Amnesti Pajak dan Polemik Gagal Fiskal

Coki Lubis    •    28 Juni 2016 02:32 WIB
Amnesti Pajak dan Polemik Gagal Fiskal
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengusap mata sebelum memberikan keterangan kepada wartawan tentang realisasi sementara APBNP 2015, di Jakarta. (ANTARA/M Agung Rajasa)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah mengajukan rancangan anggaran pendapatan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2016 pada Kamis 2 Juni 2016. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan ada beberapa perubahan angka dalam RAPBN-P yang telah disusun. Salah satunya, mengenai pelebaran defisit anggaran menjadi 2,48 persen dari produk domestik bruto (PDB) yang mana sebelumnya dalam APBN 2016 ditaruh pada level 2,15 persen dari PDB.



Pelebaran tersebut tidak terlepas dari perkiraan melesetnya target penerimaan negara. Total anggaran turun dari Rp1.822 triliun pada APBN 2016 menjadi Rp1.734 triliun pada RAPBN-P 2016 akibat merosotnya penerimaan negara sebesar Rp88 triliun. Susutnya penerimaan ini dikompensasi dengan pengurangan belanja sebesar Rp48 triliun dan tambahan pembiayaan utang Rp40 triliun. Pengurangan belanja negara yang tak sebanding dengan penurunan negara menyebabkan meningkatnya rencana defisit anggaran di 2016, dari Rp273 triliun atau 2,15 persen dari PDB menjadi Rp313 triliun atau 2,48 persen dari PDB.

Namun, dalam rapat dengan pemerintah pada Senin 20 Juni 2016, pihak parlemen melalui Badan Anggaran DPR RI mengusulkan target defisit anggaran yang lebih rendah dari 2,48 persen. Pemerintah diharapkan mempertahankan kredibilitas dalam menjaga kesehatan fiskal mengingat pertaruhannya adalah kehilangan dukungan politik bahkan pemakzulan apabila defisit anggaran melebihi 3 persen. Dengan demikian, pemerintah harus menghitung ulang dan membuat postur anggaran baru dengan patokan defisit pada level yang disepakati oleh parlemen, yaitu pada angka 2,35 persen terhadap PDB.

Bambang menyambut baik kesepakatan terkait penurunan defisit ini. Sebelumnya, Bambang memang sudah menyiapkan langkah menutup defisit yang melebar dari dua sumber, yakni dari kas negara dan juga melalui pinjaman atau utang. Ia menjelaskan, dari kas negara yang dimaksudkan melalui Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp26 triliun. Sedangkan dari pinjaman, nantinya bisa dipikirkan apakah melalui pinjaman multilateral pada lembaga keuangan internasional atau bisa juga melalui pasar obligasi (menerbitkan surat utang).

Karena, target defisit ditetapkan lebih dari rendah usulan yang sebelumnya diajukan pemerintah, ini berarti pemerintah tidak perlu menambah utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara. Dengan kata lain, pemerintah tidak perlu tambahan utang untuk tutup defisit anggaran 2,35 persen.

"Kalaupun ada kekurangan kita biayai dengan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun lalu yakni Rp19 triliun," ujar Bambang dalam rapat kerja bersama dengan Banggar DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/6/2016).

Namun, beberapa pihak mengingatkan pemerintah tetap perlu lebih realistis dan bersikap penuh kehati-hatian dalam menyusun postur anggaran yang baru untuk menutup defisit anggaran.
 
Ekonom sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Ikhsan Modjo menyoroti realisasi defisit tahun fiskal berjalan sampai Mei 2016 sudah mencapai Rp189,2 triliun, atau 69,3 persen dari target Rp273 trilun hingga akhir tahun. Angka ini membengkak hampir tiga kali lipat dibandingkan defisit pada waktu yang sama di tahun sebelumnya, sebesar Rp71,2 triliun atau 32 persen dari target.

Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan perbaikan fundamental, termasuk membuat asumsi dan target ekonomi yang realistis, untuk menghindari risiko mengalami gagal fiskal pada 2016. “APBN kita ini dalam kondisi darurat, bahkan bisa terancam gagal fiskal,” ujar Ikhsan dalam diskusi bertajuk “Apakah Indonesia Gagal Fiskal?” di Jakarta, Selasa (21/6/2016).

Ia menjelaskan, gagal fiskal adalah suatu kondisi postur penerimaan, belanja, dan pembiayaan negara tak mematuhi disiplin dan kepatutan ekonomi yang digariskan aturan perundang-undangan.

Berdasarkan simulasi yang dilakukan, Ikhsan menemukan realisasi defisit akan mendekati Rp500 triliun akhir 2016. Atau, bila dirasiokan, angka ini mencapai 4,1 persen terhadap perkiraan angka PDB, yang artinya melewati batas maksimal 3 persen yang diamanatkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Menurut dia, inilah yang membuat negara terancam mengalami gagal fiskal.

Ia pun mengkritik rencana pemerintah dalam mengantisipasi kemungkinan gagal fiskal ini dengan menyiapkan kebijakan pengampunan pajak pada RAPBN-P 2016, yang menargetkan tambahan penerimaan Rp165 triliun untuk mencegah menggelembungnya angka defisit. Asumsi ini dinilai terlampau optimistik. Beberapa lembaga, termasuk Bank Indonesia, memperkirakan penerimaan dari amnesti pajak paling tinggi Rp60 triliun. Dengan kata lain, ada risiko kekurangan penerimaan negara sekitar Rp100 triliun, yang sudah cukup membuat gagal fiskal karena rasio defisit terhadap PDB mencapai 3,6 persen.

Akar masalah sebenarnya, menurut Ikhsan, ada pada asumsi penerimaan negara yang tidak realistis, yang dimulai pada 2015. Pada saat itu, pemerintah menaikkan rencana penerimaan sektor pajak hampir Rp350 triliun atau tumbuh 26 persen dari realisasi penerimaan tahun sebelumnya yang gagal tercapai. Realisasi penerimaan pajak 2015 sebesar Rp1.240 triliun bahkan lebih rendah daripada target tahun 2014 sebesar Rp1.246 triliun.



Jika melihat data yang dirilis Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada 10 Juni 2016, potensi kegagalan mencapai target itu tetap perlu dicemaskan. Penerimaan pajak hingga akhir Mei 2016 mencapai Rp364,1 triliun. Artinya, setoran pajak yang diterima baru 26,8 persen dari target Rp1.360,2 triliun dalam APBN 2016.

Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan (pajak ditambah bea dan cukai) pada APBN 2016 sebesar Rp1.546,7 triliun dan baru tercapai sebesar Rp406,9 triliun pada Mei lalu. Sedangkan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) baru tercapai Rp89,1 triliun dari target Rp273,8 triliun.

Bambang menyatakan penurunan PNBP turut mempengaruhi penurunan penerimaan negara, terutama dari eksploitasi sumber daya alam. Produksi minyak menurun dan tidak mencapai target.

Tahun ini, Ditjen Pajak akan menggenjot setoran pajak dari wajib pajak orang pribadi. Ditengarai masih terdapat 42 juta wajib pajak yang belum terjangkau. Selain itu, pemerintah akan mendorong penarikan pajak dari perdagangan secara elektronik di jagat maya  (e-commerce) dan penanaman modal asing.

Efisiensi belanja

Upaya pemerintah untuk menekan angka defisit fiskal ini juga ditunjukkan melalui penghematan belanja negara. Presiden Joko Widodo memerintahkan efisiensi belanja kementerian sebesar Rp50,2 triliun dan pemangkasan alokasi ke daerah melalui dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp8,3 triliun.

