Ahok: Saya Tak Mau Pusing Soal Prostitusi

Surya Perkasa    •    22 Februari 2016 22:17 WIB
Ahok: Saya Tak Mau Pusing Soal Prostitusi
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. (foto: MI/Ramdani)

Metrotvnews.com, Jakarta: Tertibkan Kalijodo. Pindahkan warganya.
 
Begitu instruksi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Tak pelak, warga masyarakat Kalijodo jadi geger. Beberapa tokoh warga Kalijodo menentang rencana Ahok. Alasannya, mereka merasa hidup dengan sah.
 
Daeng Aziz salah satunya. Pemilik kafe di kawasan Kalijodo ini pun mencari solusi. Ia tak segan mengadu ke parlemen, DPRD DKI Jakarta dan Komnas HAM disambanginya.
 
Namun, Ahok seolah tak peduli segala protes dan perlawanan warga Kalijodo. Prosedur penertiban tetap dijalankan.
 
Banyak yang berspekulasi Ahok geram ke Kalijodo karena di kawasan itu marak bisnis gelap semacam miras, prostitusi, dan judi. Memang, rahasia umum kalau Kalijodo menjadi kawasan prostitusi. Meskipun itu ilegal. Buktinya, para pekerja seks komersial di Kalijodo tetap beraktivitas hingga kini, meski pasaran sedang sepi.
 
Benarkah penertiban Kalijodo karena banyak wanita yang menjajakan diri? Atau karena Jakarta ingin membenahi tata ruangnya agar lebih asri?
 
Berikut ini petikan wawancaradengan Ahok seputar Kalijodo.
 
Kenapa rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggusur Kalijodo semakin tegas sejak kecelakaan di Daan Mogot yang menewaskan empat orang? Pengemudi mengaku usai berpesta di Kalijodo. Pemerintah ingin memberantas prostitusi di sana?
 
Itu tidak ada hubungan dengan prostitusi. Ini berhubungan dengan lahan terbuka hijau. Banjir Kanal Barat, Krendang dan waduk Pluit sudah kita tertibkan. Kita ini membutuhkan banyak ruang terbuka hijau (RTH).
 
Selama ini, luas RTH kita kan turun terus. Saat ini RTH kita di bawah 10 persen. Sedangkan kalau semisalnya kita berhasil menertibkan semua RTH yang di tata ruang kita, itu bisa mencapai 33 persen. Makanya, kami berkeras ingin tertibkan itu.
 
Bukankah ada putaran uang besar di prostitusi dan judi di Kalijodo?
 
Saya tidak tahu. Mau putar uang atau tidak, saya tidak pusingkan itu. Pokoknya kalau kamu menduduki tanah negara, ya kami sikat. Itu saja.
 
Tapi, apa alasan Kalijodo menjadi sasaran penertiban?
 
Ini soal prinsip ya. Kami kan pejabat. Sebagai pejabat, kami  itu disumpah untuk melaksanakan konstitusi.
 
Kasus Kalijodo itu sebenarnya sudah melanggar Undang-Undang 5 tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria. Kalijodo itu sebenarnya sudah melanggar UU Agraria itu karena pelanggaran menguasai tanah negara dan dimanfaatkan untuk pribadi. Itu masalah sebenarnya.
 
Jadi, peruntukan Kalijodo sebagai kawasan hijau juga harus kita kembalikan.Prinsipnya itu saja. Jadi, kita bersihkan semua. Tidak cuma Kalijodo, tentu semua dibersihkan. Saya hanya melaksanakan konstitusi saja.
 
Penertiban wilayah lain, selain Kalijodo, bagaimana?
 
Kita kan dulu sudah hijaukan satu persatu. Waduk Pluit salah satunya, sesudah itu kami mulai di Riario.
 
Jadi semua tanah yang luas untuk penghijauan mulai kami ambil alih kembali. Kami sudah bangun Ruang Publik Terpadu (RPTRA) 63 taman. Kemarin saya resmikan 11 taman. Tahun ini mau bagun RPTRA 150 taman.
 
Jadi kita itu kekurangan lahan hjau. Slain kita beli, cara paling gampang ya kita ambil yang kita punya dan diduduki. Kemarin yang di Cakung, Jakarta Timur dapat sembilan hektar.
 
Warga mengaku mengaku telah lama menduduki kawasan Kalijodo. Bahkan ada yang sempat mengaku punya sertifikat hak milik (SHM). Bagaimana?
 
Mana ada SHM, SHM apa? Tunjukkan. Silahkan gugat saja. Mereka kan punya banyak pengacara kan. Ya, jadi gugat saja.
 
Ada SHM bisa kita ambil kok kalau dudukin tanah negara.
 
Ada yang bermain di Kalijodo?
 
Kami sudah teliti Kalijodo. Kami sudah tahu siapa pemainnya. Kami identifikasi bosnya mana, yang mengaku preman mana. Tapi, yang pasti Pak Kapolda dan Pak Pangdam sudah siap mendukung.
 
Kita tinggal kirim peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga. Nah, walikota (Anas Effendi) merasa perlu pendekatan. Kalau enggak mau pendekatan kita kirim peringatan.
 
Warga mengancam penertiban ini kemungkinan menghadapi bentrok. Bagaimana pandangan Anda soal ini?
 
Kalau bentrok, ya pasti akan bentrok. Orang yang menduduki sungai saja tidak terima kok ditertibkan. Apalagi ini, sumber duit.
 
