Melawan Tren Kelangkaan Petani

Coki Lubis    •    04 Juli 2016 20:35 WIB
Melawan Tren Kelangkaan Petani
Petani memisahkan gabah dengan kotoran ketika panen di persawahan kawasan Arteri Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. (ANTARA FOTO/Umarul Faruq)

Metrotvnews.com, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pernah mencatat arus migrasi masyarakat desa ke kota yang amat deras, khususnya perpindahan kaum pemuda, menyebabkan terjadinya krisis regenerasi petani. Modernisasi di pedesaan menjadi pendorong perubahan sosial terutama perubahan pandangan terhadap aset sosial, ekonomi, dan budaya yang menjadi modal sosial ekonomi dan budaya.



Hasil sementara dari penelitian dalam kurun 2015-2017 yang dilakukan LIPI tentang regenerasi petani di tiga desa di wilayah eks Karesidenan Surakarta, yakni Sragen, Kalten, dan Sukoharjo menemukan pemuda pedesaan yang diharapkan menjadi aset sumber daya manusia bagi pembangunan di daerah ternyata justru enggan mewarisi keterampilan pertanian dari orang tua maupun komunitas masyarakatnya. Menurut peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI YB Widodo, migrasi pemuda dari desa ke kota ini pada akhirnya berdampak pada berkurangnya pekerja pertanian skala kecil. "Modernisasi di bidang keluarga, sekolah, sawah, dan aktivitas non-pertanian justru mengasingkan mereka dari lingkungan tempat hidupnya," ujar Widodo saat ditemui di Kantor LIPI, Jakarta, Jumat (2/10/2015).

Agar regenerasi petani berjalan dengan baik, LIPI menyarankan pemerintah bersama swasta dan masyarakat sipil menciptakan variasi lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan pemuda di pedesaan.

Jika tren urbanisasi tetap tinggi, maka di tahun 2025 nanti sekitar 65% penduduk akan berada di kota. Sementara sisanya akan berdiam di pedesaan dengan mayoritas usia non produktif dan senja. Bila kondisinya seperti ini, bagaimana nasib pertanian Indonesia yang kekuatannya bertumpu pada daerah?

Pengamat anggaran pemerintah dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Joko Tri Haryanto, dalam opininya yang berjudul 'Urbanisasi Paska Lebaran dan APBN 2016' di portal resmi Kementerian Keuangan RI, akhir 2015 lalu, mengungkapkan bahwa jika di tahun 1980, sekitar 78% penduduk Indonesia masih tinggal di pedesaan, maka kondisi tersebut kini justru mengalami kebalikan. Penduduk desa masih berkisar di angka 120 juta jiwa, sementara penduduk yang tinggal di perkotaan justru mengalami kenaikan hingga empat kali lipat, dari 32,76 juta jiwa menjadi sekitar 123,12 juta jiwa.

Dalam konteks perubahan sosial, salah satu faktor yang mendorong tingginya angka urbanisasi ini adalah paradigma masyarakat secara umum, yang menganggap bahwa masyarakat kota adalah masyarakat yang lebih modern, lebih maju dan progresif dalam berbagai hal. Hal ini menyebabkan daya tarik kota menjadi semakin lebih kuat dan pada akhirnya mendorong masyarakat (terutama masyarakat pedesaan) untuk berpindah dari desa ke kota.

Forum Tani Indonesia (Fortani) agaknya juga mencemaskan hal yang sama. Ketua Umum Fortani Wayan Supratno mengatakan jumlah petani mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tercatat 500.000  petani mulai meninggalkan profesi ini setiap tahunnya. Penurunan jumlah petani juga disebabkan anak muda yang tidak terpanggil hatinya untuk menjadi petani. Bahkan, mahasiswa lulusan sarjana pertanian juga enggan untuk terjun ke sektor pertanian.

"Anak muda tidak mau bertani, termasuk sarjana pertanian," keluh Wayan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Rabu (25/5/2016).

Ia berharap ada perhatian dari pemerintah mengenai fenomena ini untuk mengatasi masalah keengganan pemuda untuk menjadi petani maupun terjun ke sektor pertanian.

Usaha penyelamatan pertanian dan menahan urbanisasi ini sebenarnya sudah digaungkan pada 2013 silam. Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri pernah mengungkapkan bahwa fenomena urbanisasi juga terjadi karena adanya perbedaan tingkat upah.  Selain itu, nilai tambah tenaga kerja buruh lebih besar dari petani, dan produktivitas dari sektor industri masih lebih baik dari sektor pertanian.

