PKS Dirongrong Garbi

M Rodhi Aulia    •    07 November 2018 15:02 WIB
PKS Dirongrong Garbi
Ilustrasi: Medcom

KABAR itu kian santer pada akhir Agustus 2018. Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta akan membuat Ormas baru.

Ternyata benar. Tak lama berselang, woro-woro kemunculan si Ormas beredar; Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) akan dideklarasikan di lebih dari 50 Kabupaten/Kota di Indonesia per-Oktober 2018.

Makassar, Sulawesi Selatan menjadi kota pertama yang mendeklarasikan Garbi. Entah kebetulan atau tidak, deklarasi itu muncul setelah pemecatan sejumlah pengurus DPW PKS Sulawesi Selatan.

Konon, lokasi deklarasi Garbi di wilayah lainnya sejalan dengan wilayah DPW PKS yang pengurusnya dipecat oleh DPP PKS, seperti; Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan lain-lain.

Tapi belakangan tokoh-tokoh Garbi menolak pendeklarasian ormasnya dikaitkan dengan pemecatan pengurus PKS di daerah-daerah.



Politisi PKS yang juga Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memberikan arahan saat deklarasi Ormas Garbi di Banda Aceh, Kamis, 1 November 2018. Deklarasi Garbi di Aceh adalah yang ke-8 setelah Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Bali, Bandar Lampung, Bekasi, Nusa Tenggara Timur dan Riau. (ANTARA)


Sejak awal, banyak yang menganggap Garbi adalah bentuk perlawanan Anis Matta dan para loyalisnya terhadap DPP PKS. Mafhum, sejak Mohamad Sohibul Iman diangkat oleh Majelis Syuro PKS sebagai presiden partai, Anis Matta cs mulai dikucilkan.

Gagasan pembaharuan yang diusung Anis disebut-sebut sebagai biang kekisruhan di tubuh partai Islam itu. Sejak 2013, saat dirinya menjabat sebagai Presiden PKS, Anis mencetuskan Arah Baru Indonesia (ABI). Gagasan ini juga disinergikan dengan ide pembaharuan partai secara kelembagaan.

Ide itu mempertimbangkan politik tanpa sekat hingga perubahan kultur di tubuh partai. Boleh dikata, PKS tetap bernapas Islam namun terbuka untuk semua golongan.

Dasar dari munculnya ide itu adalah tren perolehan suara partai Islam atau gabungan partai Islam yang terus menurun dari tahun ke tahun. Selain itu, juga mempertimbangkan kontur masyarakat Indonesia yang plural.

Jadi, ABI dianggap sebagai langkah antisipasi atas situasi paling buruk; tidak lolos ke Senayan pada Pileg 2019.

Secara otomatis pula, gagasan ABI ini akan mengubah cara berpolitik PKS, baik ke luar maupun ke dalam. Kebijakan strategis partai yang biasanya hanya dipegang kalangan elite DPP PKS dan majelis syuro, dituntut lebih transparan ke seluruh kader.



Fahri Hamzah (kiri), Alm. Taufik Ridlo (tengah), dan mantan Presiden PKS Anis Matta. (ANTARA)


Namun ide itu mulai buyar ketika Anis lengser dari jabatan Presiden PKS. Hasil Musyawarah Majelis Syuro di Bandung, Jawa Barat pada 10-12 Agustus 2015, Anis digantikan Sohibul Iman.

Para pengurus PKS yang sebelumnya rajin membahas ide ABI kebingungan, apakah gagasan itu dilanjutkan atau tidak.

Sementara bagi elite PKS yang menolak pembaharuan itu, ide Anis cs dianggap berbahaya dan mengancam sendi-sendi kultural partai.

Setidaknya, dalam sebuah dokumen yang beredar di kalangan petinggi PKS pada Maret 2018 disebutkan; Anis, Fahri Hamzah dan para pengikutnya ingin menggulingkan elite PKS pimpinan Sohibul Iman dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri, serta para loyalis partai lainnya. Dokumen setebal 27 halaman itu berjudul ‘Mewaspadai Gerakan Mengkudeta PKS'.

