Menyorot Kelaziman Minuman Beralkohol

Wanda Indana    •    18 September 2017 11:33 WIB
Menyorot Kelaziman Minuman Beralkohol
ILUSTRASI: Botol minuman keras (miras) hasil sitaan. FOTO: (MI/Palce Aamalo)

Metrotvnews.com, Jakarta: Keberhasilan Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Bea Cukai menggagalkan penyelundupan produk impor minuman beralkohol sebanyak lima kontainer patut diapresiasi. Maraknya penyelundupan minuman beralkohol belakangan ini ditengarai berkaitan dengan keengganan oknum-oknum pelakunya membayar pajak minuman keras yang dirasakan kian mencekik.



Baca: Tarif Meningkat, Penyelundupan Mengganas Minuman beralkohol telah menjadi bagian budaya dan kehidupan dari masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari banyak ritual-ritual adat serta kehidupan sosial budaya-budaya tertentu yang masih  lekat dengan minuman alkohol.

Kenyataannya juga ada ratusan jenis minuman beralkohol yang diproduksi oleh masyarakat, baik itu untuk kepentingan rekreasional maupun ritual. Sebut saja minuman-minuman produksi lokal hasil dari fermentasi beras, singkong, siwalan, dan lain sebagainya. Antara lain tuak (Batak), ciu (Jawa Tengah), arak (Bali), sopi (Maluku), dan masih banyak lagi.

Fenomena ini tidak boleh diingkari. Apalagi mengingat bahwa cara membuat dan penggunaan minuman beralkohol tersebut telah diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, polemik tentang minuman beralkohol ini muncul setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak imbang jika ditinjau dari aspek sosial dan ekonominya.

Pemerintah sendiri melalui Kementerian Kesehatan pernah melakukan penelitian tentang perilaku minum alkohol secara nasional. Salah satunya dalam Riset Kesehatan Dasar tahun 2007 diketahui penduduk di sejumlah daerah lazim mengonsumsi minuman beralkohol.

Ada sembilan provinsi yang penduduknya memiliki prevalensi minum alkoholnya paling tinggi, rata-rata di atas 10 persen. Yaitu Sumatera Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Papua dan Papua Barat.

Jika mencermati produk kebijakan tentang minuman beralkohol selama ini, pemerintah memang lebih  sering menyasar pajak perdagangannya. Tetapi, belum banyak kebijakan yang mengatur pada sisi melindungi kebudayaan dan edukasi penggunaannya.

Era pemerintahan kolonialisme Belanda, peredaran minuman beralkohol diatur dan dikenakan cukai. Pemerintah memberlakukan aturan Ordonnantie Van 27 Februari 1898 Stbl. 1898 No. 90 on 92 dan Ordonnantie Van 10 Juli 1923 Stbl. 1923 No. 344 untuk mengatur peredaran minuman alkohol hasil sulingan. Penguasa juga mengeluarkan aturan Bieraccijns Ordonnantie Stbl. 1931 No. 3\488 en 489) untuk peredaran minuman alkohol jenis bir.

Setelah Indonesia merdeka, warisan peraturan pada masa Hindia Belanda itu masih terus diberlakukan dengan tetap mempertahankan tarif cukai dan memperketat penjualan minuman beralkohol. Pada 1947, pemerintah Orde Lama mengeluarkan Undang Undang Nomor 29 Tahun 1947 tentang Cukai Minuman Keras. Lewat aturan itu, pemerintah menentukan bentuk hukuman bagi pelanggar.

Kemudian, Presiden Soeharto di zaman Orde Baru meneken Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagai pengganti perundang-udangangan warisan Belanda. Dua tahun kemudian, keluar Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1997 yang mengatur lebih terperinci mengenai golongan minuman beralkohol, peredaran, dan penjualan.

Setelah itu, baru Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 yang kemudian diubah dengan Permendag 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol.

Regulasi yang terakhir ini membatasi penjualan minuman beralkohol hanya pada tempat-tempat tertentu. Seperti restoran, hotel, kafe, dan tempat lain yang sudah mendapat izin dari pemerintah daerah. Selain itu, konsumen dan pembeli minuman beralkohol juga dibatasi pada usia minimal 21 tahun yang dibuktikan dengan menunjukkan kartu identitas kepada pihak penjual.

Kebijakan yang melarang minuman beralkohol dengan kadar apapun dijual di mini market, ritel, dan pengecer di seluruh Indonesia ini didukung oleh kelompok gerakan-gerakan yang memandang bahwa minuman beralkohol adalah sumber amoralitas dan tanda pembangkangan terhadap agama.

Tetapi, protes juga diteriakkan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia yang menilainya sebagai kebijakan mematikan usaha suatu produk yang menguntungkan industri tertentu dan dinikmati oleh para konsumen.

Wakil Ketua Umum Aprindo, Tutum Rahanta, meminta agar pembuatan aturan harus diselaraskan dengan kondisi demografi wilayah. Ia mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia sangat majemuk dan plural.



