Yogyakarta dan Keistimewaannya

Coki Lubis    •    01 Agustus 2016 23:28 WIB
Yogyakarta dan Keistimewaannya
Seorang pria membawa foto Sri Sultan Hamengku Buwono IX. ( FOTO ANTARA/Regina Safri)

Metrotvnews.com, Jakarta: “Apa yang akan terjadi dengan Republik jika tidak ada Hamengku Buwono IX?,” ujar Mr Mohammad Roem, seorang diplomat dan salah satu pemimpin Republik Indonesia di awal kemerdekaan, dalam bukunya Tahta Untuk Rakyat: Celah-celah kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX. Sebaris kata-kata itu tentu bukan tanpa makna. Ada kisah sejarah yang mendalam soal Sultan Hamengku Buwono IX, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan tegaknya Republik Indonesia.



Maret 1602, pelabuhan-pelabuhan di pulau Jawa, khususnya wilayah barat, mulai dipenuhi kapal-kapal dagang bangsa Belanda dari sebuah perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda (Verenigde Oostindische Compagnie/VOC). Pada tahun itu, VOC resmi diberikan hak monopoli terhadap perdagangan rempah-rempah dan aktivitas kolonial di wilayah Nusantara oleh Parlemen Belanda. Tujuannya, menghilangkan persaingan antar para pedagang Belanda di wilayah ini dan memperoleh keuntungan maksimal bagi Kerajaan Belanda. Hak-hak istimewa dari Kerajaan Belanda kepada VOC, yang tercantum dalam Oktrooi (piagam atau charta) pada tanggal 20 Maret 1602, antara lain adalah hak memonopoli perdagangan, membentuk angkatan perang sendiri, melakukan peperangan, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri, mengangkat pegawai sneidir, dan hak untuk memerintah di negara jajahan.

VOC mulai menebar ancaman kekerasan terhadap penduduk di kepulauan-kepulauan penghasil rempah-rempah, juga terhadap orang-orang non-Belanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut. Saat itu pesaingnya adalah bangsa Tionghoa, Inggris, Spanyol, Portugis. Hingga 1630-an, VOC berhasil mencapai banyak kemajuan dalam meletakkan dasar-dasar militer untuk  Kerajaan Belanda mendapatkan hegemoni perniagaan di Nusantara.

Protes pribumi hingga pemberontakan mulai sering terjadi, menyoal penyerobotan wilayah, perjanjian perdagangan yang tidak adil, isu agama, dll. Peperangan demi peperangan dimenangkan VOC, termasuk melibatkan diri dalam politik internal kerajaan-kerajaan di Nusantara demi kepentingan dagangnya.

Salah satu buah karyanya adalah Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755, yang membelah kerajaan Mataram menjadi dua bagian. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan dengan gelar Sultan Hamengku Buwono I dan berkuasa atas setengah daerah Kerajaan Mataram. Sementara itu Sunan Pakubuwono III tetap berkuasa atas setengah daerah lainnya, dengan nama baru Kasunanan Surakarta. Namun, daerah pesisir Jawa jadi dikuasai VOC.

Mulai saat itu Sultan Hamengku Buwono I mendirikan Ibu Kota kerajaan beserta istananya yang baru di areal Hutan Paberingan, yang terletak antara aliran Sungai Winongo dan Sungai Code. Ibu Kota berikut istananya tersebut dinamakan Ngayogyakarta Hadiningrat, dan landscape utamanya berhasil diselesaikan pada 7 Oktober 1756.

Susunan pemerintahan Ngayogyakarta Hadiningrat ini menggunakan warisan dari Mataram. Ada Parentah Lebet (urusan dalam), yang disebut Parentah Hageng Karaton, dan Parentah Jawi (urusan luar) yang disebut Parentah Nagari, keduanya di bawah langsung kekuasaan Sultan. Dalam menjalankan kewajibannya, Sultan dibantu lembaga Pepatih Dalem yang bersifat personal.

Kekuasaan Belanda

Awalnya, Kasultanan Yogyakarta secara de facto merupakan negara merdeka, VOC hanyalah mitra sejajar. VOC cukup menempatkan seorang Residen di Yogyakarta untuk mengawasi Kesultanan. Residen ini posisinya berada di bawah Sultan, sejajar dengan Pepatih Dalem. Namun, saat Herman Willem Daendels menjadi Gubernur-Jenderal Hindia Belanda (1808), kedudukan Residen dinaikkan menjadi Minister, yang merupakan menteri Raja/Ratu Belanda dan mewakili kehadiran Gubernur Jenderal. Kedudukannya sejajar dengan Sultan dan Sunan.

