Semen Indonesia, Terasing di Negeri Sendiri

Wanda Indana    •    29 Desember 2017 19:24 WIB
Semen Indonesia, Terasing di Negeri Sendiri
Ilustrasi: Medcom

Jakarta: “Tidak ada apa-apa di sini,” ujar Menteri BUMN  Rini Soemarno saat mengunjungi desa Tegaldowo, Rembang, Jawa Tengah setahun lalu, Agustus 2016.



Rini tak menemukan konflik sosial seperti yang digembar-gemborkan. Walhasil, Rini hanya sebentar mengunjungi Desa Tegaldowo, yang berjarak sekitar lima kilometer dari lokasi pabrik Semen Indonesia (SI). Masalah Pabrik SI di Rembang, panjang dan menguras energi. Maklum, warga penolak yang mayoritas petani, getol melawan. Bahkan, melawan sampai ke ranah hukum. Tak heran, perjuangan mereka disorot banyak media.
 
Bupati Rembang Abdul Hafidz, ikut angkat suara. Dia bilang, ada provokator pihak luar yang menggerakkan warga. Beberapa warga diperalat para penentang pembangunan pabrik yang terhimpun dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), pimpinan Gunretno.
 
“Mereka diperalat orang luar, orang-orang Pati itu, dididik setiap hari, dipoles, jadi juru bicara atas nama ring satu (desa terdekat dengan pabrik Semen Indonesia),” ujar Hafidzh blak-blakan kepada Medcom.id.


Konsisten menolak
 
Di tengah polemik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) JMPPK kian membetot perhatian masyarakat. Suara lantamnya; menolak keberadaan pabrik Semen Indonesia, tembus di berita-berita utama media massa nasional. LSM ini juga memiliki cabang di Pati, Rembang, Blora dan lainnya.
 
Gerakan JMPPK memiliki stamina perjuangan yang tak main-main. Sudah dua tahun lebih mereka bergerak menolak pabrik Semen Indonesia di Rembang.
 
Suara satire pun sayup terdengar dari luar polemik. Darimana uang yang digunakan untuk membiayai serangkaian aksi-aksi penolakan pabrik di Semarang, Rembang, dan berbagai kota di wilayah Utara Jawa itu?

“Itu karena ada yang di belakangnya, kompetitor lah. Bukannya kenapa-kenapa, perlawanannya bisa sangat keras dan masif," tuding Hafidz.



Aksi mengecor kaki JMPPK di depan Istana Negara. (MI)


Setali tiga uang. Komisaris Utama PT Semen Indonesia Sutiyoso turut merasakan adanya persaingan bisnis tak sehat dengan menggunakan isu sosial dan lingkungan hidup. Tapi, bekas Gubernur DKI Jakarta itu enggan menuduh kanan dan kiri.
 
“Patut diduga. Persaingan bisnis lah,” ujarnya saat berbincang dengan Medcom.id di kawasan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis 28 Desember 2017.
 
Bang Yos – sapaan karibnya, mengingatkan, Semen Indonesia merupakan BUMN yang keuntungannya masuk ke dalam APBN, yang notabene dirasakan pula oleh masyarakat. Dia berharap semua pihak mendukung keberadaan pabrik Semen Indonesia di Rembang.

“Ini BUMN, bukan swasta yang keuntunganya untuk pribadi dan keluarganya. Tolong jangan direcoki kayak begini,” pintanya.
 




Soal isu lingkungan, Sutiyoso sepakat menolak perusakan lingkungan. Tapi, dia bilang, pabrik Semen Indonesia di Rembang berada di atas wilayah yang boleh ditambang.
 
“Kalau berjuang untuk lingkungan hidup, Saya juga orang lingkungan hidup. Setuju banget orang yang merusak, harus dilibas,” ujarnya.
 
Namun dia menyayangkan sikap JMPPK dan LSM lainnya yang terus menggalang penolakan Semen Indonesia di Rembang. Padahal, ketika rapat bersama tim Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tahap II pada Juni 2017 di Kementerian ESDM, semua pihak sepakat untuk menahan diri. Tidak melakukan provokasi selama proses kajian berjalan.
 
“Tapi mereka demo terus, sampai seakrang,” sesalnya.
 
Namun anggapan miring soal gerakan 'Tolak Semen Indonesia' itu dibantah Suparmi, masyarakat dari kelompok kontra.

Suparmi mengaku tak menerima bantuan uang dari manapun. Murni, dari duit pribadi.
Malah Suparmi mengaku sudah menghabiskan jutaan rupiah untuk ongkos unjuk rasa ke ibu kota - mengecor kaki di depan istana.
 
Uang itu diperoleh Suparmi dari hasil menjual lembu dan jagung. Dia rela menyumbangkannya untuk patungan membiayai gerakan menolak Semen Indonesia di Rembang.

“Sampai mati saya akan perjuangkan. Pabrik mengancam pertanian kami. Kita kan tidak makan semen dan minum semen,” ujar wanita paruh bayah ini.



Suparmi. (Medcom)


Bukan kali pertama
 
Penentangan bukan hal baru bagi PT Semen Indonesia. Sebelumnya, pada 2014, BUMN semen ini juga sempat mengajukan izin pendirian pabrik dan penambangan di Kabupaten Pati, namun rencana itu dibatalkan.
 
Pasalnya, JMPPK berhasil merangkul warga Pati untuk menolaknya. Alasannya sama, aktivitas pabrik semen bisa merusak ekologi. Penolakan di Pati inilah yang membuat Semen Indonesia beralih ke Rembang.
 
Di tahun yang sama, penolakan serupa dialami perusahaan semen lainnya, yakni PT Sahabat Mulia Sakti (PT SMS) yang merupakan anak perusahaan PT Indocement.
 
