Geger Lonjakan Utang Luar Negeri

Coki Lubis    •    31 Juli 2017 17:05 WIB
Geger Lonjakan Utang Luar Negeri
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menjadi narasumber dalam diskusi bertema

Metrotvnews.com, Jakarta: Belum lama ini, sejumlah pejabat negara tampak sibuk menjelaskan posisi utang Indonesia yang angkanya membengkak hingga Rp3.706,52 triliun per Juni kemarin. Laku tersebut dilatarbelakangi sentimen negatif yang meningkat di kalangan masyarakat terhadap kinerja tim ekonomi dalam kabinet pemerintahan yang dipimpin Presiden RI ke-7 Joko Widodo.
 
Sorotan publik terhadap pemerintah terutama terkait utang luar negeri yang melonjak Rp34,9 triliun dari bulan sebelumnya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan awam tentang kebijakan pemerintah yang dianggap terlalu berani menambah utang. Langkah pemerintah dianggap berbahaya, cemas masyarakat akan trauma krisis moneter 1997 yang menyeret perekonomian Indonesia jatuh terhempas pada lembah utang bakal terulang.
 
Pada sore itu tiga penggawa tim ekonomi di Kabinet Kerja hadir sebagai panelis dalam suatu acara diskusi bertajuk "Utang: Untuk Apa dan Untuk Siapa?" yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta, Kamis 27 Juli 2017. Mereka antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo.
 
Ketiganya menyampaikan satu pesan yang sama. Yaitu, utang Indonesia saat ini tidak di titik membahayakan.
 
Sederet data disuguhkan. Salah satunya menyinggung kontribusi utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2017. Rasionya hingga semester pertama tahun ini mencapai 27,02% dari PDB yang digenjot hingga 5,1 persen atau tumbuh menjadi Rp13.717 triliun.
 
Masing-masing menyatakan angka tersebut masih relatif baik. Lagipula batas aman utang pemerintah yang diperbolehkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah 60% dari PDB.
 
Apalagi, selain untuk menambal defisit negara, utang tersebut juga ditujukan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Antara lain membiayai program pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang gencar di berbagai daerah.
 
Menurut Sri Mulyani, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan kenyataan utang pemerintah sekarang ini. Masyarakat tidak perlu panik. Karena, sebenarnya utang itu masih aman dan terkendali. Tidak seperti yang dibayangkan banyak pihak.
 
Apalagi, jika membandingkan dengan kondisi negara lain. Misalnya, Jepang yang rasio utangnya bisa sampai 200% dari PDB. Maka, jelas Indonesia masih jauh dari kondisi bahaya, tidak semengerikan itu.
 
Sri Mulyani pun menjelaskan, setiap orang di Jepang menanggung utang per kapita sebesar US$93 ribu. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang sekitar 1,2%, maka rasio utang Jepang bisa tiga kali lipat dari PDB per kapitanya.
 
Contoh lain lagi, negara berkembang yang memiliki rasio utang lebih tinggi dari Indonesia. Misalnya, Brasil di mana anggarannya defisit lebih dari 4% sementara pertumbuhan ekonominya hanya 2%. Kemudian Meksiko yang defisit sebesar 3,3%, sedangkan ekonominya hanya tumbuh 2%.
 
Berbeda dengan Indonesia yang mencatat defisit anggaran hanya 1,29% terhadap PDB sepanjang semester pertama 2017 tetapi perekonomiannya tumbuh 5,02%.  "Ini menandakan kebijakan fiskal Indonesia masih sangat sehat," kata Sri Mulyani.
 
Ia menambahkan, masyarakat perlu mengetahui bahwa pemerintah melakukan utang untuk kebutuhan negara, bukan untuk kesenangan. Utang itu digunakan untuk program pembangunan. Antara lain seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kemajuan infrastruktur, memperkokoh sektor keuangan, dan lain sebagainya.
 



Menutup tekor

 
Pakar ekonomi yang juga rektor Universitas Paramadina, Firmanzah, menganalogikan persoalan utang tersebut seperti kemampuan mengelola keuangan rumah tangga. Jika diasumsikan PDB sebagai gaji atau pendapatan rumah tangga per tahun, maka pertumbuhan ekonomi seperti kenaikan gaji per tahun.
 