Sebagai informasi, hingga saat ini tidak diketahui siapa pemroduksi dokumen tersebut. DPP PKS pun membantah jika dokumen itu diterbitkan oleh pihaknya.

Sejak itulah terjadi pemecatan pengurus PKS di daerah-daerah, fenomena pengunduran diri, hingga berdirinya Garbi yang hampir semua anggotanya adalah kader PKS pro-Anis Matta.



Presiden PKS Sohibul Iman (kedua kanan) bersama Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al Jufri (kedua kiri), Wakil Ketua Majelis Syuro Hidayat Nur Wahid (kanan), dan anggota Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Tifatul Sembiring (kiri). (ANTARA)

 

Mustahil ada jalan keluar

Seorang mantan kader PKS yang juga tokoh Garbi, Tengku Zulkifli Usman menerima ajakan kami untuk berbincang terkait kisruh internal PKS dan munculnya Garbi. Dia bersedia ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Banten, Jumat, 26 Oktober 2018 dini hari.

Dalam perbincangan kami, Tengku membenarkan adanya gelombang pembaharuan PKS di bawah pimpinan Anis Matta. Itu pula penyebab utama kekisruhan di tubuh PKS hingga munculnya Garbi.

Jika kini Garbi dituduh merongrong PKS, Tengku menolaknya. Dia mengakui bahwa dirinya dan banyak anggota Garbi adalah mantan kader PKS, tapi prosesnya bukan karena dipaksa. Termasuk fenomena mundurnya sejumlah kader PKS di berbagai daerah, bukan karena Garbi.

"Mereka itu kan mundur, berarti melepaskan jabatan sebagai anggota partai tertentu. Lagipula mereka (statusnya) belum bergabung (Garbi). Setelah mundur secara sah, baru mereka bergabung. Mereka memilih Garbi jangan lagi dikait-kaitkan dengan masa lalu, kemunduran mereka dari PKS. Kita tidak ada urusan. Kita tidak pernah menggembosi PKS, dan itu sama sekali tidak perlu," jelas Tengku.

Dia berharap PKS dapat menyikapi keberadaan Garbi secara dewasa. Tidak perlu menarik-narik apalagi ikut campur urusan Ormas tersebut.

"Saya menyarankan PKS fokus pemilu saja. Tertibkan kader-kader di bawah itu yang masih sibuk ngurusin Garbi," ketusnya.

Sementara tokoh Garbi lainnya yang juga Mantan Wasekjen DPP PKS, Mahfudz Siddiq mengatakan, perpecahan dan konflik di PKS sudah sulit dicari titik temu dan jalan islahnya.

Baginya, gelombang pemecatan pengurus baik di tingkat pusat hingga daerah yang dilakukan DPP PKS pimpinan Sohibul Iman sudah menjadi penjelasannya. Pemecatan itu diyakini masih terus berjalan dari hari ke hari.

"Kalau saya merujuk dokumen yang pernah beredar, mewaspadai kudeta di dalam PKS -- walaupun dokumen itu dibantah pimpinan PKS dan dinilai hoaks, tetapi di lapangan semua isi dokumen itu berjalan (dilaksanakan) secara sistemik," ungkap Mahfudz saat kami temui di sebuah hotel di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat, 19 Oktober 2018.

Mahfudz mengambil misal, saat ini semua anggota Majelis Syuro PKS yang teridentifikasi sebagai loyalis Anis Matta sedang diproses oleh Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO). Tuduhannya, diduga melanggar disiplin organisasi.

"Itu target maksimalnya pemecatan. Target minimalnya mungkin diturunkan jenjang keanggotaan sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota majelis syuro," katanya.

Dalam struktur organisasi PKS, majelis syuro merupakan lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan. Sayangnya, Mahfudz tidak merinci lebih lanjut siapa saja nama-nama anggota majelis syuro yang tengah diproses BPDO tersebut.

