Pemburu Aset Digocek Koruptor

Wanda Indana, Coki Lubis    •    21 Oktober 2017 12:02 WIB
Pemburu Aset Digocek Koruptor
Ilustrasi: Mohammad Rizal/MTVN

Metrotvnews.com, Jakarta: Belum ada yang bisa memastikan, transfer jumbo milik warga negara Indonesia – dari Guernsey ke Singapura tempo hari, adalah dana hasil kejahatan, atau bukan. Tapi, dimungkinkan, ada uang haram di sana.



“Kita akan kembangkan. Bisa jadi itu dana hasil kejahatan, korupsi, money laundering, dan lain-lain. Kita tidak diam,” ucap Wakil Ketua Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Kuangan (PPATK) Dian Ediana Rae saat kami temui, Selasa 17 Oktober 2017.
 
Sebaliknya, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen. Pol. Agung Setya, enggan memastikan dan mengindikasi adanya uang haram dalam pemindahan dana besar-besaran itu.
 
“Menurut saya kita tunggu dulu sampai ada statusnya, murni uang bisnis atau bukan. Sekarang itu kan ranahnya masih dugaan penghindaran pajak,” kata Agung saat kami sambangi di Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Oktober 2017.
 
Namun, Agung mengakui, dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU), khususnya dalam kasus-kasus megakorupsi di Indonesia, hampir semua uangnya dilarikan ke luar negeri.
 
Jadi, mahfum bila kecurigaan muncul tatkala ada pergerakan dana besar milik WNI di luar negeri. Salah satunya, heboh transaksi mencurigakan di kantor Standard Chartered cabang Channel Islands – Guernsey ke Singapura pada 2015, yang terungkap pekan lalu.
 
Dikabarkan, dana yang ditransfer sebesar US$ 1,4 miliar atau setara Rp 18,9 triliun, ditujukan ke 81 nasabah Indonesia - melibatkan perusahaan dan individu.
 
Bahkan, berdasarkan laporan terbaru, nilai transfernya ternyata melebihi Rp 18,9 triliun. Dari catatan PPATK, daftar WNI penarik dana itu juga bertambah, menjadi 133 orang.
 
Baca: Transfer “Jumbo” dari Guernsey Menggendut
Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae. Foto: Media Indonesia
 
BLBI dan Century
 
Ihwal pelarian uang ke luar negeri, melekat di ingatan masyarakat tentang dua kasus megakorupsi; kasus Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI) dan skandal Bank Century.
 
Pola keduanya sama, para pelaku menggunakan instrumen pencucian uang untuk melenyapkan jejak duit curiannya. Prosesnya pun dilakukan di luar negeri.
 
Seperti diketahui, saat krisis moneter 1997, negara memberikan bantuan untuk puluhan bank yang sedang sekarat. Bantuannya mencapai Rp 650 triliun, terdiri dari; BLBI, obligasi rekap, surat utang penjaminan, dan dana talangan.
 
Dari BLBI, bantuan dicairkan sebesar Rp147,7 triliun kepada 48 bank. Di sinilah petaka besar terjadi. Triliunan duit bantuan itu diselewengkan para pengendali bank.
 
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 95 persen dana bantuan tersebut bocor. Walhasil, negara menanggung rugi sebesar Rp138,7 triliun.
 
Kini, beban itu harus ditanggung masyarakat dalam bentuk bunga dan cicilan pokok obligasi rekap. Bila ditotal, mencapai Rp 1.100 triliun hingga 2019.
 
Memasuki era reformasi, pemerintah, melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), cuma bisa mengembalikan dana kepada negara Rp 172,4 triliun. Sisanya mengendap di negeri orang.
 
Pula skandal Bank Century, yang membetot perhatian publik pada medio 2009. Sang pemilik, Robert Tantular, dituduh melakukan pemufakatan jahat dengan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya.
 
Patgulipat dilakoni untuk mengeluarkan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.
 
Keluarnya FPJP menjadi acuan BI untuk menggelontorkan dana talangan sebesar Rp 6,76 triliun.


Robert Tantular. Foto: Media Indonesia
 
Dari ledakan kasus ini, diketahui pula, kegagalan Bank Century diakibatkan permainan kotor Robert Tantular sejak lama. Menurut versi Polri, Robert telah melakukan penggelapan dana Bank Century sejak 2002 hingga 2008, dengan total uang hilang Rp 13 triliun lebih.
 
Penggelapan itu berupa pengeluaran dana-dana fiktif, mulai dari pembelian surat-surat berharga (SSB) fiktif, hingga pemberian kredit fiktif. Konon, sejumlah pejabat turut menikmati dana-dana fiktif yang dimainkan Robert.
 
PPATK mendeteksi, sebagian besar hasil penggelapan itu tersebar di luar negeri, yakni, Hong Kong, Swiss dan British Channel Islands - Jersey, Inggris.
 
Di Swiss, tersimpan US$155,99 juta atas nama Telltop Holding Limited, dalam bentuk outstanding fiduciary deposit di Dresdner Bank. Sementara di Hong Kong sebanyak US$ 388,86 juta dan Sin$650 juta, ditempatkan di Standard Chartered Bank dan Ing Bank Arlington Assets Investment.
 