Tekor rumah tangga per tahun, yang di luar pembayaran bunga utang, anggap saja defisit primer dalam APBN.
 
Sejak lama, menurut Firmanzah, tekor gaji itu ditutup dengan utang. Boleh dibilang, ini adalah kondisi utang luar negeri pemerintah.
 
Nah, bila tekor terus menerus sementara pinjaman juga ditambah untuk membiayai rencana pengeluaran rumah tangga, apakah utangnya akan meledak? Jawaban Firmanzah adalah, tidak. Dengan catatan, bila kenaikan gaji rumah tangga itu lebih besar dari bunga utang yang dibayarkan.
 
Memang, ia menjelaskan, dalam jangka panjang nilai nominal utang akan membengkak terus. Namun, karena gaji juga terus meningkat tiap tahun maka rasio utang terhadap penerimaannya pun akan stabil.
 
Ibaratnya, tidak masalah “gali lubang” jika bisa membuat “tutup lubang” yang lebih besar. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah ada selisih yang positif dari pendapatan setelah dikurangi untuk pembayaran utang.
 
Demikian pula halnya dalam memahami kondisi utang Indonesia. "Sekarang sekitar 30% devisa kita itu untuk membayar utang. Angka ini masih jauh di bawah rata-rata ambang batas utang yang umum dijadikan patokan di dunia. Jadi, ini masih relatif aman," kata Firmanzah kepada Metrotvnews.com di Jakarta, Rabu 19 Juli 2017
 
Dengan kata lain, ia melanjutkan, yang seharusnya disorot adalah kemampuan keuangan negara untuk membayar utang. Bukan soal rasio dengan PDB.
 
Problemnya, kemampuan APBN itu dilihat dari penerimaannya. Sementara penerimaan negara yang bersumber dari pajak kerap tidak mencapai target. Semula memang ada harapan dari program pengampunan pajak tahap pertama yang diluncurkan oleh pemerintah pada tahun lalu. Tapi, melihat capaian tax amnesty tahap kedua dan ketiga hingga awal tahun 2017, pemerintah memang mesti dipaksa untuk lebih giat lagi menambah pemasukan agar defisit anggaran tak kian melebar.
 
Menggenjot laju pertumbuhan dari sektor konsumsi juga terkendala oleh situasi ekonomi dunia yang sedang melambat. Meski pertumbuhan itu tetap ada, namun besarannya tidak seoptimis periode sebelumnya.
 
Selain itu, kenyataannya tingkat konsumsi masyarakat juga mengalami penurunan. Buktinya, sejumlah pengusaha di sektor ritel mengeluhkan tren penjualan yang tidak bergairah. Bahkan, konon penutupan gerai-gerai 7-Eleven disebut-sebut berkaitan dengan fenomena ini.
 
Padahal, kekuatan konsumsi yang besar di Indonesia senantiasa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dalam dua dekade terakhir. Faktanya, tingkat konsumsi berkontribusi hingga 56% terhadap PDB. 
 
Nah, di tengah situasi seperti itu utang malah meningkat dan pembayarannya hampir jatuh tempo. "Dari pengamatan saya, itulah yang membuat kegelisahan masyarakat," kata Firmanzah.
 
Serba sulit
 
Untuk mengecilkan utang rumusnya hanya ada dua. Pendapatan diperbesar atau pengeluaran diperkecil.
 
Saat ini, menurut Firmanzah, sepertinya sulit untuk memperbesar pendapatan negara. Karena sumber utamanya masih pajak. Sementara itu, prestasinya tidak meningkat seperti yang diharapkan.
 
Badan Usaha Milik Negara pun belum bisa menyumbang banyak dan berperan sebagai sumber pendapatan. Malah cenderung menjadi beban negara melalui permintaan suntikan modal dari negara. Mahfum, rata-rata perusahaan-perusahaan pelat merah juga memiliki utang untuk modal kerjanya.
 
Jadi, mau tidak mau belanja negara yang harus diturunkan. Persoalannya, belanja apa yang harus diturunkan?
 