Yang pasti, bagi dia, reaksi DPP PKS terhadap keberadaan Garbi sangat berlebihan. Pasalnya, Garbi terdaftar sebagai Ormas, jadi siapapun bebas bergabung bersamanya. Mahfudz mencontohkan, seperti halnya kader PKB bergabung dengan Nahdlatul Ulama, atau kader PAN bergabung dengan Muhammadiyah.

"Logika ini kan, logika yang tidak rasional dan tidak legal. Kecuali Garbi itu Parpol. Ini kan Ormas," ujarnya.



Mantan Wasekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq. (ANTARA)

 

Tetap PKS

Belakangan, terpotret di berbagai media massa, banyak petinggi PKS tampak geram dengan keberadaan Garbi. Malah tebersit isyarat, kader yang bergabung ke Garbi diharapkan keluar dari PKS.

Untuk mengonfirmasinya, kami menghubungi Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera pada Selasa, 6 November 2018. Dengan tenang Mardani menegaskan, DPP PKS tidak mempermasalahkan kader yang bergabung ke Garbi.

Dia menganggap Garbi adalah bagian dari dinamika internal partai. Jadi, meski ada yang di sana, mereka tetap kader PKS.

"Karena tidak ada deklarasi mereka keluar PKS, dan komunikasi terus dibangun," katanya.

Soal ide pembaharuan yang menjadi pemicu kisruh PKS, Mardani membantah. Menurutnya, DPP PKS sudah terbuka dengan usul dan gagasan yang muncul, temasuk tentang ABI yang diusung Anis Matta cs.

"Kami di majelis syuro terbuka. Kalau ada proposal-proposal, kita membaca secara terbuka dan seksama. Mungkin tinggal waktu saja untuk diajukan ke majelis syuro. Nanti tinggal dilihat," ujarnya.

Tapi, seolah menyampaikan pesan kepada Anis Matta cs, Mardani mengatakan, "Sikap progresif itu penting. Semangatnya anak muda ingin cepat, tapi kebijaksanaannya (tetap berada di tangan) orang tua."

Ya, pesan itu menitikberatkan pada ketaatan terhadap kultur partai. Keberadaan majelis syuro sebagai penentu kebijakan strategis partai menjadi keharusan.



Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. (Medcom/M Rodhi Aulia)


Sementara itu Tengku dan Mahfudz melihat pola organisasi tertutup ala PKS menyentuh eksklusivisme atau konservatif akut. Sebuah gaya politik yang sudah harus ditinggalkan.

Mereka memastikan, pola organisasi terbuka yang dianut Garbi akan menjadi pembeda antara Ormas tersebut dengan PKS. "Garbi memilih mengambil haluan kanan tengah," tegas Tengku.

Malah, tidak menutup kemungkinan Ormas besutan Anis Matta itu akan berevolusi menjadi partai politik.

"Kita ingin keberadaan kita punya manfaat. Dalam politik, manfaat dihitung dengan kursi. Tidak mungkin dihitung dengan ukuran lain. Makin banyak kursi atau posisi strategis yang kita kuasai dengan cara-cara konstitusional, makin banyak manfaat yang bisa kita terima," kata Tengku.

Ya, boleh jadi ini yang dimaksud oleh sebagian kalangan; Garbi menjadi rongrongan bagi PKS. Maklum, anggotanya adalah kader PKS yang pro-Anis Matta. Jika menjadi partai politik, dipastikan akan menggerus suara PKS.

Meski begitu, Mardani berharap para kader yang bergabung dalam Garbi tetap bersama PKS. Tapi, bila ada yang merasa tidak sejalan dengan prinsip partai -- lantas mundur dari PKS, dia pun mempersilakan.

"Buat kita PKS tidak dibangun oleh figur. Tapi kita biasa pakai sistem dan kader. Tetap berjalan sistem dan kadernya," pungkasnya.
(COK)