Akal-akalan Manipulasi Manifes Pelayaran

Coki Lubis    •    09 Januari 2017 15:30 WIB
Akal-akalan Manipulasi Manifes Pelayaran
Basarnas mengerahkan 15 penyelam serta sejumlah kapal dari tim gabungan untuk mencari 17 korban yang diduga masih hilang. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Metrotvnews.com, Jakarta: Matahari di awal 2017 baru saja terbit. Mohammad Nali siap menjalani tugasnya sebagai kapten kapal. KM Zahro Express, kapal penumpang yang dia nahkodai, telah mendapat izin berlayar dari Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Muara Angke, Jakarta Utara.
 
Berdasarkan surat izin bernomor J6/KSOP/V/1/1/2017, Nali, lima orang anak buah kapal (ABK) serta 100 penumpangnya boleh berlayar menuju Pulau Tidung. Minggu, 1 Januari 2017, pukul 07.00 WIB, kapal pun mulai bertolak.
 
Nahas, selang 15 menit, sekira 1 mil atau hampir 2 km dari bibir pantai, kapal penumpang berbobot 106 GT dengan tanda selar 6960/Bc itu terbakar.
 
Tim SAR melaporkan, 20 orang tewas terbakar dan 3 orang meninggal di laut setelah terjun menyelamatkan diri. Penumpang yang selamat tercatat 194 orang, beberapa mengalami luka bakar. Sementara 17 orang lainnya belum ditemukan.
 
Hingga kini penyebab kebakaran kapal masih diselidiki. Namun, ada hal lain yang menjadi sorotan banyak pihak, yakni, jumlah penumpang. Berdasarkan manifes kapal, jumlah penumpang tercatat 100 orang. Angka ini tidak sesuai dengan jumlah korban yang dievakuasi saat itu, 247 orang.
 
Nali memang selamat dalam peristiwa ini. Namun, sang kapten terpaksa ditahan pihak berwajib. Alasannya, dia tetap memberangkatkan kapal meski mengetahui bahwa jumlah penumpang melebihi data manifes. Nali si nahkoda pun menjadi tersangka.
 
Pada sisi lain, Syahbandar Muara Angke Deddy Junaedi langsung dinonaktifkan oleh Kementerian Perhubungan. Deddy diduga menyalahi izin dan prosedur pemberangkatan KM Zahro Express.
 
Baca: Prosedur Keberangatan Zahro Express Diselidiki
 
Tragedi KM Zahro Express ini menambah jumlah kecelakaan kapal penyeberangan yang dihias polemik angka manifes penumpang. Mengapa kasus manifes kapal terus terjadi? Apa akar masalahnya?
 
Ongkos berlayar
 
Seorang mantan kapten kapal penumpang yang beroperasi di rute yang sama sempat bercerita kepada tim Telusur Metrotvnews.com. Menurut pria yang akrab disapa Kapten Tiko itu, masalahnya ada pada biaya operasional berlayar dan tarif penumpang.
 
"Kalau sesuai manifes belum tentu hasil penjualan tiket bisa menutupi biaya pelayaran," ucapnya, Selasa (3/1/2017).
 
Untuk sekali pemberangkatan saja, kata Tiko, biaya yang harus dikeluarkan berkisar Rp2,5 juta hingga Rp3 juta. Biaya itu untuk kebutuhan bahan bakar, uang makan dan uang layar untuk ABK, serta tarif sandar di pelabuhan.
 
Tiko, yang pada 2015 menahkodai KM Pesona, mengatakan, tarif penumpang saat itu Rp30.000. Izin kapasitas kapal yang menjadi acuan manifes adalah 100 penumpang.



Artinya, bila tertib izin, hasil penjualan tiket untuk sekali pemberangkatan Rp3 juta. Dengan kata lain, tidak ada untung. "Impas dengan cost-nya," ujar Tiko.
 
Demi memperoleh keuntungan, dia melanjutkan, jumlah penumpang harus dilebihkan. Masalahnya, bila jumlah penumpang melebihi manifes, kapal tidak diizinkan berlayar oleh pihak syahbandar. "Jangankan banyak, kelebihan satu (penumpang) pun mereka (pihak syahbandar) tidak mau menandatangani SPB (Surat Persetujuan Berlayar)," kata Tiko.
 
Kondisi inilah yang diduga memunculkan adegan ‘hubungan gelap’ antara pihak kapal dengan pihak syahbandar. Tujuannya, memanipulasi manifes penumpang. Data yang dilaporkan tetap seratus orang, tapi jumlah sebenarnya bisa melebihi itu.
 
"Semua itu main akal-akalan. Pihak kapal, syahbandar, semuanya," kata Tiko.
 
