Bara Politik Identitas dalam Sekam Pilkada Jabar

Coki Lubis    •    13 September 2017 21:09 WIB
Bara Politik Identitas dalam Sekam Pilkada Jabar
Aksi mengajak masyarakat agar menjaga persatuan dan kesatuan dengan mencintai Pancasila dan kemajemukan ditengah kondisi masyarakat yang secara sosial terbelah akibat politik identitas dan SARA pasca Pilkada DKI Jakarta. (MI/Rommy Pujianto)

Metrotvnews.com, Bandung: Jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat pada tahun 2018 sebagai momentum pesta demokrasi bagi masyarakat Jawa Barat memilih pasangan gubernur dan wakil gubernur untuk periode lima tahun ke depannya, ada kekhawatiran yang mengemuka tentang politik identitas bakal kian merajalela.  
 
Penggunaan politik identitas terbukti ampuh menjungkalkan Basuki Tjahaja Purnama selaku petahana dalam pilkada DKI Jakarta pada Mei 2017. Padahal, calon gubernur yang akrab disapa Ahok itu menurut berbagai hasil survei elektabilitasnya merupakan yang tertinggi, jauh melampaui kandidat lain yang menjadi rivalnya.
 
Namun, di tengah kegelisahan terhadap pilkada Jabar dengan karakter yang lebih homogen juga berpotensi diwarnai politik identitas, Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon memberikan opini berbeda. Menurut dia, politik identitas merupakan hal yang wajar sebagai strategi partai dalam memenangkan pemilihan gubernur Jabar.
 
"Apa salahnya dengan politik identitas?,” ujar Fadli kepada wartawan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 24 Agustus 2017.
 
Ia menjelaskan, politik identitas tak jadi masalah asalkan bukan bersifat fitnah ataupun menyinggung kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Ini pula yang mendasari argumennya mengenai politik identitas bukan suatu hal yang tabu.
 
Sebab, kata dia, yang penting itu bukan fitnah, bukan SARA. "Kalau di Jawa Barat, politik identitasnya 'mari kita pilih orang yang peduli pada Jawa Barat, Sunda, dan sebagainya'. Kan nggak ada masalah," paparnya.
 
Politik identitas diketahui merupakan sebuah wacana politik tentang kehidupan sehari-hari yang kategori utamanya adalah perbedaan, di dalamnya terjadi permainan dan pergulatan identitas-identitas perbedaan.
 
Menurut peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Amin Mudzakkir,  politik identitas sudah berlangsung sejak lama di Jabar seiring dengan kompleksnya permasalahan identitas itu sendiri di Tatar Sunda. Perseteruan politik identitas pasca tumbangnya rezim Orde Baru akhirnya meledak menjadi konflik komunal. Dari semua konflik itu, isu mengenai etnisitas dan agama menempati porsi terbesar.
 
"Tapi, yang paling dominan adalah agama, dalam hal ini Islam," ungkap Amin kepada Metrotvnews.com di Jakarta, Selasa 29 Agustus 2017.
 
Stigma yang terlanjur masyhur bahwa "Sunda adalah Islam" menjadi pintu masuk utama politik identitas Islam. Maka, Amin menilai tema yang mungkin bakal paling sering muncul dalam persoalan politik identitas di Jabar adalah isu Islam versus anti-Islam.
 
Tapi, tak berhenti sampai di situ. Selanjutnya masih bisa berkembang pada problem “Islam yang mana?”. Penggolongannya terbagi lagi menjadi  dua: modernis  atau tradisi. Isu ini juga termasuk sentimen identitas dalam lingkup keislaman di Jabar.
 
Secara historis, kelompok pembaharu atau “Islam modernis” alias puritan mempunyai jejak panjang di Jabar. Bandung sebagai ibu kota sekaligus sentra pembangunan dan peradaban Jabar banyak berperan dalam memunculkan organisasi Islam modernis ini. Termasuk di dalamnya memunculkan tokoh-tokoh intelektual. Antara lain seperti H Zamzam dan Ahmad Hassan yang membidani kelahiran Persatuan Islam(Persis) pada tahun 1923.
 
Dalam perkembangannya, Persis menjadi suatu organisasi massa yang berpengaruh besar di Jabar. Persis dikenal dengan reputasi sebagai gerakan yang paling keras mengkampanyekan pemurnian Islam dari akulturasi berbagai tradisi masyarakat yang dianggapnya menyimpang dari Al-Quran dan Hadits.
 
Dalam lingkup politik, corak Islam modernis ini menjadi motor penggerak Partai Masyumi –partai Islam yang menjadi kontestan Pemilihan Umum pertama Indonesia pada tahun 1955. Masa kejayaan Masyumi ditandai dengan partai Islam yang memperoleh suara terbesar di Jabar kala itu.
 



