Kecipratan Duit Reklamasi

Wanda Indana    •    03 November 2017 21:33 WIB
Kecipratan Duit Reklamasi
Ilustrasi: MTVN/Mohammad Rizal

Metrotvnews.com, Serang:Ya Allah... panasnya nggak ketolongan. Sampai kapan begini terus,” keluh Sunadi seraya mengibas-ngibaskan tangan ke arah badannya yang berpeluh.
 
Malam itu, di depan teras rumahnya, Sunadi hanya mengenakan sarung. Dia tengah kongko-kongko bersama dua warga lainnya, Jamal dan Ruslan. Mereka sengaja ke luar rumah, sekadar “mencari” angin malam.
 
Mahfum, di Pulau Tunda, Serang, Banten, sudah lama tak turun hujan. Hawanya pun semakin beringsang. Itu pula yang dirasakan tim Metrotvnews.com saat bermalam di pulau seluas 290 hektare ini, Sabtu, 28 Oktober 2017.



Selepas pukul sepuluh malam, listrik padam. Tak ada daya untuk menyalakan kipas angin. Kami pun bergabung bersama ketiga pria paruh baya tadi, menikmati angin yang bergerak lambat sambil berbincang. Ini bukan persoalan biarpet. Listrik di sini memang hanya beroperasi empat jam, dari jam enam sore sampai pukul sepuluh malam.

Kata Sunadi, kondisi ini jauh berbeda bila dibandingkan satu tahun silam, ketika masih ada penambangan pasir laut di sebelah Barat Laut dari Pulau Tunda.
 
“Kalau dulu, pas masih dapet duit pasir, desa kita punya anggaran Rp40 juta per bulan untuk layanan listrik 12 jam melalui PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel),” ujar penjabat Ketua RT 02 Desa Wargasara itu.

“Duit pasir” yang dimaksud Sunadi adalah dana Corporate Social and Responsibility (CSR) dari perusahaan penambang pasir laut PT Hamparan Laut Samudera (HLS).

PLTD itu merupakan salahsatu kompensasi PT HLS kepada masyarakat, karena menambang di perairannya. Sementara anggaran per bulan dari CSR dipergunakan untuk membeli solar – bahan bakar PLTD.
 
Aktivitas penambangan pasir PT HLS sudah dilakukan sejak 2013. Pasir yang dikeruk dibawa ke Teluk Jakarta untuk pembuatan pulau reklamasi.
 
Namun, karena adanya kebijakan penghentian sementara (moratorium) reklamasi Teluk Jakarta pada 2016, penambangan pun terhenti. Begitupula dengan aliran CSR yang didapat warga Pulau Tunda.

Baca juga: Liatnya Pasir Reklamasi



 

Kecipratan
 
Sesuai perjanjian, perusahaan menyalurkan CSR-nya saat pengerukan pasir sudah mencapai 1 juta meter kubik (m3). Biasanya volume itu terpenuhi dalam satu bulan. Hitung-hitungannya, per meter kubik dihargai Rp1.000.
 
Jadi, menurut Sunadi, selama tiga tahun - sejak 2013 hingga 2016, setiap bulannya warga menerima “duit pasir” dari PT HLS rata-rata Rp1 miliar.
 
Ketika uang itu dikirim, perangkat desa mengundang warga ke Kantor Desa Wargasara. Letaknya persis di depan dermaga utama Pulau Tunda.
 
Tim panitia CSR yang sudah menunggu pun siap mengumumkan pendapatan penambangan pasir. “Habis itu, duit dibagi-bagi,” kenang Sunadi.
 

Kantor Desa Wargasara, Pulau Tunda, Serang, Banten. Foto: MTVN/Wanda Indana
 
Kesepakatan warga, sebanyak 80 persen dana CSR langsung diberikan kepada seluruh penduduk Pulau Tunda, sekitar 1.400 jiwa. Sisanya, sebanyak 20 persen, disalurkan untuk pembangunan infrastruktur.
 
Dari dana CSR itu, warga Pulau Tunda yang sudah dewasa atau memiliki hak pilih menerima Rp800 ribu per orang. Sementara yang belum memiliki hak pilih menerima dana Rp200 ribu per orang.
 
“Paling sedikit, satu KK (Kepala Keluarga) biasanya dapat Rp3,5 juta. Ada yang satu rumah dapat Rp15 juta, karena satu rumah ada yang terdiri dari tiga KK,” jelas Sunardi.

Baca juga: Tetap Rukun Diguncang Isu Reklamasi

Dari duit pasir ini, hampir semua warga Pulau Tunda membangun dan merenovasi rumahnya. Boleh dibilang, 90 persen bangunan warga di pulau itu, kini sudah permanen. Ya. Sebelumnya, rumah-rumah di desa ini kebanyakan hanya bertembok bilik.
 
“Termasuk rumah saya. Saya puluhan tahun jadi nelayan tak bisa bangun rumah. Jujur, saya sangat tertolong dengan adanya penambangan pasir,” kata Sunadi.
 
Pengakuan Sunadi diamini Jamal dan Ruslan. “Rumah saya juga,” timpal keduanya sambil menganguk-angguk.
 
Tak cuma itu, dana CSR juga digunakan warga untuk membangun sarana ibadah, sarana kesehatan, bantuan kapal nelayan, bea siswa, gaji guru agama dan lain-lain.

“Masjid yang besar itu, juga dari duit pasir,” kata Sunadi sambil menunjukkan jarinya ke arah Masjid Jami Baiturrohman, satu-satunya masjid megah di Desa Wargasara, Pulau Tunda.
 

Masjid Jami Baiturrohman, Desa Wargasara. Foto: MTVN/Wanda Indana
 

Berharap
 
Setahun terakhir, ketika ribut-ribut masalah reklamasi, PT HLS menghentikan aktivitas penambangan pasir. Otomatis, dana bantuan yang disalurkan kepada warga setiap bulan ikut mandek.
 
Kini, setiap warga harus membayar iuran bulanan sebesar Rp3500. Bagi yang memiliki kulkas dan mesin cuci, dikenakan Rp4500. Iuran itu digunakan untuk membeli solar, agar dua unit mesin diesel bisa tetap mengaliri listrik.
 
Beberapa warga juga harus menghentikan pembangunan rumah karena sudah tak mendapat dana bantuan lagi. Pantauan kami, ada dua-tiga rumah yang kondisinya masih dalam tahap pembangunan.


Pembangunan rumah warga yang mangkrak di Pulau Tunda. Foto: MTVN/Wanda Indana
 
Jamal yang sedari tadi banyak diam, tiba-tiba bersemangat ketika membahas kemungkinan kelanjutan penambangan pasir. Pasalnya, putri sulungnya tengah menempuh pendidikan sekolah kejuruan (SMK).
 
Penghasilannya sebagai nelayan, diakui sangat pas-pasan untuk kebutuhan hidup, terkadang kurang untuk kebutuhan pendidikan putrinya. “Untung anak saya sudah mau tamat. Tinggal satu semester lagi,” cetusnya sambil mengelus-elus dada.
 
Jamal, Ruslan, juga Sunadi, merupakan segelintir warga Pulau Tunda yang sangat mengharapkan penambangan pasir laut dilanjutkan. “Dengar-dengar kabar, Januari (2018) penambangan mau dilanjutkan lagi,” kata Jamal terkekeh.
 
Malam pun semakin larut. Jarum jam menunjukkan pukul 00:30 WIB. Angin malam sudah bersilir-silir. Kami pun memutuskan untuk kembali ke penginapan dan rumah masing-masing untuk beristirahat.


(COK)