Mengenai uang ‘tutup mata’ untuk Syahbandar, Tiko mengaku tidak mengetahui persis proses dan jumlahnya. "Bukan saya yang mengurus. Itu biasanya Ka-KM. Saya kan jarang ke kantor. Ada SPB ya saya jalan."
 
Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, pihak operator alias agen Kapal Motor penumpang yang beroperasi di pelabuhan Kali Adem, Muara Karang sulit dihubungi untuk dimintai konfirmasinya.
 
Namun, pengakuan Kapten Tiko diamini mantan Bupati Kepulauan Seribu Tri Djoko Sri Margianto. Menurutnya, manipulasi manifes sudah terjadi sejak lama.
 
Bahkan, pada 2015, saat dirinya menjabat Bupati, Tri sempat mendapatkan laporan soal permainan manifes penumpang kapal. Dia mengatakan, pihak Syahbandar, sebagai pemberi izin, terlibat.
 
"Ada buktinya. Saya pernah mendapatkan kiriman foto. Ada yang lagi tandatangan, menerima uang, semuanya," ujar Tri saat berbincang dengan metrotvnews.com, Selasa (3/1/2017).
 
Hanya saja Tri sulit mengambil tindakan lantaran lokasinya bukan di wilayah kewenangannya. "Itukan Jakarta Utara." Tapi, Tri sempat melaporkannya kembali ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 
"Itu hanya laporan yang saya terima. Tapi kan tetap harus dibuktikan lah secara hukum," ujarnya.
 
Bagi Tri, praktik manipulasi ini merugikan Kepulauan Seribu yang pendapatan daerahnya juga bertumpu pada pariwisata.
 
"Omong kosong meningkatkan pariwisata bila tidak profesional," ucap Tri.
 
Simalakama
 
Bertolak dari penghitungan pengeluaran dan pemasukan kapal ala kapten Tiko, tentu pihak kapal sulit memperoleh keuntungan bila tidak memanipulasi manifes.
 
Pertanyaannya, mengapa pihak kapal tidak menaikan tarif penumpang? Dengan begitu, kapal tidak perlu lagi melebihi jumlah penumpang dari manifes.
 
Alasannya, kata Tiko, persaingan bisnis antarkapal. "Ada permainan harga dalam persaingan kapal-kapal itu."
 
Dia menjelaskan, bila saat ini tarif kapal penumpang dibandrol Rp 45 ribu per orang, bisa saja ada kapal lain yang memasang tarif di bawah itu. "Ada yang Rp30.000, ada yang Rp25.000."
 
Umumnya, sambung Tiko, penumpang memilih kapal yang harganya lebih ekonomis, meski selisihnya hanya Rp5.000 atau Rp10.000.
 
Ya. Bak buah simalakama. Bila harga diturunkan, biaya operasional belum tentu tertutupi. Sebaliknya, bila harga dinaikkan, bersiaplah penumpangnya sepi.
 
"Cost besar. Penetapan harga juga persoalan," kata Tiko. Dua faktor itulah yang menjadi pendorong utama munculnya praktik manipulasi manifes.
 
"Semoga nanti ada penyeragaman tarif kapal penumpang," ujarnya.
 
Menghitung untung
 
Terkait polemik manifes yang mewarnai tragedi KM Zahro Express, tanda tanya lain yang muncul adalah, berapa perputaran uang manipulasi data penumpang di pelabuhan Muara Karang?
 
Ambil contoh dalam kasus KM Zahro Express. Dalam surat izin bernomor J6/KSOP/V/1/1/2017 yang dikeluarkan KSOP Muara Karang, manifes kapal tercatat 100 penumpang. Sementara, jumlah korban yang dievakuasi 247 orang.
 
Jika dihitung dari harga pasaran tiket Rp40.000 per penumpang, maka, KM Zahro Express saat itu mendapatkan Rp9.880.000.
 
Bila dipotong biaya operasional sekali keberangkatan Rp3 juta (tarif sandar pelabuhan, uang makan dan uang layar ABK, bahan bakar), pendapatan yang diterima kapal adalah Rp5.880.000.
 
Berdasarkan pengakuan Kapten Tiko dan mantan Bupati Kepulauan Seribu Tri Djoko Sri Margianto, tentu angka tersebut belum menjadi pemasukan bersih KM Zahro Express.
 
Kapal harus memberikan uang ‘nakal’ kepada oknum KSOP Muara Karang. Bela tidak, kapal tidak diizinkan berlayar dengan jumlah penumpang yang melebihi manifes. Berapa besaran uang nakal itu? Tidak ada yang berani membuka mulut soal ini. Yang jelas, perhitungan tadi baru dari satu kapal, satu kali keberangkatan, dalam satu hari.
 
"Ini sudah fenomena umum. Manifes itu penyakit hampir di setiap pelabuhan penyeberangan. Itu duit besar. Tapi, enggak tahu duitnya ke mana," kata Tri.
 
 


(ADM)