Sementara kalangan “Islam tradisi” di Tatar Sunda, nasibnya tidak sama dengan kelompok sejenisnya di wilayah lain, katakanlah di Tanah Jawa yang mayoritas tergabung dalam ormas Nahdlatul Ulama (NU). Di Jabar, kalangan Islam tradisi tersebar di beberapa organisasi. Selain NU, ada organisasi lain seperti Persatuan Umat Islam (PUI) yang cikal bakalnya diinisiasi oleh KH Abdul Halim pada tahun 1911.
 
Dalam hitungan jumlah, sebenarnya penganut Islam tradisi tergolong sangat besar di Jabar. Uniknya, meski secara keagamaan coraknya tradisionalis semi moderat, tapi orientasi politik mereka  lebih dekat dengan gaya Masyumi yang cenderung konservatif. Bahkan, dalam sejarahnya PUI pernah menjadi motor penggerak Masyumi kala itu.
 
Dengan demikian, tidak sulit memahami keunggulan Masyumi dibandingkan NU yang hanya bisa puas pada peringkat ketiga.  "Jadi, secara historis, politik identitas Islam itu memang punya akar di Jabar," kata Amin.
 
Dengan mengamati hal ini, Amin mengingatkan bahwa stigma "Sunda adalah Islam" sebagai istilah politik di Jabar artinya lebih merujuk kepada kubu yang bercorak Islam modernis.
 
Baca: Pilkada Jabar 2018, Rebutan Pengaruh di Gerbang Harapan
 
Dalam lingkup politik kekinian, bila dikaitkan dengan jejak sejarah tadi, Jabar adalah wilayah yang subur untuk ditabur politik identitas beraroma sentimen agama. Siapapun yang menampilkan diri sebagai figur Islam akan didukung. Sebaliknya, yang mendapat tuduhan anti-Islam sangat sulit mendapat dukungan, malah bisa-bisa mendapat perundungan.
 
"Makanya Jokowi (pada Pilpres 2014) kalah telak di Jabar. Tuduhan yang muncul anti-Islam, bukan santri, dekat dengan PKI, dan sebagainya," kata Amin.
 
Polemik
 
Sentimen identitas yang sangat tegas dalam Pilgub DKI Jakarta beberapa waktu lalu ditengarai akan menular pada Pilgub Jabar. Apalagi, faktanya Ahok kalah telak dengan selisih perolehan suara hingga 15 persen dibanding pesaingnya lantaran didera isu SARA dalam polemik tentang pengadilan kasus penistaan agama.
 
Ahok yang kebetulan beragama Kristen, menjadi objek perundungan di berbagai topik perbincangan media sosial. Derasnya sentimen negatif terhadap Ahok yang terus bergulir bak bola salju bahkan turut menyita perhatian tokoh-tokoh Islam puritan. Ujungnya, oleh kalangan tersebut Ahok dipandang sebagai musuh bersama.
 
Serentetan aksi demonstrasi digelar menuntut agar Ahok segera dipenjarakan. Nah, yang menarik, bukan kebetulan pula jika faktanya dalam rangkaian aksi-aksi unjuk rasa bertajuk "bela Islam" itu masyarakat Jabar adalah peserta utama dan jumlahnya selalu yang terbesar.
 
Kini, meski tidak ada Ahok dalam Pilgub Jabar, pun para calon yang muncul beragama Islam, namun isu 'anti-Islam' dianggap masih relevan untuk dimainkan kandidat yang berkompetisi di ajang itu sebagai senjata untuk menjegal lawan. "Menggunakan variabel lain, seperti persoalan partai pendukung," ucap Amin.
 
Misalnya, kampanye kepada masyarakat Jabar agar jangan pilih calon yang diusung oleh partai pendukung penista agama. Ini jelas isu untuk menjatuhkan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang telah mendeklarasikan diri sebagai calon peserta Pilkada Jabar 2018 yang diusung oleh Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa. Sebab, baik Nasdem maupun PKB merupakan partai yang menyokong Ahok pada Pilkada DKI 2017.
 
"Serangan ini sudah tentu ditujukan kepada Ridwan Kamil, yang diusung oleh partai pendukung Ahok saat Pilgub DKI," kata Amin.
 
Hal senada disampaikan mantan Ketua Lembaga Pengkajian Turats & Peradaban Islam PP Pemuda Persis, Latief Awaluddin. Tapi, Latief menilai penerapan politik identitas semacam itu bukan masalah dalam permainan politik. Sentimen agama hanyalah ekspresi demokrasi.
 
Pada sisi lain, menurut Latief, demokrasi Indonesia memang sedang di fase politik aliran. Selain itu, dalam lingkup global, eskalasi isu Islam juga cukup tajam dan sangat mempengaruhi pandangan sebagian umat muslim.
 
"Saat isu Islam mencuat seperti masalah Palestina, Suriah, Rohingya… dipastikan masuk pula ke sini (Jabar). Apalagi Jakarta yang jaraknya dekat, sudah pasti fenomena politik identitasnya (Pilgub DKI) membawa dampak," kata Latief yang juga merupakan Anggota Dewan Tafkir PP Persis tersebut saat kami temui di Gedung PP Persis, Bandung, Jawa Barat, 6 September 2017.
 