Hal serupa dilakukan Daendels pada kerajaan Nusantara lain di Hindia Belanda, dengan memposisikan kerajaan-kerajaan itu di bawah pemerintahan Belanda, baik melalui tekanan militer maupun pengkondisian raja-raja dengan mencukupi kesejahteraan keluarganya.

HB II, yang menolak kebijakan Daendels mengenai perubahan kedudukan minister, pada 31 Desember 1810 didesak mundur dari jabatannya dengan kekuatan militer, kemudian mengangkat putra mahkota menjadi HB III, serta merampas kekayaan istana. Mulai saat itu prahara politik dalam negeri kesultanan Yogyakarta sering terjadi.
Pada 1823, HB IV dibunuh oleh seorang agen Belanda. Putra mahkota yang masih berusia 3 tahun diangkat menjadi HB V. Sebuah dewan perwalian yang terdiri atas Ibu Suri, Nenek Suri, Pangeran Mangkubumi, Pangeran Diponegoro dan Danurejo IV dibentuk.

Perlawanan yang dipimpin Pangeran Diponegoro pun meletus (1830). Perang panjang berdurasi lima tahun ini berakhir dengan penangkapan Diponegoro. Akibatnya, kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dikontrol secara ketat, dan terjadi demiliterisasi. Hanya sedikit prajurit diperbolehkan di dalam keraton untuk pengawalan Sultan dan keluarga.

Sejak saat itu juga, secara de facto dan de jure, Kasultanan Yogyakarta menjadi negara protektorat dari Koninklijk der Nederlanden dengan status zelfbestuurende landschappen, atau daerah yang memiliki pemerintahan sendiri namun di bawah kekuasaan Kerajaan Belanda. Setiap calon Sultan yang akan ditahtakan harus melakukan kontrak politik dengan pemerintah Hindia Belanda. Perjanjian ini diberlakukan sejak HB V dan seterusnya.

Mulai 1848, peraturan juga mengharuskan Sultan memenuhi kebutuhan kayu keras pemerintah jajahan, dalam ganti ruginya Sultan memperoleh biaya penebangan dan pengangkutan kayu. Kebanyakan perkebunan pun ditangani oleh Belanda, termasuk sistem penyewaan tanah, produksi beras, ternak, dan produk lain harus dilaporkan secara akurat oleh Sultan kepada pemerintah kolonial.

Pada 1915, APBN Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi dua, yaitu, APBN untuk Parentah Ageng Keraton dan APBN untuk Parentah Nagari yang berada dalam kontrol Hindia Belanda. Untuk belanja dan mengurus keperluan istana, setiap tahun Sultan mendapat uang ganti rugi yang disebut Daftar Sipil, yang ditentukan dalam kontrak politik yang dibuat sebelum Sultan ditahtakan.

Dengan demikian Sultan benar benar tersingkir dari pemerintahan Nagari dan hanya berperan di istana saja. Kontrak politik terakhir antara Kerajaan Belanda dengan Kasultanan dibuat pada 18 Maret 1940, antara Gubernur Hindia Belanda untuk Daerah Yogyakarta, Lucien Adam, dengan Sri Sultan HB IX.

Pendudukan Jepang

Jepang, kekuatan fasis yang mendominasi Asia Timur datang menggeser Belanda (1942-1945) dengan membawa berita akan memerdekaan wilayah Hindia Belanda. Kepentingannya adalah membentuk negara baru di bawah pengaruhnya guna memperkuat persekutuan bersama Asia Timur Raya dalam Perang Dunia Kedua.

Demi kepentingan inilah aktivis-aktivis politik lokal dirangkul. Disepakati, saat merdeka, nama dan bentuk negara ini adalah Republik Indonesia, sebutan yang memang sudah muncul di kalangan pejuang kemerdekaan sejak tahun 1920-an. Bagi para pemimpin politik, situasi ini memberikan angin segar dalam perjuangan merubah status kolonial menjadi bangsa yang berdaulat.