Kalau betul di situ ada perjudian, perputaran uang di situ besar, berarti ada oknum-oknum yang terlibat. Pasti ada perlawanan.
 
Kalau perlawanan, saya serahkan pada prosedur tetap (protap) punya aparat. Aparat itu pasti ada protap melawan itu pasti ada protap.
 
Anda terkesan tebang pilih. Kalijodo digaruk, Season City dan beberapa kawasan elit tidak digaruk. Bagaimana tanggapan Anda?
 
Tidak ada itu. Ngaco itu. Itu mah omongan saja. Kalau kamu membangun di lahan hijau, sudah pasti dipidana.
 
Itu omongan dari mana? Buktinya ini lahan hijau. Kamu bisa lihat peta tata ruang tata kota Jakarta, di aplikasi Jakarta Smartcity bisa kok. Omongan begitu masa didengar.
 
(Saat diperiksa di peta tata ruang dan tata kota, kawasan yang diduduki mall Season City bewarna biru berperuntukan campuran. Dapat sebagai lahan hijau, komersil atau pemukiman)
 
Kalijodo sendiri sejak kapan sudah jalur hijau?
 
Itu sudah sejak lama, diduduki sejak lama kok. Itu sudah pembersihan sejak 2002, terus 2010 balik lagi balik lagi. Kamu lihat saja petanya.
 
Makanya saya bilang, kalau mau bersihkan saya tidak mau sisa satupun. Harus diratakan semua baru bisa dibangun taman. Kalau disisakan, nanti beranak pinak lagi. Kan tahun 2002 pernah, 2010 pernah, tapi tak pernah bersih tuntas. Masih sisa satu dua.
 
Nanti dijadikan taman RPTRA. Belakangnya kali Krendang, depannya Banjir Kanal Barat.
 
Kapan mulai penertiban?
 
Kami sudah ada lini waktunya kok. Kita sudah punya.
 
Tahapannya gampang, kirim surat sosialisasi dulu. Padahal berita juga di mana-mana sudah ada. Kemudian SP1, SP2, SP3, dan SPB. Kalau tidak mau ya, kami bongkar.
 
Biasanya SP1 hanya tujuh hari. Kalau tujuh hari dia tidak bongkar, ya SP2.  Nah, SP2 itu paling tiga hari, setelah itu SP3 paling satu hari. Kalau penertiban tergantung.
 
Besok (18 Februari 2016 lalu-red) kami keluarkan SP1, memberitahukan bahwa anda menduduki tanah negara. Sesuai Undang-Undang, maka tanah negara yg diduduki harus kami ambil kembali.
 
Makanya kita minta dia bongkr sendiri. Kalau ternyata enggak mau, ya sudah. Terpaksa kami bantu dia bongkar.
 
Apa solusi bagi warga?
 
Kalau mau saya tampung di rumah susun, mau gak dia? Kalau tidak mau juga, pulang kampung kami tanggung kok.
 
Kami tawarkan rumah susun. Hampir 20 orang udah daftar (hari ini sudah 80 KK), tapi terkhir dapat laporan, diancam tidak boleh daftar. Saya kira tidak apa-apa. Makanya tunggu saja.
 
Mereka tidak diberi modal?
Setiap orang yang masuk rusun kami, anaknya pasti dapat Kartu Jakarta Pintar, pasti dapat BPJS Kesehatan. Bahkan kalau dia bisa usaha, kami pasti menyediakan uang pnjaman Rp5 juta sampai Rp10 juta yang bunganya 1 persen sebulan.
 
Tapi kalau modal, kita lihat karakternya, tindak tanduknya, pantas tidak. Itu sudah otomatis begitu.
 
Jadi enggak otomatis pindah langsung dapat duit, kamu pikir duit bapak lu? Enak aja.
 
Ada kekuatiran penertiban ini malah menimbulkan masalah pekerja seks komersial (PSK) bakal menyebar karena pindah ke tempat lain. Bagaimana komentar Anda?
 
Bagi saya, prostitusi di Jakarta itu di mana-mana ada kok.
 
Kamu kira di hotel mewah enggak ada? Kasus hotel-hotel yang bayar pakai pesenan enggak ada? Kamu kira di Mangga Besar, di Jayakarta, di Ancol, di semua kota enggak ada prostitusi? Di karaoke, di panti pijat memang tidak ada prostitusi?
 
Itu tuh munafik saja. Makanya aku sudah ngomong sampai berkali-kali. Kalau saya, inginnya ada lokalisasi.
 
Sama seperti kotoran manusia. Kalau kotoran kamu buang di mana-dimana itu jorok. Tapi, kalau kamu tempatkan dalam satu toilet, duduknya bisa lama. Saya tidak mempersoalkan prostitusi. Tidak ada orang yang bisa menghabisi prostitusi.
 
Jadi bagi saya, ya sudahlah prostitusi yang penting bagi kita tidak sebarkan penyakit. Banyak ibu rumah tangga kena HIV, kami lagi tes berapa yang kena HIV.  Karena kalau udah kena AIDS, meninggal ini orang.
 
Jadi, Kami masih yang fair saja. Bicara saja apa adanya lah. Kamu kalau jadi pelacur atau koruptor dosanya sama gak? Kamu tidak perhatikan yatim piatu atau kamu telantarkan fakir miskin, itu dosanya sama gak? Orang minta bantuan kamu, tapi tidak kamu bantu, dosanya sama gak? Sama saja. Sama-sama masuk neraka.
 


(ADM)