Ikhsan mencermati pemangkasan belanja negara sebanyak itu akan memiliki komplikasi yang tak kecil, baik di pusat maupun daerah. “Akan muncul banyak pertanyaan tentang prioritas anggaran dan cara yang diambil untuk mengurangi belanja,” kata Ikhsan.

Ia menyarankan pemerintah untuk memangkas lebih jauh belanja fungsional  kementerian/lembaga yang produktivitasnya terhadap perekonomian rendah. “Ruang untuk penyesuaian pada jenis belanja ini masih terbuka lebar mengingat ada peningkatan hampir Rp60 triliun pada APBN 2016 dibandingkan realisasi 2015,” kata Ikhsan.

Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan fiscal switching atau realokasi anggaran dari belanja yang daya stimulusnya rendah ke jenis belanja yang daya stimulusnya tinggi. Anggaran belanja modal justru perlu ditingkatkan, bukannya diturunkan. Pada sisi lain, penguatan anggaran belanja negara bagi transfer langsung pada masyarakat juga penting untuk dilakukan guna menahan konsumsi rakyat di saat adanya pelemahan daya beli.

Ia pun menilai peningkatan utang pemerintah perlu diperhatikan lebih serius. Pemerintah berargumen bahwa posisi utang negara masih dalam kategori aman, dengan rasio utang terhadap PDB sampai kuartal I-2016 sebesar 36,5 persen.  Rasio ini juga masih di bawah ketetapan maksimal sebesar 60 persen yang digariskan UU Keuangan Negara.

Namun, menurut Ikhsan, argumen ini hanya valid sebagian. Sebab, saat ini, selain Menteri Keuangan yang menurut UU seharusnya adalah pengendali tunggal utang negara, Menteri BUMN juga secara de facto bisa meminjam dari luar negeri dengan menggadaikan aset BUMN di bawah kendalinya. Tambahan utang BUMN ini tak dimasukkan dalam perhitungan utang negara sehingga besaran rasio yang ada cenderung bias ke bawah.

Selain itu, rasio utang terhadap PDB bukanlah ukuran tunggal keamanan pembiayaan, terutama bagi negara dengan ekonomi terbuka seperti Indonesia, yang penerimaan devisanya sangat fluktuatif. Sebagaimana pernah terjadi pada krisis 1998 dan 2008, eskalasi ketersediaan devisa bisa berlangsung sangat cepat dan menyebabkan krisis likuiditas domestik.

Dalam hal ini, menurut Ikhsan, pemerintah sebaiknya menutup ruang bagi otorisasi pembiayaan di luar kendali Menteri Keuangan. Dengan berbagai langkah ini, daya tahan ekonomi akan bertambah sehingga negara terhindar dari kemungkinan gagal fiskal dan komplikasi politik yang bisa disebabkannya.

Asumsi realistis

Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Firmanzah mempertanyakan pertumbuhan Penyertaan Modal Negara (PMN) hingga 1.200 persen di 2015. Diketahui, PMN yang dikucurkan sebesar Rp70,4 Triliun ke BUMN.

"Kenapa di 2015 PMN tumbuh 1.200 persen tapi tidak mengungkit pertumbuhan ekonomi kita, sementara PMN itu kan mengambil APBN. Ini yang harus dilihat kembali. Saya rasa masih banyak ruang yang bisa dilakukan untuk menambah modal BUMN," kata Fiz, sapaan Firmanzah dalam dalam diskusi bertajuk “Apakah Indonesia Gagal Fiskal?” di Jakarta, Selasa (21/6/2016).

Fiz yang juga Rektor Universitas Paramadina ini pun menilai pembangunan infrastruktur harus banyak melibatkan swasta, jangan bebankan APBN sebesar-besarnya. Kerjasama Pemerintah Swasta atau Public Private Partnership (PPP) perlu dimaksimalkan.

Dalam kondisi waspada gagal fiskal ini, pemerintah dituntut menargetkan pertumbuhan ekonomi yang realistis. Bila memang negara sulit mengejar pertumbuhan 5,2%, dan rasanya kalau didorong pun menjadi defisit fiskal, menurut Firmanzah, pemerintah harus meletakkan target serealistis mungkin.