Para pemimpin-pemimpin politik difasilitasi Jepang untuk membentuk lembaga-lembaga persiapan kemerdekaan, seperti Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) hingga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Anggotanya adalah pemimpin-pemimpin politik dari berbagai latar ideologi, tokoh agama dan tokoh-tokoh daerah, diketuai oleh Soekarno.

PPKI juga bertugas mempersiapkan sebuah Undang-undang Dasar yang akan digunakan kelak. Sementara itu, untuk kepentingan angkatan bersenjatanya, Jepang memberikan pendidikan-pendidikan paramiliter, seperti Pembela Tanah Air (PETA) dan Heiho.

Di Yogyakarta, saat pendudukan militer Jepang berkuasa, Kesultanan Yogyakarta berstatus Kooti, daerah yang memiliki pemerintahan sendiri namun tunduk kepada Kekaisaran Jepang. Di era inilah Sultan Hamengkubuwono IX melakukan perubahan besar dalam kesultanan Yogyakarta.

Secara sistematis, Sultan HB IX melakukan restorasi, mulai membentuk badan-badan pemerintahan baru untuk menampung urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Tentara Pendudukan Jepang. Di antaranya pembentukan Paniradya, lembaga khusus yang mengoordinasikan lembaga-lembaga kasultanan di wilayah Parentah Nagari dengan kekuasaan Sultan. Dengan perlahan namun pasti Sultan HB IX memulihkan kembali kekuasaannya selaku kepala pemerintahan di kerajaannya, Yogyakarta.

Kedatangan Jepang tentu membawa keuntungan tersendiri bagi Kasultanan Yogyakarta untuk menata kembali pemerintahan monarkinya. Sementara bagi para pemimpin-pemimpin Republik, BPUPKI diandalkan untuk mengonsolidasikan kekuatan-kekuatan daerah menjelang pemberian kemerdekaan yang dijanjikan Jepang pada 1942.

Dalam sebuah disertasi berjudul Perubahan Sosial di Yogyakarta, Mr Soedarisman Purwokoesoemo dalam tulisannya menyatakan: UUD  1945 menengaskan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-udang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Penjelasan resmi UUD 1945, khusus yang bertalian dengan pasal 18, menyebutkan: Dalam wilayah Negara Indonesia terdapat 250 zelfbesturende landschappen dan volksgemeenschappen seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dpat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah itu akan mengingat hak-hak asal-usul daerah tersebut.

Terlihat jelas, dari pasal dan penjelasan UUD 1945 yang disusun sebelum kemerdekaan itu, para pendiri Republik waktu itu ingin menjaga keseimbangan politik dan sangat sadar atas wilayah yang dulunya bernama Hindia Belanda. Namun, disaat persiapan kemerdekaan semakin matang, pada Agustus 1945, situasi berkata lain. Jepang ditaklukan dan sekutu menangkan Perang Dunia II. Jepang harus menyerah dan melepaskan wilayah-wilayah yang dikuasainya, termasuk wilayah Indonesia.

Khawatir kekuasaan atas wilayah Nusantara ini kembali berpindah tangan dan mengancam usaha-usaha menuju bangsa yang berdaulat, situasi kekosongan kekuasaan ini dimanfaatkan para pemuda dengan mendesak para pemimpin politik yang tergabung dalam PPKI untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Sejarawan UI, Rusdi Hussein mengatakan, untuk menghindari desakan Jepang yang harus melepaskan wilayah yang dikuasainya, dengan meminta Sokarno serta Hatta mengumumkan status quo atas wilayah Indonesia, maka para aktivis pemuda menculik kedua pimpinan PPKI itu. "Ini yang dikhawatirkan, karenanya Soekarno dan Hatta diamankan para pemuda sebelum dipegang Jepang atau sekutu. Saat itu dipaksa untuk segera proklamasikan kemerdekaan," ujar Rusdi kepada metrotvnews.com saat ditemui di Jakarta, Jumat (29/7/2016).

Alhasil, pada Jumat, 17 Agustus 1945, dengan perangkat yang serba terbatas dan situasi informal, proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Naskah proklamasi ini dibacakan di kediaman Soekarno, di Jalan Pegangsaan, Jakarta, pukul 10.00 pagi, dihadiri masyarakat umum Jakarta dan laskar-laskar pemuda. Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan segera melangsungkan perpindahan kekuasaan. Wilayahnya, sesuai yang telah dipersiapkan PPKI sebelumnya, yakni wilayah pendudukan Jepang yang notabene sebelumnya adalah wilayah kekuasaan Kerajaan Belanda.