Selain itu, sekitar US$ 700 juta atau setara Rp 7 triliun dilarikan ke luar negeri dengan memanipulasi dokumen pembayaran impor atau letter of credit (L/C). Manipulasi ini dilakukan oleh perusahaan yang masih terafiliasi dengan Robert Tantular.


 
Timbal balik
 
Dalam dunia tindak pidana pencucian uang, aset-aset yang dilarikan bisa terus bergerak ke mana saja, atas nama siapa saja, bermacam skema, dan tentu sulit dilacak.
 
Ihwal pengejaran aset-aset koruptor di luar negeri, kami pun menemui Direktur Otoritas Pusat dan Hubungan Internasional (OPHI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Cahyo Muzhar, Jumat, 20 Januari 2017.
 
Dalam perbincangan santai kami, Cahyo mengisahkan upayanya sebagai pengendali utama perburuan aset koruptor di luar negeri. Secara sederhana, direktoratnya bertugas menjembatani hukum di Indonesia dengan negara lain - tempat koruptor menyembunyikan asetnya.
 
Salah satu instrumennya adalah perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) alias bantuan hukum timbal balik antar negara. Perjanjian ini merinci tindakan hukum yang diperlukan Indonesia di negara terkait.
 
“Misalnya, bantuan penyelidikan, atau tindakan penyitaan aset, pembekuan rekening,” ujarnya.
 
Dalam perjanjian itu, disebutkan pula timbal balik yang bisa diberikan Indonesia untuk negara tersebut. Bisa berupa pembagian aset yang diburu, pemberian dana operasional tindakan hukum, dan lain-lain, sesuai kebutuhan negara tersebut.
 
“MLA ada karena aparat penegak hukum kita terbentur yuridiksi. Tidak bisa begitu saja mengambil tindakan hukum di negara lain,” papar Cahyo.
 
Lantas, bukankah beberapa koruptor sudah berhasil ditangkap? Dengan begitu, seharusnya lebih mudah mendesak pelakunya untuk mengembalikan aset hasil korupsinya di luar negeri.
 
Menurut Agung, ada yang berbeda dari perilaku setiap pelaku kejahatan. Termasuk soal besaran korupsi dan harta kekayaannya, misalnya, yang di bawah Rp 10 milyar dengan yang di atas Rp 100 milyar hingga triliunan.


Mana mau menyerahkan (aset) itu. Kalau bisa malah bertambah...

 
“Begitu kira-kira yang mereka pikirkan,” kata Agung sambil tersenyum.


Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya Imam Efendi. Foto: Antara
 
Digocek koruptor
 
Soal pemulangan aset, hingga kini, otoritas pusat di bawah Kemenkumham memang belum banyak meraup sukses. Ambil misal, pengambilan aset Bank Century di luar negeri, belum berbuah hasil.
 
“Prosesnya nggak segampang yang kita pikirkan,” cetus Cahyo.
 
Para koruptor, lanjut Cahyo, tidak menyimpan “curiannya” dengan menggunakan namanya sendiri. Yang dipakai adalah nama lain alias pihak-pihak ketiga.
 
“Jadi aset itu sudah nama orang lain, atau badan hukum, perusahaan. Nanti diinvestasikan lagi, membuat perusahaan lain. Lantas perusahaan tersebut membeli saham lagi. Seperti itu, semakin banyak entitas-entitas lain,” kata Cahyo.
 
Saat tindakan hukum diambil, semisal membekukan aset, mau tidak mau aset pihak ketiga tadi yang dibekukan. Kemudian, mereka menggugat agar dilepaskan dari pembekuan.
 
“Mereka (pihak ketiga) punya argumen sendiri. Mereka bilang uang itu miliknya. Nah, panjang ini, pengadilan lagi, dan terus begitu,” keluhnya.


Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar. Foto: Kemenkumham

Selain itu, menurut Cahyo, terkadang putusan tetap pengadilan di Indonesia belum terlalu sempurna. Misalnya, dalam lingkup TPPU, putusannya tidak rinci soal aliran aset atau uang yang harus dieksekusi.
 
Pasalnya, pengambilan tindakan hukum atas aset di luar negeri, dibutuhkan putusan pengadilan yang tetap dan jelas, apa saja yang harus dieksekusi. Tentu terkait aliran pencucian uang yang sudah kemana-mana tadi.
 
“Akhirnya pihak ketiga tadi bisa menggugat. Kemudian perlu pembuktian lagi di pengadilan di sana. Belum lagi saat ada keputusan, bisa digugat lagi di forum arbitrase internasional. Semakin panjang,” kata Cahyo.
 
Persoalan lain adalah integritas para penegak hukum. Mereka yang ditugaskan memburu aset, semestinya tidak membocorkan langkah yang akan diambil. Apalagi, justru menjadi penyelamat bagi mereka yang asetnya sedang diburu.
 
Bila itu terjadi, tentu saja cerita pengejaran aset akan semakin panjang dan alot.


(COK)