Sengkarut HTI

Coki Lubis    •    22 Mei 2017 10:13 WIB
Sengkarut HTI
Kader Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengikuti puncak acara Muktamar Khilafah 2013 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. (MI/Atet Dwi Pramadia)

Metrotvnews.com, Jakarta: Ada empat pilar arah perubahan yang menjadi cita-cita Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pertama, ubah prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) menjadi kedaulatan di tangan Allah. Tinggalkan seluruh hukum jahiliah dan tegakkan hanya syariat Islam saja.
 
Kedua, ubah kekuasaan yang saat ini berada di tangan pemilik modal menjadi murni di tangan umat. Ketiga, hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang telah memecah belah kita semua. Angkat satu orang khalifah untuk menyatukan umat.
 
Keempat, jadikan hak tabanni berada di tangan khalifah. Tinggalkan proses penentuan hukum perundang-undangan buatan manusia melalui voting. Berikan kewenangan pada khalifah untuk mengambil salah satu pendapat hukum terkuat, di antara pendapat para mustahid, yang telah digali dari sumber-sumber hukum Islam.
 
"Inilah empat pilar khilafah. Perubahan untuk menegakan khilafah," hentak Rahmat Kurnia, salah satu petinggi HTI dalam Muktamar Khilafah 2013 di Gelora Bung Karno, Jakarta.
 
Menurutnya, boleh jadi ada orang mengatakan jalan ini sulit dan lama, tapi inilah jalan satu-satunya yang akan menghantarkan umat kepada keberhasilan.  "Tidak ada jalan lain!" ucap Rahmat di hadapan ribuan anggota dan simpatisan HTI kala itu.
 
Bagi mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS) yang menjabat di masa itu, Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B Ponto, kegiatan HTI ini sudah bisa dikatakan sebagai ancaman bagi negara.
 
"Kalau dilihat dari fakta-fakta di luar negeri, kemudian kita gabungkan dengan apa yang disampaikan, terutama di tahun 2013 itu, di ruang publik, itu sudah ancaman," ucapnya saat berbincang dengan Metrotvnews.com, Rabu, 17 Mei 2017.
 
Soleman membayangkan, bila itu terjadi saat negeri ini masih berada di era represif, pasti TNI sudah menindaknya. "Itu sudah jelas mengajak memberontak. Tapi TNI kan mengikuti perkembangan zaman, demokrasi dan HAM, kita patuh dan taat. Pemerintah juga tidak memberikan perhatian (khusus) saat itu, percaya bahwa masyarakat kita tidak akan terpengaruh, ya kita patuh saja."
 
Dalam kesempatan terpisah, Teten Masduki selaku Kepala Kantor Staf Presiden menilai polemik mengenai HTI seharusnya tidak terjadi jika dulu pengajuan pendaftarannya tidak diterima pemerintah. Menurut dia, mestinya dulu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tak menerima pendaftaran HTI sebagai organisasi berbadan hukum.
 
HTI diketahui terdaftar di Kemenkumham sejak 2 Juli 2014 atau pada masa penghujung era pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II yang dipimpin oleh Presiden susilo Bambang Yudhoyono.
 
Teten menjelaskan, terdaftarnya HTI di Kemenkumham membuat pemerintah era Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo saat ini kerepotan mengambil langkah hukum untuk membubarkan organisasi itu. Dengan kata lain, tidak mudah bagi pemerintah saat ini membubarkan HTI.
 
"Seharusnya, dulu pendaftarannya tidak diterima. Sehingga, sekarang, kalau mau bubarkan HTI harus lewat prosedur hukum," kata Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 17 Mei 2017.
 
Teten menilai langkah pemerintah saat ini telah berada pada jalur yang benar dengan mengambil langkah hukum untuk membubarkan HTI. Apalagi, pemerintah telah menegaskan untuk tidak lagi memberi toleransi pada ormas apapun yang dianggap tidak sejalan dengan ideologi Pancasila.
 
"Ya, memang selama ini ada pembiaran terlalu lama," ucap Teten.
 