Buku tentang Sultan HB IX berjudul "Inspiring Propethic Leader" yang bercerita tentang kisah pemimpin dengan kecerdasan intelektual dan spiritual.

Dukungan untuk RI

Berita tentang proklamasi kemerdekaan disebarkan ke seluruh Jawa dalam beberapa jam oleh mahasiswa dan pemuda melalui kantor-kantor berita dan telegram Jepang. Para pemimpin Republik yang baru lahir itu menyadari bahwa eksistensi pengakuan pernyataan Pegangsaan harus didukung kekuatan riil di daerah, pertimbangannya, Belanda atau pihak asing hanya akan mengakui kemerdekaan itu bila kekuatan-kekuatan daerah mendukung.

Pada Jumat 17 Agustus 1945 itu, melalui khotbah sholat jumat di Masjid Agung Yogyakarta dan Masjid Paku Alaman, kabar ini juga disampaikan. Ditambah lagi pada sore harinya Ki Hajar Dewantara berkeliling kota dengan sepedanya untuk mengabarkan berita kemerdekaan kepada masyarakat. Waktu inilah sang “Merah Putih” mulai berkibar, sebagian terpasang di muka rumah penduduk Yogyakarta.

Suasana revolusioner dengan cepat menjilat berbagai daerah, diikuti rencana mengurus segala perpindahan administrasi kekuasaan formal di daerah, melalui pembentukan Kominte Nasional Indonesia Daerah di bawah koordinasi langsung Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Dalam rencana pembentukan KNIP ini, disepakati keanggotaannya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah-daerah termasuk mantan anggota PPKI.

Kabar ini pun sampai kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Dalam buku Biografi Pahlawan Nasional bertajuk Sri Sultan Hamengku Buana IX terbitan Debdikbud, 1998, disebutkan bahwa bagi Sultan pribadi, proklamasi kemerdekaan itu merupakan peristiwa yang membuka jalan untuk melepaskan diri dari penderitaan batin sekaligus menempuh jalan bebas guna menentukan nasib kemudian hari.

Sehari setelah proklamasi, pada 18 Agustus 1945, Sultan Hamengku Buwono IX (HB IX) dan Sri Paduka Paku Alam VIII (PA VIII) mengirim telegram kepada kedua proklamator Soekarno-Hatta dan kepada KRT Radjiman Wediodiningrat, ketua BPUPKI. Dengan spontan Sultan mengucapkan selamat atas terbentuknya Republik Indonesia.

Setelah membaca telegram ini, berbagai referensi sejarah memotret respon Sukarno yang gembira. Di depan menterinya Sukarno berkata "Surat ini adalah langkah awal eksistensi secara de facto bangsa Indonesia, sebuah functie yang bisa mendobrak functie-functie selanjutnya. De Jure kita sudah dapatkan secara aklamasi pada Proklamasi Pegangsaan tapi De Facto surat ini menjadi pedoman kita semua".

Keesokannya, pada 19 Agustus 1945, Sultan HB IX mengumpulkan pemimpin-pemimpin kelompok pemuda di bangsal kepatihan. Adapun yang menghadiri undangan tersebut jumlahnya mencapai 100 orang. Antara lain terdiri dari kelompok nasionalis, agama, kepanduan, dan keturunan Tionghoa. Pada pertemuan itu Sultan HB IX berpidato.

Badan Musyawarah Musea Daerah Istimewa Yogyakarta Perwakilan Jakarta mencatat pidato tersbut dalam dokumen berjudul Sejarah Perjuangan Yogya Benteng Proklamasi. Berikut kutipan Sultan HB IX dalam pidatonya:
“Kita telah beratus-ratus tahun dijajah bangsa lain. Maka selama itu perasaan kita tertekan dan sekarang kita merdeka. Tentu persaaan yang lepas dari tekanan akan melonjak. Melonjaknya ini yang harus kita jaga. Biarlah melonjak setinggi-tingginya, sepuas-puasnya, akan tetapi jangan sampai menyerempet yang tidak perlu, yang bisa menimbulkan kerugian. Menurut sejarah, di mana terjadi perubahan besar dan mendadak seperti yang terjadi di Tanah Air kita sekarang pemuda senantiasa memegang peranan. Oleh karena itu, saudara-saudara saya minta menjaga keamanan masyarakat, baik di kampung-kampung, di perusahaan-perusahaan, di toko-toko dan lain-lain jangan sampai terjadi kerusuhan, kalau terjadi sesuatu laporkan kepada saya, dan bertindak sebagai wakil saya  dalam hubungannya dengan saudara-saudara adalah Pangeran Bintara.“