Dalam ulasannya, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat menjelaskan bahwa Permendag 06/M-DAG/PER/1/2015 dibentuk dengan tujuan mempersulit masyarakat terutama anak-anak dalam menjangkau minuman keras. Namun demikian, peraturan tersebut tidak menjawab realita atas keinginan anak-anak muda untuk mengonsumsi alkohol.

LBH Masyarakat menyatakan peraturan ini justru menimbulkan permasalahan pengonsumsian alkohol oplosan. Karena dengan sulitnya alkohol untuk dijangkau di mini market, anak-anak muda bahkan masyarakat pada umumnya akan beralih ke alkohol oplosan. Hal ini akan meningkatkan risiko keracunan atau bahkan kematian.

Seiring dengan itu, muncul juga dorongan dari masyarakat untuk meloloskan Rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol (RUU Minol). Dalam RUU ini disebutkan bahwa memproduksi, mengedarkan, dan mengonsumsi minuman beralkohol dapat diganjar dengan pidana berupa penjara maupun denda.

Maka, kehadiran RUU Minol juga dipertentangkan sejumlah kalangan. Karena dianggap tidak  memecahkan masalah yang mau disasar, tetapi justru mencuri kehidupan orang-orang yang produktif dengan melemparkan mereka ke dalam penjara.

Lebih jauh, RUU ini dapat mengganggu banyak adat istiadat, bahkan proses ritual agama. Padahal negara harus mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara.

Hingga saat ini pembahasan RUU Minol masih belum selesai di parlemen. Panitia Kerja di DPR RI belum berhasil mencapai titik temu atas perdebatan tentang judul. Ada usulan mengenai judulnya "Pelarangan Minuman Beralkohol" dengan pengecualian secara terbatas dan mengedepankan pengendalian dalam tata kelola minuman beralkohol. Sementara itu, ada juga yang mengusulkan judulnya "Pengendalian Minuman Beralkohol" dengan prinsip minuman beralkohol hanya perlu dikendalikan dalam aspek produksi sampai konsumsi.

Menurut LBH Masyarakat, pemerintah seharusnya menyusun berbagai program yang dapat memecahkan permasalahan minuman keras di Indonesia. Program tersebut dapat dilakukan melalui tiga cara. Pertama, memberikan edukasi kepada anak-anak yang berumur di bawah batas minimum mengonsumsi alkohol tentang bahaya mengonsumsi alkohol di bawah umur yang belum diperbolehkan.

Kedua, memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat tentang bahaya mengonsumi alkohol yang berlebihan serta tidak bertanggung jawab. Ketiga, melakukan standarisasi kualitas alkohol yang beredar di masyarakat umum. Sehingga alkohol yang beredar adalah alkohol yang memenuhi standar untuk dikonsumsi.

Pemerintah pun diharapkan menyusun suatu peraturan setingkat Undang-Undang yang melarang orang dewasa memberikan minuman kepada anak-anak dan menjatuhkan sanksi pidana yang proporsional pada orang dewasa tersebut. Penerapan aturan semacam ini sudah dilakukan oleh negara Jerman dan Jepang.

Peneliti Thomas A Gossel menyatakan konsumsi alkohol berlebih dapat menurunkan kesadaran. Kata Gossel, ketika kadar alkohol dalam darahmencapai  minimal 0,05 persen per 100 mililiter dalam darah sudah cukup membuat orang sempoyongan alias mabuk.



Risiko terparah akibat konsumsi alkohol berlebih dapat menyebabkan koma dan kematian. Menurut Tutum, risiko kematian itu bakal meningkat jika tidak ada kesadaran untuk mengonsumsi miras secara bijaksana. Faktanya, banyak kasus kematian karena mengonsumsi miras oplosan.

"Para korban mencampurkan bahan kimia tertentu untuk mendapatkan sensasi berlebih. Bukan karena minolnya. Tapi karena oplosan,” kata Tutum.

Ia juga menilai pelarangan minuman beralkohol sebagai bentuk perlindungan agar masyarakat terhindar dari bahaya seperti terganggunya ketertiban di dalam masyarakat merupakan suatu hal yang salah kaprah. Karena kasus kriminalitas yang tinggi justru muncul pada daerah yang tidak memiliki dasar tradisi meminum alkohol.

Seperti yang terjadi pada masyarakat Sulawesi, yang memiliki budaya meminum alkohol yang kuat, jarang ditemukan kasus kriminalitas akibat konsumsi minuman beralkohol. Justru angka kriminalitas di bawah pengaruh minuman beralkohol terjadi di wilayah yang tidak memiliki tradisi meminum alkohol.

“Jangan disamakan, kita majemuk. Misalnya kasus tawuran yang dipicu alkohol terjadi di wilayah yang kami tidak jual di sana. Sementara di wilayah yang kami jual (minuman beralkohol) justru tidak ada tawuran,” kata Tutum.


(ADM)