Ini pun sulit. APBN memiliki mandatori anggaran alias pengeluaran belanja yang sudah disepakati dan diperkuat Undang-undang. Seperti persentase anggaran pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
 
Bisa saja pemerintah perlu mengalah untuk mengurangi anggarannya dalam program pembangunan infrastruktur. Tapi, apakah pemerintah mau? Firmanzah menduga pemerintah tidak akan mau. Apalagi, program pembangunan infrastruktur dan pemerataan sentra-sentra perekonomian sudah menjadi komitmen politik dalam Nawa Cita yang dikampanyekan Presiden Jokowi.
 
Pemerintah juga meyakini  pembangunan infrastruktur sebagai cara ampuh menumbuhkan ekonomi. Karena dengan akses perniagaan dipermudah, inflasi pun berpotensi rendah atau paling tidak terkendali. Lebih jauh, dengan inflasi yang terkendali, nilai tukar rupiah bisa jadi lebih stabil.
 
Beberapa pakar ekonomi juga ada yang menyarankan pemerintah agar menegosiasi ulang skema pembayaran utang luar negeri. Maksudnya, pemerintah perlu meminta kepada para kreditor untuk memberi keringanan utang ihwal tenor dan bunganya.
 
Bila pembayaran bunga atau pokok utang bisa diperkecil, tentu dapat mempersempit defisit. "Tapi, menurut saya ini pun agak susah. Karena Indonesia tidak lagi menjadi negara yang utangnya laik direnegosiasi," kata Firmanzah.
 
Umpama seseorang memberikan pinjaman kepada kita. Lantas, karena tidak ada uang, kita meminta tenor diubah, dengan harapan bunga mengecil. Tapi, kenyataannya kita baru kredit motor, kondisi rumah masih bagus, bahkan terus direnovasi. Artinya, saat kita bilang tidak ada uang, kenyataannya aset kita masih ada dan terbilang besar.
 
"Kecuali bila seperti Venezuela, berantakan, seperti kita saat 1998, itu mudah renegosiasi," papar dia.
 
Indonesia saat ini tidak termasuk dalam kelompok negara seperti itu. Restrukturisasi utang sulit untuk diharapkan, apalagi sedang membangun infrasruktur.
 
Selain itu, kini Indonesia termasuk dalam G-20, kelompok negara pemilik PDB besar. Belum lagi meraih reputasi baik dari lembaga pemeringkat investasi. "Nah, masa mau direnegosiasi?," katanya.
 
Karena itu, ia menambahkan, pemerintah menyiasatinya dengan menerbitkan obligasi dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) alias utang yang dijamin pembayarannya oleh negara. SUN digelontorkan di pasar modal, baik dalam negeri maupun luar negeri. Biasanya diikuti dengan tawaran bunga yang menarik bagi investor.
 
"Sekarang yang beli obligasi kita 40% asing," kata Firmanzah.
 
Sementara itu, demi pembangunan infrastruktur, sejumlah BUMN juga didorong untuk menghitung kebutuhan dengan benar, lantas turut menerbitkan obligasi. Dengan begitu pembangunan tidak lagi membebankan postur APBN.
 
Salah kelola bisa-bisa buntung. Inilah yang dikhawatirkan kemudian. Sebab itu BUMN harus cerdas mengelola modal. Agar jangan sampai nanti merengek minta suntikan APBN untuk "tutup lubang" karena terancam default alias gagal bayar utangnya.
 
Dengan demikian, bicara utang seharusnya tidak lagi capek memperdebatan besaran, rasio atau sibuk mencari perbandingan dengan negara lain. Sederhananya, kita meminjam, membangun, ekonomi tumbuh, lantas mendapatkan tambahan pajak, yang nantinya untuk membayar pinjaman itu. Bila pertumbuhan bagus, rasio utang terhadap PDB-nya pun bisa mengecil.
 
Jadi, yang perlu dipastikan, jangan sampai berutang namun ekonomi tidak tumbuh, termasuk di tataran konsumsi masyarakatnya. Sudah sepatutnya semua pihak memantau tata kelola utang yang datang, baik utang pemerintah maupun utang BUMN dan swasta.
 
"Kalau alokasi pembiayaan dari utang tadi tidak pas, maka yang terjadi adalah liability. Beban di masa mendatang," tandas Firmanzah.
 
 


(ADM)