Di hari yang sama, dalam sidang PPKI, Pangeran Puruboyo, wakil dari Yogyakarta Kooti, meminta pada pemerintah pusat supaya Kooti dijadikan 100 persen otonom, dan hubungan dengan Pemerintah Pusat secara rinci akan diatur dengan sebaik-baiknya. Puruboyo menerangkan bahwa banyak kekuasaan sudah diserahkan Jepang kepada Kooti, sehingga jika diambil kembali dapat menimbulkan keguncangan. Dengan dukungan Mohammad Hatta, Suroso, Suryohamijoyo, dan Soepomo, kedudukan Kooti ditetapkan status quo sampai dengan terbentuknya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Sikap Sultan dan Paku Alam yang mendukung pembentukan Republik Indonesia ini dibalas ucapan terimakasih yang mendalam dari para pemimpin republik melalui sebuah piagam kedudukan Sri Sultan dan Paku Alam. Dua piagam ini dibawa langsung oleh Menteri Mr. Sartono dan Mr Maramis. Dalam piagam kedudukan yang ditujukan pada Sri Sultan tersebut tertulis:
Kami, Presiden Republik Indonesia, menetapkan :
Ingkang Sinuwun kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalogo, Abdulrachman Sayidin Panotogomo Kalifatullah ingang kaping IX ing Ngayogyakarta Hadiningrat pada kedudukannya.
Dengan kepercayaan, bahwa Sri Paduka Kanjeng Sultan akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan Daerah Yogyakarta sebagai bagian dari pada Republik Indonesia.
Jakarta, 19 agustus 1945
Presiden Republik Indonesia
Ir. Sukarno

Sementara dalam piagam kedudukan yang ditujukan kepada Paku Alam tertulis :
Kami, Presiden Republik Indonesia, menetapkan:
Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII Ingkang Kaping VIII, pada kedudukannya,
Dengan kepercayaan bahwa Sri Paduka Kangjeng Gusti akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga, untuk keselamatan Daerah Paku Alaman sebagai bagian daripada Republik Indonesia.
Jakarta, 19 Agustus 1945
Presiden Republik Indonesia
Ir. Sukarno

Pada 20 Agustus 1945, Sultan kembali mengirim telegram, kali ini dalam kedudukannya sebagai ketua Badan Kebaktian Rakyat (Hokokai) Yogyakarta, dan ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Dalam telegram ini secara spontan ia menyatakan, “sanggup berdiri di belakang pimpinan Paduka Yang Mulia”. Pernyataan melalui telegram ini di ikuti oleh pernyataan yang sama dengan jalan yang sama dari Paku Alam.

Kala itu, hanya kasultanan Yogyakarta lah berani terang-terangan mendukung Republik, sementara langkah politik yang penuh kerelaan dan berisiko ini belum diikuti oleh daerah lainnya. Padahal, waktu itu pihak belanda masih tetap melakuan bujuk rayu agar Kesultanan Ngayogyakarta berada dipihaknya.

Pada 1 September 1945, Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Yogyakarta dibentuk dengan merombak keanggotaan Yogyakarta Kooti Hookookai. KNID yang dibentuk oleh para aktivis republik ini terdiri dari unsur masyarakat dan tokoh (selanjutnya menjadi badan legeslatif Yogyakarta). Pada hari yang sama juga dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR).

Usai terbentuknya KNID dan BKR, Sultan HB IX mengadakan pembicaraan dengan Sri Paduka PA VIII dan Ki Hajar Dewantoro serta tokoh lainnya. Setelah mengetahui sikap rakyat Yogyakarta terhadap Proklamasi, barulah Sultan HB IX mengeluarkan dekrit kerajaan yang dikenal dengan Amanat 5 September 1945, yang menyatakan bahwa Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat Kerajaan adalah Istimewa dari Negara Republik Indonesia.