Menurutnya, upaya untuk penyelamatan pertanian itu adalah dengan melakukan modernisasi di sektor pertanian. "Itu harus dengan modernisasi teknologi sektor pertanian, kalau produktivitasnya naik maka tingkat upahnya naik, itu yang akan mencegah mendorong mereka ke kota," ujar Chatib kepada wartawan saat menyoroti tingginya arus urbanisasi kala itu.

Di negara-negara maju saja, sambungnya, sektor pertanian sudah modern. "Jadi, terbalik kalau kita menganggap sektor pertanian itu tempat perlindungan orang yang tidak bekerja," kata Chatib.

Tampaknya wacana yang muncul tiga tahun silam ini menjadi semangat Bupati Trenggalek, Jawa Timur, Emil Elestianto untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah yang ia pimpin. Emil yang baru saja terpilih pada Pilkada serentak awal 2016 lalu, tidak pesimis untuk membuat program pembangunan bertumpu pada pertanian. Bupati yang masuk dalam jajaran Bupati termuda di Indonesia ini justru menaikkan anggaran pertanian dalam APBD Trenggalek hingga empat kali lipat dari sebelumnya.

"Dengan mengembangkan IT (teknologi informasi) dan infrastruktur daerah, sebenernya masa depan (Indonesia) di daerah. Saya sangat yakin soal ini," kata Emil kepada metrotvnews.com, Jumat (1/7/2016).

Emil tidak menampik bahwa urbanisasi juga menjadi persoalan di daerahnya. Pasalnya, kondisi Trenggalek di awal kepemimpinannya adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) terdidik. Mereka, menurut Emil, setelah lulus SMA dengan nilai baik lantas ke kota untuk melanjutkan kuliah, setelah itu menetap di kota, tidak kembali ke daerahnya.

"Bila seperti ini, bagaimana kita mendapatkan inflow SDM yang berkualitas untuk membangun sektor agraris," kata dia.

Menurut Emil, soal kurangnya SDM ini menjadi salah satu faktor penyebab konfigurasi logistik lokal menjadi yang paling mahal, selain soal infrastruktur yang belum baik. "Kita perlu mentransformasi produk lokal yang belum diberikan nilai tambah secara optimal. Karena, selama ini nilai tambahnya terjadi di metropolitan," kata Emil.

Pasalnya, nilai tambah yang semakin besar atas produk pertanian dapat berperan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang besar tentu saja berdampak bagi peningkatan lapangan usaha dan pendapatan masyarakat yang muara akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi kondisi yang terus berlangsung selama ini produk lokal dalam jumlah yang signifikan diekspor tanpa mengalami pengolahan lebih lanjut di daerah. Akhirnya keuntungan nilai tambah atas produk pertanian tersebut hanya dinikmati oleh Kota.

Karenanya Emil menglasifikasi dua "pekerjaan rumah" di bidang pertanian yang dianggap prioritas untuk daerahnya dan saling terkait, yakni, menumbuhkan ekonomi daerah melalui modernisasi pertanian dan menahan eksodus penduduk melalui modernisasi ini.

Pertanian berbasis teknologi

Langkah pertamanya adalah membangun kerjasama dengan balai pengembang teknologi pertanian Jawa Timur dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pertanian untuk membangun pertanian berbasis teknologi tinggi (high-tech farming). Selain teknologi tinggi di perangkat keras, teknologi perangkat lunak pun digalakan.

Emil mencontohkan, yang sudah sukses adalah sektor agrowisata. Bulan Juni kemarin pihaknya meresmikan International Durio Forestry, hutan durian terluas di Asia Tenggara, beragam dan kualitas terbaik. Tak hanya agrowisata, lokasi ini pun difungsikan sebagai pusat kumpul dan berbagi informasi para penggiat holtikultura.

"Ini menjadi hub-nya atau tempat hangout orang-orang yang memiliki passion dan kompetensi di bidang holtikultura. Disini kan anak-anak muda bisa masuk, terlibat, menarik karena high-tech. Sekarang kan sudah mendukung semua, contohnya, cek cuaca bisa gunakan aplikasi digital, dan mulai banyak aplikasi di smartphone yang bisa digunakan untuk meningkatkan produktifitas," katanya.

Merujuk pada laporan Boston Consulting Group, tentang tren teknologi agrikultur, Emil mengatakan sampai 2030, terlihat pertanian akan meningkatkan presisi, automasi, akan ada profesionalisme.

