANTARA)

 
Pada sisi lain, menanggapi Sambo, Bachtiar Nasir menyatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Ketua Dewan Pembina PA 212 Rizieq Shihab.  Menurutnya, tidak ada langkah yang diambil GNPF-MUI tanpa sepengetahuan Rizieq.
 
Dalam pertemuan dengan Jokowi, turut bersama Bachtiar adalah Wakil Ketua GNPF-MUI Zaitun Rasmin, Tim Advokasi Kapitra Ampera, Anggota Dewan Pembina Yusuf Marta, Plt Sekretaris Muhammad Lutfi Hakim, juga Imam Front Pembela Islam (FPI) Jakarta Muchsin.
 
"Tentu pertemuan kami juga kami koordinasikan dengan Habib Rizieq. Yang kami lakukan tidak jalan sendiri," kata Bachtiar menanggapi respon Sambo.



Bachtiar Nasir. (ANTARA)


Sementara itu, Sekretaris Tim 7 GNPF-MUI Lutfi Hakim juga mengatakan, Ketua Dewan Penasihat PA 212 Amien Rais pun mengetahui ihwal pertemuan tersebut. Bahkan hasil pertemuan GNPF dengan Presiden Jokowi sudah disampaikan langsung ke Amien, dan disambut baik.
 
Namun, belakangan beredar kabar bahwa Amien Rais tidak mengetahui ihwal pertemuan dengan Presiden Jokowi tersebut.
 

Inilah polarisasi pertama di dunia ‘212’. Beda langkah GNPF-MUI dengan PA 212.


"Kalau beda-beda pendapat, itu biasa ya. Kalau friksi (dalam komponen Aksi Bela Islam) nggak ada," tutur Bachtiar saat itu.
 
Belakangan, Sambo mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua PA 212. Posisinya digantikan juru bicara FPI Slamet Maarif.



Ketua Dewan Penasehat Presidium Alumni 212 Amien Rais berbicara dalam Kongres Nasional Alumni 212 di Wisma PHI, Cempaka Putih, Jakarta, 30 November 2017. (ANTARA)


Klaim berujung bantahan
 
Tahun politik tiba. Pilkada serentak sudah di depan mata. Pileg dan Pilpres 2019 sudah menjelang.
 
Kegagalan La Nyalla Mattalitti untuk diusung koalisi Partai Gerindra di Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 memunculkan kekisruhan di internal Presidium Alumni 212.
 
La Nyalla mengklaim bahwa namanya sudah direkomendasikan ulama alumni 212 untuk menjadi Cagub dari Gerindra. Surat rekomendasinya ditandatangani Muhammad Al Khaththath, Abdul Rasyid, dan Aru Seif Asadullah.
 
Al Khaththath, yang merupakan Sekjen Forum Umat Islam (FUI) dan tokoh 212, kecewa terhadap partai yang menolak La Nyalla. Selentingan instruksi tidak formal pun muncul, agar alumni 212 tidak lagi dekat dengan partai tersebut.
 
Tapi, belakangan Presidium Alumni 212 membantah klaim Al Khathath tersebut. Pihaknya tidak pernah menyodorkan nama tertentu kepada partai yang selama ini mendukung. Yang ada hanya imbauan agar partai tersebut tidak berkoalisi dengan partai pendukung Ahok di masa Pilkada DKI Jakarta.



Muhammad Al Khaththath, Sekjen Forum Umat Islam (FUI) yang juga tokoh 212. (ANTARA)
 

Garda 212
 
Kemunculan kelompok Garda 212 yang dipimpin mantan Ketua PA 212 Ansufri Idrus Sambo juga sempat memunculkan perdebatan di kalangan alumni 212
 
Anggota Dewan Pembina PA 212 Kapitra Ampera mengaku tidak tahu-menahu soal kemunculan Garda 212. "Wallahu a'lam. Nanti saya cek," kata Kapitra kepada Medcom.id, Kamis, 18 Januari 2018.
 
Menurutnya, sejak awal tidak ada yang namanya elemen baru alumni, yang dinamakan Garda 212. Kemunculan Garda 212, kata dia, akan dibahas dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PA 212 akhir Januari 2018 ini.
 
"Iya nanti dibahas. Bagaimana pandangan dan sikap politik kita ke depan. Nanti juga akan ada pidato Habib (Ketua Dewan Pembina PA 212 Rizieq Shihab)," ucap dia.



Kapitra Ampera, Anggota Dewan Pembina PA 212. (ANTARA)


Sambo pun tak mempersoalkan respon PA 212. Pula bila akan dibahas di dalam Mukernasnya. Karena, bagi Sambo, Garda 212 jelas bukan bagian dari PA 212. Ihwal pemakaian simbol 212 dalam organisasi barunya, menurutnya itu adalah hak semua alumni 212.
 
"Ini tidak ada urusannya dengan Presidium. Ini urusannya kerja 212 dan simpatisan 212. Semua berhak. Presidium urusannya lain, kita juga urusannya lain. Tidak ada hubungan," kata Sambo saat berbincang dengan kami, Jumat, 19 Januari 2018.
 