Selain itu, kedudukan Sultan dan Paku Alam sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat, dan oleh karena itu segala urusan pemerintahan dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat ditangani secara otonom oleh keduanya selaku penguasa kerajaan. Kemudian, hubungan antara Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah Pusat Republik Indonesia bersifat langsung dan Sultan pun bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Berdasarkan Amanat 5 September 1945 ini, Republik Indonesia mendapatkan pengakuan pertama dari kekuasaan daerah swapraja. Atas dasar ini pula Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPAA Paku Alam VIII menerima penetapan dari Presiden Sukarno sebagai kepala daerah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana segala kekuasaan atas DIY dipegang langsung oleh pemerintahan dwitunggal ini.

Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa pada masa sebelum kemerdekaan RI, Kesultanan Nyayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualam, adalah dua negara monarki yang menyerahkan kedaulatannya kepada Kerajaan Belanda. Oleh karena itu, keduanya tidak bisa disebut sebagai pertama yang mengakui kedaulatan negara RI. Meskipun Sultan HB IX dan dan Sri Paku Alam VIII adalah dua raja yang paling awal mengucapkan selamat kepada Soekarno dan Hatta yang telah memproklamasikan kemerdekaan RI sekaligus terpilihnya para proklamator tersebut menjadi presiden dan wakil presiden.

“Yogyakarta itu dulu jajahan Belanda. Tidak ada orang yang bisa diangkat sebagai sultan tanpa persetujuan dari Ratu Belanda. Jadi, keduanya itu (Yogyakarta dan Pakualaman) hanya berdaulat di bidang adat istiadat saja. Sedangkan di luar itu berada di tangan Belanda," ujar Yusril Ihza Mahendra dalam perbincangan dengan metrotvnews.com, Jakarta, Senin (1/8/2016).

Karena statusnya sebagai negara jajahan atau tidak berdaulat, tentu tidak mungkin bagi Yogyakarta mengakui kedaulatan negara lain. "Tidak bisa mereka memberikan pengakuan kalau mereka tidak berdaulat," kata Yusril.

Ia menjelaskan, dulu ada banyak kerajaan di Nusantara. Jumlahnya lebih dari seratus kerajaan. Tapi semua kerajaan itu dulu tunduk terhadap kekuasaan Belanda dan menyerahkan kedaulatan kepada Belanda. Termasuk di antaranya adalah Kesultanan Yogyakarta.

Kedudukan Yogyakarta terhadap Belanda ini tak bisa disamakan dengan Malaysia yang pernah dijajah dan diberi kemerdekaan oleh Kerajaan Inggris. “Malaysia itu sebelumnya bernama British Malaya dan negaranya berstatus jajahan. Setelah 1958, baru merdeka dan memakai nama Persekutuan Tanah Melayu (PTM),” kata Yusril.

Pengakuan negara lain nan berdaulat di awal Kemerdekaan Republik Indonesia sangatlah penting. Dengan adanya pengakuan, entitas Indonesia sebagai negara merdeka dapat terpenuhi. Namun lagi-lagi, sayangnya Kesultanan Nyayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualam sudah menyerahkan kedaulatannya

“Dalam syarat hukum internasional, syarat memberi pengakuan negara lain adalah menjadi negara merdeka dan berdaulat. Yogyakarta saat itu bukan negara merdeka dan berdaulat,” tegas pria kelahiran Belitung ini.

Lewat jalur diplomasi, Indonesia akhirnya memperoleh pengakuan kedaulatan dari Mesir. Mesir yang dipimpin Raja Farouk saat itu mengakui Kemerdekaan Indonesia de facto dengan cara mengakhiri kepengurusan WNI dari kedutaan Belanda di Mesir. Pengakuan de Jure antara dua negara ini terjadi pada tanggal 10 Juni 1947 saat Perjanjian Persahabatan RI-Mesir ditandatangi secara resmi. Ini juga menandai pendirian Kedutaan RI pertama.

"Mesir itu negara yang sebelumnya dijajah Turki. Tapi, sebelum perang dunia pertama, Mesir sudah independen. Kemudian diperintah Raja Farouk," kata Yusril.

Nah, ia menambahkan, pemerintahan Raja Farouk inilah yang mengakui kedaulatan Indonesia dan membuka perjanjian persahabatan antara RI dan Mesir.
 


(ADM)