Menggerus
 
Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) As'ad Said Ali menilai merebaknya paham-paham radikalisme seperti HTI menjadi tantangan terbesar pemerintah sejak era reformasi. Menurut dia, paham radikal bahkan seperti mendapat ruang geraknya saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
 
Maka, As’ad pun menengarai  HTI sengaja dipelihara untuk kepentingan politik tertentu. Bahkan, ia menduga SBY termasuk tokoh partai yang melakukan itu demi menambah kekuatan dan meningkatkan daya tawarnya dalam percaturan politik di Tanah Air.
 
"MTA (Majelis Tafsir Alquran) Solo saja dirangkul SBY kok. SBY merasa tidak bisa menggandeng Muhammadiyah dan NU (Nahdlatul Ulama). Didekatilah yang radikal-radikal itu. MTA itu didekati tahun 2009. Dilarang ke sana, malah ke sana dia," ucap As'ad saat ditemui Metrotvnews.com di bilangan Tebet, Rabu 10 Mei 2017.
 
Demi kepentingan politik, ia melanjutkan, kelompok radikal kerap dijadikan semacam benteng bagi pihak tertentu untuk menghadapi kelompok yang Islam moderat.  
 
As’ad pun mengamati betapa ormas yang berusia muda ini perkembangannya amat pesat dalam sepuluh tahun terakhir. HTI juga dipandang sebagai bagian dari kekuatan Islam trans nasional yang mengusung khilafah di Indonesia punya target untuk merebut kepemimpinan kelompok Islam dengan menggerus pengaruh NU dan Muhammadiyah.
 
Pada sisi lain, kedekatan HTI dengan "perawat-perawatnya" jelas menguntungkan bagi perkembangan organisasi. Paling tidak, kedekatan yang terbangun, ditambah infiltrasi yang secara konsisten sudah dilakukan melalui dakwah di masyarakat dan lingkungan birokrasi sejak 1980-an, menjadi jalan lapang menuju cita-citanya.
 

 
Jurus Mabuk
 
Juru Bicara HTI Ismail Yusanto membantah anggapan tentang ormas ini telah menjadi kuda tunggangan bagi segala kepentingan yang mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia yang harmonis.
 
Ia menegaskan, tudingan-tudingan semacam ini adalah upaya pembentukan opini yang menakutkan tentang HTI. Termasuk, mencitrakan HTI sebagai momok anti-Pancasila dan ingin merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 
Bagi Ismail, pola ini persis seperti yang dilakukan rezim di masa Orde Baru, memberangus kekuatan kritis dengan stigma anti-Pancasila.
 
"Itu ngawur. Katanya ada laporan intelijen bahwa HTI masuk ke birokrat, masuk ke TNI, lalu disebutlah mau kudeta 2018. Tidak ada itu. Kami ini tidak punya apa-apa," kata Ismail dalam percakapan dengan Metrotvnews.com, Sabtu, 20 Mei 2017.
 
Menurutnya, pembangunan opini yang mengerikan kepada HTI merupakan langkah lanjutan setelah ormas ini dicap anti-Pancasila. "Kami di-monsterizing. Dicitrakan dan digambarkan seolah-olah monster."
 
Ismail berharap agar pemerintah saat ini tidak lagi menggunakan cara pandang lama ala Orde Baru, lantas mencap seenaknya sebagai ancaman negara.
 
Ihwal isu kemesraan HTI dengan SBY pun dibantah oleh Ismail. "Sepanjang sepuluh tahun SBY jadi presiden, kami ini tidak pernah bertemu beliau lho. Baru ketemu itu kemarin dalam konteks Pilkada DKI, yang fotonya tersebar itu, lantas itu yang di-framing sebagai kami sedang rapat merancang aksi 212 dan seterusnya," paparnya.
 
Padahal, ia melanjutkan, pertemuan dengan SBY itu terjadi jauh hari sebelum pencalonan Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan putra sulung SBY sebagai figur yang diusung Partai Demokrat (yang juga merupakan partai politik besutan SBY) dalam kompetisi pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017.
 
“Kami bertemu SBY itu sekadar menyampaikan aspirasi kepada beliau yang memang punya kekuatan politik. Ini dalam rangka kontestasi melawan Ahok,” kata Ismail.
 