Sambo sendiri mengatakan Garda 212 akan resmi diluncurkan pada Februari mendatang. Organisasi ini dibentuk sebagai wadah penyaluran alumni dan simpatisan 212 yang ingin menjadi calon angota legislatif.
 
Target Sambo, kursi-kursi parlemen dikuasai sosok yang produknya berpihak kepada umat Islam. Pintu masuknya adalah empat partai politik pendukung Aksi Bela Islam; Gerindra, PKS, PAN, dan PBB.


Partai Syariah 212
 
Senin, 17 juli 2017, dunia 212 kembali geger. Sekelompok orang yang mengatasnamakan alumni 212 berkumpul di Gedung Juang 45, Jalan Menteng Raya No 31 Jakarta Pusat. Mereka mendeklarasikan pembentukan Partai Syariah 212.
 
Kami Partai Syariah 212 dengan ini memohon izin Allah menyatakan bahwa hari ini Senin 17 Juli 2017 mendeklarasikan berdirinya Partai Syariah 212. Hal-hal yang berkaitan dengan organisasi partai akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Juli 2017, atas nama pendiri partai Hajah Siti Asmah Ratu Agung Sarjana Ekonomi Magsiter Kesehatan.
 
Demikian isi deklarasi partai yang diklaim sebagai wadah perjuangan politik alumni 212 itu. Ya, memang agak mirip Proklamasi kemerdekaan RI pada 1945.
 
Ratu – sapaan karib Siti Asmah Ratu Agung, mendeklarasikan partai tersebut bersama tokoh alumni 212 lainnya; Ma'ruf Halimuddin.
 
"Selama 72 tahun Indonesia merdeka, belum ada perempuan yang menggagas partai. Megawati (Ketua Umum PDIP) kan warisan," klaim Ratu saat berbincang dengan Medcom.id, Selasa, 23 Januari 2018.
 
Namun, dengan mendirikan sebuah partai politik, Ratu merasa tidak memecah belah soliditas alumni 212. Bahkan dia mengklaim bahwa partai yang dideklarasikannya mendapatkan dukungan dari tokoh alumni 212, seperti, Bachtiar Nasir (Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI), juga Bukhori Muslim (Bendahara Presidium Alumni 212).
 

Meski begitu, GNPF-MUI dikabarkan tidak mengetahui soal pembentukan partai politik berlabel 212 itu. Tapi, Ratu sangat yakin bahwa GNPF-MUI mengetahuinya.


"GNPF katanya tidak merestui (pendirian Partai Syariah 212). Itu permainan media saja," ucap Ratu.
 
Ihwal polarisasi di kalangan alumni 212, Ratu mengamininya. Namun, menurutnya, polarisasi itu bukan berarti soliditas dan semangat alumni 212 runtuh.
 
"Tidak masalah sebenarnya (ada berbagai kelompok). Saudara kandung saja bisa berbeda. Jangan antiperbedaan. Itu masalah teknis. Mereka yang ingin jalur kebudayaan, silakan dan lain-lain. Tapi kita ini tetap satu. Satu iman, satu Tuhan. Itu satu," tegas Ratu.
 
Namun, menyoal Partai Syariah 212, perjalanannya pun tidak berlangsung mulus. Beberapa hari dari pendeklarasiannya, Ratu ditinggal lima deklarator lain. Mereka adalah Ma'ruf Halimuddin, Agung Suyono, Sidiq Waluyo, Ruli Munandzir dan Andi Darmawati.
 
"Saya enggak tahu kok besoknya dia (Ma'ruf dan kawan-kawan) jalan sendiri," kata Ratu.
 
Dia menduga mundurnya Ma'ruf dan kawan-kawan karena persoalan jabatan ketua. Karena, menurut Ratu, syarat menjadi ketua Partai Syariah 212 tak mudah. "Harus hafal 3 Juz Al Quran, usia di bawah 50 tahun, dan penghasilan minimal Rp 50 juta per bulan. Analisa saya, dia (Ma’ruf) tidak qualified."
 
Pascamundurnya Ma'ruf dan kawan-kawan, Partai Syariah 212 sempat diketuai dr. Junaedi. Tetapi lagi-lagi kepemimpinan partai besutan Ratu ini kembali kandas.
 
"Seperti kita mengendarai mobil, kita punya waktu, punya target, kalau pengemudinya sakit kepala di jalan, berhenti dulu. Kira-kira begitu," ucap Ratu mengibaratkan perjalanan partainya.
 
Meski demikian, Ratu tetap mengonsolidasikan partainya. Bahkan, pada Februari mendatang, dia mengatakan akan mengumpulkan pengurus Partai Syariah 212 dari seluruh Indonesia. “Konsolidasi.”





Meski begitu, perbedaan langkah di antara para tokoh 212 dianggap tidak menganggu semangat ‘Bela Islam’ di kalangan masyarakat awam peserta aksi 212. Setidaknya itulah yang dirasakan Fachri, seorang karyawan asal Jakarta yang turut serta dalam Aksi Bela Islam 212.

“Biasa ya, dalam perjuangan beda-beda langkah. Tapi semangatnya (bela Islam) tetap sama kan?” pungkasnya dengan menyisakan tanya.
 


(COK)