"Karena dalam APBN, belanja itu riil, pendapatan asumsi. Nah, kalau yang masih asumsi kita jadikan patokan itu berisiko. Jadi, target pajak dinaikan seolah-olah akan terjadi, tetapi kan asumsi, sementara belanjanya kan riil. Harus realistis, agar belanjanya mengikuti," ucapnya.

Langkah-langkah ini, lanjut Firman, paling tidak, dalam jangka pendek bisa menyelamatkan fiskal Indonesia.

Masih aman

Bambang Brodjonegoro menegaskan bahwa defisit anggaran Indonesia masih dalam level yang aman sekarang ini. Pernyataan Bambang ini sekaligus merespons pandangan yang menilai utang Indonesia melejit untuk menutupi defisit fiskal yang membengkak.

Dalam hal ini, Bambang mencoba membandingkan defisit fiskal Indonesia dengan negara-negara lain dalam berbagai kategori, baik negara berkembang, negara maju, maupun negara penghasil minyak. Perbandingan dilakukan guna mengetahui bahwa tingkat defisit Indonesia lebih baik.

Berdasarkan data 2015, defisit anggaran 2015 Indonesia berada di posisi 2,52 persen. Artinya bisa dijaga untuk tidak sampai batas yang diatur dalam UU Keuangan Negara yakni 3 persen terhadap PDB.

Bambang mengklaim defisit Indonesia lebih baik bila dibandingkan dengan negara berkembang seperti Tiongkok sebesar 2,74 persen, India 7,1 persen , Malaysia 3,03 persen, Vietnam 6,5 persen, Polandia 2,9 persen, Argentina 7,3 persen, Brasil 10 persen, dan Kolombia 2,84 persen.

Adapun tingkat defisit yang lebih baik dibandingkan dengan Indonesia yakni Filipina yang hampir mendekati level nol persen, Turki 1,6 persen, Cile 2,34 persen, Peru 2,04 persen dan Thailand yang surplus 0,20 persen.

"Jadi kalau kita lihat negara emerging yang mirip-mirip kita, itu semua defisitnya lebih tinggi dari kita. Dan sangat sedikit yang surplus. Jadi kalau semua ngomong bikin budget surplus, ya kita bisa saja tapi tren di dunia ini hampir tidak ada yang surplus," kata Bambang, seperti diberitakan Kamis (23/6/2016).

Sementara untuk negara maju perbandingannya yakni Prancis 3,6 persen, Italia 2,6 persen, Jepang 5,2 persen, Inggris 4,4 persen, Amerika Serikat 3,7 persen dengan nominal PDB yang lebih besar berkali-kali lipat dari Indonesia. Yang lebih rendah hanya Kanada 1,7 persen dan Jerman yang surplus 0,64 persen.

Sedangkan dibandingkan dengan negara penghasil minyak seperti Aljazair defisitnya 15 persen, Mesir 11,7 persen, Iran 2,9 persen, kemudian Jordania 4 persen, kemudian Oman 20 persen, Kuwait 1,24 persen, Qatar surplus tapi turun dari 18 persen  menjadi 10 persen, Arab Saudi 16 persen, serta Uni Emirat Arab dari surplus 4,9 persen menjadi defisit 4,8 persen.

Lebih jauh, menurut Bambang, tidak mudah bagi suatu negara mencapai surplus pada postur anggaran dengan kondisi perekonomian dunia yang sedang lesu dan kelesuan itu memiliki pengaruhnya terhadap penerimaan suatu negara.

"Jadi yang bisa menstimulus ekonomi ya hanya pemerintah, sehingga banyak pemerintah-pemerintah di sini yang terpaksa harus belanja lebih besar dari pada penerimaannya. Yang penting kita mengelola defisit itu, jangan sampai terlalu tinggi," kata Bambang.


(ADM)