Tapi belakangan, pada 2016, di tengah ramainya pro-kontra Semen Indonesia di Rembang, PT Asia Cement Pati (Semen Pati), yang juga anak perusahaan Indocement, berhasil mendapatkan izin kawasan tersebut.
 
Lagi-lagi sederet pertanyaan muncul. Mengapa JMPPK sangat masif menolak SI, sementara perusahaan lain dibiarkan melenggang. Baik perusahaan yang sudah dua puluhan tahun menambang di Rembang, maupun grup lain yang siap membangun pabriknya di Pati.
 
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun sempat bertanya-tanya. "Pabrik yang di Rembang didemo, sementara yang di Pati dengan Indocement saya tidak melihat ada orang menentangnya,” ucap Ganjar.
 
Sang Gubernur mengaku, ketika pertanyaan itu dilontarkan, kelompok kontra kembali sinis dan mengatakan bahwa mereka juga menolak pabrik lain. “Tapi, mana? Nggak pernah saya lihat itu muncul. Kelompok penolak, yang orang-orang tahu, ya hanya ada di situ (Rembang),” ujarnya.
 
Terkait tudingan dan anggapan tersebut, Gunretno menepisnya. Tokoh JMPPK ini menegaskan bahwa dia bersama kelompoknya sudah menolak pabrik semen sejak 2006.
 
"Jangankan di Rembang, saya konsisten mengawal penolakan pabrik semen di manapun di Jawa Tengah," kata Gunretno.



Gunretno. (MI) 


Ulah persaingan bisnis semen?
 
Bisnis semen di Indonesia memang menggiurkan. Untuk Pulau Jawa, pangsa pasar bisnis semen masih dipegang Grup Semen Indonesia dengan penetrasi pasar 38 persen. Disusul Indocement yang mayoritas sahamnya dimiliki Heidelberg Cement sebesar 34 persen dan Lafarge Holcim dengan jangkauan pasar 15 persen.
 
Namun, dilihat dari sisi pertumbuhan, pangsa pasar Semen Indonesia pada 2017 ini mengalami penurunan 1,7 persen ketimbang tahun sebelumnya.
 
Serbuan pemain global mendesak Semen Indonesia mengambil posisi bertahan. Ya. Mempertahankan pangsa pasar, sekaligus memenuhi pasokan dalam negeri, khususnya di Pulau Jawa.
 
Apalagi pemerintah sedang melakukan percepatan pembangunan infrastruktur – Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang sudah pasti membutuhkan pasokan semen.
 
Makanya, pelaku industri semen mengincar wilayah kaya sumber batu gamping yang secara perangkat hukum dan peraturan bisa dimanfaatkan untuk mendirikan pabrik. Si raja semen dunia Lafarge Holcim, juga raksasa Jerman Heidelberg Cement - pemegang saham mayoritas Indocement, tak absen dari persaingan bisnis semen di Jawa.
 
Situasi inilah yang membuat Semen Indonesia ngotot melanjutkan pembangunan pabrik semen di Rembang kendati menghadapi gugatan hukum.
 

Selain itu, investasi Rp5 triliun pun terlanjur diguyur demi berdirinya proyek Rembang. Alasannya, pabrik Rembang sangat strategis untuk menopang kekuatan Semen Indonesia. Kapasitas produksinya 3 juta ton per tahun.


Pabrik di Rembang, yang kini belum diizinkan melakukan penambangan, adalah satu-satunya pabrik Semen Indonesia di Jawa Tengah. Meski begitu, BUMN semen ini mampu menguasai 40 persen pangsa pasar di Jawa Tengah.
 
“Dengan pabrik Tuban itu kami bisa menguasai Jateng. Jadi, kalau kami ada di Rembang, bayangkan daya dobrak kami di Jateng. Bisa habis semua, bung,” ucap Sekretaris Perusahaan PT Semen Indonesia Agung Wiharto kepada kami.
 
Jadi, sambungnya, pabrik Rembang ini strategis sekali. “Makanya, kalau banyak orang yang mengganggu kami, wajar,” kata Agung.




 
Ihwal persaingan bisnis semen di Jawa, kami mencoba mengonfirmasinya ke beberapa perusahaan swasta besar. Salah satunya PT Holcim Indonesia (Grup Lafarge Holcim), yang membantah melakukan cara kotor dalam persaingan bisnis semen. Apalagi bila diduga sebagai dalang di balik aksi penolakan warga terhadap Semen Indonesia.

“Untuk apa juga. Kita memang menyadari persaingan itu ada, kompetisi tetap ada, tapi tidak sampai sejauh itu. Enggak ada,” ucap Corporate Communication PT Holcim Indonesia,
Ian Rolando saat kami hubungi, Kamis, 28 Desember 2017.
 
Holcim Indonesia, kata Ian, justru memiliki niat untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan produksi semen nasional. Dia memastikan Holcim Indonesia akan tunduk kepada peraturan pemerintah dalam aktivitas bisnisnya.
 
Hal serupa juga diungkapkan Direktur Utama Indocement Tunggal Prakarsa (INTP) Christian Kartawijaya. Dia membantah bila disebut berada di belakang aksi-aksi JMPPK. Malah, kata Christian, pabrik Indocement juga mendapat penolakan dari LSM yang mengatasnamakan petani di Pati.

“Kami juga mengalami masalah yang mirip dengan yang dihadapi Semen Indonesia di Rembang untuk rencana proyek pabrik semen di Pati,” jelas Christian kepada kami pada hari yang sama.

Namun, Christian mengaku, saat ini Indocement masih mengupayakan pendirian pabrik di Pati, yang konon masuk di dalam wilayah KBAK Sukolilo. “Setelah ada kejelasan hukum mengenai perizinan lingkungan,” ujarnya.


 


(COK)