Lantas, usai hiruk pikuk terkait Pilkada DKI, pemerintah mendadak merencanakan pembubaran HTI. Hal ini diumumkan oleh Menkopolhukan Wiranto dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin 8 Mei 2017. Bagi HTI, langkah ini berdampak buruk bagi kader-kadernya di berbagai pelosok Nusantara.
 
“Di daerah-daerah, banyak aktivis HTI yang diperlakukan semena-mena, karena HTI dianggap sudah dibubarkan,” katanya.
 
Pada sisi lain, Ismail juga menyesalkan langkah pemerintah tersebut yang seakan-akan mengabaikan ketentuan mengenai tahapan pembubaran ormas sebagaimana yang telah diatur UU Nomor 17 tahun 2013 (UU Ormas). "Harus ada langkah-langkah seperti surat peringatan (SP). Ada tahap misalnya penghentian bantuan, pembekuan kegiatan. Nah ini, jangankan SP 3, SP 1 saja tidak pernah," ucapnya.
 
Pemerintah, menurut Ismail, justru terkesan memaksakan kehendak dan bersikap sewenang-wenang apabila tak mau mematuhi  tahap demi tahap proses pembubaran sesuai regulasi UU Ormas. Jika memang prosesnya cenderung bertele-tele, tentu ada maksud dibalik regulasi itu agar pemerintah tidak sembrono dalam menindak ormas.
 
Tapi, Ismail menjadi lebih terkejut ketika kemudian justru muncul wacana pemerintah menyiapkan jalan lain untuk membubarkan HTI. Antara lain dengan menggunakan mekanisme Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), bahkan penerbitan Keputusan Presiden (Keppres).
 
"Ini seperti jurus mabuk. Pemerintah berpikir ini sulit, lalu mau bikin saja aturan yang lebih gampang. Kalau caranya begitu, jangan salahkan kalau rakyatnya juga jadi tidak taat. Pemerintah seharusnya memberi contoh ketaatan terhadap aturan, bukan malah menabrak aturan,” kata Ismail.
 
Ia mengingatkan, jika pemerintah sengaja bertindak seperti itu, maka bakal membahayakan pemerintahan itu sendiri.  Karena, UU tidak mengatur pembubaran ormas melalui Keppres. Bahkan presiden pun tidak disebutkan memiliki kewenangan membubarkan ormas.
 
"Menurut pakar hukum, jika Keppres dikeluarkan maka itu menjadi jalan untuk impeachment Jokowi. Karena, itu artinya sama saja Jokowi melanggar undang-undang," kata Ismail.
 
Apresiasi
 
Namun, langkah pemerintahan Jokowi terhadap HTI dipandang sudah tepat. Soleman dan As’ad sama-sama memberikan apresiasi atas rencana pembubaran HTI.
 
As'ad mengungkapkan, selama ini, sejak era SBY, yang terjadi adalah pembiaran. Padahal, menurutnya, semua mengetahui bagaimana sepak terjang HTI dan ancaman-ancamannya bagi keutuhan negara. "Pemerintah berhak menyetop urusan itu,” katanya.
 
Soal tahap-tahap pembubaran yang kini dipersoalkan, bagi As'ad tidak perlu lagi, karena HTI dianggap sudah menjadi ancaman. "Sudah mendekati kerusuhan, menginspirasi kerusuhan."
 
Begitupula Soleman. Baginya, langkah yang diambil negara sudah tepat, apalagi bila melihat perkembangan dunia. Beberapa negara sudah melarang HTI, bahkan membubarkan. "Gerakan ini membahayakan sebuah negara yang sudah berdiri," kata dia.
 
Selain itu, ada kecenderungan infiltrasi dan percobaan kudeta dalam sepak terjang organisasi HT. "Memang sejauh ini mereka belum sampai ke kekerasan. Tetapi untuk mencari pendukung, itu dilakukan terus menerus. Kita bisa lihat contoh-contoh di luar negeri. Jangan sampai api ini menjadi besar. Sekarang memang belum," tandas Soleman.
 


(ADM)