"Jadi, orang bertani itu harus ada jenjang karir. Misalnya, tiga tahun dia akan jadi expert di kesuburan tanah misalnya, atau pemberantasan hama, dan seterusnya. Kalau sepanjang karirnya stagnan, siapa orang terdidik yg mau? Ini kita lakukan di sini. Saya sudah bilang, semua bantuan permodalan harus diberi prasyarat training dan sertifikasi di bidang pertanian," paparnya.

Teknologi, menurut Emil, saat ini menjadi satu-satunya cara memajukan sektor pertanian, dan ini juga menjadi satu-satunya cara untuk bisa menarik minat SDM yang terdidik untuk mengembangkan pertanian. Harapannya, high-tech farming menjadi tren yang viral di kalangan remaja.

Manajemen profesional

Langkah berikutnya yang diambil Emil adalah mengonsolidasikan manajemen koperasi-koperasi yang ada. Hal ini dilakukan untuk mendukung penguatan SDM di program High-Tech Farming ini.

Karena semua bantuan permodalan harus diberi prasyarat, yakni pelatihan dan sertifikasi, maka koperasi dan gabungan kelompok tani akan bersama-sama membentuk badan usaha koperasi yang profesional, bisa difungsikan sebagai badan sertifikasinya juga, agar bantuan tidak sia-sia, jatuh ke petani profesional.

"Badan usaha koperasi ini seprofesional perusahaan besar, tapi asas kekeluargaan dijunjung tinggi," ucap Emil.

Jadi, ia melanjutkan, para petani benar-benar diberi kesempatan untuk mengembangkan diri. Bantuan modal diberikan bila mereka sudah memiliki sertifikasi yang layak. "Harapannya, petani mendapatkan klasifikasi yang jelas, apakah mereka ahli penanganan kesuburan tanah, atau ahli pemberantasan hama, dan lain-lain. Ini yang saya dorong," katanya.

Karena itu, dalam usulan anggaran di RAPBD, Emil tak segan meningkatkan anggaran pertanian hingga empat kali lipat demi mengangkat mutu SDM pertanian. "Kami mau benar-benar profesional di bidang pertanian, dan ini soal regenerasi petani, generasi baru petani," ucapnya.

Dengan konsep ini, Emil mendorong agar modernisasi tidak hanya ada pada teknologi perangkat keras dan perangkat lunak pertanian saja, namun juga modernisasi organisasinya. "Dengan begitu kita coba menyongsong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik bahkan siap bersaing," ucap mantan Direktur BUMN PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia itu.

Infrastruktur

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, salah satunya bertumpu dari pertanian, infrastruktur juga perlu dibenahi. Langkah yang diambil Emil sebenarnya adalah langkah yang umum, yakni merajut kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan, Perbankan dan mengoptimalkan kerjasama dengan BUMN atau BUMD yang ada.

"Dengan bekerjasama dengan Perbankan, swasta, BUMN, dan memberikan proyeksi menarik dan terukur, Trenggalek mulai membangun infrastruktur," katanya. Dengan pola kerjasama, kata Emil, diharapkan APBD tak banyak mengalami guncangan dalam pembangunan.

Saat ini, Emil mencontohkan, pihaknya bersama Telkom sudah membangun fiber optic untuk mendukung perkembangan teknologi informatika. "Kami sudah membuat wi-fi corner, smart city sudah jalan di Prigi (wilayah selatan Trenggalek), kami sudah terapkan layanan 119 untuk sistem gawat darurat 24 jam, medical emergency. Kami pun sudah terapkan pola video conference dengan 14 kecamatan sebagai monitoring system kami dalam pelaksanaan pembangunan," ujarnya.

Jadi, sambung Emil, inilah semangat yang kami dorong agar orang semangat lagi untuk mengabdi di daerah. Teknologi tetap menjadi ujung tombak pembangunan, karena targetnya adalah mengurangi eksodus SDM, khususnya yang terdidik, dari daerah ke kota.

Emil sangat yakin bila ada pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup di daerah, ditambah semangat pulang ke daerah untuk membangun, Indonesia akan maju. "Saya selalu mengatakan, membangun daerah itu juga perlu keteladanan. Saya mengambil posisi itu, dari sekolah maupun kerja saya di luar negeri, meninggalkan kursi pimpinan BUMN, kini saya pulang kampung dan  mengajak teman-teman yang lainnya untuk membangun daerah," kata Emil.


(ADM)