Ia pun tak membantah apabila replikasi politik identitas di Jabar itu bisa melumpuhkan elektabilitas Ridwan Kamil. Menurut Latief, pencalonan Emil –sapaan Ridwan Kamil– kemungkinan  sulit diterima kebanyakan masyarakat Jabar, jika dilihat dari partai pendukungnya.
 
Sentimen agama ini sangat kuat keberadaannya di arus bawah. Tapi, di kalangan menengah ke atas tidak selalu tergiring isu identitas semacam ini. "Ini terkait kualitas pendidikan warga," kata Latief.
 
Pada waktunya, ia menambahkan, politik identitas dalam demokrasi bisa terkikis saat terjadi peningkatan kualitas pendidikan dan kedewasaan berpolitik. "Politik identitas pun lama-kelamaan tak lagi dilirik," ucap pengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Persis Bandung ini.
 

FOTO: Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (kanan) bersama Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum (kiri) mengikuti gerak jalan sehat bersama Nasdem di Alun-alun Tasikmalaya, Jawa Barat. (ANTARA/Adeng Bustomi
)

Isu kultur
 
Amin menekankan bahwa persoalan lain dari rumitnya sentimen identitas di Jabar adalah isu budaya. Ia memaparkan ada tiga sub-kultur di Jabar:  Priangan, Cirebonan, dan Jabodetabek.
 
Secara tradisional, wilayah Priangan mencakup Kabupaten Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Sumedang, Cimahi, Bandung, Cianjur, Sukabumi, Bogor dan sebagian Karawang. Sementara Cirebonan merujuk pada wilayah eks-Karesidenan Cirebon dan sekitarnya, yang meliputi Kuningan, Majalengka, Cirebon, Indramayu dan Subang.
 
"Saat bicara Sunda adalah Islam, maka Priangan inilah yang dimaksud. Ini yang terbesar baik dari segi wilayah, jumlah penduduk, maupun pengaruh," kata Amin.
 
Jadi, bicara politik identitas dengan sentimen etnis adalah soal "Sunda yang mana?". Namun, Amin menjelaskan, politik identitas yang menyinggung sub-kultur ini tidak terlalu signifikan. Tidak sekuat sentimen agama.
 
Meski begitu, Amin mencermati bahwa sentimen identitas kultur yang lain di Jabar adalah kontroversi komunitas Sunda Wiwitan. Persoalan ini patut mendapat perhatian. Masyarakat adat Sunda Wiwitan merupakan kelompok penganut aliran kepercayaan yang sering terpojokkan dengan tudingan “golongan sesat”. Keberadaan mereka dapat ditemukan di beberapa desa seperti di Cisolok (Sukabumi), Kampung Naga (Cirebon), dan Cigugur (Kuningan).
 
Jumlahnya memang tidak besar, namun sudah tentu memiliki persinggungan yang besar dengan komunitas Islam modernis atau konservatif. Tudingan yang seringan ditujukan kepada masyarakat Sunda Wiwitan adalah “perilaku syirik” atau kegiatan menyekutukan Tuhan.
 

FOTO: Poster. (MTVN/Sobih Adnan
)

Dalam lingkup Pilgub Jabar mendatang, isu tentang syirik ini trennya meningkat. Hal ini berkaitan dengan upaya menumbangkan ketokohan Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta yang kerap mengkampanyekan kebudayaan dan symbol-simbol tradisi Sunda serta berambisi naik karier dengan memimpin pemerintahan Jabar.
 
"Meski Islam, tapi orientasi budaya Dedi mendatangkan serangan politik identitas kepadanya," kata Amin.
 
Tapi, Dedi tampaknya menyadari kebutuhan elektoral dalam perhelatan Pilgub Jabar. Untuk memenangkan perhelatan politik di Jabar, harus meraih simpati dan mengambil  hati warga Priangan.
 
Boleh jadi sub-kultur Cirebonan - yang berpandangan terbuka terhadap tradisi, bisa memahaminya. Tapi, apakah Priangan - yang notabene berpandangan konservatif, bisa menerimanya? Tentu bukan perkara mudah.
 
"Kalau Dedi Mulyadi menampilkan diri sebagai seorang muslim yang baik, saya kira isu seperti syirik ini bisa diantisipasi," kata Amin.
 
Tapi, kali ini Latief menyampaikan pandangan yang berbeda. Menurut analisanya, justru Emil lebih bisa diterima public Jabar jika dibanding Dedi. Isu syirik yang menyerang Dedi, menurut dia, lebih berat dibanding sekadar isu didukung partai penista agama yang mengarah ke Emil.
 
"Syirik ini kan persoalan akidah," pungkas Latief.
 
 
FOTO: Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi (kanan) mengangkat karung beras dan diberikan kepada warga yang kurang mampu saat malam pergantian tahun di Kampung Cipicung Kelurahan Tegal Munjul, Purwakarta, Jawa Barat. (MI/Reza Sunarya)


(ADM)